VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemuda memiliki peran penting dalam perjalanan suatu bangsa. Sejarah mencatat, kemerdekaan Indonesia berhasil diraih berkat peranan para pemuda. Berkat desakan pemuda yang "menculik" Soekarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok, Jawa Barat, Indonesia kemudian berhasil memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945.

Sesungguhnya, peran pemuda dalam mengupayakan kemerdekaan telah ada  jauh sebelum 1945. Dimulai dari berdirinya organisasi pemuda Boedi Oetomo pada 1908, sampai diselenggarakannya Kongres Pemuda 1 dan 2 yang kemudian menghasilkan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928  menjadi alat dan penyemangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia yang dahulu bersifat kedaerahan berhasil disatukan guna mewujudkan Indonesia merdeka.

Pemuda saat ini tentu saja berbeda dengan pemuda 91 tahun yang lalu, saat Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan. Pemuda saat ini adalah  yang hidup di era teknologi 4.0 yang  serba cepat, serba instan. Apa yang dialami oleh pemuda tahun 1928 tentu saja berbeda dengan pemuda saat ini ketika teknologi informasi telah begitu maju.

Seperti halnya dua sisi mata uang, pesatnya perkembangan teknologi informasi memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, kecepatan teknologi informasi memungkinkan pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan sumber daya serta daya saingnya. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak negatif apabila apa yang diterima bersifat destruktif, misalnya informasi tentang paham radikalisme. Untuk itu, pemuda Indonesia saat ini harus memiliki filter yang baik.  Pintar  memilah dan memilih,  mana informasi yang berguna, mana yang kurang bermanfaat atau berbahaya.

Selain itu, pemuda Indonesia saat ini harus memiliki karakter yang tangguh, beriman dan bertaqwa, memiliki integritas tinggi, jujur, santun, bertanggungjawab, berdisiplin, sekaligus memiliki intelektual dan kemampuan memimpin serta mampu melakukan  inovasi agar dapat berperan aktif di tingkat internasional. Pemuda adalah harapan dan masa depan bangsa dan negara..

Indonesia kembali mengukir prestasi di dunia internasional dengan terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2024. Dalam pemungutan suara, Indonesia meraih dukungan suara  dari 174  negara. Pemilihan berlangsung dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada tanggal 17 Oktober 2019.   Indonesia memperoleh suara tertinggi untuk kawasan Asia Pasifik dan terpilih bersama tiga negara lainnya dari grup Asia Pasifik, yaitu Jepang dengan 165 suara, Republik Korea mendapat 165 suara dan Marshall Islands  dengan 123 suara.  Seperti dikutip laman Kemlu.go.id ,  Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi  di Jakarta sesaat setelah pemilihan berlangsung di Markas Besar PBB, New York mengatakan dukungan terhadap Indonesia  adalah amanah dan bukti kepercayaan internasional  dan Indonesia memiliki rekam jejak dan kontribusi  yang tinggi dalam pemajuan HAM melalui kerjasama internasional.  Bagi Indonesia, keanggotaan ini juga merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM global tidak hanya di tingkat global, melainkan juga di tingkat regional dan nasional. Retno Marsudi mengatakan kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh  elemen bangsa。 Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi atas nama Kementerian Luar Negeri mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen bangsa, termasuk rekan-rekan media.

Dewan HAM PBB yang berlokasi di Jenewa merupakan organ antarpemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan pelindungan HAM di seluruh dunia, menangani situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait hal tersebut.  Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB yang mengusung tagline "A True Partner for Democracy, Development and Social Justice" diharapkan dapat mendorong mekanisme HAM PBB ini lebih efektif, efisien dan membuka dialog dialog yang konstruktif dengan prinsip universalitas, tidak memihak, objektivitas dan non selektivitas.

Pada tahun 2020, keanggotaan Indonesia di Dewan HAM akan dimulai.  Hal tersebut bersamaan dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB.  Indonesia akan memulai masa tugasnya pada 1 Januari 2020 bersama dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya yakni Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Jepang, Marshall Islands, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, dan Republik Korea.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Anggota Dewan Menteri untuk Integrasi Ekonomi dan Makroekonomi Eurasian Economic Commission (EEC) Eurasian Economic Union (EAEU) Sergey Glasyev melakukan pertemuan bilateral membahas perdagangan dan investasi untuk meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara anggota EEC. Negara anggota EEC adalah Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan dan Rusia. Pertemuan dilakukan di sela-sela rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-34 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang,  Banten Kamis (17/10). Sebelum pertemuan bilateral dimulai, Menteri Sergey menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa stan di TEI 2019. Pertemuan dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum Kerja Sama (Memorandum of Cooperation/MOC) antara Indonesia dan EEC, sebagai bentuk komitmen kedua pihak mempererat hubungan ekonominya.

Enggartiasto Lukita  mengatakan, pertemuan ini merupakan implementasi dari visi Presiden Joko Widodo dalam meningkatan ekspor, yaitu dengan membuka pasar baru bagi produk Indonesia, dan Eurasian Economic Union (EAEU)adalah pasar nontradisional.

Lebih lanjut Enggartiasto menegaskan, Memorandum Kerja Sama (MOC) akan dijadikan landasan bagi kedua pihak untuk memulai kerja sama teknis di berbagai bidang guna peningkatan perdagangan dan investasi, seperti pertukaran informasi dan pengalaman, studi bersama dan mendorong interaksi bisnis. Bidang kerja sama MOC mencakup 18 sektor antara lain perdagangan barang, jasa, investasi, industri, pertanian, transportasi, energi, persaingan usaha dan hak kekayaan intelektual. Engggartiasto menegaskan, penandatanganan tersebut merupakan tonggak sejarah baru bagi kedua pihak. Menteri Sergey baru saja dilantik dan kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menteri Sergey ke luar negeri. Hal ini memperlihatkan komitmen kedua pihak dalam peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota EEC. EEC sebelumnya sudah menandatangani MOC serupa dengan negara ASEAN lainnya. Pada pertemuan bilateral terebut, kedua Menteri juga membahas tentang kerja sama dalam konteks ASEAN-EEC Dialogue. Untuk itu, Indonesia harus memanfaatkan kerja sama ini untuk membangun momentum dan mendorong daya saing Indonesia, khususnya dengan EEC. Indonesia dan EEC akan melakukan pertemuan pertama Joint Working Group pada semester pertama 2020 untuk mengidentifikasi kerja sama konkrit yang dapat dilakukan oleh kedua pihak. Ia menambahkan, pada pertemuan ini pihaknya juga membahas isu-isu hambatan perdagangan diantaranya eksportasi kelapa sawit yang merupakan produk ekspor komoditas unggulan Indonesia ke negara EEC.

Pelantikan presiden Indonesia periode 2019 – 2024 telah berjalan dengan lancar dan aman.  Menjadi ramai diperbincangkan kemudian adalah siapa yang akan dipilih presiden Joko Widodo untuk membantunya bekerja dalam kabinet.  Setelah pelantikan, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mempekenalkan menteri-menteri yang telah dipilih.

Rakyat Indonesia masih harus menunggu siapa yang memimpin kementerian-kementerian dan lembaga tinggi negara. Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman kabinet.  Menurutnya, Indonesia tak berkekurangan orang-orang hebat dan mampu memimpin kementerian dan lembaga, serta bersedia untuk mengabdi kepada bangsa. Presiden juga menyebut para menteri yang akan membantunya berasal dari  akademisi, birokrasi, politisi, santri, tentara nasional Indonesia dan juga polisi. Ia menekankan tidak sulit untuk menemukan mereka.

Siapa yang akan mengisi posisi dalam Kabinet Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, tentunya diharapkan adalah mereka yang akan bekerja untuk menjawab kebutuhan bangsa Indonesia. Mereka yang bisa sepenuhnya menafsirkan dan menjalankan apa yang diinginkan presiden Joko Widodo dalam Nawa Citanya. Pemerintahan kedua Joko Widodo menjadi sangat krusial, untuk melakukan akselerasi mencapai target dan tujuan yang ingin diraih.

Kabinet mendatang diharapkan akan bergerak cepat untuk lima fokus pemerintah, yaitu  pembangunan sumber daya manusia dan infrastrukur,  pemangkasan kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Orang-orang yang tepat itu juga diharapkan akan bekerja di atas kepentingan negara dan bangsa, dengan mengenyampingkan kepentingan kelompok atau partai-partai yang mengusung mereka. Sehingga mereka akan bekerja penuh selama lima tahun  dengan penuh.

Menjadi harapan juga kelak tidak  terjadi reshuffle kabinet, atau kalaupun ada tak sebanyak periode sebelumnya. Menengok ke periode 2014 – 2019 telah terjadi empat kali perombakan susunan Kabinet Kerja.  Tentu masyarakat Indonesia bisa bersabar untuk menanti. Apalagi yang akan mengisi empat kementerian koordinator dan 33 kementerian nanti diharapkan  adalah mereka  yang benar-benar tepat.  Yang akan bekerja bersih, bebas dari dugaan korupsi, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara dan tentunya mampu di bidangnya masing-masing.

Harapan tinggi diletakkan kepada mereka yang nanti menempati posisi dalam Kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, agar dapat membawa Indonesia dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Maju.