Amerika Serikat dan Iran, masih akan terus berseteru. Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tahun ini yang dimulai kemarin menjadi salah satu petunjuk perseteruan kedua negara itu. Presiden Iran Hassan Rouhani telah menyatakan tidak akan melakukan pertemuan dengan Donald Trump selama Sidang Umum berlangsung. Iran pun tetap dalam posisi menentang prakarsa Amerika Serikat yang melanjutkan boikot. Iran boleh jadi merasa bahwa penolakan beberapa negara Uni Eropa terhadap kelanjutan sanksi kepadanya, menjadi salah satu modal dalam perlawanannya kepada Amerika Serikat.
Dalam pada itu, Amerika Serikat akan terus menjalankan kebijakan Donald Trump memusuhi Iran. Terbetik kabar bahwa Washington akan memaksa Teheran untuk bernegosiasi. Sumber sumber pemerintah di Washington mengemukakan, bahwa Pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan cara yang sama sebagaimana dilakukan kepada Korea Utara.
Amerika Serikat berpendapat bahwa Washington telah berhasil memaksa Pyongyang hingga akhirnya terjadi perlucutan senjata nuklir. Atas tekanan Amerika Serikat pula, proses rekonsiliasi berlangsung, ditandai dengan kunjungan Presiden Korea Selatan ke Korea Utara.
Mengenai tindakan bersifat pemaksaan kepada Iran, terlihat dari diumumkannya sanksi Amerika Serikat untuk sektor otomotif, perdagangan emas, logam mulia dan beberapa komoditas lainnya. Donald Trump juga telah mengumumkan penarikan diri dari perjanjian nuklir yang disepakati pada era Barack Obama.
Tekanan kepada Iran bukan lagi dilatar belakangi alasan produksi nuklir, tetapi Amerika Serikat menuduh pemerintahan Teheran campur tangan dalam konflik Timur Tengah khususnya di Suriah dan Yaman.
Sidang Umum PBB 2018 yang sedang berlangsung akan mengangkat isu dua masalah krusial yaitu konflik di Suriah dan posisi Iran. Dari pernyataan Amerika Serikat dan Iran serta negara negara yang bersekutu dengannya, akan dapat diketahui bagaimana konflik Suriah dan isu Iran akan diarahkan. Apakah benar bahwa akhirnya Iran akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan akhirnya dapat diperlakukan layaknya Korea Utara, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
Hari ini, waktu setempat di New York, Organisasi Bangsa Bangsa PBB akan memulai Sidang Majelis Umum 2018. Sekitar 200 perwakilan tingkat tinggi anggota badan dunia itu hadir dan secara bergiliran menyampaikan pandangannya dalam debat umum, yang digelar membahas berbagai isu internasional. Dari berbagai peristiwa tergenting di dunia, diperkirakan bahwa perdebatan umum dalam sidang majelis umum tahun ini setidaknya akan mencakup lima hal utama. Kelima hal yang akan menjadi agenda utama nampaknya adalah masalah Rohingya, Perang saudara di Suriah, Iran dan aksi boikot Amerika dan sekutunya, Korea Utara dan tentu saja persoalan Palestina.
Pembahasan mengenai Myanmar dan Rohingya berkolerasi dengan pernyataan tim pencari fakta badan HAM PBB yang menyebut bahwa militer Rohingya bertanggung jawab penuh atas pembunuhan masal terhadap kelompok etnis muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Isu Suriah akan menjadi bahan perdebatan karena hingga kini perang masih berkecamuk, pengungsipun masih terus menjadi persoalan di sejumlah negara. Campur tangan negara lain termasuk Amerika Serikat, Rusia, Iran dan Arab Saudi kita perkirakan membuat perdebatan menjadi hangat, bahkan bisa jadi mengalahkan isu mengenai tragedi kemanusiaan rakyat Suriah sendiri. Akan halnya mengenai isu Palestina pembicaraan akan tetap hangat. Diharapkan perdebatan akan mengarah pada solusi yang menguntungkan perjuangan Palestina.
Terkait isu Iran, Teheran dalam sidang majelis Umum PBB boleh jadi akan memperoleh angin segar lantaran negara negara Eropa tidak sependapat dengan Amerika Serikat yang bersikukuh akan menjatuhkan sanksi terhadap Teheran. Perdebatan mengenai Iran mungkin akan mendapatkan perspektif berbeda. Isu krusial kelima yang akan mengemuka dalam Sidang Umum PBB tentu adalah Korea Utara seiring proses rekonsiliasi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terakhir ditandai dengan kunjungan Presiden Korea Selatan ke Korea Utara.
Dari kelima masalah krusial yang kita perkirakan akan menjadi agenda utama perdebatan, Indonesia tentu akan mengemukakan sikap dan posisinya. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia akan menyampaikan sikap dan pandangan Indonesia terkait masalah krusial itu. Saat berbicara di depan KTT Perdamaian dunia untuk memperingati ulang tahun ke 100 Nelson Mandela, sehari sebelum Sidang Umum, Jusuf Kalla menyerukan pentingnya dialog rekonsiliasi dan keadilan guna membangun perdamaian dunia. Seruan ini tentu perlu untuk ditegaskan kembali melalui pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB. Pengalaman Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Aceh, meningkatkan hubungan baik antara agama serta menjaga kualitas demokrasi, menjadi salah satu modal kepercayaan saat tampil di depan para pimpinan tertinggi negara negara anggota PBB.
Pesta Demokrasi di Indonesia, yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Calon Legislatif 2019 sudah memasuki tahapan kampanye. Masa kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Tahapan ini ditandai Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, yang dibacakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman yang diikuti oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta ketua partai politik peserta Pemilu 2019 di kawasan Monas Jakarta, Minggu (23/9) pagi.
Kampanye Damai Pemilu 2019 diawali dengan karnaval partai politik peserta pemilu. Ketua, pengurus dan pendukung partai politik tampil dengan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Mengingatkan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia, bukanlah yang mengotak-ngotakan, tapi menjadi satu kesatuan. Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 ditandai juga dengan melepas burung merpati sebagai simbol harapan pemilu 2019 akan berjalan damai dan aman
Tema Kampanye Damai Pemilu 2019 adalah “Kampanye Anti-Sara Dan Anti Hoax Untuk Menjadikan Pemilih Berdaulat Agar Negara Kuat”
Mengapa isu anti sara dan anti hoax mencuat dalam tema? Pengalaman memang mengajarkan, dua hal ini sangat mudah menyulut emosi seseorang. Terlebih emosi mereka yang menjadi pendukung fanatik calon presiden dan wakil presiden. Masalah suku, agama, ras dan antar golongan tak jarang digunakan beberapa pihak untuk memprovokasi seseorang atau kelompok tertentu. Seiring makin banyaknya pengguna internet di Indonesia, kemungkinan sebaran berita bohong pun juga semakin besar. Paling tidak, saat ini di Indonesia pengguna internet sudah mencapai lebih dari 143 juta. Jumlah yang memungkinkan informasi, entah benar atau tidak, buruk atau baik, langsung tersebar ke seluruh Indonesia dalam hitungan detik.
Tekad kuat yang dideklarasikan oleh penyelenggara, partai politik peserta Pemilu 2019 dan calon presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan negara yang kuat termuat dalam deklarasi Kampanye Damai. Indonesia bertekad untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yaitu dengan melaksanakan Kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, ataupun politik uang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang bebas isu sara dan hoax perlu komitmen penuh dari berbagai pihak. Komitmen Tim Kampanye Partai Politik dan Calon Presiden untuk menindak tegas apabila ada para pendukungnya yang melakukan kampanye hoax harus didukung dan dibuktikan. Polisi tanpa pandang bulu hendaknya memberikan sanksi hukum kepada penyebar hoax atau berita bohong. Patroli di dunia siber juga harus diperkuat.
Tetapi yang paling penting adalah calon pemilih harus lebih bijak menanggapi sebaran informasi. Semakin bijaknya calon pemilih menerima, menyaring dan menyebarkan informasi, menjadi kunci terwujudnya Kampanye Damai Pemilu 2019 tanpa hoax dan isu SARA.
Harapan bangsa Indonesia tentunya adalah Kampanye Damai Pemilu 2019 dapat terlaksana hingga hari pencoblosan. Pemilu yang berjalan damai dan aman akan membuktikan kepada dunia, bahwa dalam berdemokrasi Indonesia mampu mewujudkan dan menjaga perdamaian.
Saudara,Ketua Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 Indonesia-Inapgoc, Raja Sapta Oktohari memastikan konsep acara seremoni pembukaan bakal mengusung nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Perhelatan akbar para atlet disabilitas Asia 2018 ini sendiri akan berlangsung di Jakarta dari tanggal 6 hingga 13 Oktober 2018. Sedangkan, pembukaan Asian Para Games akan diselenggarakan di stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Sabtu 6 Oktober. Dalam acara pembukaan, Inapgoc siap memberikan acara yang tak kalah seru dengan pembukaan Asian Games 2018 kemarin. Namun, satu hal yang pasti, Asian para Games 2018 nantinya banyak memberikan pesan-pesan moral yang tersaji.
Raja Sapta Oktohari mengungkapkan, pertimbangan utama dimasukkannya nilai-nilai dasar negara Indonesia ini karena bertujuan sebagai alat pemersatu Indonesia. Nantinya, pesta pembukaan akan mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Raja Sapta Oktohari dalam jumpa pers di Gedung Gelora Bung Karno Arena, Senayan, Kamis (20/9) menegaskan, gelaran Asian Para Games 2018, baik pembukaan maupun penutupan, tidak bisa disamakan dengan Asian Games 2018. Dia memastikan akan banyak sentuhan yang berbeda.
Selain berbicara persiapan acara pembukaan dan penutupan, Raja Sapta Oktohari menyinggung masalah tiket pertandingan. Menurutnya, persoalan tiket pada pesta olahraga multieven memang menjadi perhatian khusus bagi pihak penyelenggara. Berkaca dari setitik persoalan tiket Asian Games kemarin, Raja Sapta Oktohari menyebut Inapgoc akan mengambil banyak pelajaran. Karena itu, Loket.com ( agen resmi penjualan tiket upacara pembukaan Asian Para Games 2018) ditunjuk lantaran terbukti sudah terbiasa dengan penjualan tiket dengan traffic tinggi.
Sementara itu, Vice Presiden Loket.com Mohammad Ario Adimas mengungkapkan, tiket akan dijual melalui dua pembagian, yakni 70 persen untuk daring dan 30 persen offline. Harga yang disediakan pun bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu, Rp 750 ribu, Rp 1,5 juta dan Rp.2,5 juta. Dia pun optimistis penjualan tiket Asian Para Games 2018 akan berjalan lancar..