Komentar (894)
May
Rencana pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, bulan Juni di Singapura memangdiwarnai ketegangan dan ketidakpastian. Meski demikian, Korea Utara menunjukkan keseriusannya dengan menutup situs nuklir Punggye-ri di Provinsi Hamgyong Utara. Demikian seriusnya, Korea Utara bahkan juga meledakkan tiga terowongan dan perangkat pendukungnya disaksikan para wartawan media internasional hari Kamis (24 Mei 2018). Seorang wartawan yang ikut hadir, kemudian mengatakan, ledakan terlihat di tiga buah terowongan dan dapat dilihat dari dek observasi yang berjarak 500 meter.
Kehadiran para wartawan media internasional di situs nuklir Punggye-ri dilaporkan Kantor Berita Korea Selatan Yonhap sejak Selasa lalu yang menyebutkan mereka berasal dari Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Rusia dan Inggris. Yonhap mengatakan Korea Utara akan membongkan terowongan bawah tanah dan fasilitas lain di situs itu.
Namun ketegangan masih terjadi karena Korea Utara sempat mengancam menghentikan dialog. Negara itu menengarai, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah melakukan latihan militer bersama belum lama ini. Misi Mike Pompeo tetap mengajak Korea Utara ke tahapan selanjutnya tampaknya berhasil setelah Korea Utara bersedia menghancurkan fasilitas nuklirnya. Itu dilakukan Korea Utara, setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam suasana yang lumayan bersahabat.
Di tengah suasana yang semakin kondusif, Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence justru menyampaikan peringatan lewat media hari Senin (21 Mei) agar Kim Jong Un tidak “main-main” dengan President Trump. Ini tentunya bisa saja merusak apa yang sudah diupayakan Pompeo. Presiden Trump sendiri konon baru akan memutuskan apakah akan melanjutkan pertemuan dengan Kim Jong Un pekan depan. Namun kabar terakhir (Kamis, 24/5) Trump menarik diri dari rencana pertemuan dengan Kim Jong Un dengan alasan Korea Utara menunjukkan sikap bermusuhan dan kemarahan yang luar biasa.
Sebelumnya Amerika Serikat berjanji membantu Korea Utara dan tidak menumbangkan rezim jika Korea Utara mau menghentikan program nuklirnya.
Dunia tentu berharap, upaya damai yang sedang dibangun di semenanjung Korea tetap berlangsung. Mudah-mudahan tidak ada provokasi yang menjadikan proses yang sudah mulai positif ini mentah kembali. Jika masalah di semenanjung Korea selesai, masih ada persoalan di kawasan lain yang juga perlu diatasi.
May
Di Indonesia, telah terjadi berkali-kali aksi terorisme yang bukan hanya menghabisi nyawa si pelaku, namun juga nyawa orang-orang di sekitar tempat kejadian. Kejadian demi kejadian membuat masyarakat geram, mengapa terus saja terjadi aksi maut yang dapat menyebabkan konflik antar agama, kalau kita tak berpikir jernih dalam menyikapi berbagai teror di sekitar kita.
Yang terakhir, aksi teror bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga yang terdiri dari enam orang di Surabaya dan Sidoarjo pada 13 Mei 2018 dengan target operasi tiga buah gereja. Miris menyaksikan anak-anak di bawah umur dilibatkan untuk melakukan aksi bom bunuh diri tersebut.
Dalam sebuah rapat terbatas pencegahan dan penanggulangan terorisme pada 22 Mei 2018 di Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum dan membongkar jaringan teroris hingga ke akarnya. Pemberantasan terorisme harus diimbangi dengan pendekatan soft power.
Menurut Presiden, deradikalisasi mutlak dioptimalkan, bukan hanya untuk mantan teroris, melainkan juga untuk membersihkan lembaga pendidikan di semua jenjang dan mimbar umum dari paham sesat terorisme.
Sadar atau tidak, teroris ada di mana-mana. Banyak terduga teroris yang telah diringkus aparat. Namun, apakah mungkin tindakan hukum terhadap para teroris dapat menghabisi mereka sampai ke akarnya ?
Walaupun telah banyak teroris yang tertangkap dan menjalani hukuman, aksi mereka masih saja berulang dengan pelaku yang baru lagi. Jadi sebenarnya, apa yang harus dilakukan agar terorisme benar-benar tak ada lagi di negeri ini ?
Ngeri mengetahui bahwa radikalisme telah masuk ke dunia pendidikan, dari usia dini hingga perguruan tinggi. Hasil survei LIPI pada 2016, 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila yang selama ini dikenal sebagai ideologi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk, tidak lagi relevan. Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada 2017 juga menunjukkan 39% mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia terindikasi tertarik pada paham radikal.
Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar, Dwia Tina Palubuhu, dalam rapat terbatas dengan Presiden, menyampaikan deradikalisasi dapat dilakukan dengan mengajak pelajar dan mahasiswa bangga sebagai bangsa Indonesia yang damai dan toleran. Mereka harus bangga memiliki Pancasila dengan nilai-nilai humanisme yang terkandung di dalamnya. Dalam forum itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius, mengusulkan untuk mengembalikan nasionalisme melalui kurikulum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengharuskan semua guru untuk mengajarkan penguatan pendidikan karakter secara nyata, bukan hanya teori.
Yang terpenting, masyarakat harus selalu waspada untuk tidak terpancing dan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan tidak masuk akal. Bentengi diri dengan pemahaman agama yang benar, agama yang cinta damai.
May
Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS, telah meninggalkan Ibukota Suriah. Sebagaimana diberitakan, Militer Suriah telah mengevakuasi kelompok pemberontak radikal itu keluar dari Damaskus, setelah Militer berhasil menguasai sepenuhnya Damaskus dari kelompok ISIS. Pengusiran ISIS dari Damaskus telah membuat warga Damaskus merasa lebih tenang dan dapat melaksanakan Ibadah Ramadhan dengan lebih khusyu. Namun tidak lama setelah evakuasi ISIS dari Suriah, sedikitnya 26 anggota pasukan Suriah dan sekutunya dilaporkan tewas akibat serangan kelompok ISIS di kawasan Badiya. Sebuah organisasi pengamat HAM di Suriah melaporkan, ISIS , menyerang salah satu markas militer di waktu Subuh, menyasar markas pasukan pemerintah di Badiya’ kawasan gurun yang terletak di perbatasan Irak dan Suriah.
Terusirnya kelompok ISIS dari Damaskus dan gencatan senjata yang dilakukan antara militer Suriah dan ISIS, tidak serta merta menghentikan tindakan tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok ISIS. Upaya untuk menghabisi gerakan ISIS memang tidak cukup dilakukan hanya oleh pemerintah Suriah. Lokasi gerakan kelompok radikal yang berada di wilayah perbatasan Suriah dan Irak, seharusnya operasi militer dilakukan secara bersama oleh kedua negara. Masalahnya, konsentrasi kedua negara tidak hanya untuk memerangi ISIS. Sebagaimana diketahui, ISIS masuk ke wilayah Suriah dan menguasai sebagian wilayah Damaskus sejak 2015. Kemelut perang saudara di Suriah menjadi salah satu peluang ISIS untuk masuk dan tinggal di Suriah. Hingga kini, Suriah masih berkutat dengan perang saudara yang mulai berkecamuk tahun 2011 dan telah menelan ribuan jiwa dan meluluh lantakkan sebagian kawasannya. Irakpun demikian. Karena itu ISIS masih dapat bergerak dengan memanfaatkan kemelut di kedua negara itu.
Tidak itu saja, upaya mengantisipasi perkembangan ISIS juga sudah semestinya menjadi perhatian negara negara lain. Pengaruh ISIS yang merebak di sejumlah negara, termasuk Indonesia, menyebabkan negara negara yang terdampak ISIS melakukan upaya serius mengantisipasi pengaruh gerakan ini.
ISIS kini telah meruyak menjadi ancaman internasional. Kepaduan untuk menghentikan kelompok itu sudah seharusnya menjadi perhatian bersama.
May
Saudara pendengar, rangkaian serangan teroris di beberapa kota di Indonesia baru-baru ini memunculkan wacana menghidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Tujuannya adalah membantu polisi menanggulangi serangan teroris.
Koopssusgab sebenarnya sudah pernah diresmikan pada 9 Juni 2015, saat Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, masih menjabat Panglima TNI. Komando itu berisi gabungan pasukan khusus terdiri dari tiga matra TNI, yaitu Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara Angkatan Laut, dan Satbravo 90 Korps Pasukan Khas Angkatan Udara. Konsep utamanya adalah membentuk pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Koopssusgab saat itu hanya terbatas pada operasi luar biasa. Namun, beberapa waktu kemudian Komando Operasi tersebut dibekukan.
Tahun ini teroris kembali beraksi dan memakan korban jiwa, termasuk polisi. Berbagai pihak mulai mengusulkan pelibatan kembali Koopssusgab dalam memerangi terorisme di Tanah Air. Namun wacana ini masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi ada pihak yang mendukung rencana itu asal dengan aturan ketat, tetapi yang lain tidak sepakat dan meminta pemerintah menyelesaikan dulu proses revisi undang-undang pemberantasan terorisme.
Sementara itu Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko kepada wartawan, Rabu (16/5), mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu.
Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai sekarang belum juga disahkan oleh DPR. Padahal aparat penegak hukum butuh payung hukum untuk melakukan penindakan.
Apapun keputusannya nanti, pelibatan seluruh aparat keamanan dalam memerangi terorisme harus punya dasar hukum yang kuat dan tetap menghormati hak asasi manusia. Bantuan militer diperlukan hanya jika situasi sudah tidak dapat diatasi oleh kepolisian. Selain itu harus jelas ditentukan, kapan dimulai dan berakhirnya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Pengalaman bangsa Indonesia menunjukkan bahwa tindakan represif yang berlarut-larut tidak efektif, dan dapat menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Pemerintah juga harus dapat meyakinkan masyarakat luas, bahwa Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI bersama kepolisian akan menjamin rasa aman warga. Jangan sampai warga malah merasa ada teror baru.
May
Semangat Persatuan Dalam Peringatan110 Tahun Kebangkitan Nasional
Written by Daniel
Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan suatu negara. Di Indonesia, Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Pada tanggal itu, 110 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1908, Dr. Soetomo dan beberapa mahasiswa STOVIA, yaitu Sekolah Pendidikan Dokter di zaman penjajahan Belanda, mendirikan organisasi pemuda yang bernama Boedi Oetomo. Empat puluh tahun kemudian atau pada 1948 Presiden Sukarno menetapkan 20 Mei sebagai hari bangkitnya nasionalisme.
Boedi Oetomo adalah organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Boedi Oetomo menjadi satu penanda bahwa bangsa Indonesia untuk pertama kali menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan.
Bersatu merupakan kata kunci ketika bangsa Indonesia ingin mencapai cita-cita yang mulia. Boedi Oetomo memberikan contoh bagaimana dengan berkumpul dan berorganisasi tanpa melihat asal-muasal suku, agama dan golongan, akhirnya bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme yang menjadi pendorong utama kemerdekaan. Entah apa yang terjadi apabila kesadaran untuk bersatu tidak tumbuh di masyarakat pada waktu itu.
Kini, seratus sepuluh tahun kemudian, bangsa Indonesia telah tumbuh menjadi bangsa yang besar dan maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Meski belum sempurna, rakyat Indonesia telah menikmati hasil perjuangan para pahlawannya berupa meningkatnya perekonomian, kesehatan, dan pendidikan.
Boedi Oetomo didirikan oleh beberapa orang yang menyadari pentingnya persatuan. Dari segelintir orang tersebut, wabah persatuan menyebar sehingga menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan.
Jika 110 tahun yang lalu bangsa Indonesia yang tidak memiliki apa-apa kecuali semangat, dapat bersatu untuk meraih tujuan bersama, yaitu kemerdekaan, maka saat ini hendaknya semangat bersatu harus terus digelorakan. Terlebih, Indonesia sebentar lagi memasuki tahun politik, yakni diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019 yang rawan dengan konflik karena adanya perbedaan-perbedaan pilihan di masyarakat.
May
Dunia sangat menantikan terlaksananya pertemuan antara Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni mendatang. Namun, di tengah penantian terwujudnya moment bersejarah tersebut, Pyongyang pada Selasa (15/5) waktu setempat, tiba-tiba mengancam akan membatalkan pertemuan puncak dengan Presiden AS Donald Trump.
Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) Kim Kye Gwan mengungkapkan, negaranya tidak lagi berminat pada perundingan dan akan mempertimbangkan kembali kehadiran dalam KTT 12 Juni. Penyebabnya, karena Amerika Serikat (AS) dianggap memprovokasi Pyongyang menjelang KTT dengan melontarkan “pernyataan-pernyataan konyol".
Salah satu yang membuat Korut marah adalah pernyataan politikus konservatif garis keras AS, John Bolton akhir pekan lalu. Ia mengatakan Korea Utara dapat mengikuti model perlucutan senjata nuklir Libya. Yakni, menghentikan terlebih dahulu seluruh program persenjataannya, dan baru kemudian mendapatkan bantuan ekonomi.
Alasan lain yang membut Pyongyang tidak berminat dengan pertemuan 12 Juni mendatang, adalah tuntutan AS soal denuklirisasi. Secara sepihak Amerika Serikat menuntut Korea Utara menghentikan program persenjataan nuklirnya agar pertemuan 12 Juni antara Kim Jon Un – Trump terlaksana.
Kesepakatan tentang pertemuan antara Kim Jong Un dan Trump merupakan sebuah terobosan besar yang diawali dengan pertemuan dua pemimpin Korea, Kim Jong-un dan presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Panmunjom, 27 April lalu. Dalam pertemuan itu Korea Utara mengatakan berkomitmen pada denuklirisasi semenanjung Korea.
Walaupun sudah menyatakan demikian, bukan berarti langkah-langkah ke arah denuklirisasi semenanjung Korea berjalan mulus. Perlu dipahami bahwa Korea Utara sudah menghabiskan waktu dan biaya begitu besar selama bertahun-tahun untuk membangun persenjataan nuklir. Semua itu untuk menunjukan keberadaan mereka sebagai sebuah negara. Dengan demikian, tuntutan denuklirisasi sangat berat bagi Korut. Mungkin karena paham akan arti penting nuklir bagi Korut, sejak awal menteri luar negeri Cina Wang Yi memperingatkan, pembicaraan soal denuklirisasi di semenanjung Korea mungkin tidak berjalan mulus.
Amerika Serikat dan sekutunya perlu bersabar serta hati-hati dalam mengambil langkah. Termasuk dalam mengeluarkan pernyataan, yang cenderung dapat mencederai komitmen yang dibangun sebelumnya. (BRG)
May
Serangan-serangan teroris belum juga berhenti sejak kericuhan terjadi di Rumah Tahanan Salemba Cabang Markas Korps Brimob, Kelapa Dua Depok, dua pekan lalu. Menghadapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo-Jokowi telah merestui Komando Operasi Khusus Gabungan-Koopssusgab Tentara Nasional Indonesia-TNI dihidupkan kembali. Hal itu dikatakan Moeldoko di Kompleks Istana Jakarta, Rabu (16/5). Dengan dihidupkannya gabungan pasukan khusus TNI ini, berarti aparat yang terlibat mengatasi terorisme sudah mencakup Kepolisian RI-Polri lewat Densus 88 dan TNI dengan Komando Operasi Khusus Gabungan.
Moeldoko menegaskan, kemampuan pasukan Komando Operasi Khusus Gabungan juga telah disiapkan dengan baik untuk ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya Kepala Kepolisian RI-Kapolri dan Panglima TNI akan membahas lebih lanjut tugas pasukan khusus itu. Komando Operasi Khusus Gabungan dibentuk Moeldoko saat menjabat sebagai Panglima TNI dan diresmikan pada Juni 2015 lalu. Pasukan elite tersebut merupakan gabungan personil terbaik dari pasukan khusus pemberantasan terorisme TNI. Diantaranya, Satuan 81 Gulfor Komando Pasukan Kusus-Koppassus TNI angkatan Darat. Detasemen Jala Mengkara Korps Marinir TNI angkatan Laut, dan Satuan Bravo Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Pasukan itu terdiri 90 prajurit pilihan yang dilatih khusus menangani terorisme. Satuan khusus tersebut sempat dibekukan beberapa waktu lalu.
Menurut Moeldoko untuk mengaktifkan kembali pasukan khusus ini tidak memerlukan payung hukum. Ia mengatakan, operasi gabungan ini perlu dijalankan sebagai langkah preventif menghadapi ancaman serangan terorisme dan menciptakan ketenangan masyarakat. Ia berharap Komando Operasi Khusus Gabungan dapat terus dihidupkan baik untuk menanggulangi ancman terorisme maupun operasi perang lainnya di berbagai daerah. Aktifnya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan diharapkan dapat memberikan kekuatan optimal untuk mengamankan negara.
Terkait rencana itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Polri telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga lain dalam aksi kontraterorisme. Salah satunya dengan TNI. Komando Pasukan Khusus-Kopasus, kata Setyo Wasisto, sudah masuk. Dalam kegiatan penggeledahan atau penggerebekan, menurut Setyo, Korps Brimob sudah kerap bekerjasama dengan kopassus. Begitu pula dengan pengamanan obyek vital. Dalam operasi-operasi penangkapan teroris Kopassus juga sudah sering dilibatkan. Setyo Wasisto menegaskan, Kepolisian sama sekali tidak mempermasalahkan pelibatan TNI dalam aksi kontraterorisme. Contoh yang paling umum adalah Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam operasi kontraterorisme di Indonesia Timur itu, TNI turut beraksi di lapangan.
May
Hari ini Kamis 17 Mei 2018, seluruh ummat Muslim di berbagai belahan dunia mulai menunaikan ibadah puasa setiap hari, selama sebulan penuh. Demikian juga dengan mereka yang tinggal di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Sangat disayangkan, di negeri ini puasa hari pertama berlangsung tidak lama setelah terjadinya serangkaian serangan terorisme dibeberapa kota, yang menewaskan sekitar 14 orang. Di seluruh dunia, teroris biasanya melakukan aksinya dengan tujuan menumbuhkan rasa takut di masyarakat. Terlepas ada tidaknya hubungan langsung antara apa yang dilakukan para teroris dengan bulan ramadhan di Indonesia kali ini, tampaknya mereka telah gagal dalam menimbulkan rasa takut yang dimaksud. Hal ini bisa dilihat dari keramaian orang-orang yang berbelanja berbagai kebutuhan di awal Ramadhan di tempat-tempat keramaian, pusat perbelanjaan baik mall ataupun pasar-pasar tradisional. Keramaian serupa juga terlihat di tempat-tempat ibadah umat muslim yang dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih pertama. Artinya masyarakat tidak takut melakukan kegiatan seperti biasa.
Ramadhan adalah bulan yang mulia dan berkah bagi umat Islam. Pada bulan ini semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dalam arti yang luas. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu, termasuk untuk mengkonsumsi makanan secara berlebihan, dan juga menahan amarah. Mereka yang berpuasa sangat dilarang melakukan dosa apalagi sampai-sampai menyebabkan nyawa orang lain melayang.
Majelis Ulama Indonesia ( MUI) mengimbau kepada umat Islam Indonesia agar menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum berbenah diri. MUI menghimbau masyarakat agar banyak melakukan kebaikan sosial.
Ramadhan adalah momentum yang sangat baik untuk mengembangkan sikap toleransi dalam menjalankan agama, tidak terjebak pada pertentangan dan perselisihan termasuk perbedaan faham keagamaan. Terlebih-lebih setelah terjadinya serentetan peristiwa teror di dalam negeri.
Ramadhan adalah waktu yang tepat bagi umat muslim untuk memberikan pencerahan kepada umat beragama lainnya tentang pengertian ‘Islam” yang sebenarnya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk berbuat keji dan mungkar.
Presiden Joko Widodo dalam acara Halaqah Nasional Hubbul Wathon dan Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Bela Negara di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (14/5) menegaskan agama Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan apalagi mengajarkan teror antar sesama manusia.
Menurut Presiden, Islam justru mengajarkan umatnya untuk bersikap lemah lembut, sopan santun, menghargai sesama dan menghormati orang lain.
Oleh karena itu, sudah selayaknya Ramadhan dapat dijadikan sebagai momentum untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan di lingkungan masyarakat.
May
Bagaimana Menghentikan Tindakan Brutal Israel Terhadap Warga Palestina di Jalur Gaza?
Written by Daniel
Pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jerusalem yang telah menyebabkan puluhan warga Palestina meninggal dunia, telah memantik reaksi internasional. Uni Eropa, misalnya, telah mendesak semua pihak untuk menahan diri. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini mendesak Israel menghormati hak melakukan protes damai warga Palestina.
Sebagaimana diketahui lebih dari 50 warga Palestina gugur dalam aksi protes di jalur Gaza akibat ditembaki oleh tentara Israel, dan lebih dari 2000 pengunjuk rasa luka luka.
Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membuka Kedutaan Israel di Yerusalem, sudah dipastikan akan menimbulkan konflik baru. Namun Donald Trump sudah tetap pada pendiriannya sebab apa yang kini dilakukannya, merupakan salah satu dari janji janji kampanyenya ketika mencalonkan diri menjadi Presiden
Korban pun sudah berjatuhan. Israel yang mendapat angina karena dukungan nyata Amerika Serikat, bertindak dengan senjata untuk mengatasi demo warga Palestina di Gaza dekat garis perbatasan wilayah Palestina dan Israel. Uni Eropa sudah jelas meminta Israel mengakhiri tindakan menembaki warga Palestina yang berunjuk rasa. Uni Eropa telah menyerukan agar segera dilakukan langkah langkah diplomatik demi terjadinya perundingan antara Palestina dan Israel.
Dalam pernyataannya ketika memutuskan untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem, Presiden Donald Trump sempat menyatakan bahwa kebijakannya itu adalah untuk merintis adanya perundingan baru antara Israel dan Palestina. Persoalannya Palestina dan beberapa negara sudah menyatakan tidak mengakui Amerika Serikat sebagai mediator Israel dan Palestina. Menjadi pertanyaan kemudian, negara manakah yang akan segera berinisiatif menggantikan Amerika Serikat ?
Bagaimanapun sikap dan keputusan Amerika Serikatl telah menjadikan Israel merasa di atas angin. Tindakan brutal untuk menembaki para pengunjuk rasa di jalur Gaza adalah salah satu wujudnya. Solidaritas atas Palestinalah yang sesungguhnya dapat kembali menekan Israel untuk segera menghentikan tindakan brutalnya.
May
Rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Surabaya, Jawa Timur terusik dengan aksi teror bom bunuh diri. Tiga aksi bom bunuh diri terjadi di tiga Gereja di kota itu, yakni, gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantekosta Pusat, dan Gereja GKI. Sedikitnya 11 orang meninggal dunia, dan lebih dari 40 orang terluka serta perlu perawatan khusus.
Kecaman dan kutukan pun diarahkan kepada pelaku aksi bom bunuh diri. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut aksi teror ini sebagai tindakan biadab, di luar batas kemanusiaan. Yang membuat orang banyak semakin geram terhadap pelaku adalah dilibatkannya anak-anak dalam gerakan aksi bom bunuh diri tersebut.
Target teror kali ini adalah rumah ibadah. Akibatnya, tak sedikit orang yang mengecam aksi yang mengatasnamakan suatu agama itu. Persatuan Indonesia kembali diuji. Sangat diharapkan, aksi teror ini tak membuat antar umat beragama saling tuduh dan melancarkan perang kata-kata di media sosial. Kejadian ini justru hendaknya memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Bersama untuk menghadapi aksi teror dan teroris.
Presiden Joko Widodo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan sejumlah menteri meninjau lokasi. Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo menekankan aksi teror tak ada kaitannya dengan agama apapun.
Pemerintah Indonesia punya tugas berat untuk mencabut akar terorisme di Indonesia. Mengusut tuntas segala hal yang berhubungan dengan aksi terorisme, mulai dari perekrutan hingga sumber dana untuk setiap aksi mereka. Agar tak ada lagi orang yang terekrut, dan dicuci otaknya, sehingga dengan suka rela melakukan aksi teror, walau harus mengorbankan diri dan keluarganya.
Kesiagaan bangsa Indonesia terhadap segala aksi teror harus lebih ditingkatkan. Apalagi tahun ini Indonesia menghadapi berbagai peristiwa penting baik nasional maupun internasional. Yaitu dilangsungkannya pemilihan kepada daerah di beberapa provinsi, kota dan kabupaten. Lalu ada Asean Games yang akan diikuti lebih dari 40 negara, dan pertemuan tahunan Bank Dunia dan International Monetary Fund. Menjadi tugas seluruh elemen bangsa untuk menciptakan dan menjaga keamanan di Indonesia. Semoga aksi teror di Surabaya menjadi aksi teror terakhir.
