VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden RI Joko Widodo  meminta para kepala desa mencegah desanya berurusan dengan radikalisme dan terorisme. Antara melaporkan, Kepala desa juga harus ikut menjelaskan, menerangkan, ikut mengawasi agar desanya tidak berurusan dengan redikalisme dan terorisme.

Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 di Graha Pradipta Jogja Expo Center, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (25/7). Kepala Negara menekankan, radikalisme dan terorisme menjadi tantangan bagi hampir semua negara di dunia saat ini. Presiden yakin para kepala desa mampu memantau kondisi desanya dengan baik. antara 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Bambang Brodjonegoro mengatakan, perkembangan industri halal memiliki kaitan erat dengan daya saing produk manufaktur di suatu negara. Menurut Menteri, Indonesia sudah memiliki keunggulan di industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, ia dalam diskusi tingkat tinggi bertajuk “Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia” di Jakarta, Rabu (25 Juli), meminta industri makanan dan minuman Indonesia untuk memberi nilai tambah dan memperkuat citranya sebagai produk makanan dan minuman halal.

“Yang harus kita perhatikan kalau kita bicara halal industry adalah ini sebenarnya sangat terkait dengan daya saing produk manufaktur kita. Sebenarnya misalnya kita bicara bahwa industri pengolahan makanan minuman kita adalah salah satu jenis industri manufaktur yang paling kompetitif, salah satu jenis industri manufaktur yang ekspornya tinggi. Nah tinggal sekarang bagaimana kita memperkuat branding bahwa untuk produk makanan dan minuman Indonesia yang sudah kompetitif tadi itu menjadi produk makanan dan minuman halal. Salah satu yang punya daya saing adalah makanan dan minuman.” Ungkap Bambang Brodjonegoro

Menteri Bambang Brodjonegoro berharap, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk–produk industri halal. Sebab, jika produksi industri halal Indonesia bisa diekspor, maka akan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Oleh karena itu, menurut Bambang Brodjonegoro, Pemerintah Indonesia harus secara cermat dapat memantau komoditas yang permintaannya tinggi. Salah satu di antaranya adalah permintaan akan produk halal seperti makanan dan minuman. Hadir dalam diskusi itu, antara lain Menteri Perekonomian,Menteri Pariwisata, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia. Rezha

Kepala Staf Presiden RI, Moeldoko, mengundang sejumlah pihak yang terkait dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/7). Beberapa pihak yang hadir, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Restorasi Gambut, serta sejumlah Kepala Daerah. Moeldoko menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan upaya antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan.Mengingat cuaca di beberapa daerah yang cenderung rentan terhadap terjadinya kebakaran hutan.   Menurutnya, penanganan kasus kebakaran hutan harus dilakukan secara cepat dan tanggap sebelum kebakaran hutan menjadi lebih buruk.

“Sekarang kita kumpul dalam rangka bagaimana mensikapi. Kalau kemunculan itu sangat mungkin karena alam. Tapi yang paling jauh lebih penting lagi bagaimana mensikapi dengan cepat tanggap. Kita kumpul di sini untuk mitigasi awal, sebuah antisipasi. Kita kumpul di sini semuanya melaporkan atas kesiapan masing-masing daerah. Dan semuanya telah bekerja. Kalau melihat cuaca ini kan kecenderungan akan kering karena hujan udah mulai berkurang. Ini yang kita antisipasi. Jadi kondisi sekarang dengan bukti kemarin udah mulai muncul api, ada asap, ini menandakan bahwa berarti udah mulai kering”.

Lebih lanjut Moeldoko menyampaikan, dirinya belum menerima laporan terkait adanya dugaan upaya pembakaran lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dirinya memastikan bahwa pihak kepolisian akan melakukan langkah-langkah hukum jika terbukti adanya upaya pembakaran hutan yang disengaja. Sementara itu Kepala Badan Restorasi Gambut,Nazir Foead, menyampaikan, secara rata-rata nasional, tingkat kelembaban dan tinggi muka air gambut masih dalam taraf baik. Nazir Foead menambahkan, sejumlah pihak terkait telah melakukan upaya pencegahan terjadinya kebakaran lahan gambut di beberapa wilayah, di antaranya dengan upaya sekat kanal dan pembangunan sumur bor. Ia juga mencatat bahwa upaya intervensi tersebut telah membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari tingkat genangan air di lahan gambut tersebut yang masih dalam taraf aman dari ancaman kebakaran hutan akibat kekeringan. (ndy)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan Komite Nasional Keuangan Syariah, menyelenggarakan diskusi tingkat tinggi “Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia” di Jakarta, Rabu (25 Juli). Penyelenggaraan diskusi tersebut didasari oleh pesatnya perkembangan ekonomi syariah sebagai arus perekonomian baru yang diproyeksikan akan mendorong perekonomian global. Potensi ekonomi syariah dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan populasi muslim dunia yang diperkirakan akan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada tahun 2030. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi kali ini menyatakan siap memperluas peta jalan atau road map untuk mendorong upaya Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Sampai saat ini, road map yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia melaluiKomite Nasional Keuangan Syariah hanya sebatas pada industri keuangan syariah, atau belum menyentuh industri halal yang juga memiliki peran penting terhadap ekonomi syariah secara keseluruhan.

“Nah roadmap itu yang ada baru road map keuangan syariahnya. Nah kami di KNKS akan memperluas roadmap tersebut menjadi road map ekonomi syariah. Karena kami sekarang makin percaya bahwa industri keuangan syariah kita hanya bisa berkembang kalau sektor riilnya atau industri halalnya berkembang. Jadi kalau sekarang kalian menanyakan kenapa industri keuangan syariah kita masih kecil ya itu sejalan juga dengan industri halal kita yang juga belum terlalu berkembang. Kan tadi lebih banyak sebagai net consumer, nah sekarang kalau kita jadi net producer nanti dengan sendirinya industri keuangan syariah akan mengikuti.”

Lebih lanjut Menteri Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan mengupayakan road map tersebut bisa selesai pada tahun depan atau paling cepat akhir tahun ini, agar ekonomi syariah Indonesia bisa segera berkembang. Ia menjelaskan, perkembangan industri halal di Indonesia saat ini belum berkembang ke arah yang tepat. Oleh karenanya, hal itu berdampak pada perkembangan industri keuangan syariah dalam negeri yang asetnya masih sangat kecil. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan posisi Indonesia yang hanya sebagai net consumer produk – produk industri halal, karena konsumsinya lebih tinggi dari produksi. Menurut Bambang Brodjonegoro, faktor lain yang menyebabkan Indonesia hanya menjadi net consumer produk – produk industri halal, diantaranya adalah belum ada koordinasi yang jelas mengenai pengembangan industri halal itu sendiri, termasuk di dalamnya industri keuangan syariah. Rezha