VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pada hari  Rabu besok, 27 Juni 2018, sebanyak 11 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota akan menggelar Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) persiapan penyelenggaraan Pilkada hingga saat ini sudah cukup baik. Ketua Komisi Pemilhan Umum Arief Budiman bahkan mengklaim bahwa hingga 2 hari lalu tidak ada laporan terkait hal-hal yang mengganggu rencana  pelaksanaan perhelatan akbar ini. 

Untuk mempersiapkan Pilkada yang lancar, aman serta netral, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memimpin rapat koordinasi yang  diikuti Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilu, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian beberapa hari lalu.

Walaupun semua persiapan penyelenggaraan termasuk keamanan sudah dilakukan, masyarakat dan pemerintah  tetap tidak boleh lengah. Semua pihak tetap harus waspada. Pihak-pihak yang diduga dikhawatirkan melakukan tindakan teror, harus diawasi terus menerus. Salah satunya, adalah Pengawasan terhadap mereka yang tidak puas atas keputusan vonis mati Aman Abdurrahman, pemimpin Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS juga harus diperketat.  Tak memberi mereka celah untuk menyasar sejumlah wilayah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Khususnya  wilayah yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku atau ras. 

Beberapa hari lalu, pihak Detasemen Khusus 88 Antiteror telah menangkap beberapa orang yang diduga memiliki kaitan dengan JAD Bogor dan ditengarai akan melakukan teror saat Pilkada di  Jawa Barat.

Pihak Detasemen Khusus 88 Antiteror terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur, karena dalam proses penyergapan terduga teroris mencoba melawan. 

Kasus tersebut menunjukkan bahwa ancaman teroris saat penyelenggaraan Pilkada tetap ada. Untuk itu, kerja sama masyarakat dengan pihak keamanan harus ditingkatkan, demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang lancar, aman dan jujur.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono melaksanakan pertemuan The 6th Strategic Dialogue Indonesia-Jepang di Jakarta, Senin (25/06/2018).Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Taro Kono ke Indonesia. Selain unsur Kementerian Luar Negeri, wakil Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Maritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan turut berpartisipasi sebagai delegasi RI.Pertemuan dilaksanakan bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Jepang. Pertemuan ini bertujuan untuk tingkatkan kerja sama bilateral antara lain di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, people to people contact, serta penjajakan peluang kerja sama strategis kedua negara.Selain isu bilateral, kedua Menteri Luar Negeri (Menlu) juga membahas isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara.Kedua Menlu telah mengidentifikasi kerja sama strategis yang diwujudkan melalui pengembangan kerja sama bilateral.Jepang merupakan mitra kerja sama strategis bagi Indonesia dan kedua Menlu sepakat akan pentingnya peningkatan kerja sama di bidang investasi, khususnya di bidang infrastruktur.

Terkait kerja sama perubahan iklim, kedua Menlu menyambut kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM) yang telah terjalin selama ini, dan sepakat bahwa implementasi kerja sama tersebut harus dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kapasitas Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu menyambut baik perkembangan positif di Semenanjung Korea, yang diharapkan mampu membawa perdamaian dan stabilitas kawasan.

Turis Polandia Semakin Ramaikan Pasar Wisatawan Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, A. M. Fachir, turut menyambut kedatangan 252 penumpang pesawat LOT Polish Airlines di Denpasar, Bali (25/6/2018).M. Fachir mengapresiasi adanya keberlanjutan penerbangan charter dari Polandia ke Indonesia sebagai bentuk dari peningkatan kerjasama people-to-people contacts, khususnya di bidang pariwisata.Wamenlu RI meyakini para turis Polandia akan menikmati berbagai atraksi pariwisata yang dimiliki Indonesia, terutama wisata kepulauan/maritim dan keragaman budaya.Secara khusus, Wamenlu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Panorama Tour dan Rainbow Tour yang telah banyak berperan dalam merealisasikan kerja sama kunjungan wisatawan dengan memanfaatkan pesawat charter LOT Polish Airlines.Wamenlu menambahkan kerja sama kunjungan wisatawan Polandia dengan pesawat charter bisa menjadi model rujukan untuk mengembangkan kerja sama serupa dengan negara lain.

KBRI Kairo Terus Pantau Situasi di Mesir, dan Keadaan Darurat Diperpanjang.

Pemerintah Mesir secara resmi memperpanjang keadaan darurat setelah Parlemen  menyetujui keputusan Presiden Abdel Fattah el Sisi untuk memberlakukan keadaan darurat selama tiga bulan kedepan. Perpanjangan kondisi darurat pertama kali diberlakukan pada bulan Oktober tahun 2017 dan terus dipepanjang pada bulan Januari dan April lalu.Penambahan masa keadaan darurat di Mesir kedepan akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2018. Pernyataan resmi Pemerintah Mesir menyebutkan, Angkatan bersenjata dan polisi harus menjaga keamanan diseluruh negeri, untuk melindungi properti publik dan swasta dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memerangi terorisme.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kairo mengaku terus memantau kondisi dan situasi di Mesir.Atase Pertahanan KBRI Kairo, Kolonel Laut Kemas Muhammad Ikhwan Madani, menjelaskan,  penambahan masa darurat merupakan kebijakan Pemerintah setempat yang dilakukan berdasarkan assessment  terhadap kondisi aktual untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.Kemas Muhammad Ikhwan di Kairo, Senin (25/6/2018) mengatakan, pihaknya terus memonitor situasi di Mesir.Dengan perpanjangan masa darurat ini, salah satu dampaknya untuk Indonesia  mungkin lebih ke sikap represif aparat serta lebih ketatnya sistem pengamanan terutama di beberapa wilayah kritis termasuk akses ke Jalur Gaza.

“Jadikanlah karya-karya seni, sebagai sumber inspirasi pemersatu bangsa, pemersatu suku-suku yang ada dari bangsa ini. Jadikan seni, sebagai sumber energi peradaban bangsa.” Itulah pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko WIdodo, saat menutup kuliah umum di Kampus Institut Seni Indonesia, Denpasar,  pada Sabtu lalu.  Secara khusus Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan itu dalam kuliah umumnya yang bertema “Pemajuan Kesenian Nusantara dalam Menjaga Kebhinekaan dan Persatuan Indonesia”.

Paparan mengenai  kesenian itu disampaikan dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke 40, yang rencananya akan digelar selama satu bulan dengan menampilkan  aneka kesenian, termasuk dari mancanegara.  Namun, ada pesan lebih mendalam, yaitu agar bangsa Indonesia terus menggali, menjaga dan mengembangkan kesenian.

Bangsa Indonesia yang memiliki  714 suku yang beragam, pastinya memiliki kesenian yang berlipat jumlahnya. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2015, ada lebih dari 5.700  kesenian dari berbagai jenis.  Sayangnya di seluruh Indonesia, paling tidak ada  58 kesenian tari  dan  33 kesenian musik yang hampir punah.  Bahkan masih  banyak lagi  jenis kesenian daerah, yang dikhawatirkan akan berkurang jumlahnya.

Hilangnya kesenian Indonesia, tentu akan mengurangi ciri Bangsa Indonesia. Di Indonesia yang begitu luas, setiap daerah memiliki  kesenian yang menjadi ciri khasnya. Keberagaman ini adalah salah satu kelebihan bangsa Indonesia, yang tidak dimiliki bangsa lain dan  merupakan  potensi  untuk dikembangkan menjadi daya tarik. Bukan hanya karena memiliki nilai budaya, namun juga  karena adanya  nilai ekonomi kreatif.

Upaya pemajuan kesenian Nusantara tidak semata  menjadi tugas pemerintah. Pelaku seni, siswa atau mahasiswa dan  pengajar sekolah khusus kesenian, tentu diharapkan untuk menghasilkan karya seni, dengan menggali kekayaan budaya bangsa serta memperkuat kearifan lokal. 

Hendaknya, lebih banyak lagi kesempatan dan fasilitas diberikan kepada berbagai  kelompok, untuk menampilkan karya seni mereka. Perlu ada  kerjasama dengan banyak pihak, untuk lebih  mempromosikan kesenian Indonesia.  Seperti misalnya, dengan mendaftarkan lebih banyak lagi kesenian Indonesia di Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB  - UNESCO. Dengan demikian,  rasa memiliki bukan hanya ada pada  suku bangsa tertentu, tetapi dipunyai oleh seluruh bangsa Indonesia.  Sehingga pada gilirannya, karya seni  menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Setelah beberapa waktu lalu Amerika Serikat mengecewakan banyak Negara dengan memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem, hari Selasa lalu (19/6/2018) Negara pimpinan Donald Trump itu kembali mengejutkan komunitas masyarakat internasional.   

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, mengumumkan bahwa negaranya mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Halley menuding Dewan HAM PBB telah bias terhadap persoalan sekutu tradisional AS yaitu Israel. AS mengeritik  aksi anggota Dewan HAM PBB yang mereka anggap bermuka dua. Badan yang bermarkas di Geneva ini, didirikan pada 2006,  untuk menyerukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tetapi pernyataan dan laporannya sering bentrok dengan prioritas AS.

Bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Haley membela langkah mundur dari Dewan HAM PBB dengan alasan seruan AS untuk reformasi tidak diperhatikan. Namun keduanya berkeras AS akan tetap memimpin penyelenggaraan HAM bagi banyak orang. Menurut AS reformasi diperlukan untuk membentuk dewan advokasi yang serius menangani hak asasi manusia.

Pengumuman Washington untuk mundur muncul setelah pejabat Dewan HAM PBB mengecam AS karena memisahkan anak-anak migran dari orangtua mereka, setelah menyeberang dari Meksiko. Menurut Haley Dewan HAM telah menjadi pelindung para pelaku pelanggaran hak asasi manusia,  sementara seruan AS untuk reformasi tidak diperhatikan.   Haley menyebut Dewan HAM bias, tidak bersahabat, dan merupakan organisasi anti-Israel yang mengkhianati misinya sebagai pelindung HAM.

Sebagai Negara yang mendapat pembelaan, Israel tentu sangat berterimakasih kepada AS. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut ini  sebagai ”keputusan berani”. Ucapan terima kasih itu disampaikan lewat  akun Twitter Rabu (20/6/2018).

Pemerintah Indonesia yang menjunjung tinggi HAM sangat menyesalkan langkah AS tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia Dewan HAM PBB merupakan forum kerja sama multilateral dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan perlindungan HAM di seluruh dunia.

Ironisnya,  Amerika Serikat yang selalu menyatakan diri sebagai Negara demokrasi dan pelindung HAM, malah meninggalkan Dewan HAM PBB yang didirikan untuk melindungi hak dasar setiap manusia, hanya karena ingin membela sekutunya, Israel. Perlu dipertanyakan apakah AS masih layak disebut sebagai Negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia.