28
March

 

(Voinews.id)Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penegakan hukum terukur, terhadap 51 Kapal Ikan Asing (KIA) maupun kapal ikan lokal yang terindikasi melakukan pencurian dan perusakan ekosistem laut di enam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Senin (28/3). Keberhasilan operasi pengawasan dengan sistem pada triwulan pertama tahun 2022 tersebut, sebagai wujud komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia

27
March

 

(voinews.id) Pemerintah terus mendorong aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia guna mendorong peningkatan usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan, pemerintah mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Hingga akhir 2020, tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM on boarding ke bisnis daring dan diharapkan pada 2030 mendatang jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta usaha. Dari sisi UMKM, Pemerintah terus berkomitmen mendukung agar UMKM semakin tangguh dan bisa naik kelas. antara

27
March

 

(voinews.id) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun Kampung Bandeng di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, karena potensi lahan hamparan tambak di Gresik diperkirakan mencapai hingga 40 persen dari total luas hamparan tambak di Provinsi Jawa Timur. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan, Kabupaten Gresik merupakan salah satu lokasi yang diusung oleh KKP untuk menjadi kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal dengan bandeng sebagai komoditas utama.

Ia mengemukakan kebijakan ini telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Selain potensi lahan tambak yang luas, Gresik dinilai memiliki potensi sumber daya alam seperti pakan alami, potensi sumber daya manusia, serta kondisi lingkungan dan prasarana umum yang turut mendukung. antara

27
March

 

(voinews.id) Anggota Komisi VI (enam) Dewan Perwakilan Rakyat RI, Andre Rosiade mengusulkan Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  melakukan audit investigasi rantai distribusi minyak goreng dari produsen hingga distributor di Indonesia. Andre Rosiade dalam rilis di Jakarta, Sabtu mengatakan langkah tersebut penting untuk menyikapi kelangkaan dan ketidakstabilan minyak goreng yang ada di pasaran hingga saat ini.

Andre juga meminta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan  melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat dalam rangka pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi.antara