VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Konflik bersenjata di Suriah nampaknya masih belum akan berakhir. Pihak di luar Suriah yang mempunyai peran dalam perang saudara masih memainkan peran penting dalam kemelut dan pertumpahan darah. Baik kubu pemerintah maupun pemberontak tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh pihak luar. Konperensi Tingkat Tinggi antar Turki, Iran dan Rusia di Teheran beberapa hari lalu menunjukkan betapa negara lain begitu menentukan penyelesaian masalah Suriah. Ketika pembicaraan mereka gagal menghasilkan terobosan, muncul  kemungkinan akan berlanjutnya peperangan. Kali ini yang menjadi fokus adalah Idlib.

Idlib adalah kawasan atau zona deskalasi yang ditetapkan oleh Iran, Turki dan Rusia. Ke tiga negara ini telah membangun sedikitnya 12 pos pengamatan di wilayah itu sesuai  kesepakatan sebelumnya. Sementara  KTT tripartit Iran – Turki – Rusia, tidak menghasilkan keputusan pasti mengenai nasib Idlib. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyusul kegagalan KTT, telah memperingatkan kemungkinan terjadinya serangan militer  terhadap Idlib. Jika itu terjadi maka kembali akan jatuh korban di pihak warga sipil dan terjadi gelombang pengungsi. Turki dalam pembicaraan di Teheran telah mengusulkan dicarinya solusi untuk mempertahankan perdamaian di Idlib.  

Kepada Presiden Iran Hassan Rouhani dan Vladimir Putin dari Rusia, Erdogan menekankan perlunya peningkatan peran Turki di Idlib. Atas usulan Turki, Vlaimir Putin tetap berpendapat perlunya tindakan keras. Moskow menentang usulan gencatan senjata. Alasannya, karena masih adanya faksi faksi perlawanan yang tidak dimasukkan dalam pembicaraan damai. Putin berpandangan bahwa Pemerintah Suriah harus mendapat dukungan kuat agar dapat mengendalikan dan kembali menguasai semua wilayah.

Dari kegagalan KTT Tripartit di Teheran, dapat dilihat bahwa pihak pihak asing sangat berpengaruh atas penyelesaian konflik berdarah di Suriah. Perbedaan kepentingan negara negara asing yang kini menancapkan pengaruhnya, baik pada pemerintah maupun kaum perlawanan atau oposisi telah mengunci upaya penyelesaian perang saudara di Suriah. Negara yang pernah makmur, damai dan berjaya masih akan tetap menjadi ajang perang. Bukan hanya lantaran perbedaan kepentingan antara pihak pihak di dalam negeri, tetapi terlebih lagi karena campur tangan luar negeri.

Indonesia mengusulkan dilaksanakannya penelitian bersama tentang dampak kenaikan permukaan air Laut China Selatan bagi daerah pesisir yang disebabkan perubahan iklim. Usulan tersebut disampaikan dalam the Fourteenth Working Group Meeting on the Study of Tides and Sea Level Change and Their Impacts on Coastal Environment in the South China Sea Affected by Potential Climate Change yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, 8 September lalu.

Pertemuan tersebut telah menyepakati berbagai potensi kerja sama baru terkait studi dan penelitian mengenai dampak dari arus dan perubahan permukaan laut terhadap lingkungan pesisir sebagai pengaruh dari perubahan iklim. Demikian dikatakan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (P3K) Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Dindin Wahyudin dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin. Pertemuan diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) RI bersama dengan Pusat Studi Asia Tenggara, dan didukung oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu RI. Pertemuan dihadiri 42 peserta yang berasal dari Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, China, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Taiwan.

Pertemuan tersebut juga mengidentifikasi dan menyepakati berbagai area kerja sama yang potensial antara lain metode penelitian dan pengumpulan data, adaptasi dan mitigasi, studi mengenai dampak dari kenaikan permukaan laut, berbagi pengetahuan tentang ketahanan masyarakat terhadap kenaikan permukaan laut, dan pengembangan regulasi. Secara khusus kelompok kerja tahun ini juga membahas studi mengenai energi kelautan (ocean energy) dan sampah laut (ocean debris).

Pertemuan ini merupakan bagian yang integral dari Lokakarya Penanganan Potensi Konflik di Laut China Selatan ke-28 yang juga diselenggarakan di Manado pada tanggal 9-10 September 2018.

Rangkaian pertemuan dan lokakarya tersebut adalah upaya diplomasi  untuk membangun kepercayaan di antara seluruh pihak yang berkepentingan di Laut Cina Selatan dan untuk menciptakan kerja sama yang erat yang konkret dalam rangka mempertahankan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan tersebut. 

Perusahaan Pengelola Bandar Udara milik Negara, PT Angkasa Pura II (Persero), menyediakan anggaran 4,8 miliar rupiah untuk membangun Balai Ekonomi Desa Tegal Arum di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Demikian dikatakan Vice President Corporate Social Responsibility Angkasa Pura II, Wandi Anhar, di Balai Ekonomi Desa Tegal Arum, Sabtu (8/9). Wandi Anhar menyebutkan, anggaran tersebut digunakan Angkasa Pura II untuk membangun tujuh unit guest house atau tempat menginap bagi para wisatawan, baik asing maupun domestik yang berwisata ke Candi Borobudur dan sekitarnya. Tujuh unit guest house tersebut dibangun di atas lahan 6.000 meter persegi dengan masing-masing memiliki luas 20 hingga 30 meter persegi. Adapun tiap unit guest house terdiri atas dua lantai dan memiliki dua tempat tidur, satu kamar mandi, dan satu ruang televisi.

Terkait tarif penginapan, Wandi Anhar mengatakan, telah menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak Desa Tegal Arum melalui Badan Usaha Milik Desanya. Namun, Wandi Anhar menganjurkan kepada Badan Usaha Milik Desa untuk memasang tarif yang tidak terlalu besar. Ia khawatir, jika tarifnya mahal seperti hotel, tidak ada yang mau menginap disana. Menurutnya, tarif maksimal adalah 500 ribu rupiah semalam untuk satu keluarga. Harga tersebutcukup beralasan, mengingat beberapa Balai Ekonomi Desa menetapkan tarif yang lebih mahal. Ia mengingatkan agar Badan Usaha Milik Desa Tegal Arum lebih bijak menentukan tarif. Namun demikian, ia memastikan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur soal penetapan tarif. Balai Ekonomi Desa merupakan program Kementerian Badan Usaha Milik Negara -BUMN yang diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat desa. Program ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 20 juta wisatawan pada tahun 2019.

Pancasila sangat hebat dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam.  Tidak ada negara yang kemajemukannya seperti Indonesia yang  terdiri dari ratusan suku, berbeda agama dan budaya dan terpisahkan oleh ribuan pulau, tetapi kuat merekat menjadi satu karena Pancasila. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin saat memberikan orasi kebangsaan dalam acara pelantikan Dewan Perwakilan Daerah Organisasi Massa Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong  Samarinda, Kalimantan Timur (07/9) seperti dikutip tempo.co.  Mahyudin juga mengingatkan masyarakat Indonesia agar memiliki kecintaan dan kebanggaan tinggi terhadap Pancasila. Menurutnya, hal tersebut akan membuat Pancasila lebih terasa lagi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Mahyudin juga menjelaskan alasan mengapa bangsa Indonesia harus cinta dan bangga pada Pancasila, karena  banyak bangsa yang iri dengan Indonesia dengan Pancasilanya.

Selain itu Mahyudin mengatakan bahwa  kebanggaan harus muncul dalam diri rakyat Indonesia, sebab Pancasila bukan diciptakan, tetapi digali dari nilai-nilai bangsa yang memang menjadi karakter bangsa sejak dulu. Kemudian dijadikan alat pemersatu bangsa. Kebanggaan tersebut juga harus muncul karena Pancasila sangat sakti sanggup  mempertahankan negara ini dari berbagai upaya-upaya perusakan dan penggantian Pancasila sebagai ideologi Negara. Salah satunya yang terbesar adalah aksi keras pengkhianatan PKI dalam G 30 S PKI dan sampai saat ini Pancasila tetap sakti tak tergoyahkan.

Sementara itu, untuk mendukung Pancasila sebagai simbol perekatan persatuan, Komunitas Bela Indonesia (KBI) melakukan terobosan dengan menghelat pelatihan juru bicara Pancasila. Upaya komunitas ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap Pancasila oleh warga negara terutama kaum milenial yang sudah agak memudar. Empat puluh orang  dari latar belakang aktivis mahasiswa, perwakilan organisasi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha sampai penghayat kepercayaan ikut pelatihan Komunitas Bela Indonesia selama empat hari.Ditargetkan nantinya akan ada 1.000 juru bicara Pancasila dari 25 provinsi untuk membantu masyarakat ke berbagai daerah.

Koordinator Komunitas Bela Indonesia, Anick HT seeprti dikutip Gatra.com mengatakan salah satu yang disoroti dalam terorisme yang mengancam Pancasila adalah perkembangan media sosial Menurut Anick 40  orang tersebut salah satunya dilatih juga untuk pengelolaan media sosial. Sebab, konten negatif seperti paham radikal masih bertebaran di media sosial.