VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Satgas 115, mendukung upaya Kejaksaan Agung dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan dengan memusnahkan 21 kapal ikan asing ilegal di Kalimantan Barat. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan pemusnahan barang bukti kapal pelaku illegal fishing dilakukan tidak hanya dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang perikanan, tetapi juga mengamankan visi misi Presiden Jokowi untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Pemusnahan 21 kapal itu terdiri atas 18 Kapal Perikanan Asing ilegal yang terdiri dari 16 kapal berbendera Vietnam dan 2 kapal berbendera Malaysia dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (6/10). Sedangkan 3 kapal lainnya telah dimusnahkan di Sambas pada 4 Oktober 2019, juga dengan cara dihancurkan dan mesinnya ditenggelamkan. (Antara)

Kesibukan para elite politik Indonesia  ternyata tidak berhenti pada saat perebutan kursi Kepresidenan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja. Kursi kosong ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tadinya belum terisi juga menjadi rebutan.

Posisi ini  tentunya tidak serta merta hanya bisa diduduki oleh partai-partai koalisi saja, tetapi partai oposisi pun berkeinginan untuk ikut berkompetisi menduduki jabatan negara sebagai pimpinan MPR. Hal ini terlihat  dalam pemilihan ketua MPR yang berlangsung dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kamis malam (3/10). Setelah beberapa kali diskors untuk memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan lobbi, akhirnya  Bambang Soesatyo dari Partai Golkar terpilih secara aklamasi.

Bambang Soesatyo dalam pidato perdananya sebagi ketua MPR menyatakan komitmennya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga lembaga yang dipimpinnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Pernyataan tersebut tentu punya alasan. Setelah Reformasi, keberadaan MPR dapat dikatakan hanya terasa  saat ada agenda tertentu. Hal ini tercermin pada  Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) yang menjelaskan bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara, atau melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun ada juga fungsi  lain, yaitu memberhentikan presiden dan mengubah UUD,  namun  sepertinya hal tersebut kecil kemungkinan akan  terjadi.
Setelah amandemen UUD, Majelis Permusyawaratan Rakyat kehilangan kewenangan untuk menentukan jalannya roda pemerintahan oleh presiden, sebab Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah ditiadakan dan digantikan dengan RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) yang dibahas oleh DPR dan Presiden saja.

Masih dalam pidatonya, Bambang Soesatyo juga menegaskan bahwa MPR periode 2019-2024 terbuka untuk mengkaji berbagai gagasan mengenai persoalan bangsa dan negara. MPR akan menjadi Rumah Kebangsaan tempat membicarakan masalah-masalah mendasar dan strategis negara.

Diharapkan apa yang disampaikan Ketua terpilih MPR periode 2019-2024 bukan hanya retorika belaka, tapi tindakan kongkret dan nyata demi kemajuan bangsa dan negara republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelengarakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) Tahun 2019. Kegiatan Kebudayaan tahunan kali ini diselenggarakan di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 7 hingga 13 Oktober 2019.

Hilmar Farid saat membuka Pekan Kebudayaan Nasional 2019 di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (6/10/2019) menyebut kegiatan ini dapat memberikan dampak luas dan menciptakan ruang interaksi dan ekosistem kebudayaan. Hilmar Farid mendorong kemajuan kebudayaan diiringi teknologi dan inovasi yang berkembang.

"Mengedepankan inovasi dalam kebudayaan, dan menjadikan tekhnologi sebagai sahabat untuk memajukan untuk memajukan kesejahteraan tanpa meninggalkan nilai-nilai utama kebudayaan bangsa sebagai seperti gotong royong dan tenggang rasa. Langkah kongkrit mungkin pertama yang agak besar, yaitu Pekan Kebudayaan Nasional.”

Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini mempunyai 5 agenda utama, yaitu pertama kompetisi daerah di bidang seni pada setiap provinsi, kedua kompetisi nasional berupa permainan tradisional, ketiga konferensi pemajuan kebudayaan berupa ruang pencerahan publik untuk perencanaan pembangunan berbasis kebudayaan.

Agenda utama selanjutnya, keempat ekshibisi atau pameran kebudayaan  berupa pameran artefak-artefak kebudayaan, purwarupa teknologi, kemah budaya, dan karya karya seni unggulan. Kelima pergelaran karya budaya bangsa yang mempertunjukan seni dan pawai dengan tema Digdaya Nusantara. Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2019 ini menghadirkan musisi, seniman, artis, budayawan, dan permainan tradisional, serta ruang interaksi budaya untuk semua kalangan. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh para penyandang disabilitas. Sejumlah stand-stand seni, karya rupa, pakaian adat, dan kuliner daerah juga dihadirkan dalam kegiatan ini.(Pro3/QQ)

Menteri Pariwisata  Arief Yahya berharap pemuda di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dapat mempromosikan pariwisata dan berbagai atraksi yang ada di daerah itu. Anak-anak muda di Bone Bolango  pasti sudah main media sosial, maka ia berharap  setiap ada kegiatan dipromosikan dan gunakan sosial media yang paling mudah.

Arief Yahya saat berkunjung ke Lombongo, Kabupaten Bone Bolango, Minggu menyampaikan, selamat untuk Kabupaten Bone Bolango yang sudah punya 54 atraksi maupun kegiatan pariwisata sepanjang tahun 2020. Itu artinya setiap minggu di Bone Bolango sudah ada satu atraksi. Sementara itu, Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan, merupakan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat jika Menteri yang mengelola pariwisata akhirnya bisa datang. Antara