23
May

 

VOInews, Riyadh: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempromosikan potensi parekraf Indonesia ke pasar Arab Saudi dengan berpartisipasi dalam Riyadh Travel Fair (RTF) 2023. Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Marthini, dalam keterangannya Senin (22/5/2023) mengatakan kegiatan yang dilaksanakan untuk ke-13 kalinya ini digelar pada 22-24 Mei 2023 di The Arena, Granada Square Exit 9, Riyadh, sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asal Arab Saudi ke Indonesia.

"Pada RTF 2023 ini Paviliun Indonesia akan memamerkan lima Destinasi Super Prioritas dan Bali, Logo ASEAN Indonesia 2023 dan Logo Southeast Asia ‘A Destination For Every Dream’ yang akan menghiasi Paviliun Indonesia sebagai komitmen untuk turut memasarkan ASEAN sebagai single tourism destination,” kata Made.

Dalam kesempatan ini, kata Made, Kemenparekraf berkolaborasi dengan Industri pariwisata Indonesia serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh untuk melakukan promosi di level global. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan bisa tercipta orkestrasi dan langkah kolektif dalam memasarkan pariwisata Indonesia termasuk memperkenalkan 5 Destinasi Super Prioritas yaitu Danau Toba, Mandalika, Likupang, Labuan Bajo, dan Borobudur ke pasar Arab.

Direktur Pemasaran Regional II Kemenparekraf/Baparekraf, Cecep Rukendi menambahkan, sebelum pandemi COVID-19, Arab Saudi adalah salah satu pasar utama penyumbang wisman ke Indonesia. Tercatat pada 2019, jumlah kunjungan wisman asal Arab Saudi mencapai 157.512 pengunjung.

"Sayangnya dikarenakan adanya COVID-19, angka ini menurun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 31.906 dan 2.053 kunjungan," kata Cecep.

Angka ini, kata Cecep, mulai meningkat di tahun 2022 dengan 46.508 kunjungan. Oleh karena itu, Kemenparekraf menargetkan wisatawan Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia sebesar 53.000 wisatawan pada 2023.

"Oleh karena itu Kemenparekraf terus berupaya keras untuk mendatangkan wisatawan mancanegara melalui implementasi program pemasaran strategis dengan berpartisipasi pada salah satu bursa pariwisata terbesar di Arab Saudi ini," ungkap Cecep.

23
May

 

VOInews, Sorong : Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Mayjen TNI Heri Wiranto melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Sorong, Papua Barat Daya, guna menjaring aspirasi terkait dengan potensi bencana jelang pemilu 2024, Senin (22/5).

 

Seperti dilaporkan Antara, Selasa (23/03/2023), Heri menjelaskan kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan gambaran yang lebih konkret dan komprehensif, terkait permasalahan sinergitas satkowil dengan berbagai stakeholder dalam rangka penanggulangan bencana alam dan perkembangan situasi politik, hukum dan keamanan dikaitkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

 

"Sehingga hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan rekomendasi deputi bidang Koordinasi Pertahanan Negara,” jelas Heri.

 

Dia menyebutkan, nantinya hasil dari kunjungan kerja ini, sebagai bahan laporan dan masukan kepada Menkopolhukam dalam rangka analisis permasalahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 serta langkah-langkah antisipatif dalam mencegah gangguan keamanan di Provinsi Papua Barat Daya.

 

"Karena Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu dari pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua masuk dalam kategori daerah rawan bencana," sebut Heri.

 

Berdasarkan peta bencana 2020 yang dikeluarkan oleh BNPB, kata Heri, dari 5 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya, dominan bencana yang terjadi adalah bencana banjir dan longsor.

 

Kemudian, berhadapan dengan kondisi itu, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024 telah resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024.

 

Heri menilai, bencana yang bersinggungan dengan tahapan pemilu membawa dampak antara lain rusaknya daftar pemilih, infrastruktur pendukung, pemindahan lokasi tempat pemungutan suara (TPS), terhambatnya pengadaan dan jalur distribusi logistik hingga penundaan pergantian pemerintahan.

 

"Karakteristik keteraturan dan kepastian yang dituntut dalam penyelenggaraan pemilu bertolak belakang dengan karakteristik bencana yang penuh dengan ketidakpastian dan berpotensi mengacaukan penyelenggaraan pemilu," ungkap Heri.

 

Dia menyebutkan bahwa untuk klasifikasi daerah rawan di Papua Barat Daya adalah Kabupaten Maybrat.

 

"Itulah tujuan kami turun ke kota ini untuk mendengar banyak hal terkait kondisi dan potensi bencana sehingga nantinya menjadi dasar bagi kami untuk menganalisa," pungkas dia.(gus)

23
May

 

 

VOInews.id- Ratusan jamaah calon haji (JCH) Indonesia kloter pertama memadati Embarkasi Jakarta yang berlokasi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta guna mengikuti pelayanan one stop service sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.

"Penerimaan JCH kali ini artinya kami bertanggungjawab penuh atas JCH yang akan diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta," kata Ketua Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Cecep Khairul Anwar pada acara penerimaan JCH di Pondok Gede, Jakarta, Selasa. Cecep mengatakan jumlah jamaah calon haji kloter pertama yang akan diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta berjumlah 393 orang yang terdiri atas 165 jamaah laki-laki, 220 jamaah perempuan, serta 8 petugas ibadah haji.

Sedangkan, Cecep melanjutkan, usia JCH kloter pertama ini dimulai dari 24 tahun sebagai JCH termuda di kloter ini sebanyak satu orang hingga 82 tahun sebagai JCH tertua sebanyak dua orang. "Hari ini sudah masuk sebanyak jumlah tersebut dan in syaa Allah berangkat malam nanti sekitar pukul 19.00 WIB," ujar Cecep yang sekaligus menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) RI itu.

 

antara

23
May

 

VOInews.id- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar bersiaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini. Sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Z.A.

menyampaikan instruksi itu dimuat oleh Tito dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Aecara garis besar inmendagri tersebut menekankan mengenai pentingnya peran aktif pemerintah daerah, khususnya para gubernur dan bupati/wali kota sebagai pemimpin Satgas Karhutla untuk bersiaga menghadapi potensi karhutla dengan melibatkan semua komponen yang ada di daerah, termasuk masyarakat.

"Penanggulangan bencana karhutla ini tidak bisa dikerjakan secara parsial, apalagi ego sektoral karena peristiwanya sering kali melintasi batas administrasi provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi intensif pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga dan jajaran forkopimda serta partisipasi masyarakat sebagai basisnya mutlak untuk dilakukan," kata Safrizal.

Dia menyampaikan instruksi Mendagri tersebut memuat langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di lapangan sehingga dapat sedini mungkin memitigasi risiko bencananya. "Inmendagri ini telah menyusun langkah yang sistematis, mulai dari upaya pencegahan sampai penanggulangan.

Maka dari itu, lakukan terus patroli bersama untuk pencegahan dan pemantauan titik api dengan memanfaatkan teknologi satelit dan pemeriksaan lapangan, gencarkan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye larangan membuka lahan dengan cara membakar," jelasnya.

Lalu, tambah Safrizal, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk segera mengaktifkan posko bencana karhutla di provinsi dan kabupaten/kota apabila ditetapkan status siaga darurat bencana karhutla. Di samping itu, melalui Inmendagri tersebut, Mendagri Tito juga meminta para kepala daerah untuk memastikan tersedianya alokasi APBD secara optimal untuk pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla.

Safrizal kemudian menitipkan pesan kepada seluruh kepala daerah agar berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui optimalisasi pembentukan dan peran aktif Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

"Redkar merupakan suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, termasuk Karhutla," ujarnya.

 

antara