September
Menlu RI dan Menlu Kosta Rika Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Kedua Negara
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kosta Rika Arnoldo André Tinoco, di sela-sela Sidang ke-78 Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/9/2023). Keduanya membahas mengenai penguatan kerja sama bilateral, kawasan serta multilateral.
“Untuk kerja sama bilateral, Menlu Retno dan Indonesia dan Menlu Tinoco membahas berbagai upaya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi kreatif, penanganan bencana, serta energi terbarukan. Dalam hal ini, keduanya mendorong ratifikasi Framework Cooperation Agreement antara kedua negara yang telah disepakati sebelumnya,” tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/9/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Menlu Kosta Rika menyampaikan undangan dan mengharapkan partisipasi Indonesia pada United Nations Ocean Conference yang akan diselenggarakan pada Juni 2024 di Kosta Rika.
“Terkait kerja sama kawasan, Menlu Kosta Rika menyampaikan minat kuat Kosta Rika untuk meningkatkan engagement dengan ASEAN,” kata Kemlu.
Menanggapi hal tersebut, Menlu RI mengundang Kosta Rika untuk melakukan aksesi terhadap Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai langkah awal menjalin hubungan dengan ASEAN.
Sementara terkait kerja sama multilateral, kedua Menlu membahas isu aplikasi Indonesia pada OECD serta Dewan HAM PBB. Selaku Co-host konferensi tahunan OECD di tahun 2025 mendatang, Menlu Kosta-Rika menyampaikan dukungan Kosta Rika terhadap aplikasi Indonesia di OECD.
September
VOInews, Jakarta: Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-78, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Yordania Ayman Hussein Abdullah Al Safadi melakukan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU) tentang Sidang Komisi Bersama (SKB) untuk memperkuat hubungan bilateral RI-Yordania, Jumat (22/9/2023).
“MoU ini akan menjadi landasan utama berbagai kerangka kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Yordania,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/9/2023).
Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Yordania merupakan mekanisme pembahasan penguatan kerja sama kedua negara dan evaluasi dari implementasi program-program yang telah disepakati. Area yang diatur dalam MoU tersebut mencakup kerja sama politik dan hukum, kerja sama teknis, sosial-budaya, dan ekonomi.
“Termasuk fasilitasi kontak yang lebih erat antar pelaku sektor usaha,” tulis Kemlu.
Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, Indonesia dan Yordania siap melaksanakan SKB ke-4 dengan area kerja yang lebih luas.
Sebelumnya, telah dilaksanakan 3 (tiga) kali SKB Indonesia-Yordania, yang berfokus utamapada isu ekonomi.
September
Menlu RI Serukan Reformasi Sistem Multilateral di Pertemuan Persiapan Summit of the Future
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia berharap agar pertemuan Summit of the Future dapat memberikan hasil yang nyata dan konkret. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai pentingnya reformasi arsitektur multilateral saat ini sangat penting untuk dilakukan. Hal itu disampaikannya pada saat menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Persiapan Summif of the Future (SoTF) yang diadakan di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Kamis (21/9/2-23).
Dalam kesempatan itu, dirinya menekankan pentingnya pertemuan SoTF untuk memastikan perdamaian untuk semua. Menurutnya, perdamaian hanya dapat diraih apabila ada infrastruktur perdamaian yang kuat.
“Infrastruktur perdamaian tersebut antara lain dengan: mematuhi Piagam PBB dan hukum internasional secara konsisten; berkomitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai; kerja sama multilateral yang kuat; kerja sama kawasan yang inklusif; reformasi DK PBB agar lebih transparan, demokratis, dan efektif; serta menjaga perdamaian melalui penguatan PKO,” katanya.
Menlu Retno juga mendorong pentingnya memastikan tercapainya kesejahteraan bagi semua. Menlu menegaskan bahwa dunia membutuhkan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan tidak diskriminatif, yang menghormati hak untuk membangun dari negara-negara berkembang, yang mendengar suara dan kepentingan negara- negara berkembang, serta yang inklusif dengan sistem keuangan global.
Lebih lanjut, Menlu menambahkan bahwa sistem perdagangan multilateral harus mengedepankan ekonomi hijau dan berkelanjutan dengan peran besar dari teknologi dan inovasi. Sistem perdagangan multilateral tersebut juga harus bisa menciptakan ekonomi global yang tangguh, antara lain melalui penguatan arsitektur kesehatan global, ketahanan pangan dan energi, stabilitas finansial dan ekonomi digital.
Sebagai penutup, Menlu RI kembali menegaskan bahwa Pact of the Future harus dapat memastikan terciptanya perdamaian dan kesejahteraan bagi semua, dan harus memastikan arsitektur multilateral yang lebih baik.
“Upaya bersama ini harus dilandaskan pada prinsip kolaborasi, solidaritas, dan win- win solution," ujarnya.
Summit of the Future merupakan Konferensi Tingkat Tinggi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama multilateral dan mendorong tercapainya konsensus global untuk mengatasi berbagai tantangan saat ini dan masa depan. Pertemuan Tingkat Menteri Persiapan Summit of the Future dihadiri oleh para Menteri dari negara-negara anggota PBB.
September
Indonesia Pastikan ASEAN Sebagai Global Epicentrum Growth
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia, selaku Ketua ASEAN, turut membuka Pertemuan Tingkat Tinggi “Fostering Partnerships for our Common Future: Enhancing Multi-Stakeholder Partnerships to Accelerate the SDGs in ASEAN" di New York, Rabu (20/9/2023). Selain Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, Sesi Pembukaan juga dihadiri oleh Perdana Menteri Thailand, Presiden Timor-Leste, dan Sekretaris Eksekutif UN-ESCAP.
Sebagai Ketua ASEAN, menurut Menlu Retno, Indonesia menegaskan bahwa kemitraan inklusif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tetap menjadi prioritas di bawah tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Kendati banyak tantangan sebagai Ketua ASEAN di tahun 2023, Indonesia tetap majukan Kawasan sebagai global epicentrum of growth.
“Melalui penguatan ketahanan Kawasan dan membentuk agenda pembangunan Kawasan,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Kemitraan di bidang arsitektur kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta stabilitas keuangan akan melindungi kawasan dari future shocks yang dapat menghambat pencapaian SDGs. “Kemitraan ini adalah satu-satunya jalan untuk pastikan kawasan ini sebagai epicentrum of growth" tegas Menlu Retno.
Menlu Retno sampaikan bahwa masa depan ASEAN harus green, sustainable dan inklusif bagi masyarakat ASEAN, melalui transisi energi di kawasan. Masa depan ekonomi ASEAN juga digital melalui pengesahan ASEAN Digital Economy Framework Agreement, yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian SDGs di kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi ini merupakan bagian dari rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78 dan salah satu dari beberapa kegiatan terkait ASEAN di New York. Deputi Sekjen ASEAN, dan beberapa NGO Thailand juga terlibat sebagai panelis dalam pertemuan ini.