VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Perempuan Indonesia punya kontribusi penting dalam meningkatkan perekonomian negara dan mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dalam sambutannya dalam perayaan Hari Nasional Kanada ke-151 di Jakarta, Senin (2/7). Lebih lanjut menurut Menteri Yohana Yembise, perempuan Indonesia bisa berkontribusi apabila diberikan akses yang memadai.

“ Perempuan Indonesia punya kontribusi penting bagi ekonomi Indonesia dan pengentasan kemiskinan. Kesejahteraan rumah tangga meningkat ketika perempuan mendapat akses pendidikan, kebebasan untuk bekerja, dan pendapatan mandiri. Data menunjukkan, perempuan Indonesia mengisi 40 persen angkatan kerja di Indonesia, 60 persen pemilik Usaha Kecil Menengah, dan 70 persen pekerja migran “. 

Menteri Yohana Yembise lebih lanjut mengatakan, melihat kontribusi perempuan Indonesia saat ini, pemerintah akan terus mendorong kualitas dan kuantitas peran perempuan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Menteri Yohana juga mengatakan, Indonesia akan terus memastikan kesetaraan representasi perempuan di dalam segala aspek proses politik dan pengambilan keputusan. (voi/Steve)

Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman baru senilai 300 juta dolar Amerika Serikat yang akan mendukung pemerintah Indonesia melakukan reformasi untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keandalan logistik maritim. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo A. Chaves, dalam pernyataannya mengenai pinjaman ini di Jakarta, Sabtu (30/6) mengatakan, logistik maritim yang efisien penting bagi pertumbuhan di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa. Rodrigo Chaves menambahkan, sistem logistik yang lebih baik akan meningkatkan daya saing dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan, karena dapat menurunkan harga barang dan jasa di daerah pelosok, terutama di kawasan timur Indonesia.

Pinjaman ini merupakan bagian dari Second Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan -DPL yang dibuat berdasarkan reformasi yang dicapai melalui Logistics DPL pertama yang disetujui pada November 2016 untuk mengatasi hambatan dalam pergerakan barang di dalam dan keluar perbatasan Indonesia.

Rodrigo Chaves mengatakan, pengoperasian pelabuhan yang tidak efisien, pasar layanan logistik yang tidak kompetitif,dan prosedur perdagangan yang panjang, telah menghambat daya saing Indonesia. Selain itu, pelabuhan juga sering dianggap menjadi titik penghambat dalam rantai logistik Indonesia, karena infrastruktur yang terbatas, regulasi yang minim, dan produktivitas yang rendah. Hambatan tersebut berkontribusi pada biaya logistik lebih tinggi bagi sektor manufaktur Indonesia. Hambatan serupa ikut berperan dalam lebih rendahnya kinerja logistik Indonesia dibanding negara-negara di kawasan, seperti yang terukur dalam World Banks Logistics Performance Index.

Sementara itu, ekonom senior Bank Dunia, Massimiliano Cali, menambahkan, proyek ini bisa membantu Indonesia, negara kepulauan terbesar dengan 17.000 pulau yang memiliki rantai logistik yang panjang dan terfragmentasi.

Fokus utama proyek ini adalah memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan, menumbuhkan lingkungan usaha yang kompetitif bagi penyedia layanan logistic, dan membuat proses perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan.

Reformasi yang telah didukung oleh Logistics Development Policy Loan pertama telah membawa manfaat bagi Indonesia, karena telah mempercepat beberapa proyek pelabuhan baru dengan partisipasi sektor swasta yang lebih besar. Proyek ini juga telah meningkatkan masuknya operator dalam pasar logistik dan mengurangi waktu dan biaya proses perdagangan.

Program DPL ini juga dibantu oleh adanya pinjaman tambahan dari pemerintah Jerman melalui German Bank for Development dan pemerintah Perancis melalui Agence Francaise de Developpement.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan Juni 2018 terjadi inflasi sebesar 0,59 persen. Dengan perkembangan tersebut,  tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Juni) 2018 tercatat sebesar 1,90 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (year on year/yoy) tercatat sebesar 3,12 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 2 Juli di Jakarta.

“ Hasil pemantauan BPS di 82 kota menunjukkan bahwa pada bulan Juni 2018 terjadi inflasi sebesar 0,59 persen. Jadi dengan angka inflasi Juni yang sebesar 0,59 persen ini, inflasi tahun kalender pada Juni 2018 adalah sebesar 1,90 persen, sementara inflasi tahun ke tahun (yoy) itu sebesar 3,12 persen “.

Suhariyanto lebih lanjut menambahkan, angka tersebut masih berada di bawah sasaran inflasi di angka 3,5 persen. Angka inflasi pada bulan Juni 2018 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,88 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,40  persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,27 persen; kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,50 persen. (Rezha)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi pada Juni 2018 yang juga periode Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran lebih rendah dibandingkan periode lebaran tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPS, Kecuk Suhariyanto dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin, 2 Juli. Suhariyanto mengapresiasi kerja keras pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan harga dengan kebijakan.

“ Bagaimana inflasi Juni 2018 ini kalau kita bandingkan dengan posisi Lebaran pada tahun – tahun sebelumnya. Pada bulan Juni 2018 inflasinya adalah sebesar 0,59 persen. Pada tahun lalu Lebaran terjadi juga pada bulan Juni dimana inflasinya adalah sebesar 0,69 persen. Sementara pada tahun 2016, Lebarannya terjadi pada bulan Juli dimana angkanya adalah 0,69 persen. Jadi kalau kita bandingkan inflasi Juni 2018 ini kepada inflasi pada bulan Lebaran tahun – tahun sebelumnya inflasi pada bulan Juni ini adalah terendah “. 

Suhariyanto menambahkan, rendahnya tingkat inflasi pada periode Lebaran 2018  tidak mencerminkan tingkat daya beli masyarakat yang rendah. Karena permintaan bahan pangan dan transportasi masih cukup tinggi. Menurutnya, faktor yang menahan tingkat inflasi tahun ini adalah harga bahan pangan. Harga pangan lebih terjaga dibanding tahun-tahun terdahulu. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya Pemerintah Indonesia yang telah mengantisipasi lonjakan harga sejumlah komoditas dengan impor beras dan daging. Selain itu kebijakan moneter terkait suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dinilai ikut memberikan pengaruh pada rendahnya tingkat inflasi pada periode Lebaran 2018. (voi/Rezha)