VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan perbaikan paling banyak untuk mempermudah bisnis. Hal tersebut merupakan hasil laporan indeks Kemudahan Berbisnis  yang dirilis oleh Bank Dunia pada Jumat (25/10). Indonesia memperoleh nilai 69,6 dari 100 dan menempati peringkat ke-73 dari 190 negara. Peringkat tersebut tidak berubah bila dibandingkan dengan perolehan pada 2019 meski dari perolehan nilai mengalami peningkatan 1,64 poin. Dalam laporannya, Bank Dunia menyatakan Indonesia telah melakukan perbaikan pada lima dari sepuluh sektor yang menjadi indikator penilaian. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-dua secara global, setara dengan Myanmar, dan berada di belakang Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan perbaikan pada delapan sektor.

Salah satu indikator yang dinilai semakin baik di Indonesia adalah kemudahan memulai usaha (Starting a business). Indonesia melakukan pembenahan dengan memperkenalkan Online Single Submission (OSS) yang mempermudah perolehan izin usaha. Sementara itu, pada sisi elektrifikasi, Indonesia telah melakukan peningkatan kapasitas pasokan listrik dengan baik. Perbaikan sistem pemeliharaan jaringan listrik juga dilakukan guna meningkatkan produktivitas dunia usaha.

Pada indikator perdagangan lintas batas, Bank Dunia menilai Indonesia semakin mempermudah proses ini dengan perbaikan pada sistem daring deklarasi barang ekspor. Sektor lain yang mendapat nilai positif adalah penegakan hukum terhadap perjanjian atau enforcing contracts. Hal ini terlihat dari munculnya sistem manajemen kasus secara online untuk para hakim. Bank Dunia juga mengapresiasi perkembangan sistem perpajakan atau aspek paying taxes yang berlaku di Jakarta dan Surabaya. Indonesia mempermudah pembayaran pajak dengan menerapkan sistem pengarsipan dan pembayaran online untuk pajak-pajak utama. Reformasi ini berlaku untuk Jakarta dan Surabaya. Pada aspek trading across borders atau perdagangan lintas batas, kemajuan serupa juga menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Bank Dunia melihat perdagangan lintas batas di Jakarta dan Surabaya menjadi lebih mudah seiring dengan proses deklarasi pabean ekspor yang menggunakan sistem online.

Presiden RI Joko Widodo secara telah melantik anggota-anggota kabinetnya periode 2019-2024 yaitu Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu lalu. Dengan didampingi Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Presiden melantik 34 menteri  dan 4 pejabat setingkat menteri. Kalangan pengusaha dan ekonom menyoroti khususnya jajaran menteri-menteri ekonomi. Presiden Joko Widodo telah melantik Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan, dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik formasi kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Kadin menilai formasi tersebut merupakan pilihan terbaik yang harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani seperti dirilis  Republika.co.id, Rabu (23/10) mengatakan, pihaknya  mengapresiasi capaian pemerintahan selama ini dan menyambut baik susunan kabinet yang telah dipilih presiden. Sebagai mitra pemerintah, Kadin akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh kabinet yang baru dan mendukung mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita pada 2045. Ia berharap kabinet ini mampu membawa angin segar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga menilai formasi kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024 dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Rosan P Roeslani optimistis, formasi kabinet baru dapat memperkecil permasalahan defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja.

Sementara itu ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penunjukan sebagian menteri-menteri di bidang ekonomi sudah tepat. Pemilihan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sri Mulyani Indrawati yang kembali ke pos Menteri Keuangan merupakan beberapa di antaranya. Menurut Yusuf, kedua nama tersebut telah memiliki banyak pengalaman di bidang birokrasi. Hal ini dipandang sebagai nilai tambah dan akan memudahkan Airlangga dan Sri Mulyani dalam proses kerja ke depannya. Dengan pengalaman tersebut, eksekusi kebijakan yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo bisa lebih cepat dilakukan dan terealisasi. 

Film dokumenter "Semesta" yang mengangkat usaha menjaga lingkungan dari berbagai perspektif seperti agama dan budaya, akan digunakan sebagai bagian kampanye meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugadirman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa lalu, mengungkapkan, film Semesta menggambarkan kearifan lokal, nilai-nilai sosial dan budaya serta religi dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang memberi contoh bagaimana seharusnya perilaku dalam mengelola hidup agar harmonis dengan alam.

Dikatakannya, KLHK telah bekerja sama dengan PT Talamedia untuk menayangkan film "Semesta" dalam rangka kampanye meningkatkan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim. Ruandha Agung Sugadirman menambahkan, Film dokumenter itu mengambil latar di tujuh provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Yogyakarta, yang menunjukkan usaha perorangan dan kelompok untuk menjaga lingkungan dan hutan.

Orang-orang yang didokumentasikan berasal dari latar belakang yang berbeda baik budaya maupun agama, tapi memiliki kesamaan dalam usaha menjaga alam.

Menurut aktor Nicholas Saputra, yang merupakan Komisaris PT Talamedia dan salah satu tokoh di balik dokumenter itu, tim produksi sudah melakukan riset untuk mencari tokoh-tokoh yang pas untuk dokumenter tersebut.

Nicholas Saputra mencontohkan bagaimana dokumentasi itu menyoroti usaha pemimpin agama di Aceh dan Flores, Nusa Tenggara Timur melakukan usaha untuk hidup berdampingan dengan alam dan membangun sumber energi ramah lingkungan.

Dikatakannya, film dokumenter itu rencananya akan didaftarkan di beberapa festival film internasional sebelum tayang untuk disaksikan oleh masyarakat.

Pada bulan November Film dokumenter "Semesta" akan tayang di festival lingkungan hidup di Barcelona, dan ada beberapa yang masih menunggu jawaban.

Film "Semesta" juga akan diputar di jaringan bioskop pada awal tahun depan dan dipromosikan selama dua bulan.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Republik Korea akan benrlangsung di Kota Busan, Korea Selatan pada 25-27 November. Pertemuan itu akan menandai betapa eratnya hubungan ASEAN dan Korea Selatan yang sudah berjalan sejak 1989. KTT itu juga akan menyusun rancang biru (blue print) bagi hubungan ASEAN-Korea untuk 3 dasawarsa mendatang. Hal ini disampaikan  oleh Lim Sung-nam, Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN yang berbasis di Jakarta dalam forum dialog yang diselenggarakan Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) di Jakarta, Kamis (24/10).  Sejak November 2017, telah terjadi perubahan alur politik luar negeri Korea melalui Kebijakan Selatan Baru ‘New Southern Policy’.  Pelaksanaan 'Kebijakan ke Arah Selatan Baru' difokuskan  pada 3P: people, peace, prosperity, atau masyarakat, perdamaian dan kemakmuran. Khsusunya dengan Indonesia dan ASEAN, Lim Sung-nam  juga menyampaikan komitmennya untuk membangun kemitraan ekonomi antara Korwa Selatan  dan ASEAN, yang dipimpin oleh Indonesia, setara dengan 4 negara kuat di sekitarnya. Hubungan erat antara ASEAN and Korea Selatan akan memperkuat kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia seperti pertukaran tenaga kerja, teknologi dan seni budaya.  Dia juga melontarkan harapannya untuk membangun komunitas kemakmuran bersama melalui kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dengan Indonesia, untuk selanjutnya berkontribusi bagi perdamaian se-Asia melalui kerjasama keamanan.  Volume perdagangan bilateral ditargetkan akan mencapai 30 miliar dolar hingga tahun 2022 dan lebih dari 50 miliar dolar dalam jangka panjang.

Bagaimana dengan Korea Utara? Dalam KTT ASEAN ke-33 di Singapura, pada November 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengusulkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diundang dalam peringatan 30 tahun kerjasama ASEAN-Korea Selatan November ini. Menurut Presiden Joko Widodo, undangan itu akan mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea; dia juga mendorong pertemuan tersebut agar Korea Utara berkomitmen  menuju Semenanjung Korea bebas nuklir. Selama 5 dekade, Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Korea Utara dan mendukung penuh situasi damai yang berkelanjutan di Semenanjung Korea.  Walaupun sempat disebut-sebut akan menghadiri KTT ini, sampai saat ini belum ada kepastian apakah Pemimpin KKorea Utara, Kim Jong-un akan memenuhi undangan tersebut.  Masih ada waktu 1 bulan ke depan untuk meningkatkan komunikasi diplomasi para pihak terhadap Korea Utara, sehingga pertemuan KTT ASEAN ke-33 ini bisa berjalan maksimal. Kita harapkan Indonesia bisa memainkan peran strategisnya untuk hal ini. Pada akhirnya, KTT ASEAN – REPUBLIK KOREA ini akan membawa perdamaian untuk kawasana ASEAN, Semanjung Korea, termasuk dunia Internasional.