Komentar

Komentar (894)

07
May

 

 

Nenek moyang Indonesia adalah pelaut ulung. Tidak mengherankan, karena Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indonesia adalah negara maritim atau negara yang dikelilingi oleh lautan. Kurang lebih 2/3 dari wilayah teritori Indonesia adalah lautan.

 

Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumberdaya alam laut  baik hayati maupun non-hayati, yang bernilai tinggi. Selain itu laut Indonesia juga memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan . Misalnya sebagai wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun tak terbarukan seperti minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga sebagai  media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis.

 

Sejarah Bangsa Indonesia ditandai dengan sejarah maritim yang dimulai dari kawasan barat hingga ke kawasan tengah dan timur Nusantara. Jauh sebelum merdeka, Indonesia ternyata sudah dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki peradaban maritim maju. Sejarah mencatat pelaut Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik. Menggunakan alat navigasi seadanya, mereka mampu berlayar ke utara, lalu ke barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Namun semangat maritim tersebut menjadi luntur tatkala Indonesia mengalami penjajahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pola hidup dan orientasi bangsa “dibelokkan” dari maritim ke orientasi agraris (darat).

 

Guna membangkitkan kembali budaya maritim Indonesia, Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) Republik Indonesia, mulai  tanggal 4 hingga 9 Mei 2018  mengadakan  Latihan Angkatan Laut Multilateral Komodo - Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Latihan multilateral yang telah diselenggarakan untuk ketiga kalinya ini, diikuti 36 Angkatan Laut dari berbagai belahan dunia. Menampilkan 15 kapal perang andalan negara peserta, bersama 36 Kapal Perang Angkatan Laut Indonesia, 11 pesawat angkut dan tempur, latihan ini  juga diikuti lebih dari 5.500 prajurit.

 

Sebagai Negara yang memiliki perairan yang luas, sudah sepatutnya Indonesia juga memiliki kekuatan Angkatan Laut yang tangguh disertai dengan kecakapan personil dan kekuatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang mumpuni.

 

Latihan Angkatan laut Multilateral Komodo diharapkan dapat meningkatkan kekuatan TNI AL . Di samping sekaligus diharapkan dapat membangkitkan kembali budaya maritim Indonesia. Menunjukan pada dunia  bahwa Indonesia pernah menjadi negara maritim yang patut diperhitungkan.

 

 

04
May

Hari Minggu lalu (29/4), Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, memulai lawatannya ke kawasan Timur Tengah dengan melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab. Usai pertemuan dengan petinggi  UAE, Shinzo Abe melanjutkan muhibahnya ke Yordania hari Senin (30 April). Selain kunjungan ke kedua negara tersebut misi Abe adalah bertemu dengan Perdana Menteri Israel dan Presiden Palestina. Perdana Menteri Abe menyebut prioritas misinya ke Timur Tengah kali ini adalah untuk perdamaian. Bagi Jepang kawasan Timur Tengah penting sekali untuk menjaga kelangsungan pasokan energi ke Jepang. Lawatan ke Timur Tengah sudah beberapa kali dilakukan Abe.

Ini menjadi kunjungan pertama pemimpin dari sebuah negara besar ke Palestina dan Israel, setelah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Kepada  Netanyahu, Perdana Menteri Abe, menyampaikan minatnya untuk meningkatkan investasi Jepang di Israel. Selain itu, kedua negara sepakat membuka jalur penerbangan langsung Jepang-Israel. Netanyahu, menyambut gembira rencana peningkatan investasi Jepang di Israel.

Sebelum bertemu dengan Netanyahu, Perdana Menteri Shinzo Abe, bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat. Jika dalam pertemuan dengan Netanyahu membahas peningkatan hubungan ekonomi, saat bertemu dengan Presiden Abbas, Perdana Menteri Shinzo Abe, menekankan rencana Jepang untuk tetap mempertahankan kantor Kedutaan Jepang saat ini,dan tidak memindahkannya ke Yerusalem.

Kepada Presiden Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Abe, menegaskan, dukungan Tokyo terhadap kemerdekaan Palestina dalam kerangka dua negara. Bagi Abe, sengketa status Yerusalem harus  diselesaikan dengan dialog antara negara-negara yang terkait.

Kunjungan Perdana Menteri Abe tersebut positif dalam rangka mencapai perdamaian di Kawasan Timur Tengah. Memang kawasan ini masih bergolak dibandingkan dengan penurunan ketegangan di kawasan Semenanjung Korea. Indonesia mendukung setiap langkah yang dilakukan untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Lebih khusus lagi solusi dua negara yang disampaikan Perdana Menteri Abe, sama dengan apa yang selama ini diusulkan Indonesia. 

03
May


Di tahun 1993 tepatnya dibulan Mei tanggal 3 ada suatu peristiwa besar namun penting untuk dikaji bersama khususnya pada orang orang pers atau insan insan media. Tepat pada tanggal dan tahun itu, Resolusi PBB tentang Hari Kebebasan Pers Dunia diresmikan. Peristiwa ini untuk memperingati Declaration of Windhoek hampir 30 tahun lalu, dimana sejumlah jurnalis Afrika bertemu di Namibia untuk mendeklarasikan pers yang bebas dan independen. Karena tepat tanggal 3 itu diperingatinya prinsip dasar kemerdekaan pers demi mempertahankan kebebasan media atau independensi dan memberikan penghormatan kepada para insan pers yang gugur dalam menjalankan profesinya. Dan pada tanggal ini pula menjadikan momentum komunitas pers dunia akan mempromosikan prinsip prinsip dasar kebebasan pers.

Bagaimana dengan Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan beragam, dengan segala problematiknya? Apalagi dunia menganggap bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dan memegang komitmen menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Tahun ini dan tahun depan Indonesia tengah menjalani masanya tahun politik, banyak elit politik, tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik seringkali membuat manuver manuver yang membiaskan antara kepentingan politik praktisnya dengan kepedulian terhadap rakyatnya. Sering kali muncul ujaran ujaran kebencian, pertentangan, ajakan untuk membuat anarkis karena ingin menarik suara terbanyak dan kemenangan sesaat. Belum lagi penyebaran informasi yang salah atau hoax masih saja muncul kepermukaan.

Disinilah peran media sebagai penengah bagaimana mengimbangi memberikan informasi yang benar bukan hoax dan menyeimbangkan antara kepentingan partai politik, lawan politik dan masyarakatnya, janganlah justru menjadi pemicu keributan sehingga masayarakat terprovokasi akibatnya munculah keributan, dan pergolakan disana sini.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pemegang saham terbesar atau pemilik media massa adalah mereka yang berkecimpung di dunia perpolitikan. Bisa saja dalam menyajikan informasi disisipi ajakan ajakan untuk mengikuti faham politiknya.

Di hari kebebasan pers internasional inilah saatnya insan media di Indonesia harus belajar dari sejarah, adanya pergolakan memperjuangkan kebebasan pers, baik di dalam negeri maupun peristiwa pers di luar negeri, karena banyak hikmah yang di dapat dalam rangka pendewasaan pers memberikan informasi, dan mengajak atau mengedukasikan masyarakat sehingga bijak menerima informasi yang didapat dan tidak menimbulkan keresahan dan berlanjut anarkis.

02
May

Bogor, kembali menjadi kota yang menandai dimulainya dialog penting antar bangsa. Jika dahulu pernah dimulai dialog antar pihak yang bersengketa  di Kamboja, kini bukan pihak yang berlawanan haluan yang bertemu di Bogor melainkan, para pihak yang menginginkan tata hubungan yang menghadirkan kedamaian di antara umat Islam.  Berbagai ulama dari berbagai negara berkumpul sejak kemarin di Bogor untuk membicarakan langkah mewujudkan konsep Islam yang mendamaikan. Pertemuan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 1 Mei itu, bertajuk HIGH LEVEL CONSULTATION OF WORLD MUSLIM SCHOLARS ON WASATIYYAT ISLAM.

Pertemuan konsultasi tingkat tinggi para ulama Muslim se dunia mengenai Islam Wastiyyah ini akan berlangsung selama tiga hari. Ulama yang hadir antara lain berasal dari Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon, Suriah, Aljazair, Singapura, Filipina, India, Bangladesh, China, Australia, Perancis dan Kanada. Serta dari Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Jepang, Thailand, Malaysia, Arab Saudi, Uzbekistan, Inggris dan Rusia. Kemudian dari Iran, Timor Leste, Sri Lanka, Palestina, Italia, Bosnia-Herzegovina dan Yordania. Hadir juga dalam konferensi yang berlangsung hingga besok adalah ulama dari Suriah, negara yang sedang dilanda perang dan menyebabkan sebagian negaranya luluh lantak oleh bom.

Sungguh tepat, Indonesia menginisiasi pertemuan Islam Wasatiyah. Setidaknya ada dua hal yang dapat dikemukakan. Pertama adalah karena Indonesia selama ini dalam keadaan damai sebab umat Islam yang mayoritas selalu berusaha mewujudkan diri moderat dan tampil mengatasi masalah. Kedua, karena peran umat Islam Indonesia dalam mengatasi konflik di dunia memang sangat diperlukan.

Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan Konferensi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memelihara keberagaman. Indonesia akan terus memupuk perdamaian dan persatuan dengan mengutamakan musyawarah, penuh toleransi, serta kepercayaan yang membawa keadilan sosial dan perdamaian abadi. Umat Islam  harus memimpin dan memelopori upaya menciptakan perdamaian sekaligus motor penggerak kemajuan dunia.

Kita berharap, konferensi di Bogor akan dapat merumuskan posisi ulama dan umat Islam sebagai umat pertengahan yang mampu menjadi penyejuk dan menengah masalah. Dari Bogor muncul harapan baru mengenai lahirnya secara konkrit Islam Wasatiyah tidak hanya dari tataran konsep melainkan juga bagaimana melaksakanannya tentu dengan harus berlandasan Aqidah serta berdasar atas  Al Qur’an dan Hadist  . 

01
May

 

Satu Mei atau yang dikenal dengan sebutan  May Day ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions pada Kongresnya di tahun 1886. Selain menuntut delapan jam kerja sehari, momen tersebut memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja di era itu. Tanggal itu  dipilih karena terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada bulan Mei  tahun 1872. Sedang di  di Amerika Serikat diberlakukan mulai 1 Mei 1886 untuk mengenang peristiwa demonstrasi buruh atau pekerja di Haymarket yang berakhir dengan  penembakan oleh pihak penguasa yang menimbulkan  banyak korban.

Kini   kelompok pekerja di seluruh dunia memperingati tanggal 1 Mei sebagai hari buruh (May Day) dan sering kali dijadikan sebagai kegiatan untuk menyampaikan aspirasi maupun tuntutan mereka.

Kaum pekerja biasanya akan menuntut kenaikan upah, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perbaikan kondisi tempat kerja atau lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka.

Namun sangat disayangkan, di beberapa Negara termasuk Indonesia kegiatan menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa ini tidak jarang berakhir dengan kerusuhan.  Pada tahun lalu (2017), kelompok pekerja yang sedang memperingati May Day di ibu kota Jakarta dan beberapa kota besar lainnya sempat berbuat anarkis walaupun tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Tindakan seperti itu sesungguhnya  sangat  merugikan bagi Indonesia.   Para pengusaha ataupun pemodal asing akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di sini.  Mereka akan beranggapan  pekerja di Indonesia  cenderung banyak tuntutan dan anarkis sehingga kurang kondusif dari segi kenyamanan berusaha.  

Bukan rahasia lagi, kalau banyak investor asing yang melirik Vietnam, Thailand atau Kamboja sebagai tempat menanamkan modal mereka. Alasannya bukan hanya kemudahan berinvestasi seperti pajak rendah,dan  izin penggunaan lahan yang lebih lama. Indonesia dianggap memiliki terlalu  banyak hari libur nasional, di samping  masalah tuntutan buruh atau upah kerja yang sering disampaikan dengan cara-cara yang tak terpuji.

Presiden Joko Widodo pernah mengingatkan, bahwa Indonesia sudah tertinggal di sektor perokonomian, perdagangan ataupun pembangunan dari tetangga di ASEAN.  Salah satu penyebabnya boleh jadi adalah karena berpalingnya penanam modal.

Indonesia adalah negara demokrasi, semua orang boleh menyampaikan aspirasi atau berunjukrasa selama tetap berada di  koridor yang benar dan tidak  bertindak anarkis.

30
April

 

Kepala Negara dan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN, baru saja bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke 32, di Singapura pada 28 April 2018. Tema yang diangkat adalah “"Resilient and Innovative ASEAN" atau Ketahanan dan Inovasi ASEAN. 

Indonesia, seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menyatakan puas dengan berbagai hasil positif yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-32 ASEAN itu.

Yang juga mendapat perhatian Indonesia adalah inisitiaf ASEAN Smart Cities Network (Jejaring kota-kota pintar ASEAN).  Setiap negara mengusulkan maksimal tiga kota untuk menjadi bagian dari kerjasama Asean Smart Cities Network ini. Dalam rapat pleno, Presiden Joko Widodo  mengungkapkan ia memandang inisiatif itu sangatlah baik. Masalah perkotaan sangatlah kompleks dan ASEAN Smart Cities Network merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan tersebut. Yaitu  membangun kota yang berkelanjutan dan inklusif dengan dukungan teknologi serta inovasi.

Wajar bila Indonesia mendukung usulan jaringan kota pintar ini. Karena Indonesia saat ini sedang mengembangkanGerakan Menuju 100 Smart Cities pada tahun 2018.  Presiden memasukkan tiga kota di Indonesia dalam jejaring ASEAN Smart Cities Network, yaitu Jakarta, Banyuwangi dan Makassar. 

Banyuwangi dan Makassar dianggap telah memenuhi 6 indikator kota pintar di Indonesia, yaitu Smart Living, Smart Environment, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Economy, Smart People (kehidupan, lingkungan, pergerakan penduduk, pemerintahan, ekonomi serta  warga yang kesemuanya  cerdas atau pintar).

Indonesia, khususnya Jakarta, Banyuwangi dan Makassar harus memanfaatkan secara maksimal jejaring kota pintar ASEAN ini. Karena akan  membuka peluang besar, antara lain  bagi   usaha kecil dan menengah untuk  lebih berkembang dan menemukan pasar-pasar baru.  Pada gilirannya, ini  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Diharapkan, dengan adanya jejaring kota pintar ASEAN ini, juga akan meningkatkan ketahanan kolektif terhadap ancaman umum, ancaman lintas batas seperti terorisme, kejahatan transnasional dan kejahatan siber.

Semoga ASEAN Smart Cities Network menjadi  jawaban terhadap tantangan pembangunan Masyarakat Asean yang inovatif dan memiliki ketahanan.

27
April

 

Kondisi bertetangga antara Korea Utara dan Korea Selatan sangatlah rentan. Betapa tidak, sejak ditandatanganinya persetujuan gencatan senjata oleh Amerika Serikat, China, dan Korea Utara pada 1953, Perang Korea belum benar-benar berakhir. Pihak Korea Selatan pun hingga kini belum menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Hubungan kedua Korea  tidak  membaik bahkan terus berlanjut sampai berakhirnya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Perang seakan dapat setiap saat  kembali berkecamuk. Dan ini tentunya akan  berdampak pada kerusakan dan jumlah korban yang tidak sedikit.

Berbagai upaya damai juga terus dipayakan baik oleh Korea Utara maupun Korea Selatan serta negara-negara pendukung lainnya. Namun  umumnya menemui jalan buntu karena masing-masing  bertahan pada sikap enggan mengalah.  Meski demikian, optimisme  haruslah tetap dihidupkan,   bahwa Perdamaian cepat atau lambat, akan terwujud di sana. Harapan besar disematkan pada pertemuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-In pada hari ini, Jumat 27 April. Ini sebagai langkah awal dari Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat, Korea Selatan dan Korea Utara yang rencananya akan digelar satu bulan ke depan. Semoga  pertemuan ini bukan lagi sekadar penanda adanya upaya damai seperti yang sudah-sudah. Melainkan sebagai peletak kesepakatan damai yang sebenarnya.

Tanda-tanda positif sebenarnya sudah coba diperlihatkan oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Antara lain dapat dilihat dari  sikap Korea Utara yang menegaskan pembekuan program nuklirnya. Di pihak lain,  Korea Selatan pun menghentikan siaran propaganda berpengeras suara di perbatasan. Dua hal yang cukup mendapat apresiasi dari banyak pihak.

Memang,  ada juga negara yang mempertanyakan keseriusan Korea Utara. Mengingat usulan denuklirisasi Semenanjung Korea secara halus berarti menginginkan kekuatan Amerika Serikat juga harus angkat kaki dari wilayah itu.

Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang, kedua belah pihak harus  benar-benar mendengarkan suara rakyat yang umumnya menginginkan perdamaian. Bahkan tidak sedikit yang menghendaki penyatuan kedua negara.

Sementara, komunitas internasional mengharapkan segera terwujudnya perdamaian yang permanen. Perlu diingat bahwa  pihak-pihak yang terlibat konflik semenanjung Korea punya kemampuan senjata pemusnah massal. Jika masing-masing tidak menahan diri, perang akan meletus dan korbannya bukan hanya Semenanjung Korea. 

26
April

 

 

Ada yang menarik dari kegiatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo-Jokowi kemarin. Biasanya, saat menghadiri acara, Presiden Jokowi dikelilingi pasukan pengawal presiden  pria. Tapi saat menghadiri acara seremoni perdana ekspor Mitsubishi Xpander  di Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden Joko Widodo terlihat dikelilingi anggota Pasukan Pengamanan Presiden perempuan. Pasukan perempuan itu dengan sikap siaga mengawal Presiden Jokowi sepanjang kegiatan. Sebelumnya, pada acara Apel Hari Kartini yang digelar di Silang Monumen Nasional, pasukan pengawal perempuan itu tak kalah sigap dan cekatan melindungi presiden Jokowi.

Tentu ada alasan khusus mengapa kali ini  ditugaskan perempuan yang mengawal presiden Jokowi. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan bahwa kondisi itu memang dikonsep untuk memperingati Hari Kartini, hari yang menjadi simbol perjuangan persamaan hak-hak perempuan Indonesia.

Kesempatan  bagi perempuan Indonesia untuk masuk dalam setiap lini profesi sudah terbuka lebar.  Proporsinya pun meningkat. Lihat saja dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi, ada delapan perempuan yang memegang peranan di Kementerian Koordinator dan  Kementerian.  Kesempatan berkiprah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara pun semakin terbuka lebar. Jumlah dan proporsi perempuan anggota korps Tentara Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia  juga semakin meningkat.

Kehadiran perempuan penjaga keamanan dan penegak kedaulan negara mendapat apresiasi Presiden Jokowi.  Saat memimpin Apel Bersama sepuluh ribu perempuan  TNI, Polisi Wanita, dan Segenap Wanita Komponen Bangsa dalam rangka memperingati Hari  Kartini kemarin, Presiden mengungkapkan Terima kasih atas kontribusi mereka  dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Presiden Jokowi juga menyampaikan peran wanita yang semakin besar dan strategis ini dikarenakan masyarakat, pemerintah, dan negara memang membutuhkan peran wanita yang lebih besar. Hal ini juga dikarenakan peran unik wanita, dalam memberikan rasa aman dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebenarnya kehadiran perempuan pengawal presiden bukanlah hal yang baru. Mereka selalu hadir dalam setiap acara kenegaraan, terutama acara-acara yang juga menghadirkan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Mereka adalah anggota yang tergabung dalam Paspampres Grup A yang memiliki tugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat terhadap Presiden beserta keluarganya

Kehadiran perempuan pasukan pengawal presiden menjaga dan mengawal presiden Joko Widodo dalam suatu acara resmi kemarin, menjadi simbol keberadaan perempuan Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Semoga  mereka akan menjadi inpirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga perdamaian dunia.  Seperti harapan yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa perempuan anggota korps TNI dan Polri adalah simbol inspirasi bagi anak-anak perempuan Indonesia di manapun mereka berada.

25
April

 

 

Meskipun sering dikecam karena gaya kepemimpinannya, Donald Trump tetap saja seorang pimpinan negara adi daya, Amerika Serikat. Bahkan Trump membuat setidaknya 2 kejutan dalam tahun 2018. Pertama adalah rencana pertemuan dirinya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un beberapa waktu mendatang. Kejutan kedua adalah, memerintahkan pasukannya dan didukung sekutu AS, Inggris dan Perancis melakukan serangan di Suriah beberapa waktu.

Untuk urusan Asia Timur, khususnya persoalan Semenanjung Korea, Trump didatangi sekutunya, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Keduanya membahas persoalan ini sebagai salah  agenda pertemuan mereka. Meskipun demikian keduanya tidak bersepakat dalam soal perdagangan.

Sepekan setelah itu, bahasan Trump bergeser ke kawasan Asia Barat. Kali ini sekutu Amerika Serikat dalam penyerangan di Suriah, Presiden Perancis, Emmanuele Macron menyambanginya Selasa ( 24 April 2018 ). Keduanya mendiskusikan persoalan di Suriah dan JCPOA, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan yang ditandatangani Irang dengan enam negara, Amerika Serikat, RRT, Rusia, Inggris, Perancis dan Jerman di Lausanne, Swiss, 2 April 3 tahun yang lalu dan akan berakhir 12 Mei 2018. Trump tampaknya tidak berkenan melanjutkan JCPOA itu karena menganggapnya “terburuk dalam sejarah”.

Entah disadari atau tidak, Trump memainkan peran penting baik di Asia Timur maupun Asia Barat. Jika Trump dan sekutu menjaga komitmen untuk mewujudkan perdamaian di Asia Barat, seharusnya Trump tetap berupaya mewujudkannya, apakah itu melalui proses damai di Suriah, di Palestina dan juga tidak serta merta menolak JCPOA dengan Iran.

Sebaliknya di Asia Timur, tampaknya aura yang lebih positif bagi Amerika Serikat untuk menyelesaikan persoalan nuklir dengan Korea Utara. Pertemuan kedua Korea mendekatkan kepada terwujudnya jembatan emas perdamaian di Semenanjung. Pertemuan Donald Trump – Kim Jong Un menjamin perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Kita berharap Amerika Serikat benar-benar berkomitmen akan perdamaian. Karena hanya dengan perdamaian dunia dapat berbagi kesejahteraan bagi semua. 

24
April

 

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih bermunculan dan cukup menyita perhatian publik. Menurut Global Report 2017 Ending Violence in Childhood yang dilansir Know Violence in Childhood,sebuah organisasi di bawah Unicef, angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan di seluruh dunia usia 15-19 tahun mencapai 18 juta. Angka tersebut belum ditambah dengan jumlah angka kekerasan terhadap anak laki-laki. Banyak orang  bertanya-tanya, mengapa kasus kekerasan seksual pada anak masih terus saja terjadi? Lalu, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut?

Untuk mengatasi dan menghentikan kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dan mengesahkan Undang undang nomor 17 tahun 2017 yang secara jelas mengatur hukuman berat terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. Hukuman kebiri hingga hukuman mati bagi pelaku pun ada di dalamnya. Hal tersebut dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise di Seminar Nasional Universitas Negeri Yogyakarta, Senin, 23 April 2018.

Komitmen Pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden maupun Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, memberikan dorongan agar para pelaku kejahatan seksual terhadap anak diganjar hukuman seberat mungkin. Semua dilakukan untuk menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dan upaya dari semua pihak.

Jika melihat perangkat undang-undang yang ada, hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual terhadap anak relatif cukup berat. Namun yang terpenting, bukanlah penanganan setelah kejadian, melainkan bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar terhindar dari perilaku menyimpang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.  Tanggung jawab member perlindungan terhadap anak-anak tersebut ada pada orang tua masing masing. Karena itu orang tua harus memahami betul tingkah laku anak-anak dan lingkungan di sekitar mereka. Orang tua juga harus memberikan pemahaman sejak dini kepada buah hati tentang seks, ancaman tindak pencabulan, hingga kekerasan seksual. Selain itu memberikan edukasi kepada anak,  bagaimana mengenal adanya orang-orang di sekitar mereka yang memiliki perilaku menyimpang dan membahayakan anak anak. Karena belajar dari pengalaman, kebanyakan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang yang sudah mereka kenal, atau bahkan orang dekat. 

Anak adalah buah hati, generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak melindungi mereka sekarang dan di  masa mendatang. Segenap pemangku kepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing untuk bersama menghilangkan kejahatan seksual terhadap anak.