VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Mata uang beberapa negara termasuk Indonesia akhir-akhir ini terus terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh posisi 14.800 per dolar Amerika Serikat pada Senin (3/9). Terkait hal itu, pada hari yang sama Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta. Usai pertemuan tertutup itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyiapkan strategi menghadapi dampak negatif gejolak ekonomi dunia, termasuk pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan mempersempit transaksi dolar di pasar valuta asing. Nantinya, transaksi yang dicurigai sebagai aksi spekulasi mata uang akan kena tindakan tegas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ketiga pihak itu akan memformulasi kebijakan tersebut di dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan membagi dua jenis kegiatan transaksi pasar valuta asing, yakni transaksi sah dan tidak sah. Transaksi sah adalah permintaan dolar Amerika untuk keperluan bahan baku, barang modal, dan pembayaran utang korporasi. Di luar itu, pemerintah menganggap permintaan dolar Amerika di pasar valuta asing sebagai tindakan spekulasi mata uang.

Pengetatan transaksi di pasar valuta asing tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha biasa, tetapi juga bagi Badan Usaha Milik Negara. Sri Mulyani mencontohkan, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) perlu meneliti kebutuhan impor yang bisa ditunda agar suplai dolar di pasar valuta asing tetap tersedia.

Sri Mulyani tidak menampik bahwa ini ditujukan untuk menjaga devisa. Menurutnya, pengendalian devisa merupakan satu-satunya intervensi jangka pendek yang dilakukan pemerintah demi menjaga rupiah yang terseret sentimen eksternal yang tidak kunjung berhenti. Terlebih, saat ini cadangan devisa Indonesia sudah terkuras 13,68 miliar dolar Amerika Serikat setahun, demi menghalau depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yang mencapai 9 persen.

Di sisi lain, upaya penguatan cadangan devisa tidak optimal, karena defisit transaksi berjalan yang melebar. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini memang yang bisa dikontrol.

Demokrasi yang dianut oleh bangsa indonesia saat ini harus ada pembimbing dan pemandunya. Semua telah bersepakat bahwa bintang pemandu dalam  bermasyarakat itu adalah Pancasila. Bahkan Pancasila  kalau diperas dan menjadi eka sila akan menjadi kegotong royongan. Dasar dari bangsa Indonesia membangun demokrasi yang beradab itu harus berdasarkan pada nilai-nilai kegotong royongan itu. Demikian dikatakan Pengamat Hukum dan Politik Universitas Tanjungpura,  Garuda Wikoseperti dikutip tribune.co.id  (27/8).

Menurutnya nilai kegotong royongan  menjadi penting untuk dimiliki oleh bangsa Indonesia  dan  semangat kebersamaan  harus terus terpupuk.  Menurutnya, penting dan perlu memegang teguh pada nilai-nilai yang telah bangsa Indonesia sepakati sebagai filosofi dan dasar negara alam menghadapi dinamika politik dan eskalasi politik yangterjadi. Garuda Wiko juga mengatakan bangsa Indonesia  tidak boleh pecah belah karena sebuah agenda politik.Bangsa Indonesia harus tetap memepertahankan eksistensi  sebagai sebuah bangsa dan nation.  

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah (UMJ) Jakarta Syaiful Bakhri seperti dikutip  Merdeka.com  (21/8) di Jakarta mengatakan  Pancasila menjadi perekat persatuan bangsa di bawah panji Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa lagi diganggu gugat. Dijelaskannya Pancasila itu sudah final sebagai ideologi dan jalan hidup berbangsa dan bernegara, serta sudah diterima sebagai jalan tengah menyatukan berbagai keragaman di Indonesia, baik saat baru merdeka sampai di era milenial sekarang ini. Menurut Syaiful  ketika Pancasila sudah menjadi sebuah ideologi yang ada dalam konstitusi, maka akan terjaga dan itu berjalan selama 73 tahun Indonesia. Apalagi penentuan Pancasila sebagai dasar negara telah melalui proses pembahasan yang matang oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Syaiful Bakhri  menjelaskan saat ini tugas bangsa Indonesia adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni.

Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Republik Namibia, Hage Gottfried Geingob di Istana Kepresidenan Bogor Kamis (30/8). Dalam pernyataan pers bersama Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia akan meningkatkan kerja sama dengan Namibia di bidang infrastruktur dan perdagangan. Presiden Joko Widodo juga berharap Namibia mendukung Indonesia dalam mewujudkan proses dimulainya negosiasi pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dengan negara-negara Southern African Customs Union (SACU).

“PT WIKA dalam pembangunan infrastruktur di Namibia, khususnya dalam pembangunan rumah rakyat di Namibia bersama dengan perusahaan Namibia. Proyek 2 ribu unit social housing, dan bahkan dalam unit yang lebih besar lagi. Saya telah meminta dukungan Presiden Geingob agar kesepakatan bisnis itu dapat segera ditanda tangani pada Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue yang akan diadakan di bulan Agustus 2019 di Bali.”

Menurut Presiden Joko Widodo juga mengusulkan penurunan tarif bagi produk-produk kedua negara. Dengan adanya PTA diharapkan ada penurunan tarif produk-produk antara Indonesia dengan negara-negara SACU. Negara anggota SACU adalah Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland dan Afrika Selatan. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong kerja sama bidang lain khususnya industri strategis antara kedua negara.

Sementara itu, Presiden Republik Namibia, Hage Gottfried Geingob mengatakan, Namibia merupakan negara yang juga memerangi korupsi. Karenanya, ia menyambut semangat Indonesia yang memerangi korupsi. Ia juga menegaskan, kedua negara dapat bekerjasama memerangi kejahatan korupsi di kedua negara. Selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Hage Gottfried Geingob sebelumnya juga menghadiri Indonesia-Namibia Business Forum. Presiden Geingob bertemu para pengusaha Indonesia seperti Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dan Wakil Ketua umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani.

Topik utama yang dibicarakan tentang peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, kunjungan ini menjadi kesempatan meningkatkan kerja sama ekonomi bagi dua negara melalui pertukaran informasi. Ia berharap ada kenaikan nilai perdagangan antara kedua negara yang selama ini masih sangat kecil. Selain itu ia optimistis Indonesia meningkatkan ekspornya ke Namibia pasca kegiatan Indonesia-Namibia Business Forum. Rosan Roeslani menambahkan, Namibia merupakan salah satu pasar non–tradisional yang punya potensi besar bagi barang atau komoditas asal Indonesia.

Para pemimpin negara negara Afrika dan Tiongkok, kembali bertemu untuk membicarakan masa depan kerjasama di antara negara-negara berbeda benua itu. Pertemuan dan diskusi dilaksanakan dalam Konperensi Tingkat Tinggi Forum Kerjasama Tiongkok Afrika, di Beijing yang berlangsung sejak Senin.  Tujuan KTT tercemin dengan gamblang dari tema yang dicanangkan yaitu   Tiongkok dan Afrika: “menuju komunitas masa depan bersama yang lebih kuat melalui kerja sama yang saling menguntungkan.” 

Presiden Tiongkok Xi Jinping ddalam acara pembukaan menyajikan pidato yang sangat persuasif dengan judul  “Bergandengan Tangan dan Senasib Sepenanggungan”. Melalui pidatonya itu, Presiden Xi Jinping menegaskan prinsip-prinsip negaranya dalam melakukan kerjasama dengan negara lain di antaranya tidak melakukan intervensi negara lain yang menjadi rekanan serta tidak memberlakukan syarat politik apapun.  

Tema yang senada juga dicanangkan ketika Afrika dan Tiongkok memulai KTT di Beijing tahun 2006 dan ditindak lanjuti dengan KTT kedua tahun 2015 di Johanesbrug, Afrika Selatan.   Tiongkok sebagaimana diungkapkan Presiden Xin Jinping akan menjalankan delapan aksi besar untuk membantu negara negara Afrika selama 3 tahun ke depan. Salah satu dari delapan aksi itu adalah mendorong perluasan impor komoditas Afrika dan mendukung tercapainya target ketahanan pangan Afrika tahun 2030.

Bagi negara-negara Afrika, kerjasama dengan Tiongkok tentu sangat disambut baik. Sangat boleh jadi mereka melihat bahwa Tiongkok adalah alternatif utama untuk mendukung peningkatan dan perbaikan ekonomi mereka. Sebagai salah satu negara terkuat di dunia, peluang kerjasama dengan Tiongkok memberikan harapan harapan baru untuk Afrika sebagai alternatif selain Eropa dan Amerika Serikat. Bagi sebagian besar negara Arika peningkatan hubungan dengan Tiongkok bisa jadi telah memberikan harapan baru, sebab tidak seperti halnya Eropa, Cina bukanlah negara yang pernah menjajah benua hitam itu. 

Bagi Tiongkok sendiri peningkatan dan perluasan sektor kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan menjadi faktor cukup signifikan dalam upaya mencari keseimbangan kerjasama multilateral. Perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat, yang digencarkan pemerintahan Donald Trump, telah memberi dampak ekonomis kepada negara dengan penduduk terbanyak di benua Asia itu. Dalam perspektif itulah, KTT Afrika Tiongkok ke tiga di Beijing, menjadi momentum baru khususnya bagi Tiongkok dalam mencari keseimbangan baru di bidang ekonomi, secara nasional maupun global.