VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Hari Minggu 20 Oktober kemarin Joko Widodo dan Ma’aruf Amin mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, Joko Widodo -Ma'ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Pengucapan sumpah berlangsung secara hikmat  dalam  sidang paripurna MPR RI di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Walaupun acara pelantikan sedikit  terlambat dari jadwal, namun tetap berjalan dengan lancar dan aman.

Sidang paripurna pelantikan Jokowi-Ma'ruf  turut dihadiri oleh 16 tamu terhormat,  perwakilan  dari negara sahabat, mulai kepala negara hingga utusan khusus serta duta besar. Selain itu,  dari dalam negeri tampak  hadir  Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan  Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menjadi rival Jokowi-Ma'ruf saat Pilpres 2019 juga hadir. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa persaingan telah berakhir dan waktunya untuk bersatu membangun negara.

Jokowi dalam pidatonya mengatakan bahwa mimpi dan cita-cita bangsa Indonesia di tahun 2045, tepat satu abad Indonesia merdeka,  adalah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan sekitar  Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.  
Menurutnya, Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2045 akan mencapai US$ 7 triliun. Pada saat itu, Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Ditegaskannya,  target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun,hal itu tentu tidak dapat diraih dengan mudah, harus disertai kerja keras seperti yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo di setiap kesempatan.

Selain itu Jokowi juga mengatakan bahwa dalam dunia yang penuh risiko, sangat dinamis, dan kompetitif, bangsa Indonesia harus terus mengembangkan cara-cara  dan  nilai-nilai baru. Jangan sampai terjebak dalam rutinitas yang monoton.

Memang dalam kondisi perekonomian dunia  sekarang ini, yang stagnan bahkan cenderung menurun akibat perang dagang, tentunya kerja keras dan inovasi sangat diperlukan. Apalagi untuk mencapai 5 besar ekonomi dunia dalam 25 tahun ke depan.

Selamat bekerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Target sudah dibuat, kini tinggal bagaimana  meraihnya.

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan sejumlah Kepala Negara menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Istana Merdeka, Jakarta.Kepala Negara yang hadir yaitu Sultan Brunei Darussalam Sultan Hasanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morison, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Raja Eswatini Mswati III. 

Dalam kesempatan tersebut Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kepada wartawan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, para kepala negara tersebut hadir di Istana Merdeka Jakarta untuk memberikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo usai terpilih sebagai Presiden RI periode 2019-2024. 

Para Kepala Negara, menurut Retno juga menyampaikan optimisme bahwa Presiden Joko Widodo akan mampu membawa Indonesia kearah yang lebih baik pada periode kedua kepemimpinannya. 

Sementara itu Presiden Joko Widodo, menurut Retno, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para Kepala Negara di Istana Merdeka hari ini. Jokowi juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan para negara sahabat. 

“ Beliau sampaikan ucapan selamat pada presiden untuk masa jabatan berikutnya dan yakin membawa indonesi lebih baik. Kedua, mereka sampaikan komitmen perkuat bilateral dengan Indonesia. Presiden sampaikan terima kasih tamu yg datang jauh untuk hadir dan Presiden sampaikan komitmen sama bahwa indonesia perkuat bilateral.”

Selain di pagi hari menjelang pelantikan, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan menerima kunjungan kehormatan dari kepala negara lain usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR RI. 

Pertemuan rencananya akan dilaksanakan Minggu malam dan akan menerima Kunjungan Kehormatan Kepala Negara dan Utusan Khusus. 

Diantaranya kunjungan kehormatan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Wakil Presiden Viet Nam, serta Wakil Presiden Myanmar. 

Selain itu Jokowi juga akan menerima sejumlah utusan khusus negara sahabat, diantaranya Utusan Khusus Presiden Republik Korea, Filipina, Jepang Persatuan Emirat Arab dan Amerika Serikat. (Ndy)

Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia (INA-LAC) sukses diselenggarakan pada 14 dan 15 Oktober 2019 di Tangerang, Banten. Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia menghasilkan komitmen investasi di bidang pertambangan senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 70 triliun rupiah untuk periode 5 tahun ke depan. Selain itu, juga dicatat potensi kesepakatan dagang senilai 463,68 miliar rupiah atau lebih dari 33,12 juta dollar Amerika di sektor kecantikan, makanan minuman, suku cadang, produk karet dan furnitur.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, Selasa (15/10)  mengatakan, Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia  juga menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu kerja sama fasilitasi ekspor-impor antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Bank Exim Indonesia dengan Bancoldex Kolombia; dimulainya dialog menuju pembentukan perjanjian perdagangan RI-MERCOSUR; dimulainya pembahasan TOR perundingan Partial Trade Agreement RI-Kolombia; serta kerja sama teknik dan pembangunan kapasitas masyarakat dan UMKM di Belize, Panama, dan Suriname.

Sejauh ini, Indonesia tercatat baru memiliki satu perjanjian perdagangan dengan negara di kawasan yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile yang ditandatangani pada Desember 2017. Selain itu, telah dicapai pula kesepakatan kerja sama antara LPEI dengan Bancomext Meksiko yang ditandatangani tahun 2013, serta kerja sama antar KADIN RI-Meksiko yang ditandatangani tahun 2018. Indonesia juga tercatat sedang menginisiasi negosiasi perdagangan dengan Peru, Ekuador, Kolombia, Meksiko, dan Panama.  

Teuku Faizasyah mengatakan, keseluruhan pencapaian dalam INA-LAC merupakan perwujudan komitmen untuk menerjemahkan hubungan baik antara Indonesia dengan kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia ke dalam kerja sama ekonomi yang konkret dan saling menguntungkan. Menurut Teuku Faizasyah, pelaksanaan INA-LAC 2019 sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor dengan pasar non-tradisional Indonesia. Teuku Faizasyah menambahkan, hasil dari Forum ini akan terus ditindaklanjuti pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya serta akan menjadi program kegiatan Direktorat Jenderal  Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri.

Ketegangan Tingkok dan Amerikat Serikat -AS belum juga mereda. Selama ini, kedua negara adidaya bersitegang akibat perang dagang. Baru-baru ini, timbul ketegangan baru akibat parlemen AS mengeluarkan UU tentang Hong Kong. Parlemen AS meloloskan UU HAM dan Demokrasi di Hong Kong. Meskipun Presiden AS, Donald Trump belum menyetujui UU tersebut untuk direalisasikan, langkah parlemen AS ini menuai kecaman keras karena dianggap ikut campur dalam urusan domestik Hong Kong. Ini dimulai dengan kedatangan Joshua Wong, pemimpin aktivis pro-demokrasi Tiongkok ke AS beberapa bulan lalu. Wong secara khusus berkunjung ke parlemen AS untuk meminta dukungan atas demokratisasi Hong Kong.  Dia mendesak parlemen AS membuat UU khusus untuk Hong Kong. Pada 15 Oktober 2019, parlemen AS resmi meloloskan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong. UU ini akan mengizinkan pemerintah AS mengakses politik di Hong Kong guna menjustifikasi apakah perlu perubahan sikap dilakukan pada kota yang entitas perdagangannya berbeda dari Cina daratan. Hong Kong adalah bagian dari Cina. Namun, sebenarnya wilayah bekas koloni Inggris ini memiliki hukum dan sistem ekonomi yang berbeda dengan Cina, One Country Two Systems. Meski Cina bukan negara demokrasi, di Hong Kong sistem ini dijamin. Inilah yang juga menjadi syarat saat Hong Kong lepas dari Inggris pada tahun 1997.  Melalui UU yang sudah diloloskan AS, pemerintahan di bawah President Donald Trump bisa memberi penilaian apakah Tiongkok telah mengikis kebebasan sipil dan supremasi hukum Hong Kong sebagai mana dilindungi oleh Hukum Dasar Hong Kong. Dalam UU itu, semua yang bertanggung jawab untuk menculik dan menyiksa orang dengan dalih HAM yang diakui secara internasional dan dilarang AS akan dijatuhi sanksi. Bahkan warga Hong Kong bisa memperoleh visa dari AS. Di parlemen AS, UU ini didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Republik.  Parlemen AS juga meloloskan "PROTECT Hong Kong Act". Ini didisain untuk menghentikan ekspor senjata pengendali kerumunan massa seperti gas air mata dan peluru karet. UU itu menyebutkan hal tersebut tidak perlu dan tidak proporsional. Bahkan ekspor senjata harus disetujui oleh senat AS.

Tentu saja, hal penting untuk dicermati  adalah bagaimana sikap pemerintah Tiongkok dengan langkah Amerika tersebut. Pihak Beijing marah dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok  menegaskan bahwa pihak Beijing tidak segan-segan menghancurkan kepentingan ekonomi AS di Hong Kong. Bahkan, pemerintah Tiongkok  akan menyiapkan langkah-langkah balasan dan mendesak pemerintah Washington untuk menghentikan pembahasan UU yang mengatur soal Hong Kong.  Timbul pertanyaan akankah ada skenario baru untuk seteru baru antara Tiongkok dan Amerika Serikat (?).