VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Pertanian menyatakan optimistis potensi produksi kelapa sawit nasional mencukupi untuk pengembangan bahan bakar nabati (BBN) dengan kandungan minyak sawit 20 persen atau B20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, di Kartika Expo Jakarta, Jumat, mengatakan tidak hanya B20, rencana penerapan biodiesel 100 persen (B100) oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartato pun juga optimistis dapat dicapai dengan produktivitas kelapa sawit nasional.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan secara intensif terus melakukan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit milik petani. Target replanting pemerintah naik signifikan dari 20.000 hektare pada 2017, menjadi 185.000 hektare pada 2018. Dari target itu, diharapkan sekitar 10 ribu sampai 20 ribu hektare lahan diremajakan setiap bulannya. antara

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ke-7 Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum/WPF) yang akan berlangsung di Jakarta pada 14-16 Agustus 2018. Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama antar-Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, di Jakarta, Kamis mengatakan, pertemuan tersebut akan dihadiri oleh para agamawan, cendekiawan, penentu kebijakan, "trend setter", serta beberapa pemimpin/kepala negara dan tokoh dunia.

Diharapkan ada satu sesi yang menampilkan kepala pemerintahan atau kepala negara atau mantan pemimpin atau tokoh dunia. Ia mengatakan, akan ada 100 peserta dari luar negeri dan 150 dari dalam negeri selama tiga hari tersebut. Adapun tema yang diusung oleh Pemerintah Indonesia untuk Forum Perdamaian Dunia ke-7 itu adalah "Jalan Tengah untuk Solusi Peradaban Dunia". Din Syamsudin menambahkan, Forum Perdamaian Dunia ke-7 tersebut diharapkan menghasilkan dokumen, yakni Pesan Jakarta (Jakarta Message) yang berisi kesepakatan untuk mencari dan menganut suatu jalan tengah atau moderasi dalam upaya membangun peradaban dunia yang damai dan makmur. Indonesia menawarkan nilai Pancasila jalan menuju perdamaian. antara

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, di Jakarta, Kamis, mengatakan, menegakkan kedaulatan di perbatasan bukan sekadar urusan keamanan, tapi juga kesejahteraan warganya sehingga menjadi fokus pembangunan. Moeldoko mengatakan, sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal. Dalam konteks tersebut, Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan dua model pendekatan, yaitu kesejahteraan dan juga keamanan.

Dia menjelaskan bila pendekatan keamanan saja yang diutamakan, negara akan menempatkan personel militer dan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di sepanjang 2000 kilometer perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia. Atas dasar pertimbangan itu pula, tahun ini pemerintah membangun empat pasar bernama Toko Indonesia di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin, hidup dengan baik. antara

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menyusun peta jalan guna mewujudkan peningkatan perdagangan antara kedua negara dengan melibatkan pihak swasta. Keterangan tertulis Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis, menyebutkan kesepakatan itu dicapai pada pertemuan antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross. Enggartiasto Lukita mengatakan kedua negara perlu membangun kemitraan strategis di tengah dinamika perdagangan global saat ini.

Agar semakin efektif, target peningkatan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat harus diikuti dengan sebuah peta jalan yang penyusunannya melibatkan pihak swasta kedua negara. Dikatakan, pihaknya mengusulkan target perdagangan 50 miliar dolar AS, dan Menteri Ross menyambut ajakan tersebut secara positif. Selain itu, Enggartiasto juga meminta dukungan penuh dari Ross agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas Generalized System of Preferences GSP setelah pemerintah Amerika meninjau ulang Indonesia sebagai negara penerima GSP. Selain itu juga meminta dukungan agar mengecualikan Indonesia dari pemberlakuan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium. antara