September
Presiden RI Joko Widodo Apresiasi Sikap Papua Nugini Atas Kedaulatan Indonesia
Written by ranov
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Perdana Menteri (PM) Papua Nugini (PNG), James Marape, atas dukungan Papua Nugini terhadap kedaulatan dan integritas Indonesia. Apresiasi tersebut, sebelumnya ditunjukkan juga pada saat KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) yang digelar di Port Vila, Vanuatu, 23-24 Agustus 2023 lalu.
"Saya sangat hargai dukungan Papua Nugini terhadap kedaulatan dan integritas Indonesia, termasuk yang ditunjukkan pada KTT MSG bulan lalu," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyambut baik meningkatnya aktivitas perekonomian di perbatasan Indonesia-PNG seiring dibukanya perbatasan Skouw-Wutung, serta peluncuran penerbangan langsung Port Moresby-Denpasar.
Sementara itu, James Marape memberikan selamat atas kesuksesan Indonesia dalam keketuaan dan penyelenggaraan KTT ASEAN.
"Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan pertemuan ASEAN yang Anda selenggarakan. Di belakang APEC dan di belakang G20, sekarang ASEAN, Papua Nugini mendukung Anda. Sangat bangga dengan tetangga terdekat kita," ujar Marape.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
September
ASEAN Harapkan KTT Asia Timur Sepakati Pernyataan Tingkat Pemimpin
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memiliki harapan besar agar KTT Asia Timur dapat menyepakati Pernyataan Tingkat Pemimpin mengenai tekad untuk menjadikan kawasan sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth).
"ASEAN akan sangat menghargai jika KTT Asia Timur ini dapat menyepakati Pernyataan Tingkat Pemimpin mengenai tekad untuk terus menjadikan kawasan ini sebagai epicentrum of growth," katanya dalam pembukaan KTT ke-18 Asia Timur, di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini, seluruh mata di dunia menantikan KTT Asia Timur untuk dapat menjadikan dunia tempat yang baik bagi semua. Menurutnya, hal itu ditentukan oleh kebijaksanaan para Pemimpin yang hadir di Jakarta.
"Saya betul-betul minta kepada seluruh Pemimpin KTT Asia Timur untuk menjadikan forum ini sebagai tempat memperkuat kolaborasi, sebagai tempat memperkuat kerja sama, bukan justru mempertajam rivalitas," katanya.
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menekankan bahwa para Pemimpin memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk menciptakan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan.
"Entah sudah berapa banyak kata “perdamaian” dan kata “stabilitas” yang dikeluarkan setiap pertemuan dari kita. Ini tidak lain menunjukkan bahwa pada dasarnya, kita semua sadar perdamaian dan stabilitas adalah kunci utama untuk mencapai kemakmuran," tegasnya.
Dalam kesempatan itu dirinya juga menyampaikan komitmen ASEAN untuk menjadikan kawasan sebagai pusat pertumbuhan, sehingga ASEAN akan terus bekerja memainkan peran sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas.
September
ASEAN Ajak India Kembangkan Kerja Sama di Sektor Maritim
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Para Pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendorong peningkatan kerja sama ASEAN-India melalui sektor kelautan. Presiden Joko Widodo mengatakan selama ini kerja sama ASEAN-India telah memberikan manfaat bagi rakyat namun menurutnya kolaborasi ini masih dapat terus dioptimalkan.
"Potensi kerjasama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim, dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan," katanya dalam sambutan pembukaan KTT ke-20 ASEAN-India di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Presiden Joko Widodo mengatakan Samudera Hindia memiliki potensi besar kerja sama kelautan yang harus dimanfaatkan oleh ASEAN dan India. Menurutnya, Samudera Hindia memiliki potensi besar karena menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa populasi masyarakat.
"Kolaborasi ini masih perlu terus kita optimalkan apalagi melihat potensi besar samudra Hindia yang menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa dan 1/5 GDP (Produk Domestik Bruto) dunia di 2025," katanya.
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo juga menyoroti kejahatan maritim yang kerap terjadi seperti perompakan penyelundupan manusia dan narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing).
"Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan penyelundupan manusia narkotika dan juga Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing," katanya.
Dirinya pun mengajak seluruh Pimpinan negara ASEAN dan India untuk menjadikan lautan sebagai peluang kerja sama dengan menjaga stabilitas di laut. Hal itu, menurutnya, dapat dilakukan dengan menghormati hukum internasional, mendorong kebiasaan kerja sama dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif.
"Ini adalah kunci untuk mewujudkan kawasan yang mampu menjadi epicentrum of growth," tutupnya.
September
Bappenas: Aturan pembiayaan alternatif energi hijau sedang disusun
Written by Akbar
VOInews.id- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan menteri yang mengatur pembiayaan alternatif dan inovatif terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk energi hijau.
“Saat ini kami sedang menyusun Peraturan Menteri mengenai pembiayaan alternatif. Kami harap kami dapat mengimplementasikannya sesegera mungkin,” kata Koordinator Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas Anna Amalia dalam webinar “The 21st Economix International Dialogue,” yang dipantau dari Jakarta, Rabu. Anna mengatakan adanya peraturan tersebut dapat memobilisasi pembiayaan alternatif dari organisasi nonpemerintah (NGO), swasta, filantropi, dan aktor lainnya.
“Hal ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena kita menginginkan masa depan yang cerah, dan ini saatnya kita bergerak bersama,” kata dia. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan energi hijau membutuhkan dukungan dari banyak pihak.
Sebab, menurut dia, pemerintah hanya dapat membiayai sebanyak 24 sampai 30 persen dari total kebutuhan transisi energi hijau. “Kita membutuhkan lebih dari Rp3 ribu triliun hingga 2060 untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) dan ekonomi hijau,” katanya. Di sisi lain, dia mengatakan saat ini banyak institusi yang siap memberikan pendanaan terhadap program transisi energi hijau. Namun, kata dia, pendanaan tersebut tidak mudah diberikan karena ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi.
“Kami harap melalui peraturan itu nantinya dapat memperkecil jarak antara investor dengan sektor bisnis, dan pemerintah dapat menjaga keinginan investor dalam sektor bisnis hijau,” ujarnya. Anna juga berharap peraturan tersebut dapat meningkatkan kerja sama antara swasta dengan publik yang dapat memberikan keuntungan bersama dalam aspek pembiayaan hijau.
Selain Permen, dia memastikan bahwa pemerintah sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. “Jangan khawatir, kami telah menyebarkan ‘virus’ hijau di internal kami dalam rencana 20 tahun tersebut. Nantinya akan berpusat pada keberlanjutan dan ekonomi yang lebih hijau,” katanya.
Antara