Komentar (894)
July
Menjadi Pemilih Cerdas di Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019
Written by Daniel
Pemilihan kepala daerah telah usai. Walaupun hasilnya belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum namun dari hasil hitung cepat nama-nama pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak sudah bisa diketahui.
Sangat ironis, dibalik pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang boleh dikatakan sukses, masih ada pemilih dinilai belum atau bahkan “tidak cerdas” dalam menentukan pilihan mereka. Pasalnya, ada sembilan calon pemimpin daerah calon pemimpin daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memperoleh suara signifikan.
Bahkan, dua dari mereka bisa memenangi pemilhan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 Juni lalu. Di tujuh daerah lain, meski tidak menang, para tersangka korupsi juga cukup sukses meraup suara. Seperti salah satu calon Gubernur NTT yang juga tengah terlibat kasus korupsi, meraih suara kedua terbanyak dari empat paslon yang ada.
Perolehan suara signifikan para tersangka korupsi boleh dikatakan merupakan refleksi kegagalan pikir di kalangan pemilih. Kerugian negara yang begitu besar akibat korupsi nyatanya tidak juga membuat mereka menolak para koruptor.
Masyarakat boleh saja berdalih adanya asas praduga tidak bersalah. Tapi harus diingat, Komisi Pemberantasan Korupsi tentu tidak begitu saja menetapkan seseorang sebagai tersangka koruptor.
Fakta yang ada menunjukkan bahwa di akar rumput pemahaman akan bahaya korupsi belum melekat. Atau masyarakat memang tidak menerima informasi yang benar terkait para calon yang ikut serta dalam pilkada, sehingga apa yang terjadi adalah mereka telah “memilih kucing dalam karung”.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran calon legislatif untuk Pemilu 2019 dari tanggal 4 – 18 Juli dan mengumumkan peraturan No. 20 tahun 2018.Isinya antara lain, melarang mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislative. Peraturan ini sudah diunggah di laman resmi KPU walaupun belum mendapat lampu merah dari Kementerian Hukum dan HAM.
Terlepas, apakah keputusan KPU akan menjadi polemic atau tidak, masyarakat diharapkan akan lebih cerdas pada saat pemilu legislatif dan presiden tahun depan.
July
Tanggal 1 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri memperingati hari jadinya yang ke 72. Di usia yang sudah cukup matang, Polri telah melalui sejarah dan perjalanan yang cukup panjang serta menoreh prestasi yang cukup membanggakan.
Pada awal berdirinya, Kepolisian bernama Djawatan Kepolisian Negara dan secara administrasi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk masalah operasional, berada di bawah Jaksa Agung. Pada tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D, Djawatan Kepolisian Negara dinyatakan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai hari jadi Polri atau dikenal dengan Hari Bhayangkara.
Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berperan langsung dalam menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
Saat ini, peran dan tugas Polri semakin teruji, terutama dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti ancaman terorisme, peredaran narkoba, serta tindak pidana korupsi.
Dalam menghadapi ancaman terorisme, selain bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri juga memiliki pasukan elite yang bernama Densus (Detasemen Khusus) 88. Yaitu satuan yang dilatih khusus sebagai unit antiterorisme serta memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan.
Permasalahan narkoba juga menjadi bagian dari tugas Polri. Seperti dalam kasus pengungkapan 1 ton sabu di kapal MV Sunrise Glory, awal Februari 2018 lalu.
Desember 2017 yang lalu, Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) merilis survei tingkat kepuasan terhadap kinerja Polri selama 2017. Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, ada peningkatan angka kepercayaan publik pada kebijakan keamanan. Sekitar 68,5 persen masyarakat menyatakan sangat puas. Polri juga dianggap berhasil menjalin sinergitas dan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Prestasi dan inovasi pelayanan di berbagai bidang ini membuat masyarakat semakin nyaman.
Patut disyukuri, kinerja dan citra Polri makin diapresiasi publik. Opini publik terhadap kerja polisi saat ini menandakan optimisme meski berbagai kekurangan masih menjadi catatan. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia.
June
Pewaris takhta nomor 2 Kerajaan Inggris, Pangeran William pekan ini melakukan lawatan ke Timur Tengah mulai dari Jordania,hingga ke Israel hari Senin (25/6). Dalam kunjungan ke Israel, Pangeran William bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan juga Presiden Israel, Reuven Rivlin. Selain itu, Pangeran William juga berziarah ke makam, nenek buyutnya Putri Alice. Ini menjadi kunjungan pertama dari anggota keluarga kerajaan Inggris ke Israel.
Seorang Diplomat Inggris di Israel membantah kunjungan ini bermuatan politik. Namun demikian, setelah kunjungan Pangeran William ke Israel, muncul sebuah pernyataan dari kantor Presiden Israel. Isinya, meminta Pangeran William untuk membawa “pesan perdamaian” kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang dikunjunginya setelah Israel. Pesan ini mungkin lebih sekedar basa-basi, karena di Israel posisi Rivlin sebagai Presiden adalah seremonial. Sebaliknya Perdana Menteri Netanyahu,yang memegang tampuk kekuasaan sesungguhnya, sama sekali tidak menitipkan pesan apapun kepada William.
Setibanya di Palestina hari Rabu (27 Juni), Pangeran William bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas dan menyebut Palestina sebagai sebuah negara. Banyak yang berpendapat sebutan ini sebagai salah ucap. Meski tidak mengeluarkan komentar langsung, Kementerian Luar Negeri Inggris mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah Inggris mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat, merdeka berdampingan dengan Israel. Inggris pun akan mengakui negara Palestina pada saatnya demi membantu mewujudkan perdamaian. Inggris adalah pemegang mandat PBB di tanah Palestina setelah Perang Dunia I hingga munculnya negara Israel tahun 1948.
Pernyataan tentang negara Palestina oleh seorang Pewarik Takhta Kerajaan Inggris, meskipun belum bernilai politik, diharapkan dapat menambah dukungan atas pembentukan negara Palestina. Beberapa negara Eropan bahkan sudah menyatakan Palestina sebagai sebuah negara.
Indonesia yang mendapatkan kepercayaan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019 diharapkan dapat mendorong percepatan pembentukan negara Palestina melalui berbagai forum. Sehingga pada saatnya nanti, cita-cita pembentukan negara Palestina yang berdaulat dapat terwujud, dan perdamaian di kawasan Timur Tengah bukan sekedar wacana.
June
Dukung Pengawasan Aparat Pemerintah Daerah, Bupati, Kajari dan Kapolres Sorong Tanda Tangani MoU
Written by Daniel
Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Sorong dan Kepolisian Resort Sorong tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sorong. Penandatanganan dilakukan pada Selasa (26/6) di ruang pola kantor Bupati Sorong.
Bupati Sorong, Johny Kamuru mengatakan, dengan nota kesepahaman ini maka segala pengaduan atau laporan dari masyarakat akan ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sekaligus menggali muatan dari pengaduan tersebut jika didalamnya ada muatan negatif maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kepala Kepolisian Resort-Kapolres Sorong AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna, memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten Sorong yang telah berupaya mengambil langkah positif dalam menangani laporan atau pengaduan dari masyarakat. Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri-Kajari Sorong, Ahmad Muhdhor mengatakan ini merupakan tindak lanjut dari adanya nota kesepahaman ditingkat pusat dari Kejaksaan Agung, Polri dan Kementerian Dalam Negeri, harapannya persoalan yang dihadapi ditingkat daerah dapat terselesaikan dengan baik.
Meningkatkan Produksi Padi dan Jagung Kabupaten Pesisir Selatan.
Pesisir Selatan termasuk daerah dengan luas area pertanian yang cukup luas namun masih terkendala saluran irigasi yang sering bermasalah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Teritoral (Kasiter) komando resimen (Korem) 032 Wirabraja, Kolonel Infantri Asep Apandi kepada RRI Rabu (27/6). Dikatakan, Pesisir Selatan memiliki area yang cukup luas untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedele dari tahun ke tahun. Menurut Kolonel Infantri Asep, khusus kedele, produksinya belum begitu menonjol dikarenakan berbagai faktor. Namun demikian, pemerintah dan Bintara Pembina Desa-babinsa di daerah terus mengembangkan komoditi tersebut untuk mengimbangi produksi padi dan jagung, sebagaimana target yang ditetapkan. Dari awal produksi hingga penanganan hama, TNI melalui babinsa di dearah membantu masyarakat meningkatkan produksi pertaniannya. Masyarakat di daerah sangat terbantu dengan adanya program pendampingan tersebut. Dalam beberapa waktu ke depan diharapkan produksi padi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyamai daerah lain seperti Solok dan Tanah Datar. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi petani daerah, termasuk di dalamnya masalah irigasi yang bermasalah.
Mencerna Informasi dengan Cara yang Bijak
Komandan Pangkalan Utama TNI AL - Danlantamal II, Laksma TNI Agus Sulaeman menekankan pada prajuritnya dan Pegawai Negeri Sipil-PNS di lingkungan Lantamal II agar senantiasa menyikapi informasi yang berkembang di media sosial dengan cara yang baik dan bijak. Prajurit harus mampu memilah sekaligus membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah. Prajurit mestinya bisa menyeleksi informasi-infiormasi yang bergulir pesat dewasa ini disamping larangan keras untuk tidak berpolitik praktis. Hal itu dikatakan Agus Sulaeman di Padang kepada RRI, Rabu (27/6/2018). Dikatakan, Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, agama, warna kulit, bahasa, letak geografis dan adat istiadat yang beragam. Perlu dihindari hal-hal yang dapat memicu konflik antar agama dan juga antar kelompok. Hal lain yang tidak kalah penting adalah ketaatan prajurit terhadap segala macam peraturan, seperti halnya aturan berlalu lintas dan menghindari hal fatal lainnya seperti penyalahgunaan narkoba.
June
Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 39, tanggal 15 September 2014 , setiap tanggal 29 Juni resmi menjadi Hari Keluarga Nasional ( Harganas ). Meskipun demikian, perayaan pertama kali Hari Keluarga Nasional sudah dilakukan 25 tahun sebelumnya di propinsi Lampung. Tahun ini, kota Manado, propinsi Sulawesi Utara menjadi penyelenggara peringatan Harganas ke 25 dari tanggal 2 – 7 Juli 2018. Tema peringatan tahun ini cukup menarik yaitu, Hari Keluarga: Hari Kita Semua dengan tagline Cinta Keluarga, Cinta Terencana.
Mengapa tanggal 29 Juni ini dipilih sebagai Hari Keluarga Nasional? Ada 2 sebab. Pertam,setelah melalui beberapa kali perundingan sesuai perjanjian Room Rojen tahun 1949, dalam sebuah pertemuan tanggal 22 Juni 1949, Belanda akhirnya dalam salah satu klausul akan mengembalikan kedaultan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. Setelah perjanjian ini, sepekan kemudian, tanggal 29 Juni 1949, para pejuang yang pada masa perjuangan fisik terpisah, mulai kembali kepada keluarganya.
Kedua, tantangan yang dihadapi setelah Indonesia meraih kedaulatannya, tidak mudah. Angka perkawinan dini begitu tinggi sehingga berpengaruh langsung kepada peningkatan jumlah kelahiran di periode tahun 1950 sampai tahun 60 an. Memang peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong laju pembangunan, namun jika tidak dikendalikan potensi itu malah menjadi beban. Oleh karena itu, sejak tanggal 29 Juni 1970 mulai digalakkan perencanaan dalam berkeluarga melalui Program Keluarga Berencana. Setelah program ini dilaksanakan secara resmi melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Era Orde Baru, jumlah penduduk Indonesia dapat dikendalikan.
Pada masa reformasi, sejak 1999, program ini sempat kurang mendapatkan perhatian, sehingga, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Mulai ada kesadaran, untuk mengatur kembali perencanaan keluarga, melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ). Jika ditata secara baik, peningkatan jumlah penduduk, menjadi bonus demografi tahun 2030 yang dapat membuat Indonesia menempati posisi salah satu negara maju di dunia.
Kita tentu berharap, peringatan Hari Keluarga Nasional bukan sekedar upacara mengingat peran keluarga dalam pembangunan. Lebih dari itu, peringatan itu harus membuat keluarga harus menjadi salah satu motor dari pembangunan itu sendiri. Ini saatnya Keluarga juga harus menjadi pilar pembangunan dengan mengingatkan kaum muda, yang menjadi bagian dari keluarga, untuk lebih merencanakan masa depannya, masa depan Indonesia.
June
Peran Turki Dalam Konflik Suriah Pasca Terpilihnya Kembali Erdogan
Written by Daniel
Turki kembali dipimpin Recep Tayyip Erdogan[ɾeˈd͡ʒep tɑjˈjip ˈæɾdo(ɰ)ɑn]. Setelah menjadi penguasa di negara yang berada di antara Asia dan Eropa selama 15 tahun, Erdogan kembali menang dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan hari Minggu (24/6). Recep Tayyip Erdogan kembali menjadi Presiden Turki untuk masa jabatan berikutnya setelah meraih suara mayoritas.
Lebih dari 56 juta rakyat Turki telah memberikan suaranya dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan pertama kalinya sejak Turki mengubah sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. Perubahan system pemerintahan itu terjadi sebagai hasil referendum tahun lalu. Pada pemilu sebelumnya, Erdogan juga mengalahkan para pesaingnya, termasuk lawan politik utama, Muharrem Ince.
Kantor berita Turki, ANADOLU, melapokan Erdogan dipastikan berhak meraih kursi presiden setelah mendapatkan dukungan 52,5 persen suara, sedangkan Muharrem Ince memperoleh 31, 5 persen. Ince adalah calon Presiden Turki yang mewakili kelompok sekuler dari Partai Republik Rakyat, CHP.
Dalam pidato kemenangannya, Erdogan berjanji akan melanjutkan upaya untuk membebaskan Suriah. Juga mengembalikan para pengungsi dari Negara itu yang kini mengungsi di sejumlah negara, termasuk Eropa Barat.
Pernyataan politik pertama tersebut, tidak hanya memberikan semangat kepada para pemilihnya, tetapi juga menjadi isyarat politik luar negeri Erdogan. khususnya menyangkut konflik di Suriah yang telah menewaskan ribuan penduduk serta membuat banyak warganya lari mencari selamat ke luar negeri. Penegasan Erdogan itu tentu akan menjadi perhatian berbagai negara yang kini terlibat dalam konflik Suriah, seperti Amerika Serikat, Rusia, Iran dan Arab Saudi.
Sangat boleh jadi Negara-negara pendukung pemerintah Presiden Assad di Suriah, yaitu Rusia dan Iran, sudah mempunyai ancang-ancang terhadap langkah Erdogan di waktu mendatang. Turki di bawah Erdogan, kedepannya akan terus berusaha menjadikan diri sebagai negara yang semakin diperhitungkan dalam upaya penyelesaian konflik di Suriah.
June
Pada hari Rabu besok, 27 Juni 2018, sebanyak 11 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota akan menggelar Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) persiapan penyelenggaraan Pilkada hingga saat ini sudah cukup baik. Ketua Komisi Pemilhan Umum Arief Budiman bahkan mengklaim bahwa hingga 2 hari lalu tidak ada laporan terkait hal-hal yang mengganggu rencana pelaksanaan perhelatan akbar ini.
Untuk mempersiapkan Pilkada yang lancar, aman serta netral, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memimpin rapat koordinasi yang diikuti Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilu, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian beberapa hari lalu.
Walaupun semua persiapan penyelenggaraan termasuk keamanan sudah dilakukan, masyarakat dan pemerintah tetap tidak boleh lengah. Semua pihak tetap harus waspada. Pihak-pihak yang diduga dikhawatirkan melakukan tindakan teror, harus diawasi terus menerus. Salah satunya, adalah Pengawasan terhadap mereka yang tidak puas atas keputusan vonis mati Aman Abdurrahman, pemimpin Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS juga harus diperketat. Tak memberi mereka celah untuk menyasar sejumlah wilayah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Khususnya wilayah yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku atau ras.
Beberapa hari lalu, pihak Detasemen Khusus 88 Antiteror telah menangkap beberapa orang yang diduga memiliki kaitan dengan JAD Bogor dan ditengarai akan melakukan teror saat Pilkada di Jawa Barat.
Pihak Detasemen Khusus 88 Antiteror terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur, karena dalam proses penyergapan terduga teroris mencoba melawan.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa ancaman teroris saat penyelenggaraan Pilkada tetap ada. Untuk itu, kerja sama masyarakat dengan pihak keamanan harus ditingkatkan, demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang lancar, aman dan jujur.
June
“Jadikanlah karya-karya seni, sebagai sumber inspirasi pemersatu bangsa, pemersatu suku-suku yang ada dari bangsa ini. Jadikan seni, sebagai sumber energi peradaban bangsa.” Itulah pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko WIdodo, saat menutup kuliah umum di Kampus Institut Seni Indonesia, Denpasar, pada Sabtu lalu. Secara khusus Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan itu dalam kuliah umumnya yang bertema “Pemajuan Kesenian Nusantara dalam Menjaga Kebhinekaan dan Persatuan Indonesia”.
Paparan mengenai kesenian itu disampaikan dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke 40, yang rencananya akan digelar selama satu bulan dengan menampilkan aneka kesenian, termasuk dari mancanegara. Namun, ada pesan lebih mendalam, yaitu agar bangsa Indonesia terus menggali, menjaga dan mengembangkan kesenian.
Bangsa Indonesia yang memiliki 714 suku yang beragam, pastinya memiliki kesenian yang berlipat jumlahnya. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2015, ada lebih dari 5.700 kesenian dari berbagai jenis. Sayangnya di seluruh Indonesia, paling tidak ada 58 kesenian tari dan 33 kesenian musik yang hampir punah. Bahkan masih banyak lagi jenis kesenian daerah, yang dikhawatirkan akan berkurang jumlahnya.
Hilangnya kesenian Indonesia, tentu akan mengurangi ciri Bangsa Indonesia. Di Indonesia yang begitu luas, setiap daerah memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Keberagaman ini adalah salah satu kelebihan bangsa Indonesia, yang tidak dimiliki bangsa lain dan merupakan potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik. Bukan hanya karena memiliki nilai budaya, namun juga karena adanya nilai ekonomi kreatif.
Upaya pemajuan kesenian Nusantara tidak semata menjadi tugas pemerintah. Pelaku seni, siswa atau mahasiswa dan pengajar sekolah khusus kesenian, tentu diharapkan untuk menghasilkan karya seni, dengan menggali kekayaan budaya bangsa serta memperkuat kearifan lokal.
Hendaknya, lebih banyak lagi kesempatan dan fasilitas diberikan kepada berbagai kelompok, untuk menampilkan karya seni mereka. Perlu ada kerjasama dengan banyak pihak, untuk lebih mempromosikan kesenian Indonesia. Seperti misalnya, dengan mendaftarkan lebih banyak lagi kesenian Indonesia di Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB - UNESCO. Dengan demikian, rasa memiliki bukan hanya ada pada suku bangsa tertentu, tetapi dipunyai oleh seluruh bangsa Indonesia. Sehingga pada gilirannya, karya seni menjadi jati diri bangsa Indonesia.
June
Setelah beberapa waktu lalu Amerika Serikat mengecewakan banyak Negara dengan memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem, hari Selasa lalu (19/6/2018) Negara pimpinan Donald Trump itu kembali mengejutkan komunitas masyarakat internasional.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, mengumumkan bahwa negaranya mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Halley menuding Dewan HAM PBB telah bias terhadap persoalan sekutu tradisional AS yaitu Israel. AS mengeritik aksi anggota Dewan HAM PBB yang mereka anggap bermuka dua. Badan yang bermarkas di Geneva ini, didirikan pada 2006, untuk menyerukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tetapi pernyataan dan laporannya sering bentrok dengan prioritas AS.
Bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Haley membela langkah mundur dari Dewan HAM PBB dengan alasan seruan AS untuk reformasi tidak diperhatikan. Namun keduanya berkeras AS akan tetap memimpin penyelenggaraan HAM bagi banyak orang. Menurut AS reformasi diperlukan untuk membentuk dewan advokasi yang serius menangani hak asasi manusia.
Pengumuman Washington untuk mundur muncul setelah pejabat Dewan HAM PBB mengecam AS karena memisahkan anak-anak migran dari orangtua mereka, setelah menyeberang dari Meksiko. Menurut Haley Dewan HAM telah menjadi pelindung para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, sementara seruan AS untuk reformasi tidak diperhatikan. Haley menyebut Dewan HAM bias, tidak bersahabat, dan merupakan organisasi anti-Israel yang mengkhianati misinya sebagai pelindung HAM.
Sebagai Negara yang mendapat pembelaan, Israel tentu sangat berterimakasih kepada AS. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut ini sebagai ”keputusan berani”. Ucapan terima kasih itu disampaikan lewat akun Twitter Rabu (20/6/2018).
Pemerintah Indonesia yang menjunjung tinggi HAM sangat menyesalkan langkah AS tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia Dewan HAM PBB merupakan forum kerja sama multilateral dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan perlindungan HAM di seluruh dunia.
Ironisnya, Amerika Serikat yang selalu menyatakan diri sebagai Negara demokrasi dan pelindung HAM, malah meninggalkan Dewan HAM PBB yang didirikan untuk melindungi hak dasar setiap manusia, hanya karena ingin membela sekutunya, Israel. Perlu dipertanyakan apakah AS masih layak disebut sebagai Negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia.
June
Urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, merupakan fenomena yang terus terjadi di kota-kota besar, terutama setelah Lebaran. Tak dapat dipungkiri, kota besar tetap dianggap penduduk desa sangat menjanjikan untuk perbaikan nasib mereka. Kota besar dianggap punya banyak peluang lapangan kerja yang lebih baik daripada di desa.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, mengungkapkan, setiap tahun, laju urbanisasi akan terus meningkat. Hal itu wajar karena setiap kota besar memiliki daya tarik tersendiri yang mendorong para penduduk desa untuk berkunjung.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Indonesia, Moeldoko, mengatakan, urbanisasi pasca lebaran bersifat alamiah dan harus disikapi secara arif. Bagaimana caranya agar warga pendatang tidak menjadi beban pemerintah kota, namun tidak juga dihadapi dengan penolakan. Menurut Moeldoko, sebaiknya diberikan pemahaman terhadap masyarakat desa yang ingin mengadu nasib di kota-kota besar. Sebelum berangkat mereka hendaknya memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal di kota. Urbanisasi tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan kesusahan bagi pendatang, dan masalah bagi kota tujuan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, berharap para pendatang baru di Jakarta, betul-betul memiliki bekal keahlian dan keterampilan. Sehingga bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan.
Menurut Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, urbanisasi tak akan berhenti hingga ada pemerataan pembangunan. Ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu penyebab tingginya angka urbanisasi. Bagong berpendapat, program Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi di desa. Program ini diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru.
Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan selama ini, telah mampu mengurangi jumlah urbanisasi. Melalui pembangunan tersebut, tercipta lapangan pekerjaan di desa sehingga dapat memacu pemerataan ekonomi. Lapangan kerja baru sebagai dampak masifnya pembangunan di desa, juga diharapkan dapat menarik kembali kaum urban, agar mau berkarya di daerah asal mereka masing-masing.
Setiap fenomena, jika diteliti benar penyebab timbulnya, dan alternatif jalan keluarnya, pasti memiliki solusi. Diharapkan program Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk menggalakkan pembangunan di desa. Demi terciptanya lapangan kerja, yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa. Jika kondisi ini terjadi, angka urbanisasi diharapkan akan terus berkurang dari tahun ke tahun, dan kondisi perekonomian di desa akan membaik.