September
VOInews.id- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri akan memperoleh akses kekonsuleran saat menghadapi kasus hukum. "Kami pastikan bahwa setiap warga negara kita mendapatkan akses tersebut," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu Judha Nugraha dalam FGD Penghapusan Mandatory Death Penalty Malaysia yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Judha menanggapi keputusan Pemerintah Malaysia pada 16 Juni 2023 untuk mengundangkan dua undang-undang penghapusan kewajiban menerapkan hukuman mati. Negara itu mengamendemen hukum pidana Malaysia dengan menghapus sifat mandatori pada hukuman mati dengan menambahkan alternatif hukuman penjara paling singkat 30 tahun penjara dan paling lama 40 tahun penjara.
Amendemen itu membuat pemerintah Malaysia memberikan kewenangan sementara kepada Mahkamah Federal untuk menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Antara
September
Indonesia Soroti Potensi Perairan Internasional Dukung Capaian SDGs
Written by Rama
VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, menandatangani perjanjian Agreement under UNCLOS on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ, "Perjanjian Berdasarkan UNCLOS tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional"), di New York, Amerika Serikat, Rabu (20/9/2023). Perjanjian ini mengatur konservasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional atau di laut lepas.
September
Menlu RI Berbagi Upaya Indonesia dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Mantan Teroris
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbagi pengalaman Indonesia terkait penanggulangan kejahatan terorisme dan penanganan radikalisasi di Indonesia terutama terkait strategi rehabilitasi dan reintegrasi (R&R) bagi mantan teroris.
Dalam pertemuan Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) ke-13 di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (20/9/2023), ia menyampaikan bahwa ancaman global terorisme terus meningkat dan terus berevolusi.
"Aksi teror semakin beragam; penggunaan propaganda online dan eksploitasi terhadap teknologi baru termasuk drone dan AI juga semakin tinggi," katanya dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Retno juga menyampaikan bahwa angka kematian akibat terorisme dalam 5 tahun terakhir dilaporkan meningkat. "Bagi Indonesia, rehabilitasi dan reintegrasi (R &R) harus mencakup semua aspek, tidak hanya terbatas pada mantan narapidana teroris, tetapi juga harus memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan yang menerima mereka," tambahnya.
Untuk itu, dirinya menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan oleh Indonesia terkait rehabilitasi dan reintegrasi para mantan teroris. "Pertama, mengedepankan pendekatan whole-of-government and whole-of-society, sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme," katanya.
Menlu menjelaskan, pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya peran dan dukungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, upaya ini juga menggabungkan pendekatan keras dan lembut, pelibatan masyarakat dan kerja sama internasional.
“It takes a village, to turn an extremist idea into a peaceful one (mengubah pemikiran ekstremisme menjadi pemikiran yang damai memerlukan dukungan semua pihak)," ucap Retno.
Upaya lain yang juga dilakukan oleh Indonesia adalah memastikan kemajuan teknologi dan riset, agar tidak disalahgunakan. Menurut Menlu Retno, teknologi yang berkembang sangat cepat dapat memberi ruang bagi berkembangnya ide-ide ekstremisme.
“Kita harus tetap waspada," ujar Menlu.
Ia menambahkan, terkait hal ini, Indonesia telah meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia (I-KHub). Langkah ini dilakukan untuk mengintegrasikan sistem data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis penelitian dalam upaya memerangi ekstremisme, sekaligus memastikan keamanan negara.
Upaya lain yang tak kalah penting adalah terus memastikan lingkungan yang aman untuk menangkal ekstremisme. Menurut Retno, hal ini termasuk melalui program pendidikan bagi perempuan dan anak.
“Karena pemikiran ekstremis hanya dapat tumbuh di tempat yang dipenuhi dengan kebencian," ujar Menlu.
Sebagai penutup, Menlu Retno menyampaikan harapannya agar negara-negara GCTF berkomitmen kuat untuk memastikan implementasi yang inklusif dari strategi R & R ini.
GCTF merupakan forum utama di luar kerangka PBB yang membahas upaya kerja sama dan pertukaran informasi global dalam isu penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Menlu Retno hadir dalam kapasitasnya sebagai Co- Chair Countering Violent Extremism (CVE) Working Group (WG), di mana Indonesia telah menjabat sejak tahun 2017 bersama Australia.
September
Menlu RI : Reformasi Kerja Sama Multilateralisme Harus Jadi Agenda Utama
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pentingnya menjadikan reformasi kerja sama multilateralisme sebagai agenda utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pandangan itu ia sampaikan sebagai pelajaran penting yang didapatkan setelah Indonesia menjadi Presidensi G20 dan Ketua ASEAN
"Bagi negara berkembang, multilateralisme harus bisa membawa hasil nyata; multilaterasme harus inklusif dan harus setara. Jika multilateralisme tidak berjalan, akan sulit mencapai SDGs," ujar Menlu Retno kepada peserta pertemuan Ministerial Meeting of the Global Governance Group (3GMM) di New York, AS, Rabu (20/9/2023), seperti dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri RI.
Hal lain yang juga didorong oleh Menlu Retno adalah penguatan solidaritas bersama. Menurutnya, tanpa solidaritas SDGs tidak akan tercapai pada 2030.
"Oleh karena itu, penting bagi semua negara untuk mendorong isu solidaritas di berbagai platform internasional dan multilateral," katanya.
Lebih lanjut Menlu Retno mengatakan, salah satu pesan penting dari KTT ke-43 ASEAN dan KTT G20 adalah bahwa negara-negara Global South terbukti dapat menavigasi situasi sulit dan menjembatani perbedaan.
"Ini antara lain dibuktikan oleh Indonesia, pada saat presidensi G20 tahun lalu dan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, dapat menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan negara-negara," katanya.
Meski banyak perbedaan, namun Retno menyimpulkan dari penyelenggaraan dua KTT tersebut, masih ada semangat untuk bekerja sama. “Dan semangat ini harus terus dikapitaliasi," katanya.
Dirinya pun mendorong pentingnya mengarusutamakan SDGs di semua platform. “Kebijakan dagang yang diskriminatif harus dihindari. Hak membangun bagi semua negara harus dihormati," katanya.
Dengan pencapaian SDGs yang masih sangat jauh dari target, sebagaimana dilaporkan di KTT SDGs beberapa hari lalu, menurutnya, negara harus terus memperkuat kerja sama dan kolaborasi untuk bisa mencapai SDGs. “Dibutuhkan sinergi yang lebih baik untuk memastikan hasil yang berorientasi pada solusi," ucap Menlu Retno di penghujung pidatonya.
Global Governance Group (3G) adalah group 30 negara kecil dan menengah, anggota G20 dan anggota PBB lain. Pertemuan 3GMM diselenggarakan secara rutin setiap tahun di sela Sidanh Majelis Umum PBB dengan tujuan memperkuat jaringan dan mendorong dialog antar negara-negara anggotanya. Pertemuan 3GMM kali ini mengangkat tema 'Penguatan Multilateralisme untuk Mencapai SDGs'.
Menlu Retno hadir di 3GMM sebagai bagian dari Troika G20. Ini adalah kali kedua Menlu Retno menghadiri pertemuan 3GMM setelah tahun lalu hadir pada saat Indonesia memegang presidensi G20. Pertemuan tahun ini diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan.