VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long sepakat meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang seperti keamanan, ekonomi dan pendidikan. Presiden Joko Widodo di Istana Singapura, Selasa (7/10) mengatakan, Indonesia menyambut kerangka negosiasi untuk 'flight information region' (FIR atau kendali ruang udara) yang sudah disepakati kedua negara. Indonesia menghormati posisi Singapura untuk mengawasi wilayah udaranya, maka tim teknis Indonesia sudah memulai negosiasi dan mendorong agar dipercepat. Presiden Joko Widodo dan PM Lee Hsien Loong bertemu dalam Leader's Retreat yang berlangsung setiap tahun sejak 2017. Dalam pertemuan tersebut kedua kepala pemerintahan dan para menterinya membahas hingga persoalan teknis di berbagai bidang.

Indonesia dan Singapur juga akan meningkatkan kerja sama keuangan antara bank sentral kedua negara, dalam pengelolaan likuiditas valas (bilateral liquidity management arrangement).

Presiden Joko Widodo juga menyambut meningkatnya perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan kawasan industri Kendal dan Nongsa Digital Park di Batam. Kedua negara sepakat mendorong kerja sama bilateral di bidang investasi dan perdagangan. Di bidang infrastruktur, Indonesia menawarkan kerja sama pendanaan infrastruktur termasuk kereta api Makassar-Parepare dan bandara Labuan Bajo. Di bidang pendidikan, kedua negara meningkatkan kerja sama pendidikan vokasi termasuk operasional politeknik Kendal dan RISING (Republic of Indonesia and Singapore) Fellowship.

Indonesia dan Singapur juga sepakat mendorong ekonomi digital di bidang fintech (financial technology), e-commerce, layanan data, pengembangan 'techno park' dan 'regional innovation hub'.

Sementara itu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long mengatakan, tali ekonomi Indonesia-Singapura semakin menguat dengan Singapura menjadi investor asing terbesar di Indonesia sejak 2014. Buktinya, kawasan industri Kendal telah bernilai 800 juta dolar Amerika dengan 60 perusahaan dan diperkirakan menciptakan 7 juta lapangan kerja. Dikatakan, Singapura juga akan meningkatkan kerja sama jangka panjang di kawasan Batam-Bintan-Karimun agar dapat mendukung para penumpang dari Changi Airport.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long dalam pertemuan tersebut juga menyaksikan penandatanganan perjanjian pertukaran data elektronik fasilitasi dan pengamankan perdagangan serta nota kesepahaman mengenai kerja sama kearsipan. Perjanjian kearsipan memungkinkan kedua lembaga untuk berbagi pengetahuan arsip mengenai sejarah dan budaya. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana menelusuri sumber sampah plastik yang berada di lautan Indonesia mulai 2020. Hal itu disampaikan Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut KLHK Dida Migfar Ridha dalam diskusi mengenai sampah plastik laut di sela Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2019 di Jakarta Pusat, Selasa.

Dida Migfar Ridha mengatakan, upaya itu dilakukan untuk mengetahui secara pasti pihak yang berkontribusi terhadap pencemaran sampah plastik di laut.

Dida mengatakan, sampah-sampah plastik yang ada di laut Indonesia kemungkinan berasal dari negara lain. Dia mengambil contoh, sampah yang ada di perairan Gorontalo yang jika dilihat dari nama produknya bukan berasal dari Indonesia.

Menurut Dida, penelusuran sumber sampah yang masuk ke laut Indonesia akan dimulai tahun depan dengan menggunakan pemodelan yang dibuat bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Dida menjelaskan, penting untuk mencari asal-usul sampah itu, supaya tidak ada perselisihan. Mereka tidak dapat mengelak, apa yang sudah ditunjukkan oleh pemodelan tersebut.

Data KLHK menunjukkan jumlah timbulan sampah di Indonesia secara nasional 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun yang meliputi 50 persen sampah organic, yaitu sisa makanan dan sisa tumbuhan, 15 persen plastik, 10 persen kertas, dan sisanya terdiri atas logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain.

Dari total timbulan sampah plastik, yang didaur ulang diperkirakan baru 10 sampai 15 persen. Sebanyak 60 sampai 70 persen ditimbun di tempat pembuangan akhir dan 15 sampai 30 persen belum terkelola dan terbuang ke lingkungan, terutama ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut.

Peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Yeti Darmayati mengatakan, LIPI memonitor sampah laut melalui 18 stasiun yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menurut hasil pemantauan stasiun LIPI, sekitar 50 persen sampah laut adalah sampah plastik yang banyaknya antara 300 ribu sampai 600 ribu ton per tahun.

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan Perkumpulan Masyarakat Riset Material Indonesia (MRS-INA – Material Research Society Indonesia) menyelenggarakan konferensi internasional bertema ‘International Conference on Advanced Materials and Technology in Conjunction with International Conference on Multidisciplinary Research 2019 (ICAMT-ICMR 2019)’. Konferensi yang berlangsung di Sentul, Bogor, 8-9 Oktober 2019 itu juga didukung Lembaga Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Rudy Harjanto, selaku Ketua Penyelenggara mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kontribusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) untuk memajukan pendidikan Indonesia dalam melahirkan generasi pemikir, pengembang, dan membuat Indonesia memiliki keunggulan dan daya saing. Rudy Harjanto juga menegaskan, banyak manfaat yang akan dirasakan para peneliti dan peserta Konferensi, karena pada era society 5.0, peran teknologi selalu ditingkatkan untuk mempermudah manusia dalam berbagai aspek. Press Release

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengoptimalkan perlindungan alam. Menurut Sri Mulyani di Jakarta (Rabu 09,10,2019), dengan badan tersebut, sumber pendanaan akan menjadi lebih fleksibel dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyatakan banhwa pada 2016 alokasi anggaran untuk lingkungan hidup mencapai Rp72,4 triliun, kemudian tahun 2017 mencapai Rp95,6 triliun, dan tahun 2018 mencapai Rp109,7 triliun. Anggaran tersebut juga untuk mendukung komitmen pemerintah mengurangi 29 persen emisi karbon. Sri Mulyani menyadari tekanan terhadap alam akan besar apabila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kemajuan pelosok Tanah Air. antara