Komentar (894)
July
Suasana panas di Pakistan saat ini bukan hanya karena musim panas yang tengah berlangsung, namun juga oleh suhu politik yang meninggi menjelang Pemilihan Umum, yang rencananya akan dilaksanakan hari ini. Beberapa peristiwa serangan bom dan bahkan kasus hukum tampaknya menjadi cara untuk saling bersaing dalam pemilihan umum kali ini.
Jelang Pemilu terjadi serangan bom yang menewaskan 149 orang. Sebuah serangan lain bahkan menewaskan seorang kandidat yang akan ikut pemilu, walaupun di tingkat lokal. Hal lain yang menarik perhatian adalah vonis pengadilan kepada seorang kandidat kuat dari partai Liga Muslim Pakistan (PML- N) yang merupakan partai mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif. Vonis ini diduga mendapatkan tekanan dari pihak tertentu di Pakistan. Sharif dan putrinya saat ini tengah menghadapi hukuman, masing-masing 10 dan 7 tahun penjara, karena perkara korupsi. Selain itu sebuah keputusan pengadilan Pakistan juga menjatuhkan hukuman larangan berpolitik seumur hidup bagi Sharif.
Di Pakistan, militer memiliki pengaruh kuat. Separuh dari 71 tahun usia negeri itu pernah diperintah atau dikuasai oleh militer. Kali ini pun beberapa pihak menduga militer menekan media dan politisi. Tentu saja militer membantah dan menyatakan tidak memiliki peran langsung dalam pemilu.
Pemilu kali ini menjadi pertarungan antara PML-N dengan partai oposisi Tehreek-e-Insaf ( PTI ) yang dipimpin Imran Khan. Partai lain yang akan berpartisipasi adalah Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto Zardari. Bilawal adalah putra almarhumah Perdana Menteri Benazir Bhutto yang tewas dalam sebuah serangan. Untuk bisa menduduki kursi Perdana Menteri, partai Rakyat mau tidak mau harus bersaing ketat dengan partai-partai lain yang menjadi pesaing di pemilu ini.
Diharapkan, pemilihan umum di Pakistan berjalan damai dan dapat mendudukan orang yang benar-benar dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin negeri itu. Para pihak yang selama ini berhadapan dalam pemilu, hendaknya mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan kelompok dan partai masing-masing. Kedamaian di Pakistan menjadi kunci agar dapat berperan meredakan situasi di negara tetangga yang masih bergolak, yaitu Afghanistan, serta kawasan Asia Selatan.
July
Saudara, Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita kemarin berada di di Amerika Serikat untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, United States Trade Representative (USTR), dan Kamar Dagang AS. Dalam kunjungannya, Menteri Enggartiasto membawa serta perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI). Selain itu, ada juga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produsen ban mobil, minyak sawit, boga bahari, baja, aluminium, dan makanan minuman.
Kunjungan rombongan Menteri Perdagangan RI dari 23 hingga 27 Juli ini terkait erat dengan rencana pemerintah AS untuk meninjau ulang, jika tidak dapat dikatakan akan menghentikan, fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP, yang diterima Indonesia selama ini. GSP merupakan program pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara berkembang. Kebijakan ini telah berlangsung sejak 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 sebelum akhirnya diberlakukan lagi pada Juni 2015. Tahun lalu, produk ekspor RI ke AS yang menerima manfaat GSP bernilai 1,95 miliar dolar AS. Data Badan Pusat Statistik ekspor Indonesia ke AS mencapai 17,79 miliar dolar AS dan impornya 8,12 miliar dolar AS. Indonesia surplus terhadap AS senilai 9,67 miliar dolar AS. Ekspor utama Indonesia ke AS antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban kendaraan, dan garmen. Sementara impor utama Indonesia dari AS antara lain kedelai, kapas, tepung gandum, tepung maizena, serta pakan ternak.
Inti dari kunjungan Menteri Perdagangan RI adalah negosiasi dan menjelaskan posisi Indonesia, agar Indonesia tidak dikeluarkan dari fasilitas GSP. Langkah pemerintah Indonesia ini jauh lebih baik daripada tindakan retaliasi atau balasan kepada AS, dengan misalnya menaikkan tarif terhadap masuknya barang-barang AS ke Indonesia. Karena pada faktanya AS dan Indonesia tidak sedang perang dagang seperti yang terjadi pada AS dan China saat ini.
Sebenarnya pemberian manfaat GSP menguntungkan pengusaha AS, karena praktik bisnis di Indonesia dilakukan dengan skema Free On-Board (FOB). Melalui skema itu, pengusaha Indonesia tidak bertanggung jawab untuk bea atau pajak apapun, yang dikenakan kepada barang yang diekspor melewati pelabuhan. Praktik ini juga dilakukan saat pengusaha Indonesia mengimpor barang dari AS, sehingga seluruh tarif yang dikenakan Pemerintah AS atas ekspor Indonesia dibayar oleh pembeli dan importir dari AS.
Intinya, konsumen dan pengusaha AS merupakan penerima manfaat utama dari skema GSP. Diperkirakan jumlahnya sebesar 1,95 miliar dolar AS. Ini merefleksikan jumlah uang yang harus keluarkan oleh pengusaha AS di masa depan bila skema itu dicabut.
Dapat dilihat, sifat hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia selama ini, adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan. Pihak AS tentu tidak akan gegabah menghentikan fasilitas GSP untuk Indonesia jika itu pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri.
July
Hari ini, 23 Juli adalah hari istimewa bagi anak-anak Indonesia, karena diperingati sebagai Hari Anak Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1984. Sejak saat itu, setiap tahunnya bangsa Indonesia merayakan Hari Anak Nasional dengan beragam acara.
Tema peringatan Hari Anak Nasional 2018 adalah “Anak Indonesia, Anak GENIUS”. GENIUS dalam tema ini adalah singkatan dari Gesit, Empati, Berani, Unggul, Sehat. Disamping itu, tentunya diharapkan anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang genius dalam arti sebenarnya. Yaitu anak-anak yang berkemampuan atau berbakat luar biasa dalam berpikir dan mencipta.
Anak-anak yang gesit, empati, berani, unggul dan sehat adalah harapan seluruh keluarga Indonesia. Ada beberapa hal yang dikhawatirkan banyak orang tua dan para pendidik di Indonesia saat ini. Seiring kemajuan teknologi, banyak anak-anak Indonesia yang lebih perhatian dengan gawai mereka. Menguasai gawai tentu saja memiliki sisi baik, selama itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tetapi ada juga yang terlalu sibuk dengan gawai, membuat mereka kurang berinteraksi dengan lingkungan, bahkan dengan keluarganya.
Upaya menciptakan anak-anak yang gesit, empati, berani, unggul dan sehat, harus dilakukan oleh semua pihak. Apalagi pada saat ini, diperkirakan ada 84 juta anak yang akan menjadi pelaku pembangunan Indonesia di masa mendatang. Anak-anak Indonesia saat ini adalah aset kemajuan bangsa Indonesia.
Kekhawatiran lain yang menjadi perhatian beberapa pihak adalah pernikahan dini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara khusus mengajak anak-anak untuk berikrar “stop penikahan dini”. Diharapkan dengan kesadaran ini baik warga maupun pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak demi mempersiapkan perencanaan berkeluarga yang matang.
Menyiapkan fisik dan mental yang kuat bagi anak-anak Indonesia memang harus terus dilakukan. Merekalah yang kelak menjadi bagian dari puncak bonus demografi Indonesia pada tahun 2030. Banyaknya tenaga kerja produktif pada masa itu, merupakan peluang emas Indonesia untuk memacu roda ekonomi. Suksesnya Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditentukan juga oleh kualitas anak-anak. Karenanya, memastikan anak-anak dapat tumbuh bebas dari kemiskinan, sehat dan terdidik, merasa bahagia dan aman, adalah dasar untuk menciptakan manusia dewasa yang dapat berkontribusi kepada ekonomi dan masyarakat dengan kohesivitas sosial yang tinggi.
Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, investasi pada anak saat ini sangatlan penting. Anak- anak kelak akan menjadi agen perubahan dan penerus bagi pembangunan berkelanjutan. Semoga anak Indonesia saat ini akan menjadi anak-anak yang genius dalam arti sebenarnya dan anak-anak yang gesit, empati, berani, unggul dan sehat.
Selamat Hari Anak Nasional 2018.
July
Pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, baru saja dilaksanakan di awal pekan ini. Sebelumnya, Trump juga melakukan pertemuan, yang juga menjadi salah satu catatan sejarah, yaitu dengan Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korea Utara.
Pertemuan dengan Vladimir Putin, tentu saja diharapkan dapat menyelesaikan beberapa persoalan, seperti konflik bersenjata di Suriah, pendudukan semenanjung Krimea dan juga persoalan terlibatnya Rusia dalam pemilihan Presiden AS tahun 2016.
Sedangkan dengan Kim Jong-un, Trump juga melakukan pertemuan empat mata. Meskipun belum semua persoalan terurai, setidaknya sudah ada niat baik untuk menyelesaikan masalah uji coba nuklir Korea Utara.
Kini dunia menantikan terjadinya pertemuan Trump dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani. Harapannya tentu saja, agar kedua pemimpin dapat menyelesaikan persoalan nuklir Iran dan pencabutan embargo terhadap Iran. Dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Iran, Mahmoud Vaezi, (Rabu, 18 Juli 2018), ternyata Presiden Trump sudah pernah mengajukan permintaan pertemuan sebanyak 8 kali pada bulan September tahun lalu. Yaitu saat kunjungan Presiden Rouhani ke New York untuk mengikuti sidang Majelis Umum PBB.
Pada waktu itu delegasi Iran tidak memberikan reaksi, karena Trump mengumumkan tidak akan memperpanjagn kesepakatan Nuklir Iran tahun 2015. Pernyataan itu kemudian bahkan direalisasikan dengan mundurnya AS dari kesepakatan pada bulan Mei 2018. Meskipun Trump masih membuka kesempatan untuk kesepakatan baru, namun Iran belum bersedia melakukan negosiasi ulang dengan AS. Iran masih berupaya dengan mitra Asia dan Eropa untuk mencari solusi terkait sanksi AS yang akan berlaku beberapa bulan lagi. Iran bahkan memasukkan gugatan ke ICJ (International Court of Justice) terhadap pemerintah AS yang dianggap memberlakukan sanksi illegal pasca keluarnya AS dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama ( JCPOA ).
Sekarang ini dunia berharap agar Trump tetap mau bertemu dengan Presiden Rouhani dan Iran mau membuka diri terhadap Amerika Serikat. Trump memang kadang-kadang tidak terlalu konsisten dengan ucapannya seperti misalnya terkait masalah Rusia. Namun juka Trump berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dengan Iran, maka dunia boleh berharap, beberapa masalah besar di Timur Tengah dapat diselesaikan. Seperti konflik bersenjata di Suriah dan beberapa negara Arab serta persoalan nuklir Iran. Pertanyaannya, bilakah Trump akan bertemu dengan Rouhani?
July
Pertemuan Trump dan Putin, Awal Baik Bagi Peningkatan Hubungan Amerika Serikat dan Rusia.
Written by Daniel
Sebagaimana ketika hendak bertemu dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menjelang pertemuan di Helsinki, Finlandia, pertemuan Donald Trump dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga didahului dengan tanda tanya. Sejumlah pengamat internasional menyangsikan kepastian pertemuan kedua pemimpin, tetapi juga apa yang akan dihasilkan dari pembicaraan Trump dan Putin. Mata duniapun menyaksikan, akhirnya Donald Trump bertemu dengan Vladimir Putin di Helsinki.
Dugaan mengenai hasil pertemuan terjawab dengan pernyataan kedua Presiden negara besar itu setelah mereka bertemu. Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa pertemuan empat mata dengan rekannya dari Rusia itu telah menjadi awal yang baik. Presiden Rusia kepada wartawan menyatakan pertemuan dengan Trump telah menjadi ajang bernegosiasi. Menurut Putin, pembicaraan empat mata yang berlangsung selama dua jam dengan Trump telah berlangsung dengan atmosfer yang terbuka dan konstruktif. Jika Trump menyatakan bahwa pembicaraan di Helsinki merupakan awal yang baik, Putin mengemukakan hal yang lebih jauh dari itu, Putin menilai,diskusi telah itu sukses dan bermanfaat.
Dari penjelasan kedua pemimpin, pertemuan di Helsinki pada hari Senin, telah dapat dicatat sebagai ajang membicarakan tidak hanya hubungan bilateral, melainkan juga membahas isu regional dan internasional. Dalam perspektif bilateral, Putin dan Trump telah mencoba membicarakan hambatan bilateral baik politis maupun psikologis. Baik Putin maupun Trump telah mengklarifikasi tudingan adanya intervensi Moskow atas pemilu Presiden yang dimenangkan oleh Trump. Di bidang ekonomi dibicarakan upaya meningkatkan hubungan yang sudah terjadi selama ini.
Mengenai masalah internasional Putin sebelum pertemuan menyatakan bahwa pertemuannya dengan Trump akan membicarakan masalah multinasional yang rumit. Satu yang mereka diskusikan adalah posisi keduanya terkait peran Iran, khususnya dalam masalah uji coba dan produksi nuklir.
Pertanyaannya apakah pertemuan Pemimpin Amerika Serikat dan Rusia akan memberikan dampak signifikan dalam konteks hubungan hubungan regional dan internasional ? Dalam pernyataan yang dibalut retorika diplomatik, baik Putin maupun Trump telah menunjukkan sinyal positif. Dapat kiranya dikatakan bahwa pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin, merupakan awal yang baik. Terutama bagi terjalinnya hubungan baik di antara kedua negara, yang memburuk khususnya sejak aneksasi semenanjung Krimea oleh Rusia pada tahun 2014.
July
Batas Waktu Pendaftaran Calon Legislatif Jangan Diperpanjang
Written by Daniel
Hari Selasa 17 Juli 2018 merupakan batas waktu pendaftaran calon anggota legislatif. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan pendaftaran hingga penetapan Calon Legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019. Pengumuman tentang itu telah berlangsung tanggal 1-3 Juli lalu, dan tahapan pengajuan daftar calon dari tanggal 4-17 Juli.
Sejumlah partai politik mulai mendaftarkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mereka usung di Pemilu 2019 mendatang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (16/7/2018). Berdasarkan jadwal resmi KPU, setidaknya ada tujuh partai politik yang mendaftarkan caleg mereka. Yaitu, Partai NasDem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Berkarya, Partai Golkar, Partai Perindo dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedang delapan parpol lain belum mendaftarkan calonnya dan hanya punya waktu hingga hari Selasa ini. Parpol tersebut adalah, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Komisioner KPU Ilham Saputra berharap partai politik memastikan dalam mendaftarkan nama-nama calegnya tidak ada yang bermasalah agar dalam proses penelitian administratif parpol, tidak ada yang perlu dikembalikan atau diperbaiki. Ia juga mengingatkan agar dalam pendaftaran berkas tidak ada caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Sebab, KPU saat proses verifikasi berkas calon dipastikan tidak akan meloloskan caleg yang berasal dari mantan napi korupsi. Hal ini sudah termuat dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang harus ditaati oleh peserta dan parpol. Selain itu, KPU tidak berencana untuk memperpanjang waktu pendaftaran karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada hari pelaksanaan pemilihan.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa beberapa partai politik memilih untuk mendaftarkan para caleg mereka hanya 2 atau bahkan satu hari dari batas akhir waktu pendaftaran? Padahal mereka seharusnya sudah tahu bahwa hal itu akan berisiko bagi calon sendiri. Seorang calon yang saat diverifikasi kelengkapan dokumennya ternyata ada yang kurang, bisa saja gagal untuk menjadi caleg. Hal ini tentu akan merugikan si caleg maupun partai politik yang mengusungnya. Ataukah KPU akan bermurah hati untuk memberikan waktu tambahan bagi mereka yang akan melengkapi kekurangan atau memperbaiki persyaratan sebagai caleg?Sebaiknya hal ini tidak boleh terjadi. KPU seharusnya memberikan contoh atau mendidik para calon legislatif maupun partai pengusung mereka tentang makna sebuah disiplin.
Pendidikan disiplin itu perlu, agar ketika sudah terpilih nanti, mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan rajin mengikuti rapat-rapat DPR.
July
Di tengah hiruk pikuk dunia politik Indonesia dan euphoria Piala Dunia 2018 di Rusia, terselip berita membanggakan dari atlet Indonesia. Lalu Muhamad Zohri, menyentak Indonesia dan dunia setelah menjadi juara lomba lari 100 meter putra Kejuaraan Dunia Atletik U-20 pada Kamis (12/7/2018) dini hari WIB atau Rabu (11/7/2018) petang waktu Tampere, Finlandia.
Untuk pertama kalinya, nama Indonesia mencuat di ajang lari dunia kelompok umur 20 tahun yang digelar Asosiasi Internasional Federasi Atletik (IAAF World U-20 Championship), sejak hajatan itu pertama kali digelar pada 1986.
Zohri, pemuda 18 tahun asal Nusa Tenggara Barat (NTB), berhasil membawa medali emas pertama bagi Indonesia sepanjang keikutsertaan dalam ajang ini. Situs resmi Asosiasi Internasional Federasi Atletik (IAAF) pada Rabu (11/7/2018) mencatat, penampilan terbaik atlet Indonesia dalam 32 tahun sejarah kejuaraan tersebut, adalah finis di posisi ke-8 pada 1986.
Zohri berhasil mencapai garis akhir dalam waktu 10,18 detik, mengungguli duo sprinter asal Amerika Serikat, yaitu Anthony Schwartz dan Eric Harrison, yang masing-masing mencatatkan perolehan waktu 10,22 detik.
Selain Zohri, di belahan dunia lain, tim Wushu Indonesia yang bertarung di Kejuaraan Dunia Wushu Junior di Brasilia, Brasil, tanggal 9-16 Juli 2018 meraih 10 medali yang terdiri dari satu medali emas, empat perak dan lima perunggu.
Masih banyak lagi atlet Indonesia yang mengharumkan nama bangsa karena pestasinya. Awal Mei 2018, Aries Susanti, atlet 23 tahun dari Purwodari, Grobogan, Jawa Tengah, menguasai persaingan dunia saat tampil di nomorspeed world record dalam seri Piala Dunia Panjat Tebing di Chongqing, China. Aries mengalahkan atlet Rusia Elena Timofeeva dengan mencatat waktu 7,51 detik.
Prestasi anak-anak muda Indonesia di bidang olahraga tentu membuat bangga bangsa Indonesia. Namun, bangga saja tidak cukup. Perlu dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah, agar prestasi atlit Indonesia semakin gemilang, baik di kejuaraan regional maupun internasional.
Selain itu, para atlet yang telah berprestasi hendaklah tidak terlena dengan euphoria kemenangan tersebut. Apalagi menjelang Asian Games 2018 yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang bulan Agustus mendatang. Mereka harus tetap berlatih dan meningkatkan prestasi sehingga dapat lebih mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan regional dan internasional.
July
Hari Rabu dan Kamis (11 dan 12 Juli 2018), para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, bertemu di Brussels, Belgia. Agenda pertemuan ini membahas situasi keamanan di sekitar kawasan NATO.
Namun alih-alih mendiskusikan persoalan keamanan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasalahkan beban sumbangan AS yang amat besar kepada persekutuan itu, dan meminta negara-negara anggota yang lain meningkatkan sumbangan. Dalam pertemuan NATO sebelumnya ada himbauan kepada negara-negara anggota untuk menaikkan sumbangannya menjadi 2 persen. Trump menyatakan bahwa beban para pembayar pajak AS sudah terlalu besar untuk NATO. Saat ini Amerika Serikat menyumbang sampai 70% anggaran NATO. Dalam forum itu, Donald Trump keberatan jika negara-negara anggota hanya naik ke angka 2 persen dan menginginkan naik menjadi 4 persen. Trump mengancam bahwa ada konsekuensi besar jika permintaannya tidak dituruti. Apakah itu artinya keluar dari NATO? Meski Trump tidak mengiyakan namun masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Di akhir pertemuan, Trump ikut juga menandatangani Deklarasi bersama yang isinya negara-negara anggota akan meningkatkan sumbangannya ke NATO, serta kecaman atas pendudukan Rusia di semenanjung Crimea, dan percobaan pembunuhan menggunakan racun di Inggris.
Selain membuat kehebohan terkait masalah sumbangan di dalam pertemuan NATO tersebut, Trump juga sempat membuat pernyataan bernada kritik kepada Kanselir Jerman, Angela Merkel melalui cuitannya di media sosial. Trump menyatakan, Jerman tersandera Rusia karena bisnis gas dan hubungan pipa gas langsung Jerman-Rusia. Merkel menjawab dengan sebuah konperensi pers sebelum pertemuan empat mata dengan Trump. Kanselir Jerman itu mengatakan, Jerman melakukan bisnis dengan Rusia secara independen.Anehnya ketika bertemu langsung, Trump bersikap seolah-olah tidak ada masalah antara keduanya.
Walaupun menyentil Jerman yang dekat dengan Rusia dalam bisnis gas, Trump sendiri tidak membuat pernyataan yang anti Rusia, dan hanya menyebut Putin sebagai Kompetitor. Trump bahkan direncanakan akan bertemu Presiden Russia, Vladimir Putin di Finlandia, tanggal 16 Juli, setelah kunjungannya ke Inggris.Beberapa hal yang menjadi agenda pertemuan keduanya adalah situasi dunia terkini dan peluang pengembangan hubungan bilateral.
Diharapkan, pertemuan kedua pemimpin itu dapat mengarah kepada penyelesaian konflik di kawasan tempat kedua pihak saling berhadapan seperti di Ukraina dan Suriah.
July
Anggaran pendidikan nasional 2018 sudah mencapai Rp 444 triliun. Namun, sayangnya, dunia pendidikan nasional belum menunjukkan kualitas yang menggembirakan. Dunia pendidikan Indonesia masih diselimuti persoalan klasik di antaranya adalah menyangkut kualitas guru dan kurikulum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik perkembangan pendidikan di Tanah Air. Setiap tahun, kata Sri Mulyani, anggaran untuk pendidikan naik. Undang-Undang mengamanatkan anggaran pendidikan setiap tahun dialokasikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana jumlahnya selalu naik karena pendapatan dan belanja negara juga terus meningkat. Besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan ternyata tidak menghasilkan kualitas pendidikan yang memuaskan. Lalu pertanyaannya adalah Ke mana kah anggaran yang besar tersebut ?
Jika melihat anggaran pendidikan Indonesia yang mencapai 3,09 persen dari produk domestik bruto maka dana ini cukup untuk mengembangkan pendidikan. Tetapi kenapa belum signifikan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ?
Dari 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan, sebagian besar digunakan untuk membayar gaji, tunjangan dan sertifikasi guru serta untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Besarnya alokasi untuk gaji, tunjangan dan sertifikasi guru inilah yang dikritisi banyak pihak di tanah air termasuk Bank Dunia karena disinyalir mengabaikan aspek pengembangan kompetensi siswa.
Rodrigo Chavez, Country Director Bank Dunia di Indonesia mengungkapkan, bila Indonesia mempertahankan kondisi seperti ini maka butuh waktu lama bagi Indonesia untuk mencapai rata-rata kompetensi siswa berdasarkan standar Organisasi Kerja Sama Negara Berkembang di dunia (OECD).
Lalu, apakah salah kebijakan pemerintah yang mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikan untuk gaji, tunjangan dan sertifikasi guru ?
Pemberian gaji dan tunjangan, serta sertifikasi guru dalam anggaran pendidikan sudah tepat untuk kondisi saat ini. Hal tersebut harus dilakukan karena salah satu permasalahan mendasar di bidang pendidikan Indonesia saat ini ialah rendahnya kesejahteraan guru di banyak daerah. Karena masalah kesejahteraan, guru tidak fokus mengajar siswa. Dampak soal kesejahteraan menjadikan profesi guru tidak menjadi pilihan bagi anak bangsa yang cerdas dan berpandangan luas. Padahal guru adalah kunci kesuksesan pendidikan generasi penerus.
Sekarang yang perlu diperbaiki adalah proses pemberian tunjangan, sertifikasi perlu diterapkan dengan benar untuk mengawasi kualitas guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Diharapkan alokasi untuk pendidikan tidak hanya habis terserap untuk membayar gaji, tunjangan serta sertifikasi guru, namun seharusnya juga untuk aspek pengembangan kompetensi siswa. Tinggal menagih kewajiban pemerintah provinsi dalam mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan khususnya pengembangan kompetensi siswa. Komitmen pemerintah provinsi masih lemah dalam mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, 20 persen anggaran pendidikan bukan hanya berlaku pada APBN, tetapi juga untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu Pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20 persen APBD untuk anggaran pendidikan.
July
Saudara, Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak seluruh Indonesia telah sukes dilaksanakan pada 27 Juni lalu. Dari total 171 daerah yang menggelar pilkada, Komisi Pemilihan Umum telah menerima rekapitulasi perhitungan suara 111 daerah. Pasangan calon punya waktu tiga hari untuk mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga Sabtu (7/7) tercatat sembilan permohonan sengketa hasil pilkada 2018 yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Sembilan permohonan itu berasal dari lima kota, yakni Cirebon, Madiun, Gorontalo, Parepare dan Tegal, serta tiga kabupaten, yaitu Bangkalan dengan dua permohonan, Biak Numfor dan Bolaang Mongondow Utara.
Dari sembilan permohonan itu, hanya dua yang memenuhi syarat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal itu menyatakan, gugatan sengketa pilkada hanya bisa diajukan jika selisih suara penggugat dengan pemenang pilkada maksimum 2 persen. Dua daerah yang memenuhi syarat perselisihan suara ini adalah kota Cirebon dan Kota Tegal.
Meski demikian Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menegaskan, semua permohonan sengketa ke MK akan tetap melewati tahapan registrasi, pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan dan pemeriksaan para pihak.
Memang sejak Pilkada 2017, Mahkamah Konstitusi bersikap lebih lunak kepada pemohon sengketa. Sejumlah kasus tetap ditangani meski selisih suara lebih dari 2 persen. Saat itu MK memberikan putusan untuk Kabupaten Tolikarya, Intan Jaya, Yapen dan Puncak Jaya di Papua, meski selisih suara antarpasangan calon di daerah itu sangat jauh.
Sudah tepat kebijakan yang diambil Mahkamah Konstitusi. Terdapat macam-macam dasar yang dapat dipakai Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa sebuah sengketa, tidak hanya selisih suara. Mungkin saja ada kejadian atau keadaan luar biasa pada saat rekapituliasi suara, atau faktor substansial lainnya. Azas keadilan dan kepastian hukum seharusnya menjadi dasar seluruh kebijakan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Dengan begitu, konflik di daerah dapat dicegah, karena Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyelesaikan setiap pertentangan.