Komentar (899)
October
Setelah lebih dari satu tahun referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa, atau Brexit, kedua pihak masih terus melakukan negosiasi. Pembicaraan yang dilakukan diharapkan memuluskan jalan agar Brexit tidak menjadikan hubungan hubungan ekonomi antara Inggris dengan negara negara anggota Uni Eropa, berantakan. Michel Barnier yang ditunjuk sebagai Kepala Negosiator Brexit Uni Eropa, terakhir bertemu dengan Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Spanyol, Maroto Reyes. Sebagaimana ditulis akun twitternya, Michel Barnier menyiratkan pandangannya bahwa Brexit tidak boleh merusak tata ekonomi negara negara Uni Eropa. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa terus berusaha agar keluarnya Inggris secara resmi akan tetap menjamin kerjasama ekonomi yang baik.
Pada faktanya, referendum tidak serta merta membuat Inggris keluar dari Uni Eropa. Diperlukan waktu cukup lama untuk mempersiapkan diri di ke dua belah pihak. Secara politik, beberapa negara Uni Eropa berkehendak agar Brexit tidak membuat politik dalam negeri terguncang. Pendekatan -pendekatan dalam negosisasi juga dipertimbangkan agar Perdana Menteri Inggeris Theresa May, tidak masuk lebih dalam pada konflik politik internal. Sebagaimana diketahui telah terjadi perbedaan antara Theresa May dengan dua pendukung Brexit yang menyebabkan krisis pemerintahan.David Davis dan Boris Johnson, dua pendukung utama Brexit dalam pemerintahan Theresa May telah mengundurkan diri sebagai aksi protes,
Ketika negosiasi berlangsung dengan Uni Eropa, Perdana Menteri Theresa May harus dapat meyakinkan bahwa pemerintahannya dalam kondisi stabil dan aman. Upaya politik Theresa May dilakukan seiring berlangsungnya Kongres Partai Konservatif yang berlangsung sejak 3 hari lalu. Theresa sedang menghadapi ujian cukup berat baik di dalam negeri maupun keluar. Tenggang waktu hingga penandatanganan kesepakatan antara Inggris dengan Uni Eropa bulan November, sungguh akan sangat menentukan apakah keputusan referendum Brexit akan berjalan mulus, atau menimbulkan persoalan baru, baik bagi Inggeris maupun negara negara Uni Eropa. Disinilah idealitas berkelindan dengan realitas.
October
Obor Asian Para Games 2018 telah tiba di Jakarta pada hari Minggu (30/9). Itu pertanda pesta olah raga untuk penyandang disabilitas terbesar di Asia itu akan segera dibuka, dan Jakarta sebagai tuan rumah siap untuk menjamu para peserta yang berasal dari 42 negara.
Walaupun hanya memiliki waktu persiapan yang singkat yaitu sekitar dua tahun saja, Indonesia dinyatakan telah sangat siap untuk menggelar Asian Para Games 2018. Indonesia dipastikan akan menjadi jadi tuan rumah dengan persiapan yang sangaat baik. Entah dalam hal pelaksanaan, arena pertandingan, wisma atlet, hingga transportasi.
Komite Paralimpik Asia (APC) bahkan memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah dalam menyambut para atlet dan ofisial peserta Asian Para Games 2018. Pujian ini dilontarkan APC setelah empat negara peserta yakni, Indonesia, Afganistan, China dan Bahrain tiba di Jakarta, Minggu (30/9/2018) malam. Saat ini, romobongan keempat negara ini sudah menempati Wisma Para Atlet. Khusus tim Indonesia, seluruhnya datang dari Kota Solo tempat para atlet mengikuti pemusatan latihan sebelum bertolak ke Jakarta.
Selain mendapat pujian dari Negara peserta, Indonesia juga akan tercatat dalam sejarah penyelenggaraan Asian Para Games. Jakarta merupakan kota yang ke tiga yang dipercaya sebagai tuan rumah , setelah yang pertama di Guangzhou China, dan yang ke dua di Incheon, Korea Selatan. Artinya Indonesia menjadi tuan rumah masih di masa awal diselenggarakannya pesta olah raga penyandang disabilitas nomor dua terbesar di dunia ini.
Keberhasilan Indonesia dalam Asian Games 2018 baik dari segi penyelenggaraan maupun perolehan medali tentunya dapat dijadikan sebagai motivasi, Baik bagi para atlet peserta Para Asian Games yang bertanding, maupun bagi masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik.
Pembukaan Asian Para Games 2018, yang akan berlangsung dari tanggal 6-13 Oktober, hanya tinggal 4 hari lagi. Diharapkan putra-putri terbaik bangsa di bidang olah raga bagi penyandang disabilitas, akan dapat mengukir sejarah dan mengulang sukses Asian Games 2018.
October
Indonesia kembali berduka. Gempa tektonik mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah, serta memicu gelombang tsunami yang menerjang Palu dan Donggala. Gempa bumi berkekuatan 7,4 Skala Richter ituterjadi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat, 28 September 2018, sekitar pukul 17.02 WIB.
Gempa yang disusul tsunami itu menyebabkan lebih dari 800 orang tewas dan ratusan lainnya terluka --menjadikan bencana tersebut sebagai salah satu yang paling tragis dalam sejarah Indonesia.
Pemerintah pusat segera turun tangan untuk membantu pemerintah daerah di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, guna menangani korban terdampak gempa dan tsunami. Hal itu diperlukan mengingat bencana tersebut menyebabkan kehancuran infrastruktur secarasignifikan dan menghambat proses distribusi bantuan. Presiden Joko Widodo pun turun langsung memantau situasi terkini di beberapa titik yang terdampak bencana termasuk ke posko pengungsian dan Rumah Sakit.
Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala pun menjadi sorotan dunia, beberapa media asing menyorot mengenai betapa tsunami di Palu dan Donggala datang secara mengejutkan. Sementara yang lain memberitakan tentang jumlah korban tewas yang diperkirakan mencapai sekurang-kurangnya 1.000 jiwa --dengan hampir sekitar 800 jasad korban ditemukan di Palu, belum termasuk di wilayah Donggala dan lainnya yang sulit diakses. Di antaranya terdapat 71 warga negara asing (WNA) yang menjadi korban gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebagian WNA masih belum diketahui keberadaannya. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sebagian besar WNA yang berada di Sulteng saat gempa Palu dan Donggala dilaporkan dalam kondisi aman. Beberapa turis asing itu juga telah dievakuasi ke Jakarta
Duka Palu dan Donggala tidak saja menjadi duka masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, namun juga menjadi duka seluruh bangsa Indonesia dan dunia. Ungkapan simpati dan turut berduka cita atas bencana yang menimpa Palu dan Donggala, bahkan tawaran bantuan kemanusiaan dari berbagai kalangan dan negara sahabat mulai berdatangan. Uni Eropa, misalnya, akan menyalurkan bantuan darurat sebesar1,5 juta Euro atau 25,97 miliar Rupiah untuk korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Selain itu Amerika Serikat dan China juga turut menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia.
Gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala hendaknya semakin mempererat persaudaraan. Di tengah suhu politik yang mulai memanas menjelang pemilihan umum legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, bangsa Indonesia hendaknya semakin bersatu, bersama-sama saling membantu mereka yang sedang dalam kesulitan. Karena duka Palu dan Donggala adalah duka bersama.
September
Pengaruh Republik Rakyat Tiongkok di Asia yang semakin kuat melalui Prakarsa Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road Policy), rupanya menimbulkan situasi kurang nyaman bagi Uni Eropa. Alasannya antara lain, inisiatif RRT itu menciptakan beban utang bagi Negara yang ikut program tersebut.
Beberapa Negara Asia sudah masuk dalam skema kerjasama itu. Sri Lanka, misalnya membangun pelabuhan bernilai hampir 1,5 milyar dollar AS. Negara itu ternyata tidak dapat mengembalikan pinjaman dan harus menyerahkan kendali atas pelabuhan itu sampai tahun 2116 alias 99 tahun.
Proyek lain di Malaysia ditangguhkan oleh pemerintahan PM Mahatir Mohamad. Sedang di Indonesia, proyek kereta cepat yang dibiayai RRT pun belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan dan cenderung dikritisi.
Negara Asia lain seperti Pakistan, meski masih membuka peluang, namun mulai mempertimbangkan berbagai hal sebelum meneruskan proyek dengan RRT.
Mengapa Uni Eropa kemudian menaruh perhatian lebih kepada Asia? Asia memang telah menjadi kawasan yang berkembang dinamis. Populasi seluruhnya mencapai sekitar 4,5 milyar orang termasuk 600 juta orang di ASEAN, kawasan yang menjadi salah satu motor ekonomi dunia. Populasi yang besar dapat menjadi potensi pasar yang besar bagi Uni Eropa, yang pertumbuhannya tidak terlalu menggembirakan. Uni Eropa sadar bahwa pengaruh RRT tidak mudah dibendung begitu saja karena RRT royal membantu kawasan, sementara Uni Eropa dengan aneka masalahnya tidak semudah itu menggelontorkan dana besar membendung RRT.
Apa yang ditawarkan Uni Eropa ke Asia? Konon perluasan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dengan menekankan pada standar lingkungan dan standar sosial. Bagi UE, ini menjadi titik lemah RRT. UE mengharapkan anggotanya mendukung Strategi Konektivitas Asia. Rencananya draft ini akan menjadi salah satu pokok bahasan pertemuan Puncak para pemimpin UE dan Asia bulan Oktober.
Tentunya tidak diharapkan rivalitas dalam prakarsa baik dari RRT maupun dari Uni Eropa, menciptakan konflik baru di kawasan. Karena sebaiknya memang bukan rivalitas untuk saling menjatuhkan, namun lebih kepada kompetisi untuk mengembangkan kerjasama multilateral di Asia yang
sedang dikoyak oleh Presiden AS, Donald Trump.
September
Perayaan Hari Pariwisata Dunia yang diperingati setiap tanggal 27 September sejak tahun 1980 bisa menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan potensi pariwisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote dengan menerapkan prinsip pembangunan pariwisata. Alam Indonesia yang memiliki potensi alam, flora dan fauna, serta lingkungan yang cukup lestari itu menjadi modal utama yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran berbagai pihak terhadap lingkungan dan isu-isu tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan telah memberikan kontribusi terhadap pandangan pentingnya prinsip-prinsip wisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup laksana dua sisi mata uang, saling melengkapi dan dapat menjadi daya tarik dan pesona bagi wisatawan. Tepat bila diyakini bahwa semakin lestari semakin sejahtera. Dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang berkualitas seperti Wisata Laut (Marine Tourism), Wisata Lingkungan, Eco Tourism, Penjelajahan, Adventure, Warisan Budaya, Heritage, Religi & Wisata Ziarah, Wisata Seni dan Kuliner, Art & Culinary Tourism, Wisata Perkotaan & Perdesaan, Wisata Olahraga tentunya bisa lebih banyak lagi menarik para wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke Indonesia.
Terkait dengan dunia pariwisata, Menteri Pariwisata Arief Yahya pada 2019, menargetkan sebesar 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia. Hingga saat ini Pulau Bali masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Ada 10 destinasi wisata di Indonesia yang ditetapkan menjadi prioritas dikenal sebagai 10 Bali Baru..Sepuluh destinasi tersebut di antaranya Danau Toba (Sumatera Utara), Pulau Belitung (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Gunung Bromo (Jawa Timur), Mandalika Lombok (Nusa Tengagra Barat), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Dari sepuluh destinasi, ada empat destinasi akan menjadi proyek utama yang dikembangkan yaitu Mandalika, Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Pulau Komodo. Pemerintahpun berupaya membangun berbagai sarana dan prasarana penunjang berupa hotel dan jalan untuk melaksanakan program tersebut.
Kita berharap peringatan World Tourism Day dapat dijadikan momentum lebih baik meningkatkan pemahaman pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, harapan akan bertambahnya devisa negara dengan kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Tahun 2018 setidaknya pariwisata diharapkan menyumbang 17 miliar dollar AS. Tahun berikutnya meningkat menjadi 20 miliar dolar AS. Semua itu hanya dapat terwujud jika didukung faktor keamanan kondusif di semua destinasi wisata termasuk di 10 destinasi baru yang dicanangkan.
September
Konflik Amerika Serikat Iran Dalam Perspektif Sidang Umum PBB
Written by Daniel
Amerika Serikat dan Iran, masih akan terus berseteru. Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tahun ini yang dimulai kemarin menjadi salah satu petunjuk perseteruan kedua negara itu. Presiden Iran Hassan Rouhani telah menyatakan tidak akan melakukan pertemuan dengan Donald Trump selama Sidang Umum berlangsung. Iran pun tetap dalam posisi menentang prakarsa Amerika Serikat yang melanjutkan boikot. Iran boleh jadi merasa bahwa penolakan beberapa negara Uni Eropa terhadap kelanjutan sanksi kepadanya, menjadi salah satu modal dalam perlawanannya kepada Amerika Serikat.
Dalam pada itu, Amerika Serikat akan terus menjalankan kebijakan Donald Trump memusuhi Iran. Terbetik kabar bahwa Washington akan memaksa Teheran untuk bernegosiasi. Sumber sumber pemerintah di Washington mengemukakan, bahwa Pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan cara yang sama sebagaimana dilakukan kepada Korea Utara.
Amerika Serikat berpendapat bahwa Washington telah berhasil memaksa Pyongyang hingga akhirnya terjadi perlucutan senjata nuklir. Atas tekanan Amerika Serikat pula, proses rekonsiliasi berlangsung, ditandai dengan kunjungan Presiden Korea Selatan ke Korea Utara.
Mengenai tindakan bersifat pemaksaan kepada Iran, terlihat dari diumumkannya sanksi Amerika Serikat untuk sektor otomotif, perdagangan emas, logam mulia dan beberapa komoditas lainnya. Donald Trump juga telah mengumumkan penarikan diri dari perjanjian nuklir yang disepakati pada era Barack Obama.
Tekanan kepada Iran bukan lagi dilatar belakangi alasan produksi nuklir, tetapi Amerika Serikat menuduh pemerintahan Teheran campur tangan dalam konflik Timur Tengah khususnya di Suriah dan Yaman.
Sidang Umum PBB 2018 yang sedang berlangsung akan mengangkat isu dua masalah krusial yaitu konflik di Suriah dan posisi Iran. Dari pernyataan Amerika Serikat dan Iran serta negara negara yang bersekutu dengannya, akan dapat diketahui bagaimana konflik Suriah dan isu Iran akan diarahkan. Apakah benar bahwa akhirnya Iran akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan akhirnya dapat diperlakukan layaknya Korea Utara, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
September
Indonesia Perlu Menyampaikan Pentingnya Rekonsiliasi Dan Perdamaian Melalui Sidang Umum PBB 2018.
Written by Daniel
Hari ini, waktu setempat di New York, Organisasi Bangsa Bangsa PBB akan memulai Sidang Majelis Umum 2018. Sekitar 200 perwakilan tingkat tinggi anggota badan dunia itu hadir dan secara bergiliran menyampaikan pandangannya dalam debat umum, yang digelar membahas berbagai isu internasional. Dari berbagai peristiwa tergenting di dunia, diperkirakan bahwa perdebatan umum dalam sidang majelis umum tahun ini setidaknya akan mencakup lima hal utama. Kelima hal yang akan menjadi agenda utama nampaknya adalah masalah Rohingya, Perang saudara di Suriah, Iran dan aksi boikot Amerika dan sekutunya, Korea Utara dan tentu saja persoalan Palestina.
Pembahasan mengenai Myanmar dan Rohingya berkolerasi dengan pernyataan tim pencari fakta badan HAM PBB yang menyebut bahwa militer Rohingya bertanggung jawab penuh atas pembunuhan masal terhadap kelompok etnis muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Isu Suriah akan menjadi bahan perdebatan karena hingga kini perang masih berkecamuk, pengungsipun masih terus menjadi persoalan di sejumlah negara. Campur tangan negara lain termasuk Amerika Serikat, Rusia, Iran dan Arab Saudi kita perkirakan membuat perdebatan menjadi hangat, bahkan bisa jadi mengalahkan isu mengenai tragedi kemanusiaan rakyat Suriah sendiri. Akan halnya mengenai isu Palestina pembicaraan akan tetap hangat. Diharapkan perdebatan akan mengarah pada solusi yang menguntungkan perjuangan Palestina.
Terkait isu Iran, Teheran dalam sidang majelis Umum PBB boleh jadi akan memperoleh angin segar lantaran negara negara Eropa tidak sependapat dengan Amerika Serikat yang bersikukuh akan menjatuhkan sanksi terhadap Teheran. Perdebatan mengenai Iran mungkin akan mendapatkan perspektif berbeda. Isu krusial kelima yang akan mengemuka dalam Sidang Umum PBB tentu adalah Korea Utara seiring proses rekonsiliasi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terakhir ditandai dengan kunjungan Presiden Korea Selatan ke Korea Utara.
Dari kelima masalah krusial yang kita perkirakan akan menjadi agenda utama perdebatan, Indonesia tentu akan mengemukakan sikap dan posisinya. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia akan menyampaikan sikap dan pandangan Indonesia terkait masalah krusial itu. Saat berbicara di depan KTT Perdamaian dunia untuk memperingati ulang tahun ke 100 Nelson Mandela, sehari sebelum Sidang Umum, Jusuf Kalla menyerukan pentingnya dialog rekonsiliasi dan keadilan guna membangun perdamaian dunia. Seruan ini tentu perlu untuk ditegaskan kembali melalui pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB. Pengalaman Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Aceh, meningkatkan hubungan baik antara agama serta menjaga kualitas demokrasi, menjadi salah satu modal kepercayaan saat tampil di depan para pimpinan tertinggi negara negara anggota PBB.
September
Pesta Demokrasi di Indonesia, yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Calon Legislatif 2019 sudah memasuki tahapan kampanye. Masa kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Tahapan ini ditandai Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, yang dibacakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman yang diikuti oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta ketua partai politik peserta Pemilu 2019 di kawasan Monas Jakarta, Minggu (23/9) pagi.
Kampanye Damai Pemilu 2019 diawali dengan karnaval partai politik peserta pemilu. Ketua, pengurus dan pendukung partai politik tampil dengan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Mengingatkan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia, bukanlah yang mengotak-ngotakan, tapi menjadi satu kesatuan. Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 ditandai juga dengan melepas burung merpati sebagai simbol harapan pemilu 2019 akan berjalan damai dan aman
Tema Kampanye Damai Pemilu 2019 adalah “Kampanye Anti-Sara Dan Anti Hoax Untuk Menjadikan Pemilih Berdaulat Agar Negara Kuat”
Mengapa isu anti sara dan anti hoax mencuat dalam tema? Pengalaman memang mengajarkan, dua hal ini sangat mudah menyulut emosi seseorang. Terlebih emosi mereka yang menjadi pendukung fanatik calon presiden dan wakil presiden. Masalah suku, agama, ras dan antar golongan tak jarang digunakan beberapa pihak untuk memprovokasi seseorang atau kelompok tertentu. Seiring makin banyaknya pengguna internet di Indonesia, kemungkinan sebaran berita bohong pun juga semakin besar. Paling tidak, saat ini di Indonesia pengguna internet sudah mencapai lebih dari 143 juta. Jumlah yang memungkinkan informasi, entah benar atau tidak, buruk atau baik, langsung tersebar ke seluruh Indonesia dalam hitungan detik.
Tekad kuat yang dideklarasikan oleh penyelenggara, partai politik peserta Pemilu 2019 dan calon presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan negara yang kuat termuat dalam deklarasi Kampanye Damai. Indonesia bertekad untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yaitu dengan melaksanakan Kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, ataupun politik uang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang bebas isu sara dan hoax perlu komitmen penuh dari berbagai pihak. Komitmen Tim Kampanye Partai Politik dan Calon Presiden untuk menindak tegas apabila ada para pendukungnya yang melakukan kampanye hoax harus didukung dan dibuktikan. Polisi tanpa pandang bulu hendaknya memberikan sanksi hukum kepada penyebar hoax atau berita bohong. Patroli di dunia siber juga harus diperkuat.
Tetapi yang paling penting adalah calon pemilih harus lebih bijak menanggapi sebaran informasi. Semakin bijaknya calon pemilih menerima, menyaring dan menyebarkan informasi, menjadi kunci terwujudnya Kampanye Damai Pemilu 2019 tanpa hoax dan isu SARA.
Harapan bangsa Indonesia tentunya adalah Kampanye Damai Pemilu 2019 dapat terlaksana hingga hari pencoblosan. Pemilu yang berjalan damai dan aman akan membuktikan kepada dunia, bahwa dalam berdemokrasi Indonesia mampu mewujudkan dan menjaga perdamaian.
September
Pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Malaysia da Filipina untuk menjamin keamanan warga Negara Indonesia (WNI) di perbatasan kedua Negara. Desakan ini disampaikan seiring kasus penyanderaan dua nelayan Indonesia di perairan Sabah beberapa hari lalu. Mereka diculik saat bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia ketika menangkap ikan di perairan Sabah, Malaysia.
Kejadian penculikan dan penyanderaan menjadi pertanda bahwa keselamatan dan keamanan warga Negara Indonesia yang berada di kedua Negara, terutama di wilayah perairan perlu mendapat perhatian.
Untuk itu, kerja sama tripartit antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menjaga keamanan warga Negara mereka di di daerah-daerah perbatasan harus terus ditingkatkan. Jika perlu, juga dapat melibatkan Singapura dan Negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Sebelumnya, tiga WNI yang berasal dari Selayar dan Bulukumba, Sulawesi Selatan, disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Ketiganya sudah dapat dibebaskan dan diserahkan kepada keluarga mereka. Mereka ditawan kelompok Abu Sayyaf sejak bulan Januari 2017 dan akhirnya dapat diselamatkan berkat kerjasama trilateral yang sudah dibangun sejak lama.
Menanggapi kasus penculikan terakhir, Presiden Filipina mendorong pembentukan joint operation (operasi bersama) dengan Indonesia dan Malaysia dan bukan sekedar patroli bersama. Selama ini patroli bersama yang dimaksudkan untuk membuat perompak atau penculik takut, sudah tidak efektif lagi. Khususnya dalam mencegah terjadinya kasus perompakan atau penculikan di wilayah perbatasan perairan laut. Untuk itu, joint operation tripartite dengan kekuatan dan perlengkapan yang memadai perlu dilakukan secara rutin untuk meminimalkan kejadian serupa.
September
Disaat situasi ekonomi global yang fluktuatif dan kondisi ekonomi dalam negeri yang juga ditempa ujian berat efek situasi dunia tersebut, Pemerintah Indonesia membutuhkan kerjasama dan membangun kerjasama di segala bidang dengan negara-negara luar negeri. Apalagi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah walau tidak separah krisis 1997. Untuk itu peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat menggairahkan ekonomi nasional. Terkait peningkatan ekonomi dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Republik Ceko memulai kolaborasi melalui investasi dan ekspor. Hal itu terungkap dalam pidato Presiden Joko Widodo ketika menerima kunjungan Delegasi Ceko, di Istana Negara Senin, 17 September. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut mengatakan komitmennya untuk terus memajukan kerja sama dengan Republik Ceko di berbagai bidang, khususnya di bidang perdagangan dan industri. Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta dukungan Republik Ceko terkait produk kelapa sawit Indonesia di Pasar Eropa. Sedangkan ketua Delegasi Republik Ceko, Milan Stech mengatakan Republik Ceko menawarkan peluang kerjasama dan investasi di bidang industri manufaktur, Kesehatan, dan pendidikan kepada Pemerintah Indonesia.
Sementara itu, Menteri perindustrian Airlangga Hartarto juga meminta dukungan Pemerintah Ceko sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, untuk bisa membantu mempercepat negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa sebagaimana Indonesia telah lakukan dengan Australia. Menurut Menteri Airlangga Hartarto, ada beberapa produk manufaktur Indonesia yang berpotensi menembus pasar Ceko, antara lain tekstil dan pakaian, Furnitur berbasis kayu serta pulp dan kertas. Selain itu dijajaki penarikan investor dan kerjasama sektor karet, farmasi dan teknologi minihidro dari energi terbarukan.
Sejatinya apa yang ditawarkan Pemerintah Ceko kepada Pemerintah Indonesia merupakan potensi yang baik untuk menaikan kinerja ekonomi nasional yang cenderung stagnan. Minat Republik Ceko membangun kerjasama yang lebih serius merupakan jawaban positif atas kunjungan delegasi Indonesia Mei 2018. Peluang usaha untuk menaikan ekspor dengan melakukan kerjasama bilateral merupakan salah satu solusi yang mumpuni walau perlu waktu untuk membuat sebuah nota kesepahaman. Selain itu, diperlukan insentif insentif khusus oleh Indonesia kepada para Investor untuk memajukan industri dalam negeri. Setidaknya apa yang ditawarkan ke dua negara dalam memajukan kinerja ekonominya merupakan hal baik di tengah ekonomi dunia yang tidak menentu. Harapannya tentu saja, tawaran kerjasama ini segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan segera dalam upaya untuk menggairahkan ekonomi dalam negeri yang cenderung melemah terutama kinerja ekspor.