VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih Rahmawati Husein sebagai wakil Indonesia yang menjadi salah satu anggota Kelompok Penasihat untuk Central Emergency Response Fund -CERF, mekanisme pendanaan PBB untuk situasi darurat kemanusiaan. Kabar terpilihnya Rahmawati Husein sebagai penasihat CERF itu diterima oleh Kementerian Luar Negeri RI, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (4/9). Penunjukan seorang warga negara Indonesia itu menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia dalam bidang kemanusiaan. Hal tersebut juga mencerminkan meningkatnya harapan masyarakat internasional terhadap Indonesia untuk terus berperan aktif dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan global. Rahmawati Husein yang merupakan ahli penanganan darurat kemanusiaan telah menggeluti bidang kebencanaan selama lebih dari 10 tahun, sejak pengalamannya dalam penanganan tsunami Aceh pada 2005. Melalui kiprahnya di bidang kebencanaan dan kemanusiaan, Rahmawati Husein telah banyak berkontribusi bagi pemajuan diplomasi kemanusiaan Indonesia. Kontribusi itu antara lain ditunjukkan melalui perannya sebagai salah satu anggota Kelompok Penasihat bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI dan sebagai anggota Badan Eksekutif Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar dan Bangladesh.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Bambang Soesatyo, meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura turut aktif mempromosikan berbagai destinasi wisata di Indonesia ke mancanegara.  Bambang Soesatyo mengatakan, Indonesia memiliki alam yang sangat indah dan memiliki sangat banyak destinasi wisata. Indonesia juga terus melakukan promosi destinasi wisata. Ia menilai kekuatan pariwisata akan mampu mendongkrak pergerakan ekonomi rakyat secara cepat, sekaligus menjadi penjaga perekonomian nasional dari keterpurukan. Selain itu, ia juga meminta Kedutaan Besar RI untuk dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi semua warga Negara Indonesia yang tinggal di Singapura. Kedutaan Besar RI juga harus bisa memotivasi dan memberikan pencerahan, agar setiap warga bisa menarik wisatawan maupun menampilkan berbagai kebaikan dari Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Gede Ngurah Swajaya, di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Rabu (5/9) mengatakan, promosi tujuan wisata tidak hanya menjadi jembatan diplomasi maupun menarik investor ke pasar modal. Dalam hal ini, Kedutaan Besar RI juga harus berperan menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Mantan Tenaga Kerja Indonesia dan penyintas korban perdagangan manusia, Maizidah Salas, menerima penghargaan Trafficking in Person Report Hero dari pemerintah Amerika Serikat yang diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan putri presiden Amerika Serikat, Ivanka Trump, di Washington DC, Amerika Serikat. Di Kediaman Duta Besar Amerika untuk Indonesia di Jakarta, Selasa (4/9) malam, Maizidah mengatakan, penghargaan ini memberikan semangat untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia untuk lebih maju. Atas sponsor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Serikat Buruh Migran Indonesia yang diajukan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, ia terpilih untuk menerima penghargaan tersebut bersama delapan pahlawan lainnya yang berasal dari Bahrain, Burkina Faso, Kamerun, El Salvador, Nepal, Nigeria, Serbia, dan Korea Selatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini menandatangani Peraturan Menteri Keuangan, soal Pajak Penghasilan (PPh) barang impor. Alasan Sri Mulyani menaikkan pajak tersebut, antara lain untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. Dalam konfrensi pers di Kementerian Keuangan, Rabu (5/9) Sri Mulynai menjelaskan, lebih dari seribu seratus1.147 jenis barang dinaikkan pajak impornya. Sri Mulyani membagi tiga kategori barang tersebut beserta alasannya. 210 item komoditas dengan tarif PPh (Pasal) 22 naik dari tarif 7,5 persen jadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini barang mewah seperti mobil Completely Built Up dan motor besar.

Kemudian, ada 218 item komoditas yang tarif PPh Pasal 22-nya naik dari 2,5 persen jadi 10 persen. Barang yang termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar sudah dapat diproduksi di dalam negeri, seperti barang elektronik berupa dispenser air, pendingin ruangan, lampu, serta barang keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, kosmetik, dan peralatan masak atau dapur. 719 item komoditas yang tarif PPh Pasal 22-nya naik dari 2,5 persen jadi 7,5 persen. Barang dalam kategori ini contohnya bahan bangunan yaitu keramik, ban, peralatan elektronik audio-visual berupa kabel, box, speaker, serta produk tekstil seperti overcoat, polo shirt, dan pakaian renang. Meski tarif PPh Impor untuk seribu lebih barang konsumsi dinaikkan, Sri Mulyani memastikan keputusan tersebut sudah melalui kajian mendalam dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, impor bukan suatu hal yang buruk. Akan tetapi, pemerintah harus menjaga pertumbuhan perekonominan, sehingga Peraturan Menteri Keuangan tersebut dibuat. Sri Mulyani berujar, dalam situasi saat ini penggunaan barang mewah bukanlah hal yang penting untuk Indonesia. dia lebih mementingkan kestabilan neraca perdagangan, agar perekonomian tetap stabil pada kondisi pereknomian global yang sedang carut marut.

Sementara itu Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut menyakini, penyesuaian Tarif PPh 22 adalah bentuk keberpihakan kepada industri nasional. Kebijakan pengendalian impor ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri, peningkatan penggunaan produk lokal, dan perbaikan neraca perdagangan.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, tarif PPh Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan di muka yang dapat dikreditkan dan bisa terutang pada akhir tahun pajak. Untuk itu, kenaikan PPh impor tidak akan memberatkan sektor manufaktur. Ongkos produksi bisa berkurang karena industri diarahkan memakai bahan baku dalam negeri. Dampak jangka panjangnya bisa menciptakan kemandirian industri manufaktur nasional.

Regulasinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pekan depan atau tujuh hari setelah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Rabu (5/9).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus  mengalami penurunan, hampir menyentuh angka 15 ribu rupiah per dolar Amerika. Presiden Joko Widodo di sela–sela  meresmikan pencapaian ekspor 1 juta unit produk Toyota di  Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/9) mengatakan,  pelemahan kurs rupiah yang terjadi saat ini tidak terlepas dari faktor eksternal. Mulai dari kenaikan suku bunga Amerika, perang dagang Amerika dan China, serta krisis ekonomi yang terjadi di Turki dan Argentina. Menurut Presiden Joko Widodo,  pelemahan mata uang ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara lainnya.

Insert ;........... ( di Onair)

Kita semuanya tahu bahwa tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena pelemahan kurs. Tidak hanya Indonesia. Ini faktor eksternal yang bertubi-tubi baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di AS baik yang berkaitan dengan perang dagang AS dan China, baik yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina. Saya kira yang paling penting kita harus waspada kita harus hati-hati. Saya terus melakukan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, pelaku-pelaku usaha, saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci sehingga jalannya itu segaris semuanya. Dan kuncinya ada dua, di investasi yang harus meningkat dan ekspor yang harus juga meningkat. Sehingga kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan.”

Karena itu menurut presiden Joko Widodo pemerintah harus bersikap waspada dan berhati-hati terhadap dampak perekonomian dari negara lain. Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah akan terus berkoordinasi baik di sektor fiskal, moneter, industri, dan dengan para pelaku usaha. Ia menyampaikan kunci utama untuk mengatasi kondisi ekonomi saat ini yakni peningkatan investasi, peningkatan volume ekspor dan mengurangi impor.

Untuk pengurangan impor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terkait impor. Upaya ini dalam rangka mendongkrak defisit neraca pembayaran yang menjadi salah satu penyebab anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sri Mulyani mengumumkan peraturan baru tersebut di Jakarta Rabu sore, didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Dalam kebijakan itu 1.147 pos tarif terkena penyesuaian tarif impornya. Keputusan pemerintah tersebut diambil lantaran nilai impornya sudah terlampau tinggi dibandingkan 2017.

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan dapat membentuk 20 Program Kampung Iklim (Proklim) hingga 2030, sehingga dari 10 kabupaten/kota yang ada paling sedikit akan terdapat 200 Proklim. Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, Nursigit, di Samarinda, Minggu (2/9). Nursigit mengatakan, Proklim merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong partisipasi seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal. Dikatakannya, aksi lokal yang dimaksud adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Aksi lokal terkait kondisi masing-masing daerah, diantaranya penanaman pohon, pembuatan tanaman obat, pembuatan bak sampah terpisah untuk sampah organic dan non-organik dan lain-lain.

Nursigit mengungkapkan, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di wilayah masing-masing desa/kelurahan yang melaksanakan Proklim. Dikatakannya, hingga 2018, dari 841 desa/kelurahan yang tersebar di Provinsi Kaltim, belum ada satu pun yang dinobatkan sebagai Kampung Iklim. 

Nursigit menambahkan, menurut data terakhir yang masuk, pada 2018 ada delapan kampung yang masuk untuk mengikuti Proklim, tetapi yang berhasil lolos verifikasi awal hanya ada tiga kelurahan di Kota Balikpapan yang disiapkan terbentuk Proklim, yakni Manggar Hijau, Teritip Bersinar, dan Mandala Pertiwi.

Ia menjelaskan, Program Kampung Iklim yang digalakkan  Pemerintah Pusat sejak 2012, telah diperkuat di Kaltim dengan melakukan Deklarasi Sendawar di Kabupaten Kutai Barat pada 17 April 2018. Pada deklarasi sekaligus pertemuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se- Kaltim, telah disepakati pembentukan jejaring kerja dan pembangunan kampung iklim, minimal 20 Kampung iklim di setiap kabupaten/kota.

Kampung Iklim, menurut Nursigit, akan memberikan dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah, sehingga kabupaten/kota akan berlomba-lomba untuk menggalakkannya. Untuk menyukseskan Proklim, beberapa hari lalu pihaknya juga menggelar lokakarya agar Kaltim bisa mempercepat pencapaian target Proklim.    Dalam kesempatan lokakarya itu, M Fadli dari Global Green Growth Institute, menyarankan agar Proklim dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga pelaksanaannya bisa mendapat dukungan dari anggaran Dana Desa yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).