Komentar (895)
March
Kamis (1/3/2018), Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal Polisi Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), di Istana Negara Jakarta. Heru menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso yang akan memasuki masa pensiun.
Melihat rekam jejaknya, Heru Winarko bukan sosok sembarangan di institusi kepolisian. Heru adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1985. Karier pria kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962 ini cukup cemerlang di kepolisian.
Beberapa jabatan yang pernah dipegang Irjen Heru Winarko di antaranya Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Namun ada juga keraguan di beberapa kalangan tentang kemampuan Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru. Hal ini mungkin karena jabatan-jabatan sebelumnya tidak berhubungan langsung dengan masalah narkoba. Sanggupkah Heru Winarko memberantas peredaran narkoba di Indonesia dan menoreh prestasi sebaik Budi Waseso atau bahkan akan lebih baik ?
President Joko Widodo pernah mengatakan bahwa Heru dipilih untuk jabtan ini karena latar belakangnya di KPK. Diyakini Heru memiliki integritas yang diperlukan untuk jabatan tersebut mengingat peredaran uang di bisnis haram ini sangat besar dan menggiurkan. Presiden juga berharap ada standar-standar baik yang dibawa dari ke KPK ke BNN sehingga BNN menjadi lembaga yang lebih professional dari sebelumnya.
Penelitian yang dilakukan BNN bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) Depok menunjukkan hampir 6 juta warga Indonesia masuk dalam jeratan narkotika berbagai jenis. Rentang usianya pun cukup luas, mulai dari siswa SD hingga ke usia dewasa. Kalau ini tidak ditangani segera, Indonesia bisa kehilangan satu generasi karena pengaruh narkoba.
Banyaknya pengguna, terlebih pecandu narkoba mengakibatkan bandar maupun pengedar narkoba semakin banyak memasukkan barang haram itu ke Indonesia. Kasus terakhir adalah digagalkannya peredaran narkoba jenis sabu sebarat 1,6 ton dari kapal ikan asal Taiwan berbendera Singapura di perairan Kepulauan Riau.
Deputi Pencegahan BNN, Irjen Ali Djohardi Wirogioto dalam suatu diskusi Juli 2017 menyebut penggunaan narkotika di Indonesia merupakan terbesar di tingkat Asia.
Selama menjadi kepala BNN, banyak hal yang dilakukan dan berhasil diungkap Budi Waseso. Selama 2016 dan 2017, BNN menyita 100 ton lebih narkoba dari berbagai jenis dan menangani 807 kasus serta menangkap lebih dari 1200 tersangka. BNN juga berhasil mengungkap 46 jenis narkotika baru. Bahkan di tahun 2016 BNN menembak mati 79 bandar narkoba karena melawan saat ditangkap. Selain itu berhasil pula diungkapkan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari narkoba sejumlah hampir Rp10 triliun. BNN telah membentuk Satgas Antinarkoba di seluruh daerah di Indonesia yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat.
Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan prestasi Budi Waseso, namun juga menunjukkan bahwa narkoba sudah menjadi musuh utama Negara terutama bagi generasi muda. Data tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya gempuran jaringan narkoba di Indonesia.
Tugas berat menanti Inspektur Jenderal Polisi Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru. Semoga Irjen Heru Winarko dapat melanjutkan tugas pemberantasan Narkoba dengan lebih baik lagi. Indonesia harus bebas dari peredaran narkoba. Selamat bekerja Heru Winarko.
March
Konflik di Afghanistan, meski sudah berlangsung sekitar 4 dasawarsa, belum ada tanda-tanda berakhir. Belakangan, ada niatan baik dari Pemerintah Afghanistan untuk mengakhiri konflik. Yaitu dengan membuka peluang bagi Taliban,yang selalu menentang pemerintah Kabul, untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan.
Konflik di Afghanistan dimulai tahun 1979 ketika Uni Soviet mendirikan pemerintahan boneka di Kabul. Saat Soviet menginvasi Afghanistan, tidak ada perlawanan dari pasukan pemerintah Afghanistan. Penolakan justru datang dari rakyat Afghanistan, terutama dari kelompok Mujahidin. Pada waktu itu, Amerika Serikat yang tidak ingin ada kekuatan komunis di Afghanistan, segera membantu perlawanan terhadap Soviet.
Di samping Mujahidin, kelompok lain yang juga ikut memerangi Soviet adalah Taliban. Perjuangan memerangi Soviet akhirnya berakhir 10 tahun kemudian. Sayangnya, setelah kepergian Soviet, kedua kelompok perlawanan besar ini, malahan saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Tahun 1996, Taliban yang didukung Pakistan berhasil mengambil alih pemerintahan di Kabul. Belakangan, dengan dalih mengejar Osama bin Laden, yang dituduh menjadi dalang penyerangan menara kembar WTC 11 September 2001, Amerika Serikat dan sekutunya masuk dalam konflik. Sebuah pemerintahan baru yang ada di bawah kendali AS pun dibentuk. Di luar Kabul, muncul kelompok-kelompok perlawanan yang menolak kehadiran Amerika Serikat dan sekutu Barat. Semuanya menggunakan bendera Taliban dan melakukan perlawanan hingga sekarang ini.
Upaya-upaya sudah dilakukan untuk mengakhiri perang saudara di Afghanistan. Namun sampai hari ini masih belum memberikan solusi apapun. Satu terobosan dilakukan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dengan membuka peluang, namun kelompok Taliban bersikap mendua. Kelompok elit hanya bersedia berunding dengan Amerika Serikat, sementara kelompok lainnya, mau saja berunding dengan pemerintah Kabul. Taliban perlu menyelesaikan persoalan internalnya ini terlebih dahulu sebelum masuk dalam proses damai.
Indonesia dengan serius menawarkan solusi perdamaian di Afghanistan. Hal ini disampaikan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabul, di akhir bulan Januari. Hampir 1 bulan kemudian Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut hadir dalam Proses Damai di Afghanistan. Indonesia memberikan ruang kepada para pihak yang bertikai untuk bertemu di Indonesia.
Memang persoalan Afghanistan yang sudah begitu lama, tidak akan selesai dalam beberapa hari perundingan. Perlu kesabaran semua pihak yang bertikai, jika ingin Afghanistan kembali damai.
February
Gencatan senjata di Suriah masih menjadi tanda tanya. Masa jeda pertempuran yang dideklarasikan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dua hari lalu, membutuhkan komitmen kuat pihak yang bersengketa untuk melaksanakannya.
Dari kawasan Ghouta yang merupakan ajang pertempuran kedua pihak yang bersengketa, diperoleh kabar adanya pelanggaran gencata senjata. Informasi dari pihak aktivis kemanusiaan menyebutkan telah terjadi serangan udara yang ditengarai dilakukan oleh pemerintah Suriah. Serangan udara yang dilaporkan dilakukan 30 menit sejak mulai berlakunya gencatan senjata itu, konon telah menewaskan dua orang sipil.
Sebelum gencatan senjata dideklarasikan Dewan Keamanan PBB, pesawat pesawat tempur Suriah telah membombardir kawasan Ghouta yang merupakan basis pertahanan pihak perlawanan.
March
Sejak 2005, Setiap pelanggan telepon seluler telah diminta melakukan registrasi sebelum mengaktifkan nomornya. Namun saat itu, tidak disertai dengan proses validasi, sehingga masih mungkin dilakukan manipulasi data. Sangat mudah disalahgunakan oleh para pengguna untuk tujuan-tujuan negatif. Seperti menyebar berita tidak benar (hoax), ancaman, kegiatan terorisme hingga penipuan.
Menyikapi hal tersebut, pemerintahpun melakukan pendataan ulang, mulai Oktober 2017 hingga Februari 2018. Kali ini disertai validasi pengguna dengan menyertakan nomor Induk Kependudukan serta kartu Keluarga.
Terkait registrasi dan validasi ulang, Menteri Komunikasi dan Informatikan Rudiantara menegaskan, Pemerintah tidak akan memperpanjang masa registrasi kartu prabayar yang selesai pada 28 Februari 2018. Menteri Rudiantara menegaskan ketika masa registrasi prabayar berakhir dan pengguna layanan seluler belum mendaftarkan kartunya, nomornya akan dihapus dari sistem milik operator telekomunikasi secara bertahap.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika, Ahmad Ramli menjelaskan, registrasi ulang kartu prabayar bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Dengan begitu, transaksi keuangan di dunia online menjadi lebih aman. Selain itu, registrasi ulang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan dan pelanggaran hukum melalui sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya.
Zudan Arif Fakrulloh, Direkur Jenderal Kependudukan dan catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, mengatakan kerja sama validasi dengan operator seluler bisa mencegah tindak kejahatan dan terorisme. Sebab, penjahat dan teroris kerap beroperasi dengan memanfaatkan kelonggaran pemeriksaan identitas saat registrasi awal kartu telepon seluler. Zudan juga menyebut pelaku ujaran kebencian atau penyebar hoaks pun tak akan bisa mudah beroperasi bila validasi data pribadi oleh operator seluler selesai.
Sempat ada ketakutan banyak pihak tentang kerahasiaan data, yang dapat disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Apalagi menjelang Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilu Presiden dan legislatif 2019. Dikhawatirkan, banyak pihak akan bermain dengan data penduduk untuk kepentingan Pemilu. Hal ini membuat sebagaian masyarakat enggan untuk melakukan registrasi ulang. Berkat sosialisasi Pemerintah tak kenal lelah, akhirnya masyarakat dapat mengerti dampak yang terjadi jika tidak melakukan registrasi dan validasi.
Faktor keamanan dan manfaat ekonomi menjadikan registrasi dan validasi sebagai pilihan logis masyarakat. Berpikir positif ketimbang menelan begitu saja berita tentang penyalahgunaan data data peribadi, menjadi bukti bahwa masyarakat sudah lebih dewasa dan berpikir jauh kedepan. Ini bisa dilihat dari data terakhir Kementrian Komunikasi dan Informatika pada 27 Februari 2018 pukul 09:42 WIB, jumlah pendaftar ulang sudah mencapai hampir 300 juta. Melebihi jumlah penduduk Indonesia yang menurut data terakhir Biro Pusat Statistik tercatat 254,9 juta orang. Walau mungkin tidak semua orang memiliki telepon seluler, banyak yang memiliki lebih dari satu nomor.
February
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar rakyat Indonesia tidak retak karena pilihan berbeda dalam Pilkada atauPemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Dalam sambutannya pada acara pembukaan Festival Sholawat Nusantara Piala Presiden, yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/2) Presiden Joko Widodo mengajak ribuan santri yang hadir untuk selalu berpikir positif, saling menghormati, dan saling menghargai.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kembali kunjungan kenegaraannya ke Bangladesh dan Afghanistan. Di sana presiden menyaksikan secara langsung, bagaimana Umat Islam yang seharusnya hidup damai dalam persaudaraan,menderita selama 40 tahun karena konflik. Karena itu, Presiden mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan dalam ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama umat manusia.
Himbauan untuk tidak terpecah belah karena Pilkada, bukan sekali ini saja dinyatakan. Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut, untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan arti pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi menjelang diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 Juni 2018 mendatang di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota. Saat ini suasana pilkada sudah mulai terasa, mengingat waktu pemungutan suara kurang lebih tinggal sekitar 5 bulan lagi.
Bukan tanpa alasan Presiden Joko Widodo berulangkali menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, bahasa dan budaya, memang rentan akan perpecahan. Menjelang dan di saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seringkali timbul pergesekan di masyarakat. Hal yang paling sering terjadi biasanya berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).
Indonesia adalah negara yang mementingkan persatuan dan kesatuan. Persatuanlah yang menjadikan Indonesia merdeka di tahun 1945. Tanpa persatuan, mustahil Indonesia bisa menjadi negara besar. Jangan hanya karena Pilkada yang diadakan 5 tahun sekali, Indonesia menjadi tercerai berai. Konflik di Afghanistan dan beberapa belahan dunia lainnya hendaknya menjadi pelajaran dan cermin bagi bangsa Indonesia betapa pentingnya menjaga persatuan.
February
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional-IMF Christine Lagarde tiba di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2018. Beberapa acara menjadi agenda kunjungan perempuan pertama yang pernah menduduki jabatan tertinggi di IMF itu. Antara lain menjadi pembicara utama dalam pertemuan yang diadakan Bank Indonesia dan IMF pada 27 Februari 2018. Akun twitter @IMF mengatakan bahwa fokus acara tersebut adalah analisis trend global, dan bagaimana negara beradaptasi dengan perubahan global, sekaligus tetap menjadi makmur.
Agenda lain adalah membahas perkembangan ekonomi terkini dan prospek Indonesia, serta Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali pada bulan oktober 2018. Dua hal tersebut menjadi pokok dalam pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka.
Yang menarik, Cristine Lagarde juga diajak oleh Presiden Joko Widodo untuk blusukan ke dua tempat, yaitu Ke Rumah Sakit Pusat Pertamina dan Pusat Grosir Tanah Abang. Di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Chistine Lagarde menyaksikan layanan untuk peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan juga sistem jaminan sosial untuk kesehatan. Secara khusus ia mengungkapkan terkesan dengan pelayanan kesehatan gratis untuk 90 juta orang lebih itu, dan mengucapkan salut kepada Presiden Joko Widodo.
Tempat kedua yang menjadi tujuan blusukan adalah Pusat Grosir Tanah Abang. Di tempat yang memiliki kurang lebih 19 ribu kios dan terbesar di Asia Tenggara ini, secara langsung Christine Lagarde melihat antusiasme, energi, dan pelayanan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Menurutnya semua itu menunjukkan dinamisme masyarakat dan ekonomi Indonesia.
Dengan melihat langsung layanan kesehatan dan geliat usaha mikro, kecil dan menengah di Jakarta, tentu diharapkan akan banyak hal yang bisa dipromosikan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional-IMF Christine Lagarde tentang Indonesia ke dunia. Dua hal ini bisa menjadi materi kampanye Voyage to Indonesia 2018, menyambut pelaksanaan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF Oktober mendatang.
Menjelang pertemuan tahunan mendatangIMF dan para Negara mitra di Asia Pasifik melakukan serangkaian kegiatan Voyage to Indonesia 2018, yang merupakan tema besar yang menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan sekaligus upaya optimalisasi manfaat pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018. Mengutip laman Bank Indonesia:www.bi.go.id, esensi dari kata Voyage adalah perjalanan menuju tempat baru/penemuan baru. Konsep ini dipilih karena pertemuan tahunan 2018 ini akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan Indonesia yang baru. Indonesia yang telah melakukan banyak reformasi, meningkat daya tahan ekonominya dari shock domestik maupun global. Serta Indonesia yang tidak hanya mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi namun juga inklusif. Diharapkan kunjungan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional-IMF ini akan berdampak menarik investor untuk menanamkan modalnya.
Christine Lagarde sendiri membeli satu baju (koko) di Pusa Grosir Tanah Abang. Ini tentunya juga akan menjadi promosi langsung produk Usaha mikro Kecil dan Menengah Indonesia. Bukan hanya untuk menarik ribuan peserta pertemuan tahunan IMF untuk ikut membeli produk UMKM, tetapi diharapkan juga dapat membuka pintu ekspor produksi UMKM Indonesia.
February
Kejadian penembakan oleh seorang pelajar kepada teman-temannya di sekolah yang terjadi di SMA Marjory Stoneman Douglas, Parkland, Florida, tepat pada hari kasih sayang (Valentine’s Day , 14 Februari 2018 ) adalah yang kesekian kali terjadi di Amerika Serikat. Pelakunya seorang remaja belasan tahun yang menembakkan senjatanya dan mengakibatkan 17 orang siswa sekolah kehilangan nyawa sia-sia.
Memang Undang-undang yang mengatur kepemilikan senjata di Amerika Serikat berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Florida adalah salah satu negara bagian yang cukup longgar memberlakukannya.
Para pelajar yang prihatin akan kejadian terakhir ini menggelar beberapa unjuk rasa untuk mendorong pemerintah Amerika Serikat mengatur secara lebih ketat kepemilikan senjata. Perwakilan dari murid dan orang tua bahkan menemui langsung Presiden Donald Trump untuk melakukan pengawasan lebih ketat. Alih-alih mendapatkan dukungan, mereka malah mendengar gagasan Trump yang sedikit konyol dengan memberikan guru senjata. Para orang tua berkeberatan dengan gagasan ini karena menganggap hal ini malah menjadikan sekolah sebagai arena tembak menembak jika suatu kali terjadi serangan.
Meskipun menentang, beberapa sekolah ternyata memberikan skors kepada para murid yang melakukan unjuk rasa anti kepemilikan senjata di kalangan remaja. Untuk mengenang kejadian ini, sebuah unjuk rasa akan digelar pada tanggal 14 Maret 2018, tepat satu bulan setelah penembakan Florida, dan 20 April 2018 untuk mengenang peristiwa serupa di SMA Columbine di Colorado.
Serangkaian penembakan yang terjadi di sekolah di Amerika Serikat memang sangat memprihatinkan. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi sumber belajar ilmu positif bagi para siswa. Sekolah bukanlah arena mengumbar kekerasan baik fisik, verbal apa lagi emosional. Ada pepatah Inggris yang mengatakan pentingnya Man Behind the Gun (orang yang memegang senjata). Yang dimaksud dengan orang di sini adalah yang melaksanakan suatu pekerjaaan. Dalam kasus penembakan di Amerika pepatah ini dapat diartikan secara harafiah. Orang yang baik pegang senjata mungkin keadaan tetap baik, sebaliknya jika orang tidak baik pegang senjata maka penderitaanlah yang terjadi.
February
Selama 6 bulan ke depan, negara Ethiopia dinyatakan dalam keadaan darurat. Pemerintah Ethiopia menetapkan itu, sehubungan krisis politik yang telah menyebabkan mundurnya Halemariam Desalegn, Perdana Menteri negara di Afrika tersebut. Krisis politik yang juga menyebabkan status darurat pernah terjadi di sana pada bulan Oktober 2016.
Perdana Menteri Halemariam Desalegn mengundurkan diri untuk menurunkan gejolak politik yang terus terjadi. Sebelumnya, Desalegn telah melakukan langkah membebaskan tahanan oposisi untuk meredam, namun kemelut masih tetap berlangsung. Ratusan orang telah tewas dalam tiga tahun kerusuhan di negara itu. Keadaan darurat selama 10 bulan yang berakhir tahun lalu juga telah gagal menghentikan aksi protes. Demikian pula pembebasan ribuan pendukung oposisi dari penjara. Unjuk rasa secara besar-besaran sudah berlangsung sejak 2015. Dimulai dari wilayah Oromia, kemudian meluas hingga Amhara, wilayah tempat tinggal dua etnis terbesar di Ethiopia. Unjuk rasa itu disertai benturan fisik antara kedua etnis yang menyebabkan korban jiwa.
Menjadi pertanyaan kemudian, apakah penetapan status darurat kedua ini, akan menimbulkan kebaikan bagi Ethiopia ?
Untuk sementara, pasca penetapan keadaan darurat pekan lalu, ibukota Addis Abebba dalam keadaan relatif tenang. Media massa memberitakan bahwa, aktivitas bisnis dan sosial di ibukota negara hingga kemarin, dalam keadaan normal. Kementerian pertahanan juga tidak melakukan penambahan pasukan di jalan- jalan. Penetapan status darurat dilakukan untuk meredam pertikaian yang terjadi dan serangan sporadis di beberapa wilayah.
Pemerintah menyatakan bahwa situasi darurat dibutuhkan, untuk meredam gejolak politik yang berakibat pada munculnya kekerasan antar etnis. Dengan adanya penetapan situasi darurat itu, pemerintah melarang adanya kumpulan masa dan unjuk rasa di tengah gejolak politik yang terjadi. Langkah pemerintah itu tidak disetujui Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaannya di Addis Abebba.
Seiring dengan penetapan keadaan darurat, Parlemen Ethiopia diharapkan menyelesaikan pembahasan mengenai langkah-langkah solusi penyelesaian konflik politik. Parlemen hingga saat ini menunggu, apakah mayoritas partai yang berkuasa di pemerintahan berhasil mengambil langkah politik yang diharapkan.
Jika penyelesaian politik tidak juga terjadi, bukannya tidak mungkin gejolak akan semakin menjadi-jadi di negara tertua di Afrika itu. Jika ini terjadi, campur tangan asing, sangat mungkin akan muncul. Kedutaan Amerika Serikat di Addis Abeba misalnya, menilai penetapan situasi darurat telah mengekang hak fundamental warganegara menyampaikan pendapatnya.
Jika konflik tak bisa diselesaikan, rakyat Ethiopialah yang akan menerima dampaknya.
February
17 Februari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Siaran Pers untuk mewaspadai periode rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2018. Menurut Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan, tanggal 16 Februari malam terpantau oleh satelit NOAA, 38 hotspot atau titik api. Tersebar di Kalimantan Tengah 3, Kalimantan Barat 31, Sulawesi Selatan 1, Jawa Barat 2, dan Jawa Tengah 1 titik. Sedangkan, Satelit Terra-Aqua NASA mencatat ada 10 hotspot : satu di Sumatera Selatan, dua di Riau, enam di Kalimantan Barat dan satu titik di Kepulauan Riau.
Diperkirakan, peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan terjadi pada bulan Februari hingga Maret dan Juni hingga Oktober, karena pada kedua periode tersebut cuaca di daerah-daerah itu sangat panas dan kering.
Menindaklanjuti peringatan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan pemerintah provinsi terus melakukan tindakan antisipasi dini melalui peningkatan sosialisasi dan patroli pencegahan kebakaran.
Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan pun telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Ini dimaksud untuk mengantisipasi dampak bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ‘‘Manggala Agni’’, terus melakukan pemadaman di beberapa titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, bekerjasama dengan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat.
Tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan didasarkan pada tiga sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 2015-2019. Pertama, menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Kedua, Potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Dan ketiga, melestarikan keseimbangan ekositem dan keanekaragaman hayati dan keberadaan sumber daya alam, sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Diharapkan, melalui penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, pengerahan sumber daya dalam pengendaliannya akan lebih optimal. Khususnya di daerah rawan kebakaran yang mempunyai banyak hotspot atau titik api.
Melalui penetapan siaga darurat ini pula, sinergi antarlembaga diharapkan akan semakin kuat. Semua elemen, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, POLRI, dan Manggala Agni KLHK akan bahu-membahu melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Peran serta masyarakat setempat juga penting. Masyarakat didorong agar lebih mencintai lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
February
Sabtu (17/02) Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan 14 parpol peserta pemilu 2019 yang memenuhi syarat administratif dan verifikasi faktual. Dari 16 partai politik yang dinyatakan lolos pada tahap verifikasi faktual tingkat pusat, terdapat dua partai politik yang tidak lolos atau memenuhi persyaratan yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Selain itu, KPU juga telah melakukan pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019, Minggu malam (18/02)
Di antara 14 partai yang lolos sebagai peserta dalam Pemilu 2019 tersebut, empat di antaranya merupakan pendatang baru di kancah politik Indonesia. Mereka adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sebagai pendatang baru, partai-partai tersebut tentu saja tidak mau kalah dengan partai seniornya. Mereka memiliki cara dan gaya tersendiri untuk merebut simpati publik.
Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), misalnya, akan mengajak anak-anak muda untuk bergabung karena anak muda dianggap lebih mandiri. Sementara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) akan merekrut kader yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Mereka harus mempunyai kompetensi dan banyak kelebihan dalam berbagai hal, selain tingkat kepercayaan publik yang tinggi dan moral yang baik.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menawarkan gaya baru dalam berpolitik. PSI akan lebih menyasar anak muda dan perempuan yang selama ini dianggap kurang terwakili kepentingannya. Sementara Partai Berkarya yang digagas putra presiden pertama RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto akan mengadakan sekolah politik di internal agar kader-kadernya memiliki pengetahuan politik yang baik dan tak kalah dengan politisi senior.
Mampukah ke empat partai politik baru tersebut merebut simpati pemilih? Sanggupkah mereka bersaing dengan 10 partai politik yang sudah lama hadir, di Pemilu 2019 nanti? Partai politik baru harus meyakinkan pemilih bahwa mereka beda dengan partai lainnya. Selain itu, mereka harus belajar dari pengalaman partai senior dalam memilih Calon Legislatif. Orang-orang yang akan duduk di parlemen harus dipilih dengan selektif. Mereka tidak sekedar harus dapat menarik jumlah suara yang signifikan bagi partai. Kalau kelak berhasil memasuki badan legislative (DPR dan DPRD) mereka pun harus mampu menjaga integritas sebagai wakil rakyat.
Partai politik baru sebaiknya jangan hanya mengandalkan tokoh pendirinya. Mereka juga harus membuktikan keberadaan mereka dengan karya nyata dan dengan niat luhur, yaitu demi membangun Indonesia yang lebih baik.