Komentar (894)
April
Setidaknya 60 orang harus kehilangan jiwa mereka karena ketidaktahuan akan bahaya minuman berkadar metanol. Kasus ini terjadi di beberapa daerah. Tanpa harus menunggu korban korban baru berjatuhan, tanpa harus menunggu hasil penelitian lanjutan, sebaiknya segera dihentikan produksi minuman itu. Hilangnya nyawa sekian banyak orang harus menyadarkan kita semua bahwa peredaran minuman yang dibuat serampangan seperti ini membahayakan banyak orang. Secara legal, minuman beralkohol dapat diedarkan secara terbatas. Ini dimungkinkan karena adanya tamu-tamu negara asing yang datang ke Indonesia. Namun yang beredar secara tidak resmi adalah minuman keras oplosan.
Pertanyaannya, mengapa miras oplosan dan miras yang dipalsukan ini masih gampang diperoleh di tengah tengah masyarakat ?. Masih perlukah kita merevisi atau memperkuat aturan yang sudah ada? Atau mungkin malah melarang warganya mengkonsumsi minuman beralkohol, seperti yang diberlakukan sejumlah negara. Salah satu mekanisme menekan produksi ilegal adalah dengan melakukan pengawasan pada sektor hulu. Tidak semua orang boleh membeli metanol yang menjadi sumber kadar alkohol dalam produksi oplosan, dalam jumlah yang memungkinan untuk produksi.
Selain itu dibutuhkan adalah komitmen kuat dari Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran miras terutama miras oplosan. Komitmen pemberantasan sampai tuntas sudah ditegaskan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Safrudin, menyampaikan bahwa sebelum bulan Mei, minuman keras oplosan tidak boleh lagi ada. Harapannya tentu tidak sebatas pernyataan.
Tindakan tegas, pengawasan yang berkesinambungan dari pemerintah dan aparat menjadi salah satu kunci keberhasilan menekan peredaran miras oplosan. Proses hukum juga harus menghasilkan keputusan hukum yang benar-benar membuat jera pelaku, terutama para peraciknya. Tidak kalah penting adalah Komitmen dari seluruh masyarakat. Pemuka agama, tokoh masyarakat, pendidik, orang tua ikut menentukan bagaimana kita, utamanya gerasi muda ini menjadi generasi yang jauh dari minuman beralkohol, jauh dari miras oplosan. Karena apapun alasannya, ditinjau dari sisi manapun juga keberadaan Minuman keras apalagi miras oplosan akan lebih banyak mudharatnya.
April
Kesiapan Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia
Written by Daniel
Pekan ini di Washington DC akan berlangsung Spring Meeting of IMF and World Bank Group atau Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (WB). Sesuatu yang biasa bagi IMF and WB, sebab dilakukan tiap tahun. Namun bagi Indonesia, pertemuan ini menjadi istimewa, sebab terkait dengan persiapan menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan atau Annual Meeting dari IMF dan WB group yang rencananya akan belangsung di Bali Oktober mendatang. Itu sebabnya sebuah tim dipimpin Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, beranggotakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Niken Widiastuti, hadir dalam pertemuan di Washington tersebut.
Pertemuan tahunan atau Annual Meeting IMF dan WB Group 2018 sangat penting bagi Indonesia. Direncanakan bertempat di kawasan Nusa Dua, Bali, pertemuan itu akan dihadiri oleh sekitar 15 ribu orang peserta dan pendukung. Beberapa waktu lalu, managing director IMF Christine Lagarde telah hadir di datang ke Jakarta untuk mengecek persiapan Indonesia.
Lagarde mengapresiasi semua aspek yang dipersiapkan dengan sangat baik oleh Indonesia sebagai pihak penyelenggara.
Dia juga sempat mengecek area yang akan digunakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
Dipercayanya Indonesia menjadi tuan rumah gelaran IMF-World Bank Annual Meeting pada Oktober 2018 mendatang akan menjadi momen promosi bisnis hingga pariwisata. Tamu dan delegasi yang akan hadir diperkirakan jumlahnya lebih dari 15.000 orang, di antaranya para menteri keuangan, gubernur bank sentral, bankir, hingga CEO dari seluruh dunia.
Saat ini kondisi Bali dapat dikatakan relative sangat aman. Gunung Agung pun yang beberapa waktu yang lalu menunjukkan kegiatan, sudah tidak ada lagi erupsi.
Semua sipersiapkan dengan matang oleh Indonesia, termasuk jaminan keamanan, dengan menerapkan standar keamanan tinggi untuk pertemuan Di Bali. Indonesia memiliki pasukan khusus Kopassus yang merupakan salah satu pasukan elite terbaik di dunia. Selain itu juga ada detasemen Jala Mangkara yang merupakan pasukan khusus amphibi. Untuk kepolisian, Indonesia memiliki Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang sangat disegani.
Para peserta, selain mengikuti IMF and World Bank Annual Meeting 2018, juga dapat menikmati keindahan alam Bali yang dikenal sebagai pula dewata.
April
Akhir pekan lalu, tersiar kabar yang sangat menyedihkan dari Kota Douma, Suriah. Puluhan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak meregang nyawa dihantam serangan senjata kimia. Tudingan atas terjadinya perbuatan keji tersebut ditujukan kepada rezim Bashar al-Assad. Itu tentu saja sebuah pelanggaran berat yang tidak dapat ditolerir. Terlebih kejadian seperti ini sudah berulang untuk kesekian kalinya di beberapa tempat di Suriah. Sayang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat menindaklanjuti rancangan resolusi yang diinisiasi Amerika Serikat dan 6 negara lainnya untuk melakukan penyelidikan independen atas penggunaan senjata kimia lantaran Rusia kembali memvetonya. Rusia yang sejak awal mendukung penguasa di Suriah beralasan resolusi itu hanya akan melegitimasi tindakan bersenjata Amerika Serikat terhadap Suriah.
Penggunaan senjata kimia memiliki sejarah yang panjang. Karena dampaknya yang sangat luas dan mematikan, pasca Perang Dunia I sejumlah negara di dunia melalui Protokol Jenewa tahun 1925 mencanangkan larangan penggunaan senjata kimia. Namun kesepakatan tersebut tampaknya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sejarah mencatat Perang Dunia II, perang Vietnam, dan perang Teluk “Gulf War” I masih diwarnai penggunaan senjata kimia. Kesepakatan antar negara kemudian diperbaharui melalui Konvensi Senjata Kimia (CWC) di tahun 1992 yang ditandatangani 188 negara. Konvensi ini semakin lengkap dengan didirikannya Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag, Belanda pada tahun 1997. Pertanyaannya, mengapa senjata kimia masih saja digunakan oleh sebagian negara?
Kita sama ketahui bahwa peran negara-negara adidaya sangat lah besar dalam pengimplementasian setiap kesepakatan multinasional. Karena pada kenyataannya sebagian besar pelanggaran kesepakatan justru akibat sikap mereka yang tidak konsisten. Pelaksanaan kesepakatan sangat tergantung kepentingan para pihak. Lebih-lebih apabila berhubungan dengan keuntungan ekonomi. Karenanya jika suatu peristiwa merugikan pihaknya maka beramai-ramai pulalah mereka menentangnya. Sebaliknya jika itu menguntungkan pihaknya maka mereka bersatu padu untuk mendukung, membela, dan melindunginya. Sementara negara-negara di luar negara besar, pilihannya hanya ikut dalam salah satu kelompok atau bermain aman dengan melemparkan kritikan sekedarnya. Nah dalam hal senjata kimia tentu kita berharap semua negara bersikap yang sama yakni mengutuk dan menolak keras penggunaannya, memusnahkan senjata yang dimiliki, dan bersama menindak tegas pihak manapun yang melanggar kesepakatan. Kiranya harapan ini juga menjadi momentum agar PBB sebagai lembaga internasional dapat mengayomi segenap anggotanya. Tidak lagi hanya berdiam diri atas tindakan negara-negara tertentu atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan normatif belaka tanpa aksi nyata.
April
Forum Indonesia-Afrika (IAF) secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Selasa, 10 April 2018 di Nusa Dua, Bali. Forum yang diadakan selama 2 hari itu merupakan yang pertama diselenggarakan antara Indonesia dengan 47 negara-negara Afrika.
Diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI, Forum Indonesia-Afrika juga didukung oleh Kementerian Perdagangan.Acara ini mempertemukan 575 delegasi dari 47 negara Afrika plus Uni Afrika, yang terdiri dari pembuat kebijakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta.
Forum Indonesia-Afrika merupakan ajang bagi pemerintah dan pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara Afrika untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Di samping itu, juga untuk mempromosikan investasi dan kerjasama teknis. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam menerapkan diversifikasi produk ekspor ke pasar nontradisional, seperti Afrika.
Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), total perdagangan Indonesia dengan Afrika pada 2017 mencapai 8,85 Miliar dollar AS. Nilai ini meningkat sebesar 15,49 persen dibanding tahun sebelumnya. Produk-produk yang diekspor ke Afrika di antaranya minyak kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, kertas, sabun, dan kopi.
Pada hari pertama Forum Indonesia-Afrika, 10 kesepakatan kerja sama ekonomi ditandatangani dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari 586 juta dolar AS. Juga diumumkan rencana bisnis 11 perusahaan di Afrika dengan potensi nilai perdagangan mencapai sekitar 1,3 miliar dolar AS.
Sampai hari ke dua, Forum Indonesia Afrika (IAF) berhasil menambah nilai transaksi perdagangan mendekati 500 juta dolar AS. Total potensi kesepakatan dagang dalam dua hari pertemuan itu mencapai sekitar 2,3 miliar dolar AS.
Melihat potensi kerja sama yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan negara-negara di Afrika, wajar bila acara ini diharapkan dapat digelar secara rutin. Forum Indonesia-Afrika merupakan ajang efektif dalam mendalami pasar Afrika yang saat ini menjadi pasar baru bagi perdagangan Indonesia. Namun, di atas semua itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia di pasar Afrika.
April
Rakyat Suriah, masih masih akan mengalami derita akibat perang di negaranya yang berkepanjangan. Harapan akan menyurutnya pemboman di sebagian wilayah, dengan adanya ketentuan gencatan senjata, belum juga mewujud.
Kembali terjadi serangan bom di salah satu pangkalan udara Suriah yaitu di Tiyas yang diperkirakan merupakan pangkalan yang digunakan Rusia, sekutu pemerintah Suriah. Pemerintah Suriah menyatakan, serangan bom yang dijatuhkan pesawat tempur tersebut, dilakukan Amerika Serikat. Sekutu lain, yaitu Iran, juga menyatakan serangan itu dilakukan Amerika Serikat. Washington tidak mengakui tuduhan itu. Namun sekutu AS, Israel, entah sudah berkoordinasi atau belum, melakukan gempuran ke sebuah pangkalan udara Suriah di dekat kota Homs dan menewaskan sekurangnya 7 orang.
Dalam suatu pernyataannya, pemerintah Iran mengatakan bahwa serangan itu didasari alasan yang tidak sesuai fakta. Minggu lalu beredar kabar bahwa pemerintah Suriah melancaran serangan dengan menggunakan zat kimia.
Sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi menyatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat menjadikan dugaan adanya serangan gas kimia alasan untuk melakukan tindakan militer terhadap Damaskus. Bahram Qasemi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Iran adalah pendukung Presiden Suriah Bashar Al-Assad dalam perang melawan pihak pemberontak yang didukung Amerika Serikat dan sekutunya.
Negara pendukung penentang pemerintahan Bashar Al Assad mengecam penggunaan senjata kimia di Douma, kota yang menjadi basis pertahanan mereka. Dari Berlin juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert menyatakan bahwa pemerintahnya mengutuk penggunaan gas beracun. Jerman menegaskan bahwa pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pemerintah Bashar sendiri menolak tuduhan serangan dengan senjata kimia di provinsi yang dikuasai para pembangkan rezim Bashar.
Isu serangan kimia yang disusul dengan serangan udara ke wilayah Suriah membuktikan bahwa kemelut di Suriah masih sulit untuk diselesaikan. Perseteruan di dalam negeri telah melibatkan beberapa negara lain dan saling bertemali. Akibatnya adalah perang yang tak kunjung usai dan telah menewaskan banyak warga sipil. Ujung-ujungnya, rakyat Suriah yang menanggung akibatnya.
April
Pemuda di era sekarang ini rasanya sedikit sekali yang berminat untuk menggeluti bidang pertanian khususnya dalam bertanam padi. Mereka seakan lupa bahwa beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Luas geografis serta konsumsi pangan yang besar tentunya membutuhkan ribuan pemuda yang mau terjun ke dunia pertanian. Pelatihan bertani bagi para pemuda penting ilakukan agar tercipta revitalisasi Sumber Daya manusia (SDM) pertanian yang sampai saat ini masih didominasi oleh kaum tua, sehingga keberadaan pemuda ini merupakan penyegaran SDM pertanian.
Demi mewujudkan kedaulatan dan keamanan pangan nasional, maka urusan pertanian bukan hanya menjadi urusan Kementerian Pertanian saja, tapi juga menjadi tanggungjawab Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Desa dan Kementerian Tenaga Kerja.
Program Pemuda Tani Organik Berbasiskan Kearifan Lokal merupakan program yang dibentuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) untuk mewujudkan kedaulatan dan keamanan pangan nasional. Program ini telah membuahkan hasil, di mana pada Sabtu tanggal 7 April panen perdana padi organik di Desa Kaligerman, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan Jawa Timur berhasil dilakukan. Padi yang dihasilkan betul-betul organik karena dalam proses penanamannya sedikitpun tidak menggunakan pupuk kimia atau insektisida.
Padi organik berhasil dikembangkan seorang pemuda tani yaitu Husni Mubarok di daerah Lamongan, Jawa Timur yang telah mendapat pelatihan khusus pertanian organik dari lembaga Generasi Muda Desa Nusantara (Gema Desantara). Ia berupaya untuk menggunakan pupuk organik berupa Mikroba 5 yang bahan-bahannya semua dari alam sekitar. Antara lain, beras, tanah pohon bambu, gula merah, batang pisang, kotoran sapi dan lain-lain. Selain baik dari segi kesehatan, kelebihan lain penggunaan pupuk organik adalah biaya yang jauh lebih murah dibanding menggunakan pupuk kimia. Sekali pembuatan Mikroba 5, bisa digunakan hingga empat musim tanam. Dari segi ekonomi pun lebih menguntungkan.
Upaya penanaman padi yang lebih sehat ini memang awalnya kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar. Karena padi yang tumbuh berwarna kuning bukan hijau. Selama ini para petani yang banyak menggunakan pupuk kimia beranggapan bahwa padi subur itu berwarna hijau daunnya. Saat waktu panen Husni berhasil membuktikan bahwa anggapan ini tidak sepenuhnya benar, padi subur itu tidak harus hijau.
Pemerintah kabupaten Lamongan sendiri sangat mendukung program ini yang dapat menjadikan para pemuda tertarik menggeluti sektor petanian. Hasilnya pun sudah terbukti saat panen perdana padi organik. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Bambang Didik Suparto. Progam Pemuda Tani Kemenpora diselenggarakan di 10 provinsi di seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta binaan 1000 pemuda.
Indonesia akan menghadapi bonus demografi, potensi pemuda harus dikelola dengan baik, jika tidak, bonus demografi akan menjadi petaka bagi Indonesia. Program pemuda tani organik adalah bagian dari regenerasi petani yang terus mengalami krisis akibat minimnya pemuda yang mau menggeluti profesi petani. Program ini dapat menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam memakmurkan negeri ini.
April
Tanggal 9 April, selalu menjadi hari yang penting bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Itulah hari ketika Presiden Soekarno pada 1946 menyatakan berdirinya TNI AU. Tanggal 9 April juga diperingati sebagai Hari Penerbangan Nasional.
Berdirinya TNI AU tidak terlepas dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 23 Agustus 1945. Beberapa waktu kemudian, pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pasukan udara ketika itu bernama TKR Jawatan Penerbangan di bawah Komodor Udara Soerjadi Soerjadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Udara yang pertama.
Pada tanggal 23 Januari 1946 TKR ditingkatkan lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Sebagai kelanjutan dari perkembangan tunas Angkatan Udara, maka pada tanggal 9 April 1946, TRI Jawatan Penerbangan dihapus, lalu diganti dengan nama Angkatan Udara Republik Indonesia. Sejak saat itu, tanggal 9 April diperingati sebagai hari kelahiran Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI AU).
Selain proses kelahirannya yang begitu singkat, yaitu sekitar tujuh bulan sejak Indonesia merdeka, alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Angkatan Udara pada waktu itu hanya bermodalkan pesawat-pesawat bekas yang diperoleh dari rampasan tentara Jepang, seperti pesawat jenis Chureng, Nishikoreng, Guntei dan Hayabusha. Jumlah penerbang dan teknisinya pun sangat terbatas.
Dalam keterbatasan alutsista yang dimiliki waktu itu, TNI Angkatan Udara mampu menorehkan tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya pesawat dengan identitas merah putih yang diterbangkan oleh Komodor Udara Agustinus Adisutjipto mengangkasa pada tanggal 27 Oktober 1945.
Kini TNI AU sudah berusia ke 72 tahun. Kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Angkatan Udara sat ini memang masih belum sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung operasi TNI yang canggih. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat untuk mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan semboyan Swa Bhuwana Paksa atau "Sayap Tanah Airku".
Semoga TNI Angkatan Udara senantiasa menjadi pelindung seluruh wilayah kedaulatan Indonesia dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa serta membangun Indonesia yang jaya di udara. Dirgahayu TNI Angkatan Udara.
April
Bangladesh berencana menempatkan sekitar 100 ribu etnis Rohingya di sebuah pulau terpencil mulai bulan Juni 2018 mendatang. Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Manajemen Bencana Bangladesh, kepada pihak PBB di Dacca hari Rabu (4 April 2018). Ini menjadi upaya Bangladesh merelokasi warga etnis Rohingya yang menyesaki kawasan Cox Bazaar. Tempat yang selama ini menjadi penampungan sementara pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar, setelah terjadinya konflik tahun 2017.
Bangladesh meragukan upaya Myanmar menerima kembali etnis Rohingya yang akan kembali, karena hanya memverifikasi sekitar 300 dari ribuan berkas pengungsi yang diberikan. Myanmar berdalih bahwa di dalam berkas tersebut, ada 3 orang yang terkait terorisme.
Dengan penempatan tersebut, Bangladesh masih harus menampung 700 ribuan pengungsi di sekitar perbatasan. Namun rencana relokasi itu sendiri dianggap belum menyelesaikan persoalan. Saat ini, para pengungsi hidup di lingkungan yang sangat tidak layak di tempat pengungsian. Rencananya, pihak Angkatan Laut Bangladesh akan mendirikan sekitar 1400 penampungan yang siap huni akhir Mei mendatang.
Relokasi ini sendiri dilaksanakan dengan asas sukarela. Di Cox Bazaar, nasib mereka sulit karena rawan penyakit, terutama menghadapi musim hujan bulan Juni mendatang. Tetapi penempatan mereka di pulau juga bukan tanpa masalah. Lingkungan yang akan ditinggali ternyata rawan tertimpa bencana siklon tropis.
Sebelumnya, di bulan Februari Myanmar sepakat untuk menerima kembali 6 ribu pengungsi Rakhine, di kawasan Tombru yang merupakan daerah tidak bertuan. Bangladesh berdalih mereka yang berada di kawasan ini belum dianggap pengungsi dan Myanmar setuju mengembalikan mereka. Namun perjanjian tinggal perjanjian, tidak ada jaminan keamanan, dan orang Rohingya pun masih takut kembali.
Sungguh tidak diharapkan etnis Rohingya terlantar berlama-lama di tempat yang tidak layak huni seperti sekarang. Tidak sepatutnya membiarkan nasib mereka dalam situasi tidak pasti.
Indonesia selama ini sangat memperhatikan nasib etnis Rohingya dan telah memberikan bantuan kemanusiaan. Presiden Joko Widodo pun pernah secara langsung melihat kondisi mereka tatkala melakukan kunjungan ke Bangladesh beberapa waktu lalu. Kini yang harus dilakukan bersama adalah menjaga proses pengembalian para pengungsi tetap berlangsung. Myanmar juga harus mau membuka diri dan memberikan jaminan keamanan bagi etnis Rohingya yang kembali, serta hak-hak hidup selayaknya warga negara.
April
Harapan Besar Untuk Perry Warjiyo, Nahkoda Baru Bank Indonesia
Written by Daniel
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia-DPR RI telah resmi menetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 – 2023, dalam rapat paripurna Selasa lalu. ( 3 April 2018 ). Proses penetapan Perry Warjiyo tergolong mulus, karena setelah menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR RI, 10 fraksi yang ada secara bulat menyetujui calon tunggal yang diajukan Presiden. Artinya, seluruh fraksi di DPR tidak ada yang keberatan dan percaya penuh terhadap kapasitas Perry Warjiyo untuk mejadi nahkoda baru Bank Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Memang, Perry Warjiyo, anak petani yang lahir 59 tahun lalu di Sukoharjo Jawa Tengah ini, baru akan menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia 23 Mei 2018 nanti, setelah jabatan Agus Martowardoyo Gubernur BI, resmi berakhir. Namun sejumlah Pekerjaan Rumah dan setumpuk harapan sudah menunggu pria yang memulai karirnya di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Apalagi kinerja Bank Indonesia dalam 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Agus Martowardoyo dinilai cukup berhasil menjaga stabiltas perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global.
Perry Warjiyo akan meneruskan estafet kepemimpinan Bank Indonesia yang dalam lima tahun terakhir mendapat “label baik” dari dalam negeri maupun dunia global. Bahkan Gubernur BI Agus Martowardoyo, tahun lalu mendapat penghargaan sebagai gubernur bank sentral terbaik se Asia Pasific dari salah satu lembaga Internasional. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Perry Warjiyo harus dapat membuktikan kalau pilihan Presiden Joko Widodo terhadap dirinya tidak salah. Dapat membuktikan kepercayaan DPR , dan harus dapat membuktikan dirinya dapat bekerja lebih baik atau paling tidak sejajar dengan kinerja Gubernur BI sebelumnya.
Tentunya kita berharap, pengalaman puluhan tahun sebagai “orang dalam” Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan jabatan, pernah menduduki posisi salah satu Direktrur Eksekutif Dana Moneter Internasional IMF, dengan background pendidikan Master dan Ph.D di bidang Moneter dan Keuangan, Perry Warjiyo akan mampu menjawab harapan banyak kalangan. Menjaga kondisi moneter di dalam negeri menjadi salah satu tugas berat Perry. Stabilitas Makro Ekonomi, baik pengendalian Inflasi maupun stabilitas nilai tukar rupiah yang menjadi dambaan masyarakat dan pelaku ekonomi harus tetap dijaga. Pada saat yang sama, tugas yang tidak kalah berat adalah bagaimana Bank Indonesia dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait baik pemerintah, otoritas jasa keuangan, maupun DPR RI.
Menjaga dari pengaruh gejolak ekonomi Global juga menjadi tantangan Perry Warjiyo ketika nanti resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kondisi perekonomian di sejumlah negara Eropa, Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China belakangan ini, tidak menutup kemungkinan dapat berpengaruh terhadap perekonomian di kawasan maupun ekonomi dalam negeri Indonesia.
Mungkin salah satu Ujian yang paling dekat bagi Perry Warjiyo sebagai nahkoda baru Bank Indonesia adalah Pilkada Serentak dan tahapan jelang Pemilu Legislatif maupun Pilpres. Di tahun Politik ini, stabilitas nilai rupiah, stabilitas perekonomian Nasional dan jumlah uang beredar yang sangat besar, harus tetap dijaga, agar tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Politik Besar tersebut. Apalagi Indonesia tepatnya Bali, bulan Oktober nanti akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank. Tentu kita mengharapkan selain sukses sebagai tuan rumah, Indonesia juga disorot dunia karena kondisi moneternya yang mantap. Semoga harapan besar terhadap Gubernur Bank Indonesia yang baru dapat terwujud, untuk stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selamat bertugas Pak Perry Warjiyo
April
Krisis diplomatik antara Inggris dan Rusia ternyata berbuntut panjang. Setelah beberapa waktu lalu, Inggris mengusir Diplomat Rusia yang lalu diikuti oleh Amerika Serikat, kini 16 negara anggota Uni Eropa melakukan hal yang sama. Jumlah ini kemudian ditambah beberapa Negara yang punya hubungan dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat, seperti Kanada, Norwegia, Albania dan Ukraina. Belakangan Australia hari Selasa (27 Maret) juga melakukan hal yang sama. Total diplomat yang harus meninggalkan pos nya 130 orang di 21 negara.
Dalam sebuah pernyataan hari Senin (26 Maret 2018), Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam tindakan pemulangan para diplomat ini, dan menganggapnya sebagai tindakan provokatif. Pihak resmi Rusia menyatakan, sekutu barat hanya menuruti Inggris. Padahal Inggris dianggap telah mengabaikan ketentuan adanya praduga tidak bersalah dan tidak memberi ruang bagi Rusia untuk ikut meenginvestigasi masalahnya. Pihak yang berang di negeri itu, mendorong pemerintah Rusia melakukan pengusiran kepada para diplomat Amerika Serikat di Moskow.
Penyebab awal dari persoalan ini adalah adanya percobaan pembunuhan kepada seorang mantan agen ganda, Sergei Skripal dan putrinya Yulia. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya penggunaan bahan kimia Novichock, yang pernah diproduksi di Russia, saat Negara itu masih bernama Uni Sovyet. Dengan indikasi itulah, Inggris menganggap Rusia ada di balik upaya percobaan pembunuhan tersebut.
Tentu saja pengusiran diplomat bukan pertanda baik untuk menuju pada penyelesaian masalah. Jika tadinya hanya merupakan persoalan bilateral antara Inggris dengan Rusia, maka kini persoalannya melebar karena lebih dari 20 negara juga melakukannya. Pertanyaannya, benarkah para diplomat yang diusir ini melaksanakan tugas mata-mata? Bukankah diplomat memang selalu menyampaikan informasi tentang negara penempatan secara berkala? Jika pengiriman informasi dianggap sebagai tindakan mata-mata, tentu saja semua negara mesti saling mengusir para anggota perwakilan asing di tempatnya masing-masing.
Diharapkan, tindakan pengusiran diplomat ini tidak semakin meluas. Inggris dan sekutunya mesti mengoreksi tindakannya dan mengumumkan hasil penyelidikan percobaan pembunuhan itu. Sebaliknya Rusia, jika memang tuduhan Barat itu benar, mesti membersihkan aparat diplomatiknya dari keterlibatan dalam memata-matai negara lain.
