October
(voinews.id)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencadangkan 10 lokasi kabupaten/kota sebagai kawasan daerah pelarangan penangkapan ikan sidat sebagai upaya perlindungan perikanan sidat yang berkelanjutan. “Pelarangan penangkapan ikan sidat di lokasi itu dalam segala situasi dan sepanjang waktu pada area/kawasan tertentu yang telah disepakati.
Kita juga menggandeng partisipasi masyarakat karena merekalah yang memiliki peran lebih besar dalam proses ini,” kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Ridwan Mulyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Sepuluh lokasi tersebut yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso.
Ridwan mengatakan adanya daerah larangan penangkapan ikan sidat dapat meningkatkan peluang migrasi ikan sidat dalam melanjutkan siklus reproduksinya secara alami. Pelarangan itu akan dituangkan dalam regulasi KKP, sebagai kerangka implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Sidat.
Ridwan mengatakan hasil riset laju eksploitasi sidat di Indonesia terindikasi terjadi penangkapan berlebih (overfishing) di Sungai Cimandiri di Jawa Barat, Sungai Malunda di Sulawesi Barat, serta Sungai Lasolo dan Sungai Lalindu di Sulawesi Tenggara.
“Hal ini terlihat dari semakin sedikit jumlah sidat yang tertangkap oleh nelayan, ditambah ukuran sidat yang tertangkap juga semakin mengecil,” katanya. Di Indonesia, sidat merupakan salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki nilai histori yang cukup penting. Keberadaan Sidat Borneo (Anguilla Borneensis) merupakan nenek moyang sidat di dunia dan Sidat celebes (Anguilla Celebesensis) merupakan jenis asli/endemik Indonesia.
“Tingginya permintaan produk perikanan sidat di pasar domestik dan pasar luar negeri, menjadikan kita semakin terpacu untuk mengelola sumber daya ikan sidat secara bijaksana guna menjamin kelestariannya,” katanya. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Haryono mengatakan siklus hidup ikan sidat diperkirakan dapat mencapai 30 tahun dan berenang hingga ribuan kilometer untuk memijah di laut dalam.
Dengan siklus biologi yang demikian unik, daerah larangan penangkapan ikan sidat menjadi sangat mendesak untuk segera ditetapkan guna menambah upaya perlindungan bagi kelangsungan hidup ikan sidat. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan menjaga kelestarian sumber daya ikan menjadi prioritasnya untuk mewujudkan ekonomi biru. Menurut dia, ekologi adalah panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan karena kesehatan ekosistem laut akan menghasilkan ekonomi yang berkelanjutan.
antara
October
(voinews.id)- Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengajak generasi muda menjadikan pandemi yang bergulir selama tiga tahun terakhir sebagai tolok ukur pengalaman sekaligus pembelajaran bagi generasi muda yang dapat diwariskan untuk masa depan.
"Pandemi ini siklusnya mungkin tahunan, bahkan puluhan tahun. Jadi, apa yang dilakukan generasi saat ini dalam menangani pandemi, bisa menjadi patokan bagi anak muda di masa depan jika terjadi pandemi," ujar Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa.
Budi mengatakan generasi muda perlu memahami betul penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah melalui gotong-royong bersama masyarakat dalam menekan laju kematian banyak orang. Supaya ketika peristiwa serupa kembali terjadi di masa depan, diharapkan tidak akan menimbulkan banyak kematian. Ini kewajiban kita untuk memastikan generasi muda harus terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 dan mereka bisa memahami apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam pencegahan terjadi pandemi berikutnya, katanya.
Menurut Budi, Presidensi G20 tahun ini melahirkan banyak upaya penanganan pandemi COVID-19 yang bisa dijadikan pelajaran bagi anak muda. Terdapat lima target yang ingin dicapai dalam presidensi G20, antara lain membentuk Dana Pandemi agar negara punya dana yang cukup untuk mengendalikan pandemi selanjutnya. Selain itu, kata Budi, G20 juga membentuk mekanisme formal dalam penggunaan dana pandemi, tujuannya supaya dana pandemi bisa digunakan dengan adil untuk mengakses vaksin, obat-obatan, alat diagnostik, terutama untuk negara berkembang. Tujuan berikutnya adalah membangun jejaring genom sekuensing di dunia.
Sebab, virus, bakreri, parasit penyebab pandemi bisa muncul di mana saja. "Jadi, perlu dibangun sistem surveilans yang sama rata di seluruh dunia," ujarnya.
Dikatakan Budi, G20 juga menginisiasi standar protokol kesehatan secara global agar saat terjadi karantina wilayah di semua negara, semua roda perekonomian dapat terus bergerak, termasuk pendistribusian logistik kesehatan.
"G20 juga ingin memastikan produksi vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan terdistribusi merata bagi semua negara, khususnya negara berkembang," katanya. Lima agenda tersebut diharapkan jadi komponen dalam arsitektur kesehatan global. "Tanggung jawab kita lebih besar untuk mempersiapkan generasi-generasi kita. Makanya, peran anak muda menjadi sangat penting, karena kita sebagai orang yang mengalami pandemi pada saat ini menginginkan generasi berikutnya lebih paham jika terjadi pandemi lagi, katanya.
antara
October
(voinews.id)- Cuaca Washington DC, Amerika Serikat, yang cerah selama beberapa hari, mendadak mendung pada Kamis (13-10) di sela-sela Pertemuan Ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20. Cuaca yang dingin dan berangin jelang musim gugur tersebut seolah-olah menandakan kondisi global pada 2023, yang bakal penuh ketidakpastian dan situasinya lebih menantang.
Penyebabnya tidak lain konflik geopolitik di Eropa yang dampaknya mengganggu rantai pasokan serta kenaikan harga energi maupun pangan dan menyebabkan tekanan inflasi global.
Kondisi yang mengancam dunia pada resesi ini diperkuat laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyatakan ekonomi global melambat hingga 2,7 persen pada 2023, atau menurun 0,2 persen dibandingkan outlook pada Juli 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus pemimpin pertemuan mengatakan tantangan ini tidak bisa dihadapi negara secara sendiri-sendiri karena membutuhkan kerja sama multilateral terutama G20 yang memberikan pengaruh terhadap 85 persen perekonomian dunia untuk mencari solusi bersama. Sejumlah menteri keuangan maupun gubernur bank sentral G20 menghadiri pertemuan secara langsung yang sudah dilaksanakan selama empat kali pada Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk merumuskan sejumlah pandangan.
Pertemuan yang dihadiri 66 pimpinan secara langsung dan empat orang secara virtual juga mengundang Menteri Keuangan Ukraina, yang menandakan sebagai undangan ke-3 yang dilaksanakan selama masa Presidensi Indonesia. Sri Mulyani mengakui keberagaman anggota G20 merupakan dinamika yang bisa menghambat terjadinya kesepahaman dalam merespon isu global, meski hal tersebut juga bisa menjadi kekuatan bersama.
"Kita pasti ada perbedaan dalam posisi, manfaat dan pengalaman dalam berbagai hal, tapi perbedaan ini dapat mengizinkan untuk mencari solusi terbaik yang inklusif bagi dunia," katanya. Perbedaan dalam pertemuan tersebut tidak sampai membuat deadlock forum FMCBG mengingat rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam kebijakan makro di G20 Chair's Summary, meski bukan dalam bentuk komunike yang lebih mengikat. Summary itu muncul dari enam agenda pembahasan seperti ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, peraturan sektor finansial, investasi infrastruktur keuangan berkelanjutan, dan perpajakan internasional.
Salah satu hasilnya adalah kelanjutan penguatan kerja sama kebijakan makro, mempertahankan stabilitas finansial dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang serta penyiapan bantalan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif spillover. Selain itu, kebijakan makroprudensial di negara-negara G20 juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan risiko secara sistemik seiring dengan kondisi penguatan likuiditas.
Terkait hal tersebut, Sri Mulyani memastikan berbagai respon kebijakan yang diluncurkan juga harus dipaparkan secara spesifik, jelas, terkoordinasi dan dikomunikasikan dengan baik agar pesan dapat tersampaikan. "Tantangan global juga membutuhkan kerja sama dan sinkronisasi bauran kebijakan makro maupun fiskal serta instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah bersama dan mendukung pemulihan ekonomi secara efektif," katanya.
antara
October
(voinews.id)- Otoritas militer Lebanon mengungkapkan bahwa kapal perang Israel berkali-kali menerobos wilayah perairan mereka pada Sabtu di area seberang Ras Naqura di dekat perbatasan antar kedua negara, namun tuduhan itu dibantah Israel.
Pernyataan itu menyebutkan ada empat pelanggaran, di mana kapal perang berkali-kali memasuki ratusan meter ke perairan Lebanon dan otoritas sedang membahas pelanggaran tersebut dengan Pasukan Sementara PBB.
Pernyataan militer Israel menuliskan "tidak ada penyeberangan ke perbatasan maritim Lebanon" oleh pasukan mereka. Lebanon dan Israel pekan lalu memberikan sinyal persetujuan atas kesepakatan penetapan hak maritim masing-masing, yang ditengahi Amerika Serikat.
Jika rampung, kesepakatan itu - yang disanjung oleh ketiga pihak terkait sebagai sebuah pencapaian bersejarah - akan menandai awal mula diplomatik dari perang dan permusuhan puluhan tahun serta terbukanya pintu untuk eksplorasi energi di lepas pantai.
Lebanon selama bertahun-tahun menuding Israel melanggar wilayah udara mereka lewat pengerahan drone dan pesawat tempur yang terlibat dalam aksi mata-mata Beirut secara resmi juga mengeluhkan hal itu selama bertahun-tahun ke Dewan Keamanan PBB.
Israel juga menyerang dugaan target Iran di Suriah dengan menerbangkan pesawat tempur mereka melintasi wilayah Lebanon, kata pejabat Lebanon.
antara