June
UNESCO dan Koalisi Damai Mendorong Komitmen dan Kolaborasi Berbagai Pihak Ciptakan Pemilu Damai 2024 di Indonesia
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: UNESCO Jakarta bersama Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai) menyelenggarakan diskusi tingkat tinggi dengan tema “Melawan Disinformasi dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 di Indonesia”. Pertemuan ini diikuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kantor Staf Presiden, Komisi Nasional Anti-kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), wakil 12 organisasi masyarakat sipil anggota Koalisi Damai serta perwakilan platform media sosial dan aplikasi perpesanan yang beroperasi di Indonesia yaitu Google, Youtube, Twitter, Bytedance (Tik Tok), WhatsApp, dan META.
Diskusi ini diselenggarakan sebagai ruang bersama mengambil pembelajaran dari Pemilu 2019, memetakan tantangan melakukan monitoring disinfomasi pada pemilu mendatang, dan sekaligus mengidentifikasi solusi kolaborasi melibatkan berbagai pihak. Kegiatan ini merupakan bagian dari program UNESCO Media Sosial untuk Perdamaian (Social Media 4 Peace) dengan dukungan European Union, sekaligus memperingati Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian.
Dalam sambutannya, Dr. Itje Chodijah, Ketua Harian Komisi Indonesia untuk UNESCO menyampaikan pelaksanaan pemilu di era digital memiliki tantangan besar. Menurutnya, dibutuhkan kerja bersama semua pihak agar tantangan besar ini dapat diatasi.
“Kita membutuhkan pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil bersama-sama memastikan pelaksanaan kampanye pemilu dan pengiriman pesan kepada publik dilakukan dengan cara yang dapat membatasi peredaran disinformasi, dan menjamin jurnalis bekerja dengan aman,” katanya dalam keterangan resmi UNESCO yang diterima di Jakarta, Jumat (23/6).
Wakil Duta Besar European Union untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Stephane Mechati menyampaikan tantangan serupa menekan peredaran konten berbahaya terkait pemilu juga terjadi di berbagai negara di Eropa.
“Peredaran konten berbahaya terutama ujaran kebencian dan disinformasi menjadi ancaman berbahaya bagi demokrasi dan hubungan sosial di masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab dan perlu bersatu melawan disinformasi, serta mencari jalan terbaik agar warga negara dapat bebas menyampaikan pandangan, dan mendapatkan informasi dari sumber yang beragam dan transparan,” kata Stephane.
Diskusi ini sekaligus untuk memperkenalkan keberadaan Koalisi Damai mewakili suara masyarakat sipil sebagai partner strategis berbagai pihak dan forum konsultasi platform media sosial dan pemerintah.
“Koalisi Damai bertujuan untuk membangun relasi yang transparan dan dialog berkelanjutan dengan platform dan pemerintah untuk memastikan praktik moderasi konten dan kebijakan di Indonesia dibuat dengan berdasarkan pada pemahaman konteks lokal dan sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia. Koalisi Damai akan melakukan riset berbasis data, memperjuangan kebebasan berekspresi online, serta meningkatkan literasi digital dan kesadaran publik terkait isu ini,” kata Wijayanto, Ph.D, Ketua Presidium Koalisi Damai.
Sementara itu, Valerie Julliand, UN Resident Coordinator untuk Indonesia menyampaikan Koalisi Damai dapat memobilisasi jaringan dan keahliannya untuk memberikan masukan methodologi konkrit pemantauan konten berbahaya online, mendesain pemetaan risiko untuk daerah potensi konflik, dan mengusulkan penanganan kondisi emergensi pada platform dan penyelenggara pemilu.
Pertemuan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berlangsung terbuka untuk publik dan sesi kedua berlangsung tertutup. Pada sesi pertama, Dr. Novi Kurnia Kepala Peneliti Center for Digital Society (CfDS) – Universitas Gajah Mada mewakili Koalisi Damai dan Michael Caster (Article 19) menyampaikan temuan penting dari riset yang dilakukan masing-masing lembaga terkait kerangka regulasi di Indonesia yang mengatur konten berbahaya, dinamika penggunaan sosial media, dan praktik moderasi konten yang berjalan saat ini di Indonesia. Kedua riset tersebut mendapat dukungan dari UNESCO.
Sementara sesi kedua merupakan diskusi tertutup bersandar pada aturan Chatam House untuk membangun keterbukaan dan ruang bebas menyampaikan tantangan yang dihadapi dan memberikan masukan. Wakil perusahaan teknologi, termasuk platform media sosial dan aplikasi perpesanan menyampaikan kesediaan untuk kolaborasi dengan Koalisi Damai untuk meningkatkan proses monitoring, peringatan dini dan mekanisme eskalasi peredaraan disinformasi dan ujaran kebencian di sosial media.
Untuk menyampaikan komitmen bersama tersebut, perwakilan lembaga menandatangani banner “Komitmen Bersama untuk Pemilu Damai 2024. Ke depan UNESCO akan memfasilitasi tindak lanjut terhadap para pihak dan memberi jalan pada inisiatif konkret yang mendukung kebebasan berekspresi dan akses informasi sebagai kebutuhan bersama.
June
DPTLN Kuala Lumpur untuk Pemilu 2024 mencapai 447.258 orang
Written by agus santika
VOInews, Kuala Lumpur : Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menetapkan 447.258 orang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mengutip Antara, Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk di Kuala Lumpur, Jumat, mengatakan angka DPTLN tersebut sudah final, dan diyakini tidak ada pemilih ganda.
Menurut dia, data warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja dan berdomisili di Pahang, yang menjadi wilayah kerja PPLN Johor Bahru, juga sudah dikeluarkan dari Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) PPLN Kuala Lumpur.
Dari total DPTLN tersebut, kata dia, sebanyak 222.945 orang akan melakukan pencoblosan atau pemungutan suara di 223 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), yang ada di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur, mulai dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Perak, Kelantan dan Terengganu.
“InsyaAllah di luar (kantor Perwakilan RI) juga,” kata Umar saat dikonfirmasi lokasi TPSLN untuk Pemilu 2024 wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur.
Sementara itu, pemungutan suara dengan sistem kotak suara keliling berjumlah 136 untuk melayani 67.946 orang. Selain itu, ada 313 sistem kotak suara keliling lewat pos untuk menjaring 156.367 WNI di Malaysia.
PPLN Kuala Lumpur sebelumnya telah menetapkan 491.152 orang dalam DPSLN untuk Pemilu 2024 di wilayah kerjanya.
Setelah melalui penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan maka ditetapkan jumlah DPTLN di sana mencapai 447.258 orang.
PPLN Johor Bahru dan PPLN Penang juga telah menetapkan DPTLN untuk Pemilu 2024.
Jika di wilayah kerja PPLN Johor Bahru yang mencakup Negeri Johor, Pahang, Malaka dan Negeri Sembilan sudah ditetapkan sebanyak 119.491 orang, untuk wilayah kerja PPLN Penang --yang mencakup Pulau Pinang, Perlis dan Kedah-- telah ditetapkan 42.560 orang yang masuk dalam DPTLN.(gus)
June
Tingkatkan Kerja Sama, Indonesia Tanda Tangani Kesepakatan dengan CTBTO
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia diwakili Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Organisasi Internasional Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir / Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), Selasa (20/6). Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dengan Executive Secretary CTBTO, Robert Floyd.
Kesepakatan tersebut berisi kerja sama untuk mendorong peningkatan kapasitas serta keikutsertaan pakar dan operator stasiun-stasiun seismik Indonesia dalam berbagai program pelatihan, workshops, dan pertemuan CTBTO. Kesepakatan itu juga memuat kerja sama penelitian dan perluasan kesempatan magang bagi tenaga ahli, staf dan mahasiswa Indonesia di organisasi internasional yang bermarkas besar di Wina, Austria tersebut.
“Kesepakatan ini tentunya akan semakin memperkuat kerja sama BMKG dan CTBTO, terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional, dan mendorong kerja sama dan bantuan teknis CTBTO bagi Indonesia,” ungkap Wakil Duta Besar RI di Wina, A. Alfiano Tamala, yang turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut, dalam keterangan resmi KBRI Wina yang diterima di Jakarta, Kamis (22/6).
Sebagai catatan, Indonesia memiliki stasiun-stasiun yang disertifikasi CTBTO dengan kemampuan merekam data-data yang dapat menunjukkan upaya uji coba nuklir yang akan diolah pada International Data Center di markas CTBTO di Wina, Austria. Indonesia sendiri memiliki enam fasilitas monitoring pendukung seismik yaitu di Sorong, Jayapura, Baumata, Kappang, Parapat dan Lembang.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati juga telah menjadi salah satu pembicara kunci pada High Level Panel Discussion pada pertemuan Science and Technology Conference (SnT2023) yang diselenggarakan CTBTO di Istana Hofburg, Wina, Austria. Pada kesempatan tersebut, Dwikorita menyampaikan peran organisasi internasional CTBTO dan pemanfaatan kerja sama dengan Indonesia dalam implementasi program nasional, termasuk early warning system serta disaster risk reduction.
Pertemuan SnT2023 berlangsung pada 19-23 Juni 2023 dan dihadiri lebih 700 peserta dari berbagai pemangku kepentingan yang mengikuti secara daring dan luring. Pada tahun 2023 dan 2024 Indonesia juga akan menjadi tuan rumah beberapa pelatihan dan pertemuan regional CTBTO.
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) adalah traktat perjanjian internasional yang mengatur pelarangan uji coba peledakan senjata nuklir. Melalui CTBTO, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mendorong keberlakuan (entry into force) dan universalisasi CTBT untuk mencapai tujuan menghentikan uji coba nuklir dan penghapusan senjata nuklir.
June
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Afrika Timur Republik Tanzania, Stergomena Lawrence Tax, di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Dalam Pertemuan tersebut, kedua Menteri membahas sejumlah isu dalam kerja sama bilateral kedua negara, mulai dari kerja sama perdagangan, investasi, kesehatan dan pembangunan.
“Kami sepakat untuk menjajaki kemungkinan pembentukan Perjanjian Perdagangan Preferential,” kata Retno dalam keterangan bersama usai pertemuan, Kamis (22/6).
Indonesia dan Tanzania mencatat tren positif dalam hubungan perdagangan. Menurut Retno, perdagangan kedua negara meningkat 50 persen dari 2019 hingga 2022, dengan nilai mencapai lebih dari USD 340 juta.
“Berdasarkan momentum tersebut, Indonesia berniat untuk mengekspor beberapa barang lain seperti ban karet, pupuk, makanan dan minuman,” kata Retno.
Di bidang investasi, kedua Menteri luar negeri membahas upaya meningkatkan investasi Indonesia di Tanzania. Pabrik minyak cengkeh PT. Indesso Aroma misalnya, berencana untuk memperluas unit penyulingan di Zanzibar dan Tonga. Sementara PT. Pertamina juga berupaya memperluas kehadirannya dan mengakuisisi saham mayoritas di operasi Mnazi Bay Bloc melalui anak perusahaannya, Maurel dan Prom.
“Saya menghargai dukungan Tanzania untuk investasi keluar Indonesia. Saya yakin ini juga akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian kita,” kata Retno.
Sementara itu di sektor kesehatan, kedua Menteri Luar Negeri berkomitmen untuk memperkuat kerja sama untuk memperkuat ketahanan kesehatan. Menurut Retno, pandemi telah mengajarkan kedua negara terhadap pentingnya infrastruktur kesehatan yang kuat.
“Perusahaan farmasi Indonesia, Dexa Medica, telah menerima Good Manufacturing Practices dari Tanzania dan akan mulai memasok produknya ke Tanzania,” kata Retno.
Di sektor pembangunan, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia dan Tanzania telah melaksanakan berbagai program kerja sama pembangunan. Termasuk pembangunan kapasitas, pelatihan ketahanan pangan, perdagangan, investasi dan pendidikan. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia dan Tanzania telah melaksanakan berbagai program kerja sama pembangunan. Mereka termasuk pembangunan kapasitas dan pelatihan ketahanan pangan, perdagangan, investasi dan pendidikan.
“Untuk tahun ini dan tahun depan, kami akan terus memberikan program serupa di bidang pertanian, pertambangan dan energi. Dalam jangka panjang, kami berupaya meningkatkan kerja sama kami, termasuk dengan mengembangkan rencana kerja sama khusus negara dalam kerja sama pembangunan,” kata Retno.
Selain keempat isu tersebut, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Afrika Timur Republik Tanzania, Stergomena Lawrence Tax, juga membahas persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanzania akhir tahun ini, dan kemungkinan kunjungan Perdana Menteri Tanzania ke Indonesia.
“Harapan kami kunjungan ini akan menghasilkan kerjasama yang konkret dan bermakna yang bermanfaat bagi masyarakat kita,” tutupnya.