(voinews.id) Indonesia selalu mendukung Vietnam dalam berbagai hal. Bahkan ketika Amerika Serikat dan negara Barat memberlakukan embargo ekonomi terhadap Vietnam pada tahun 1975 dan negara itu menghadapi masalah dengan Kamboja, Indonesia selalu ada untuk Vietnam dengan menyelenggarakan Jakarta International Meeting (JIM) 1 dan JIM 2. Demikian dikatakan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong dalam pertemuan akhir tahun Kedutaan Besar Vietnam dengan media di Jakarta, Selasa (6.12).
“Vietnam diblokir Amerika Serikat dan negara-negara barat. dan kami juga memiliki masalah dengan Kamboja. Sanksi ekonomi dan embargo juga dikenakan kepada Vietnam. Kami pada waktu itu menghadapi beberapa kesulitan. Dan sekali lagi. Indonesia hadir dan menjadi tuan rumah konferensi internasional, JIM 1 dan JIM 2. Dan solusi Kamboja tercapai dan puji syukur embargo dan sanksi dicabut dan Vietnam dapat memperluas hubungannya dengan negara-negara lain di dunia.
Duta Besar Ta Van Thong menambahkan. pada tahun 1995 Indonesia juga merupakan negara anggota ASEAN pertama yang mendukung Vietnam untuk masuk menjadi negara ASEAN.
“Pada tahun 1995, Indonesia juga menjadi anggota ASEAN pertama yang mendukung Vietnam untuk masuk ke ASEAN. Tidak semua anggota ASEAN saat itu menyatakan dukungannya kepada keanggotaan kami, tetapi Indonesia adalah anggota pertama dan juga berada di belakang upaya kami di ASEAN. Dan keanggotaan di ASEAN benar-benar menghidupkan Vietnam dalam upaya kami untuk lebih berintegrasi ke dalam komunitas internasional di bidang ekonomi, politik dan bidang lainnya.”
Tahun 2023 Indonesia dan Vietnam akan merayakan 10 tahun hubungan kemitraan strategis (strategic partnership). Hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vietnam sudah terjalin sejak sebelum tahun 1945 dan diresmikan 30 Desember 1955 Sejak saat itu hubungan bilateral dan kerja sama multidimensi dibina dan dipupuk oleh berbagai generasi pemimpin dan masyarakat di kedua negara. (VOI.AHM.edit r)
(voinews.id) Indonesia dan Vietnam meningkatkan target nilai perdagangan bilateral untuk beberapa tahun ke depan hingga mencapai 15 miliar dolar AS atau sekitar 234,59 triliun rupiah. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong di Jakarta Selasa menyampaikan, nilai perdagangan bilateral pada tahun ini mencapai lebih dari 11 miliar dolar AS.
Duta Besar Thong mengatakan, Indonesia dan Vietnam akan memperingati 10 tahun kemitraan strategis dengan mengadakan berbagai kegiatan menarik. Ia juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di sektor Pendidikan, karena sudah makin banyak warga Vietnam yang datang untuk belajar di Indonesia. (antara)
(voinews.id) Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama bidang jaminan produk halal dengan Selandia Baru, dengan tujuan menjadi pemimpin industri halal global pada 2024. Pembahasan terkait kerjasama tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dengan Menteri Pertanian Selandia Baru Hon Damien O’Connor di Selandia Baru.
Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa berharap kedua negara dapat segera menindaklanjuti pembicaraan yang telah dilakukan menjadi perjanjian kerjasama yang lebih konkret. Zainut mengatakan banyak peluang kerja sama jaminan produk halal yang dapat dilakukan dengan Selandia Baru, di antaranya terkait pasokan daging halal. Ia berharap kerjasama jaminan produk halal yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi dua negara. (antara)
(voinews.id) Indonesia berencana menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali pada September 2023. yang akan dihadiri oleh kepala negara.kepala pemerintahan dari 47 negara anggota AIS Forum. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana itu pada pertemuan tingkat menteri ke-4 AIS Forum di Nusa Dua, Bali Selasa.
.Luhut Pandjaitan saat memberi sambutan saat Forum AIS Pertemuan Tingkat Menteri ke-4 di Bali mengatakan. untuk memperkuat kerja sama ini, pihaknya juga mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi AIS Forum. Kerja sama ini akan lebih kuat apabila disuarakan langsung oleh para pemimpin negara. KTT ini telah diusulkan sejak 2019 dan berharap tidak ada halangan untuk menggelar itu pada 2023. Oleh karena itu Luhut meminta menteri luar negeri dari masing-masing negara anggota untuk ikut membantu mempersiapkan pertemuan para pemimpin negara AIS Forum. (antara)