VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Berakhirnya perang dagang Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok, yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan perdagangan tahap I (satu) di Washington, Amerika Serikat, Kamis (16/1), membuat proyeksi pergerakan  ekonomi Indonesia tahun 2020 kian positif.Tidak hanya Indeks Harga Saham Gabungan yang membaik, tetapi juga rupiah menguat dengan adanya kabar baik dari Washington tersebut.

Rupiah pada pukul 10:21 Waktu Indonesia Barat menguat sebanyak 63 poin, menjadi 13.633  rupiah per dolar Amerika.Penguatan ini membawa harapan positif bagi otoritas moneter Indonesia, Bank Indonesia.Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Nanang Hendarsah, yakin, penandatanganan perjanjian dagang tahap I membuka peluang bagi rupiah untuk dapat bergerak stabil pada 2020. BI

Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi melakukan pertemuan  dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.Seperti dikutip Antara, Wahid Supriyadi setelah pertemuan dengan Menteri Teten Masduki di Jakarta, Rabu mengatakan,  pihaknya membahas tentang peluang perluasan ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  ke Rusia, termasuk makanan, fesyen, herbal, dan buah tropik. Ia menjelaskan, selama ini kerja sama perluasan pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah  banyak dilakukan di Moskow, melalui Festival Indonesia.

Promosi tersebut telah berjalan lebih dari tiga kali.Menurut Wahid Supriyadi, ajang tersebut sangat potensial untuk mempromosikan produk usaha mikro, kecil, dan menengah,   mengingat pengunjung dalam acara itu mencapai rata-rata 117.000 orang.Transaksi pada tahun lalu mencapai 10,7 juta dolar Amerika.ant

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memantau perairan Natuna menggunakan Kapal Perang Indonesia -KRI Semarang 594  dalam kunjungannya ke Natuna, Rabu.Selain itu, menteri juga menyaksikan manuver  pesawat tempur F-16, yang mengamankan perairan Natuna dalam kegiatan operasi samudra.Usai menyaksikan  manuver peralatan  utama sistem persenjataan baik laut maupun udara, Menteri Mahfud MD didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta  rombongan petinggi TNI dari 3 matra dan Kepolisian Indonesia  melaksanakan rapat terbatas  di atas KRI tersebut.Rapat terbatas  juga  dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, dan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal.Menteri Mahfud MD dalam jumpa pers mengatakan, kedatangannya ke Natuna terkait upaya peningkatan keamanan di perairan Natuna utara.

“Instruksi presiden, pertama  supaya volume patroli ditingkatkan. Secara simbolis sudah ditunjukkan kesiapan patroli yang  melintas di depan bapak-bapak, ada sekian   banyak kapal. Dan kemudian berikutnya  kami melakukan koordinasi lintas  kementerian dan lintas lembaga serta hubungan pusat dengan daerah  mengenai pengelolaan Natuna.” 

Selain itu, Menteri Mahfud MD juga menyempatkan diri berdialog dengan nelayan Natuna terkait persoalan penempatan nelayan pantai utara ke Natuna.Kegiatan dialog bersama perwakilan nelayan tersebut berlangsung di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, Rabu sore.Dalam mengawali pertemuan dengan nelayan, menteri juga meninjau infrastruktur Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu serta Kapal Pengawasan Perikanan.Marjani

Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Kabinet Terbatas yang membahas mengenai persiapan pemindahan Ibukota Negara, Rabu (15/01/2020) siang, di Kantor Presiden, Jakarta. 

Dalam arahannya, Presiden menyoroti sejumlah aspek dalam persiapan pemindahan ibukota negara baru. Dalam hal regulasi, Presiden meminta agar jajarannya mempersiapkan sejumlah rancangan peraturan perundangan mengenai ibukota negara baru. Presiden berharap agar rancangan peraturan perundangan tersebut dapat diselesaikan secepatnya agar bisa segera dibahas oleh DPR.

Presiden juga meminta Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas) untuk menyiapkan Badan Otoritas Ibukota. Lembaga ini diharapkan dapat segera dibentuk agar dapat fokus mempersiapkan pemindahan ibukota negara. 

Presiden juga menyoroti hal-hal terkait desain ibukota negara. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah menentukan pemenanh desain ibukota negara baru yang mengambil tema Negara Rimba Nusa. Dalam Rapat Kabinet Terbatas tersebut, Presiden mengharapkan adanya masukan terkait desain tersebut, termasuk mengenai aspek transportasi di ibukota negara. 

Terkait hal ini, Presiden ingin agar ibukota negara baru nantinya dapat mengadopsi penggunaan kendaraan ramah lingkungan. 

“Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah. Sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini, baik yang berkaitan dengan transportasi karena di ibukota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massanya akan menggunakan autonomous vehicle. Dan juga kendaraan privatnya juga akan menggunakan autonomous car sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya pak Menteri Perhubungan dan pak Menteri Riset berbicara mengenai ini. Mengenai kesiapan. Karena infrastruktur kalau kita betul-betul siap, infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle.” 

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyoroti persoalan lahan di ibukota negara baru. Presiden meminta Menteri Agraria bekerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk dapat segera menyelesaikan persoalan lahan agar perancang desain ibukota negara baru dapat segera merealisasikan desain final dari ibukota tersebut. 

Terkait aspek pendanaan, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memiliki porsi untuk menggarap cluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian. Di luar itu, skema pembiayaan pembangunan ibukota baru dapat menggunakan skema, baik kerjasama pemerintah dan badan usaha maupun melibatkan sektor investasi. 

Presiden Joko Widodo memperkirakan, pemerintah akan menganggarkan dana sekitar 100 triliun rupiah khusus untuk mengerjakan pembangunan cluster pemerintahan.