VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan 16 kegiatan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan secara simbolik Kamis (10/10). Peresmian dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari lokasi penyimpanan dingin (Cold Storage) 1.000 ton di Kawasan Perikanan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang terhubung dengan video conference ke beberapa lokasi peresmian lainnya.

Selain Cold Storage 1.000 ton, pembangunan prioritas lainnya yang diresmikan adalah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Biak, SKPT Mimika, Pasar Ikan Modern (PIM) Bandung, Pabrik Pakan Pangandaran, Embung Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone, Poltek KP Kupang, Poltek KP Jembrana, Poltek KP Pangandaran, Akademi Komunitas Wakatobi, dan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik.

Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai politeknik kelautan dan perikanan yang dibangun di berbagai daerah turut membantu mewujudkan Industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan pemerintah. Ia menyatakan politeknik yang ada harus sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk membangun sumber daya manusia yang handal dan bisa berkompetisi.

Menurut Susi, semua sumber daya alam yang tersedia secara melimpah di Nusantara bila tidak dikelola oleh sumber daya manusia dengan benar, maka nilai jual produksinya juga tidak akan maksimal. Ia berharap agar ke depannya paling tidak bisa terbangun hingga paling tidak sebanyak 5 politeknik per tahun. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong lembaga pendidikan di bidang kelautan dan perikanan melahirkan wirausaha perikanan yang mampu  membantu mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Produksi perikanan Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan produksi tahun 2017 yaitu 24,15 juta ton per tahun menjadi 24,49 juta ton per tahun atau mengalami kenaikan sebesar 1,41 persen. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan KKP pada tahun 2015-2018 yang berdampak pada peningkatan stok ikan di perairan.

Dapat dipastikan bahwa setiap konflik wilayah atau perang saudara yang berlarut-larut selalu melibatkan negara besar. Perang saudara di Suriah dan situasi di Afghanistan merupakan dua contoh signifikan. Rusia, Amerika Serikat dan Iran, termasuk juga Turki terlibat dalam perang di Suriah dimana perseteruan awalnya adalah antara pemerintah dan oposisi. Di Afghanistan, keterlibatan Amerika Serikat dan Rusia sudah terjadi sejak lama. Satu konflik lain yang sudah berlangsung selama lebih lima dekade  adalah sengketa wilayah Kashmir. Konflik ini melibatkan tidak hanya Pakistan dan India, tetapi juga Tiongkok. Ketiga negara ini mempersengketakan sebagian wilayah Kashmir yang diklaim sebagai teritorinya.

Perkembangan terakhir menunjukkan adanya dukungan Tiongkok kepada Pakistan atas konfliknya dengan India. Dukungan Beijing itu menarik untuk diamati, karena dinyatakan justru beberapa hari sebelum bertemunya Presiden Tiongkok, Xi Jinping dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Pertemuan kedua pemimpin itu dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Beijing.

Dukungan Tiongkok kepada Pakistan atas persoalan Kashmir, disampaikan oleh Presiden Xi Jinping setelah bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan di Beijing, Rabu (9/10). Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa India seharusnya tidak bertindak sepihak atas Kashmir. Beijing menegaskan perlunya penyelesaian konflik melalui dialog.

Selama beberapa dekade, ketiga negara: Tiongkok, India dan Pakistan telah bersengketa karena masing-masing negara mengakui menguasai sebagian dari wilayah Kashmir. Pakistan mengakui Azad Kashmir; India mengklaim Jammu dan Kashmir, sedangkan Tiongkok menyatakan bahwa Aksai Chin adalah wilayahnya. Ketiga negara tidak hanya sekali saja terlibat kontak senjata, bahkan perang memperebutkan wilayah Kashmir.

Karena itu, walaupun telah terjadi pembicaraan beberapa kali, konflik Kashmir tidaklah selesai. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping Perdana Menteri Imran Khan, dan Perdana Menteri Narendra Rodi tidaklah dapat diharapkan menyelesaikan sengketa Kashmir.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perairan berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga dengan wilayah Indonesia: Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, Australia, Republik Palau dan Timor Leste.

Batas maritim antara Indonesia dengan Australia telah disepakati. Namun, Indonesia sedang mengkaji proses peninjauan kembali atas perjanjian batas maritim Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani pada 1997.

Sementara, batas maritim dengan negara tetangga lain baru dilakukan penetapan batas-batas Dasar Laut (Landas Kontinen) dan sebagian batas Laut Wilayah (Territorial sea). Penyelesaian batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga adalah program prioritas sejak era Reformasi. Namun, prosesnya terlihat lamban, dan sampai saat ini penetapan belum tuntas.

Memang tidak mudah melakukan negosiasi dengan berbagai negara terkait perbatasan antar negara tersebut. Ada beberapa penyebab mengapa negosiasi penetapan batas maritim prosesnya agak lamban. Penyebab pertama adalah bahwa garis batas harus disepakati oleh kedua negara yang berdaulat. Ini artinya bahwa prinsip bersama harus dilakukan oleh kedua pihak. Kedua, batas adalah terkait batas kedaulatan. Dengan demikian, kedua negara menjadi sangat berhati-hati karena sekali batas ditetapkan, maka tidak lagi dapat diganggu-gugat. Ketiga, hukum internasional tentang perbatasan maritim, bahkan UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea)  1982,  belum menyediakan norma baku untuk memandu negara membuat garis batas yang adil dan diterima oleh kedua pihak.

Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan perjanjian perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga.  Bahkan, Indonesia menjadikan percepatan negosiasi penetapan batas maritim sebagai salah satu prioritas politik luar negeri.

Dalam percepatan negosiasi penetapan batas maritime, pemerintah Indonesia tidak boleh terpaku pada aspek legal. Yang tidak kalah penting dilakukan adalah membangun hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara lain. Karena hubungan baik antara kedua negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cepatnya negosiasi mengenai perbatasan

Masih sekitar 1 minggu lagi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dijadualkan  tanggal 20 Oktober 2019. Namun sinyal adanya partai yang akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin kian terang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengundang dua ketua umum partai nonkoalisi pengusungnya untuk membicarakan kemungkinan mereka bergabung dengan pemerintahan.

Kamis, 10 Oktober lalu, Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta. Keesokan harinya, Jumat, 11 Oktober 2019, giliran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diundang Jokowi ke Istana Merdeka. Jokowi mengakui di kedua pertemuan tersebut ia membicarakan kemungkinan Partai Demokrat dan Gerindra masuk ke kabinetnya di periode pemerintahannya yang  kedua nanti. Pertemuan tersebut tentu menjadi babak baru hubungan Jokowi dengan Prabowo dan SBY yang selama Pemilu 2019 berada di kubu berbeda.

Tidak salah jika Presiden Jokowi mengundang partai Gerindra dan Demokrat untuk ikut bergabung dalam koalisi pemerintahannya nanti. Gerindra dan Demokrat adalah dua partai besar di luar koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Meskipun Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan keterangan mengenai hasil pertemuan itu, dalam pidato kontemplasinya beberapa waktu lalu, SBY mengajak kader Demokrat dan masyarakat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Jumat, 11 Oktober 2019. mengatakan partainya siap bergabung ke kabinet jika memang diminta.

Sementara itu, di depan Jokowi, Prabowo menyatakan siap bergabung dengan koalisi pemerintah jika diperlukan. Andai akhirnya tak masuk koalisi pemerintah, Prabowo berjanji, Gerindra tetap akan membantu pemerintah namun dengan cara yang berbeda.

Kemungkinan merapatnya  Gerindra dan Demokrat ke Istana diyakini akan mengubah peta koalisi lima tahun ke depan. Dengan bergabung Partai Demokrat dan Gerindra ke pemerintahan JokoWi-Ma’ruf, sudah dipastikan akan ada jatah kursi di kabinet untuk kader kedua partai tersebut.Itu artinya, Partai Demokrat dan Gerindra yang semula opisisi dan diharapkan menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, akan berubah menjadi partai pendukung pemerintah.

Dalam sistem demokrasi, kekuatan oposisi sangat penting. Keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga kemungkinan munculnya sikap kesewenangan, penguasa bisa diminimalisasi. Namun sejauh ini sistem politik di Indonesia memang tidak mengenal istilah partai oposisi. Bahkan dalam memutuskan berbagai masalah,  baik di DPR, MPR  ataupun di forum lain, orang Indonesia cenderung untuk mencari jalan musyawarah untuk mufakat dari pada voting yang dianggap sebagai jalan terakhir. Padahal di negara demokrasi dimana suara terbanyak adalah yang utama,  voting merupakan  hal yang  sangat biasa dan wajar.