(voinews.id)- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) terus mengawal program strategis dalam menghadapi krisis pangan global, melalui Program Sejuta Hektare Lahan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.
"Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian dan proposal pengembangan pangan beberapa waktu lalu, kami terus mengawal untuk pelaksanaan Program Sejuta Hektare Lahan di Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Kondisi perubahan iklim global dan geopolitik, mengharuskan kita mempersiapkan diri untuk ketersediaan dan ketahanan pangan," kata Kepala Barantan Bambang saat Rapat Koordinasi Komoditas Pertanian Strategis di Kendari.
Disebutkan, jenis komoditas pertanian strategis yang akan ditanam di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah padi, jagung, dan kedelai. Menurutnya, Sultra memiliki potensi yang tinggi di sektor pertanian, namun belum dikelola dengan baik.
"Kerja bersama pemerintah daerah di wilayah Sultra untuk pengembangan komoditas pertanian strategis ini diharapkan dapat tercapai sesuai harapan kita bersama. Jika tercapai, maka ketersediaan dan ketahanan pangan di Sultra terwujud dan siap menghadapi krisis pangan global," ujarnya.
Sementara itu pihak Pemprov Sultra sangat mendukung Program Kementan itu, mengingat provinsi ini memiliki lahan produktif pertanian 2,858 juta hektare yang terdiri dari sawah fungsional 124,01 ribu hektare dan non sawah (ladang/lahan kering) seluas 2,734 juta hektare dengan komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, kakao, dan daging sapi.
"Potensi pertanian Sultra seperti beras dan jagung mengalami surplus serta beberapa komoditas lainnya telah diekspor. Cabai dan bawang merah dapat menekan inflasi. Tentunya ini dapat dikembangkan lagi," tutur Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas. Sebagai informasi Program Sejuta Hektar Lahan diluncurkan pada Agustus 2022 oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, guna mengantisipasi perubahan iklim global, tekanan geopolitik, dan pandemi COVID-19 yang mengancam terjadinya krisis pangan. Kepala Barantan Bambang mengatakan program tersebut juga untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian, di samping meningkat produktivitas guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
"Surplusnya bisa kita ekspor ke negara lain yang membutuhkan pangan. Tujuan lainnya juga untuk meningkatkan substitusi impor komoditas pangan strategis," paparnya. Adapun komoditas pertanian strategis yang dikembangkan yaitu cabai, padi, jagung, kedelai, ubi kayu, sorgum, bawang merah, sagu, daging sapi, daging kambing, itik, ayam, porang,
sarang burung walet, telur, gula tebu, dan gula non tebu (stevia, aren, dan lontar). Rakor diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan program bersama Barantan, Pemprov Sultra, dengan perguruan tinggi, perbankan, dan pemerintah kabupaten/kota.
antara
(voinews.id)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Forum G20 memberikan harapan dan menjadi navigasi ketika terjadi krisis, terutama pada masa yang sulit seperti sekarang. "Kami percaya G20 bisa menjadi sinyal harapan yang bisa menavigasi ketika terjadi krisis.
Kepercayaan itu berdasarkan kenyataan sejarah ketika G20 bisa mengatasi krisis keuangan global," kata Sri Mulyani saat membuka Pertemuan Ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di Washington DC, AS, Rabu malam waktu setempat.
Ia mengatakan saat ini dunia sedang berada dalam ancaman resesi karena berbagai tantangan global seperti konflik geopolitik, kenaikan harga energi maupun pangan, serta tekanan inflasi tinggi yang berpotensi melemahkan pertumbuhan.
Oleh karena itu, berbagai tantangan ini tidak bisa dihadapi negara secara sendiri-sendiri karena membutuhkan kerja sama multilateral terutama G20 yang memberikan pengaruh terhadap 85 persen perekonomian dunia untuk mencari solusi bersama.
Meski demikian, ia mengakui keberagaman anggota G20 merupakan dinamika yang bisa menghambat terjadinya kesepahaman dalam merespon isu global, meski hal tersebut juga bisa menjadi kekuatan bersama.
"Kita pasti ada perbedaan dalam posisi, manfaat dan pengalaman dalam berbagai hal, tapi perbedaan ini dapat mengizinkan untuk mencari solusi terbaik yang inklusif bagi dunia," katanya.
Indonesia, lanjut dia, sebagai pemegang Presidensi G20 di 2022 juga berupaya untuk menularkan semangat kerja sama, kolaborasi dan konsensus bersama yang bermanfaat untuk mencari solusi untuk mengatasi isu global dalam konteks semangat multilateral.
"Kami menyakini kesadaran dan kesadaran dunia serta ekspektasi kerja sama untuk membangun jembatan. Indonesia pun mengapresiasi para anggota yang telah mendukung kepemimpinan Presidensi G20 sejak awal hingga sekarang," katanya.
Dalam FMCBG ini sejumlah menteri keuangan maupun gubernur bank sentral G20 menghadiri pertemuan secara langsung yang sudah dilaksanakan selama empat kali pada Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk merumuskan sejumlah pandangan.
Terdapat poin-poin pembahasan dalam FMCBG yaitu ekonomi global dan risiko, isu kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan dan perpajakan internasional. Sebelumnya, pertemuan pertama FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia berlangsung pada Februari 2022 di Jakarta dan pertemuan ketiga pada Juli 2022 berlangsung di Nusa Dua, Bali.
antara
(voinews.id)- Tiongkok tidak mau disalahkan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yang merupakan terburuk kedua dalam 40 tahun terakhir. "Menghadapi situasi yang kompleks di dalam dan di luar negeri, perekonomian Tiongkok telah bertahan dari tekanan dan menunjukkan momentum pemulihan yang stabil," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) Mao Ning di Beijing. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini hanya 3,2 persen, jauh dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar 8,1 persen. IMF menganggap tajamnya penurunan pertumbuhan ekonomi nasional Tiongkok tersebut disebabkan oleh kebijakan nol COVID-19. Kebijakan tersebut berbuntut pada penguncian wilayah (lockdown) di beberapa kota, termasuk Shanghai dan Beijing, kota penyangga ekonomi utama Tiongkok. "Hanya ketika pandemi dapat dikendalikan, maka ekonomi dapat distabilkan," kata Mao saat menanggapi pernyataan IMF tersebut. Ketika semua hal dipertimbangkan, lanjut dia, langkah-langkah COVID-19 di China telah bekerja paling efektif dan paling hemat biaya. Ia menekankan bahwa ekonomi China memiliki ketahanan yang kuat, potensi yang besar, dan fundamental ekonomi mampu menopang pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sehat dalam jangka panjang. Tahun 2022 di Tiongkok merupakan tahun politik. Partai Komunis China (CPC) menggelar hajatan politik lima tahunan berupa kongres nasional yang digelar mulai Minggu (16/10).
antara
(Voinews.id)- Otoritas kesehatan di Eropa mengatakan pihaknya melihat indikator yang menunjukkan ada gelombang baru infeksi COVID-19 di benua tersebut. "Meski tidak seperti satu tahun yang lalu, jelas bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir," menurut sebuah pernyataan bersama.
Pernyataan itu mewakili sikap komisaris Eropa untuk kesehatan dan keamanan pangan Stella Kyriakides, direktur regional WHO untuk Eropa Dr. Hans Henri Kluge, dan direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa Dr. Andrea Ammon.
"Sayangnya kami melihat lagi indikator kenaikan di Eropa, yang menunjukkan bahwa gelombang baru infeksi telah dimulai," kata para pejabat itu. Mereka juga mengarahkan perhatian pada kemungkinan kemunculan kembali influenza menjelang musim gugur dan musim dingin.
Pernyataan itu menggarisbawahi kenyataan bahwa jutaan orang di seluruh Eropa masih belum disuntik vaksin COVID-19. "Negara-negara Eropa harus melakukan segala upaya untuk menjangkau orang-orang yang belum divaksin, memastikan bahwa mereka mendapat dosis vaksin COVID-19 seraya menjalankan program booster bagi kelompok prioritas, sesuai dengan rekomendasi nasional," kata mereka.
Pernyataan itu memuat peringatan bahwa infeksi influenza serius kemungkinan juga berdampak pada masyarakat selama musim gugur dan musim dingin.
"Penting agar kelompok-kelompok prioritas berikut mendapatkan vaksin influenza dan COVID-19: tenaga layanan kesehatan, kaum lansia di atas 60 tahun, ibu hamil dan orang-orang dengan penyakit bawaan dan/atau penyakit kronis," bunyi pernyataan itu.
antara