VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia berkomitmen untuk tetap meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dan tetap menjadi mitra terpercaya bagi pembangunan di Timor Leste.  Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat membuka pertemuan bilateral bersama Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo di Ruang Garuda, Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/6/2018).  Lebih lanjut Jokowi mengatakan, Timor Leste yang damai,  stabil, dan yang maju merupakan harapan bersama.

Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen meningkatkan kerja sama serta menjadi mitra terpercaya bagi pembangunan infrastruktur dan kapasitas di Timor Leste yang damai dan stabil. Dikatakannya, perhatian yang besar terhadap persahabatan Indonesia dan Timor Leste, persahabatan yang menatap ke depan bagi kesejahteraan kedua rakyat .

Mengutip laman Kantor Staf Presiden, ksp.go.id,  Indonesia merupakan mitra perdagangan utama Timor Leste dengan setidaknya 9 BUMN dan lebih dari 400 perusahaan yang dimiliki warge negara Indonesia beroperasi di sana. Indonesia juga menanamkan investasinya di Timor Leste dengan nilai lebih dari 595 juta dolar Amerika. Presiden Joko Widodo berharap agar Timor Leste mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi yang ditanamkan Indonesia.

Dalam jumpa pers bersama, setelah pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia dan Timor Leste sepakat memulai negosiasi dalam mencapai kesepakatan untuk perjanjian promosi dan perlindungan investasi dan perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda. Selain itu kedua negara juga mulai negosiasi kesepakatan perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda serta pembangunan konektivitas di Timor Leste.

Dalam pertemuan juga dibahas mengenai peningkatan konektivitas, diantaranya penyelesaian pembangunan jembatan Motaain. Jembatan yang menghubungkan Mota'ain dengan Batu Gading tersebut merupakan jalur penghubung antara kedua negara dan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan ekonomi kedua negara. Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk membangun kerja sama perhubungan darat dengan Timor Leste melalui Perum Damri sebagai operator rute menyambungkan Kupang ke Dili.

Selain konektivitas darat, Presiden mengungkapkan menyambut baik bahwa setelah 10 tahun pembahasan, rute penerbangan Kupang-Dili akhirnya dibuka. 

   
Dalam bidang sosial budaya, Indonesia-Timor Leste juga sepakat membangun kapasitas dan bidang pendidikan. Presiden menyampaikan Indonesia menyambut baik keinginan pelajar dan mahasiswa Timor Leste melanjutkan studi di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Timor Leste atas dukungannya terhadap Indonesia sehingga menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Berkat dukungan tersebut, Indonesia telah terpilih pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018 di markas besar PBB di New York.

Sementara Presiden Lú Olo menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan yang selalu diberikan Indonesia selama ini agar Timor Leste dapat masuk menjadi anggota ASEAN. Ia mendoakan Indonesia agar dapat menjalani pemilihan presiden di tahun 2019 berjalan dengan lancer.

Pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Presiden Francisco Guterres antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Kunjungan kenegaraan Presiden Francisco Guterres Lú Olo yang didampingi Ibu Negara Cidália Lopes Nobre Mouzinho ini merupakan kunjungan pertama kalinya ke Indonesia setelah menjabat sebagai presiden Republik Democratika Timor Leste.

Salah seorang warga Negara Indonesia, Siti Aisyah,  Rabu (27/6) dan Kamis (28/6) menjalani sidang lanjutan dugaan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di Mahkamah Tinggi Shah Alam Malaysia. Agenda sidang yang berlangsung Rabu dan Kamis adalah mendengarkan kesimpulan dari pengacara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Ditemui di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Rabu (27/6), Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Andreano Erwin, menyebut jika sejak kasus ini bergulir awal tahun 2017 lalu, Kedutaan Besar RI rutin mendampingi dan mengunjungi Siti Aisyah, termasuk ketika ia ditahan di Penjara Kajang, Malaysia.

“ Rutin dalam arti kata di sini, memberikan apa yang diperlukan oleh dia, misalnya baju, juga kalau dia ingin berkomunikasi dengan keluarga, kita akan sampaikan surat dari dia kepada keluarga atau sebaliknya, Yang pastinya lagi,  kedatangan kita akan menguatkan dia. Ini proses sedang berlangsung, kamu tidak sendiri, kami KBRI akan terus berada di sini dan juga pengacara akan terus bantu kamu untuk proses persidangan “.

Selain Siti Aisyah, terdakwa lain dalam kasus ini adalah warga Negara Vietnam, Doan Thi Huong. Mereka terancam hukuman mati setelah didakwa membunuh Kim Jong-Nam dengan cara mengolesi wajah korban menggunakan zat kimia yang disebut VX, saat korban sedang menunggu jadwal penerbangan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, tanggal 13 Februari tahun 2017 lalu. Tomo Hakim

Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Sorong dan Kepolisian Resort Sorong tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sorong. Penandatanganan dilakukan pada Selasa (26/6) di ruang pola kantor Bupati Sorong.

Bupati Sorong, Johny Kamuru  mengatakan, dengan nota kesepahaman ini maka segala pengaduan atau laporan dari masyarakat akan ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sekaligus menggali muatan dari pengaduan tersebut jika didalamnya ada muatan negatif maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kepala Kepolisian Resort-Kapolres Sorong AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna, memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten Sorong yang telah berupaya mengambil langkah positif dalam menangani laporan atau pengaduan dari masyarakat. Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri-Kajari Sorong, Ahmad Muhdhor mengatakan ini merupakan tindak lanjut dari adanya nota kesepahaman ditingkat pusat dari Kejaksaan Agung, Polri dan Kementerian Dalam Negeri, harapannya persoalan yang dihadapi ditingkat daerah dapat terselesaikan dengan baik.

Meningkatkan Produksi Padi dan Jagung Kabupaten Pesisir Selatan.

Pesisir Selatan termasuk daerah dengan luas area pertanian yang cukup luas namun masih terkendala saluran irigasi yang sering bermasalah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Teritoral (Kasiter) komando resimen (Korem) 032 Wirabraja, Kolonel Infantri Asep Apandi kepada RRI Rabu (27/6). Dikatakan, Pesisir Selatan memiliki area yang cukup luas untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedele dari tahun ke tahun. Menurut Kolonel Infantri Asep, khusus kedele, produksinya belum begitu menonjol dikarenakan berbagai faktor. Namun demikian, pemerintah dan Bintara Pembina Desa-babinsa di daerah terus mengembangkan komoditi tersebut untuk mengimbangi produksi padi dan jagung, sebagaimana target yang ditetapkan. Dari awal produksi hingga penanganan hama, TNI melalui babinsa di dearah membantu masyarakat  meningkatkan  produksi pertaniannya. Masyarakat di daerah sangat terbantu dengan adanya program pendampingan tersebut. Dalam beberapa waktu ke depan diharapkan produksi padi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyamai daerah lain seperti Solok dan Tanah Datar. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi petani daerah, termasuk di dalamnya masalah irigasi yang bermasalah.

Mencerna Informasi dengan Cara yang Bijak

Komandan Pangkalan Utama TNI AL - Danlantamal II,  Laksma TNI Agus Sulaeman menekankan pada prajuritnya dan Pegawai Negeri Sipil-PNS di lingkungan Lantamal II agar senantiasa  menyikapi informasi yang berkembang di media sosial dengan cara yang baik dan bijak. Prajurit harus mampu memilah sekaligus membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah. Prajurit mestinya bisa menyeleksi informasi-infiormasi yang bergulir pesat dewasa ini disamping larangan keras untuk tidak berpolitik praktis. Hal itu dikatakan Agus Sulaeman di Padang kepada RRI, Rabu (27/6/2018). Dikatakan, Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, agama, warna kulit, bahasa, letak geografis dan adat istiadat yang beragam. Perlu dihindari hal-hal yang dapat memicu konflik antar agama dan juga antar kelompok. Hal lain yang tidak kalah penting adalah ketaatan prajurit terhadap segala macam peraturan, seperti halnya aturan berlalu lintas dan menghindari hal fatal lainnya seperti penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 39, tanggal 15 September 2014 , setiap tanggal 29 Juni resmi menjadi Hari Keluarga Nasional ( Harganas ). Meskipun demikian, perayaan pertama kali Hari Keluarga Nasional sudah dilakukan 25 tahun sebelumnya di propinsi Lampung. Tahun ini, kota Manado, propinsi Sulawesi Utara menjadi penyelenggara peringatan Harganas ke 25 dari tanggal 2 – 7 Juli 2018. Tema peringatan tahun ini cukup menarik yaitu, Hari Keluarga: Hari Kita Semua dengan tagline Cinta Keluarga, Cinta Terencana.

Mengapa tanggal 29 Juni ini dipilih sebagai Hari Keluarga Nasional? Ada 2 sebab. Pertam,setelah melalui beberapa kali perundingan sesuai perjanjian Room Rojen tahun 1949, dalam sebuah pertemuan tanggal 22 Juni 1949, Belanda akhirnya dalam salah satu klausul akan mengembalikan kedaultan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. Setelah perjanjian ini, sepekan kemudian, tanggal 29 Juni 1949, para pejuang yang pada masa perjuangan fisik terpisah, mulai kembali kepada keluarganya.

Kedua, tantangan yang dihadapi setelah Indonesia meraih kedaulatannya, tidak mudah. Angka perkawinan dini begitu tinggi sehingga berpengaruh langsung kepada peningkatan jumlah kelahiran di periode tahun 1950 sampai tahun 60 an. Memang peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong laju pembangunan, namun jika tidak dikendalikan potensi itu malah menjadi beban. Oleh karena itu, sejak tanggal 29 Juni 1970 mulai digalakkan perencanaan dalam berkeluarga melalui Program Keluarga Berencana. Setelah program ini dilaksanakan secara resmi melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Era Orde Baru, jumlah penduduk Indonesia dapat dikendalikan. 

Pada masa reformasi, sejak 1999, program ini sempat kurang mendapatkan perhatian, sehingga, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Mulai ada kesadaran, untuk mengatur kembali perencanaan keluarga, melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ). Jika ditata secara baik, peningkatan jumlah penduduk, menjadi bonus demografi tahun 2030 yang dapat membuat Indonesia menempati posisi salah satu negara maju di dunia.

Kita tentu berharap, peringatan Hari Keluarga Nasional bukan sekedar upacara mengingat peran keluarga dalam pembangunan. Lebih dari itu, peringatan itu harus membuat keluarga harus menjadi salah satu motor dari pembangunan itu sendiri. Ini saatnya Keluarga juga harus menjadi pilar pembangunan dengan mengingatkan kaum muda, yang menjadi bagian dari keluarga, untuk lebih merencanakan masa depannya, masa depan Indonesia.