September
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Foto : Voice of Indonesia RRI)
VOInews, Jakarta: Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya telah memutuskan mengubah nama ASEAN Secretariat (Sekretariat ASEAN) menjadi ASEAN Headquarters (Markas Besar ASEAN).
“Sejalan dengan prioritas penguatan ASEAN leaders jadi kita ingin ASEAN sekretariat diperkuat dan sejalan dengan prioritas penguatan ASEAN ini para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah nama ASEAN sekretariat atau Sekretariat ASEAN menjadi ASEAN headquarters atau markas besar ASEAN,” jelas Retno Marsudi pada Selasa (5/09/2023) di Jakarta.
Perubahan nama tersebut merupakan upaya para pemimpin ASEAN untuk memperkuat kantor Sekretariat ASEAN dan menguatkan mekanisme pengambilan keputusan.
“Semua leaders menyepakati untuk mengganti nomenklatur tersebut karena sekali lagi para leader sepakat untuk memperkokoh Sekretariat ASEAN,” lanjut Retno.
Sebelumnya, Sekretariat ASEAN telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antar-Sekretariat dengan Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (IORA) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada Senin (4/09/2023).
Nota kesepahaman tersebut berisi kesepakatan untuk mempererat kerja sama antar-Sekretariat di beberapa area prioritas, antara lain maritim, konektivitas, SDGs, ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi digital dan manajemen bencana.
September
ASEAN Harapkan Peningkatan Kontribusi Jepang dalam Pembangunan Infrastruktur
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: ASEAN mengharapkan peningkatan kontribusi Jepang terhadap pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden Joko Widodo, Jepang sebagai salah satu mitra paling aktif ASEAN dan pendukung utama ASEAN Outlook on The Indo-Pasific, dapat menjadi kontributor utama dalam mewujudkan kerjasama konkret yang bermanfaat langsung bagi rakyat.
"Saat ini, ASEAN membutuhkan investasi infrastruktur senilai USD184 miliar per tahun. ASEAN berharap Jepang dapat terus meningkatkan kontribusinya pada ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk mendukung konektivitas dan Infrastruktur hijau," katanya dalam pembukaan KTT ke-26 ASEAN-Jepang, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Presiden Joko Widodo mengatakan ASEAN dan Jepang telah sepakat membentuk Kemitraan Komprehensif Strategis yang saling menguntungkan.
"ASEAN dan Jepang telah sepakat membentuk Kemitraan Komprehensif Strategis yang bukan sekedar seremonial dan bukan sekedar basa-basi, tapi justru berbentuk kerjasama konkret yang saling menguntungkan," katanya.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan, secara geografis, Jepang dan ASEAN adalah bagian dari Asia. Oleh karena itu, ia mengatakan, ASEAN dan Jepang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.
September
Presiden Joko Widodo Ingatkan Pentingnya Stabilitas Kawasan untuk Sukseskan Transisi Energi dan Transformasi Digital
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas di kawasan guna mendukung proses transisi energi dan transformasi digital yang menjadi pilar utama kemitraan ASEAN-Korea Selatan.
"Kemitraan masa depan hanya akan bisa dicapai jika stabilitas kawasan dijaga jika tensi dan rivalitas diturunkan jika strategic trust dipertebal dan jika habits of cooperation ditingkatkan," katanya dalam sambutan pada KTT ke-24 ASEAN-Republik Korea Selatan, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Menurut Presiden, upaya menjaga stabilitas menjadi tanggung jawab semua pihak terutama yang berada di kawasan Indo-Pasifik.
"Saya mengapresiasi dukungan Korea terhadap ASEAN-Indo-Pasifik forum. Ini adalah wujud nyata kerjasama inklusif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik," katanya.
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ASEAN memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil. Sementara di sisi lain, ekonomi digital ASEAN, dalam satu dekade kedepan, diperkirakan menyumbang USD1 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan.
Oleh karena itu dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkan transisi energi dan transformasi digital.
"Transisi energi dan transformasi digital butuh investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya," tutupnya.
September
VOInews, Jakarta: Para pemimpin ASEAN mengadopsi 11 dokumen pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. Dari 11 dokumen yang disepakati, satu diantaranya terkait ASEAN Concord ke-4, ASEAN Matters terkait Hak Asasi Manusia dan 9 dokumen terkait Epicentrum of Growth.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjelaskan, dokumen pertama yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN adalah ASEAN Concord ke-4 sebagai fondasi penyusunan Visi ASEAN 2045. Kedua adalah deklarasi tentang dialog hak-hak kemanusiaan ASEAN dimana ini satu hal yang baru dan juga merupakan capaian Indonesia.
“Indonesia berkomitmen untuk memajukan promosi dan proteksi Hak Asasi Manusia oleh karena itu kita ingin agar dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler,” kata Retno kepada wartawan di Jakarta, Selasa (05/09/2023).
Ketiga adalah deklarasi tentang pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan untuk komunitas ASEAN yang tangguh. “Intinya adalah mendorong partisipasi masyarakat ASEAN secara inklusif, termasuk penyandang disabilitas dalam pembangunan,” terangnya.
Keempat adalah deklarasi tentang perlindungan dan pendidikan anak di Asia Tenggara, yang menunjukkan tekad ASEAN untuk memulai pendidikan sejak dini. Selanjutnya, terkait deklarasi kesetaraan gender dan pembangunan keluarga serta deklarasi tentang ketahanan berkelanjutan, dimana di dalamnya terdapat penguatan ketahanan pangan dan nutrisi dalam respons terhadap krisis, serta tentang ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan.
Selanjutnya, disepakati terkait Perubahan Iklim menuju Konferensi Para Pihak ke-28 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC COP-28) di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir November 2023.
“Dokumen ini merupakan komitmen ASEAN terhadap UNFCC dan Perjanjian Paris dalam mengatasi perubahan iklim,” jelas Retno.
Para pemimpin juga menyepakati dokumen pernyataan terkait Epicentrum of Growth, Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises serta perkembangan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan ASEAN Blue Economy Framework.
“ASEAN Blue Economy Framework ini merupakan hal yang baru. Jadi ada pengakuan bahwa Blue Economy Framework ini merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan,” kata Retno.
Selain itu, menurut Retno, tahun ini Indonesia tengah mengembangkan agenda maritim, antara lain disepakatinya ASEAN Maritime Outlook, kemudian nantinya akan diagendakan pertemuan ASEAN Maritime Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum sebagai pertemuan tahunan serta disepakati juga Guidelines untuk mempercepat negosiasi Code of Conduct (COC) di Laut Tiongkok Selatan.