VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi akan menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri dan Perdagangan II Brunei Darussalam Erywan Yusof di Jakarta, Jumat (20 Juli) besok. Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi, mengatakan, kedua menteri akan bertemu dalam koridor Joint Council for Bilateral Cooperation untuk membahas beragam isu, meliputi ekonomi yang mencakup perdagangan dan investasi. Selain itu, kedua menteri luar negeri juga akan membahas isu Tenaga Kerja Indonesia. Pertemuan bilateral tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah pada Mei lalu. Kementerian Luar Negeri RI menilai pertemuan kedua menteri akan menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan penguatan ekonomi kedua negara.

“Selama ini Brunei mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari cadangan minyak. Tapi sekarang mereka berpikir untuk melakukan diversifikasi melihat sumber-sumber pertumbuhan lain. Dalam hal ini Indonesia yang memiliki banyak daya tarik untuk investasi dianggap sebagai salah satu destinasi untuk investor-investor Brunei. Nah ini jadi akan kita garap, kita bahas. Menlu Brunei juga akan membawa sejumlah pengusaha. Jadi kita juga akan mengadakan business meeting antar pengusaha kita lihat peluangnya.”

Terkait dengan investasi, Denny Abdi menggarisbawahi ketertarikan para pelaku bisnis Brunei untuk berinvestasi di sektor pariwisata, utamanya di proyek Sepuluh Bali Baru. Sepuluh Bali Baru merupakan  gagasan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan diversifikasi destinasi turisme populer Indonesia pada wilayah lain selain Bali. Sedangkan untuk isu TKI di Brunei Darussalam, Denny Abdi juga menggarisbawahi jumlah TKI di Brunei yang jumlahnya lebih dari 80.000 jiwa atau 20 persen dari total populasi Brunei. Sebagian besar di antaranya adalah pekerja profesional yang memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, isu TKI akan menjadi perhatian kedua Menteri Luar Negeri. Rezha

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (19/7) menggelar Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan 2 buah Pos Lintas Batas Negara di perbatasan Nusa Tenggara Timur -NTT.Kedua Pos Lintas Batas Negara sesuai rencana akan dibangun di desa Oepoli, Kabupaten Kupang dan desa Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kantor Berita Radio Nasional melaporkan, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Propinsi NTT, Paul Manehat,di Kefamenanu, mengatakan, kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mengetahui antusiasme masyarakat terkait rencana pemerintah membangun fasilitas Pos Lintas Batas Negara dimaksud.Seluruh Stakeholder yang hadir pada sosialisasi juga diberi kesempatanuntuk mengemukakan pendapat, saran,dan masukan terkait rencana pembangunan tersebut. kbrn.

Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi, mengatakan, Indonesia menyambut baik keinginan pengusaha Brunei Darussalam untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri –Kadin Indonesia telah mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Banten, sebagai destinasi yang ditawarkan kepada investor asal Brunei Darussalam. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung merupakan bagian dari Sepuluh Bali Baru yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo. Hal itu disampaikan Denny Abdi dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (18 Juli). Menurutnya,  delegasi Brunei Darussalam yang akan hadir pada pertemuan Joint Council for Bilateral Cooperation di Jakarta, Jumat (20 Juli)besok, berkesempatan untuk meninjau langsung kondisi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

“Nah kemarin (17/7) ketika dibahas dengan Kadin, Kadin mengatakan, ini salah satu yang visible dilihat adalah kemungkinan Tanjung Lesung di Banten, nah itu sekarang sedang dibangun, infrastrukturnya juga dibangun. Kalau Bruneinya tertarik nanti akan kita tawarkan, bahkan untuk meninjau lokasinya. Nah jadi bagian apanya nanti kalau pariwisata, bisa destinasi wisatanya, hotel, dan dukungan- dukungan  lainnya. Yang penting sekarang Indonesia sudah focus.”

Denny Abdi menambahkan,selain membicarakan tentang investasi di sektor pariwisata, pada pertemuan Joint Council for Bilateral Cooperation Indonesia dan Brunei, akan ditandatangani Nota Kesepahaman antara salah satu maskapai penerbangan swasta Indonesia dengan salah satu maskapai penerbangan swasta Brunei untuk kerja sama penerbangan charter. Nantinya, penerbangan itu akan menghubungkan Bandara Bandar Seri Begawan dengan bandara di salah satu kota di Kalimantan. Selain itu, pada pertemuan tersebut juga akan dijajaki Mutual Recognition Agreement untuk produk halal dari Indonesia. Rezha

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah akan melakukan kunjungan ke Indonesia untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada Senin, 23 Juli mendatang. Ini merupakan pertemuan bilateral pertama Saifuddin Abdullah setelah resmi dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Malaysia pada 2 Juli lalu. Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi, melalui konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (18 Juli) menjelaskan, pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan pertemuan yang sifatnya perkenalan. Oleh karena itu, pada pertemuan tersebut kedua menteri luar negeri akan membahas seluruh isu terkait hubungan bilateral kedua negara.

“(Pertemuann) Malaysia ini sifatnya introductory, karena dia kan baru terpilih. Dia ibaratnya memperkenalkan diri kepada Ibu Menlu, jadi mungkin semua isu akan dibahas. Ya namanya kita praktis, karena cukup dekat nggak ada isu sensitif yang kita tidak bisa bahas. Nah tapi untuk follow up supaya lebih detail nah tentu perlu tim. Misalnya MoU tenaga kerja perlu tim Kemenaker dari sana, tim Kemenaker dari sini. Nah ini mungkin kita perlu follow up lagi dengan meeting yang lebih terpisah, lebih fokus di working level.”

Denny Abdi lebih lanjut menjelaskan, pertemuan bilateral kedua menteri luar negeri merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Selain itu, pertemuan bilateral kedua Menteri Luar Negeri juga menunjukkan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai negara bertetangga dan serumpun. (VOI/Rezha)