September
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut bahwa situasi perempuan dan anak-anak perempuan di Afganistan sudah sangat mengkhawatirkan. Maka, ia mengatakan bahwa situasi politik terbaru jangan menghalangi solidaritas untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di negara tersebut.
September
Menlu RI Laporkan Hasil Pertemuan Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York
Written by ranov
VOInews, Jakarta: Sidang Majelis Umum PBB ke-78 mengangkat tema ‘Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity: Accelerating Action on the 2030 Agenda and Its Sustainable Development Goals Towards Peace, Prosperity, Progress and the Sustainability for All’. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan tema tersebut tidak lepas dari capaian global terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Summit.
“Dan tahun ini timeframe pencapaian SDGs sudah setengah jalan, tetapi baru 12% target SDGs yang on track, yang seperti kemarin disampaikan oleh Sekjen PBB. Oleh karena itu, diperlukan upaya global bersama-sama untuk mempercepat pencapaian SDGs,” kata Menlu RI, Retno Marsudi, saat menghadiri pertemuan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78, di New York, seperti dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Menlu RI juga mengatakan, bahwa dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, menyampaikan pesan bahwa dunia harus Bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan global.
“Saat ini, kita memasuki era multipolar yang hadirkan kesempatan baru untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional. Namun multipolaritas tidak dengan sendirinya dapat menjamin perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan institusi multilateral yang kuat dan efektif untuk mewujudkan perdamaian,” ucap Menlu RI.
Menlu RI juga mengungkapkan, Sekjen PBB mengatakan tata kelola global saat ini tidak mendukung dan Dewan Keamanan PBB dan Bretton Wood System sudah usang dan perlu direformasi.
“Sekjen juga menyampaikan dunia terpolarisasi antara North dan South, East dan West. Oleh karena itu, multilateralisme harus direvitalisasi agar merefleksikan situasi sekarang dan dapat menghadapi tantangan global,” jelasnya.
Selain itu, Sekjen PBB juga menyampaikan diperlukannya lebih banyak kompromi agar kita dapat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama pentingnya perdamaian dalam upaya mencapai SDGs. “Tanpa perdamaian, SDGs akan semakin sulit dicapai. Dan Sekjen juga menyampaikan kembali perlunya dana stimulus 500 miliar USD untuk percepat pencapaian SDGs,” tambahnya.
September
Kemenkominfo Siapkan Fasilitas "SMS Blast" Kampanyekan Pemilu Damai
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan fasilitas SMS (Short Message Service) blast sebagai salah satu strategi untuk mengkampanyekan narasi "Pemilu Damai" sehingga dapat menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 yang kondusif dan aman bagi masyarakat Indonesia.
Mengutip ANTARA, dukungan SMS blast itu nantinya menjadi tanggung jawab dari Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemenkominfo yang memang bertanggung jawab atas koordinasi dengan para operator seluler.
"Kami menyediakan fasilitas SMS blast ke seluruh pelanggan operator seluler, ini nanti (kontennya) sesuai dengan permintaan organisasi pemerintah terkait seperti KPU. Permintaan itu akan kami teruskan ke operator seluler dan dikirim ke seluruh pelanggannya," kata Direktur Jenderal PPI Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto dalam rapat bersama dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (19/09/2023).
Wayan menjelaskan SMS blast tersebut memiliki mekanisme yang mirip dengan pesan yang dibagikan pemerintah saat pandemi COVID-19 untuk mengingatkan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Hal yang berbeda ialah untuk kampanye "Pemilu Damai", nantinya konten yang dibagikan ialah tentang menjaga situasi kondusif selama Pemilu 2024.
Terkait isi konten yang lebih terperinci nantinya organisasi seperti Komisi Pemilih Umum (KPU) atau pun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan menentukannya.
KPU atau Bawaslu nantinya dapat berkoordinasi juga dengan Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kemenkominfo agar bisa meramu konten yang tepat untuk disebarluaskan lewat SMS blast tersebut.
Selanjutnya apabila konten telah selesai dibuat, organisasi terkait Pemilu bisa menyampaikannya ke Ditjen PPI untuk kemudian diberikan kepada para operator seluler yaitu Telkomsel, Indosat Ooredo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren agar dapat segera disebarluaskan kepada pelanggan.
Selain SMS blast, Wayan mengatakan akan berinisiatif untuk mengajak operator seluler ikut menambahkan nama sinyalnya dengan tambahan kata "Pemilu Damai".
Harapannya langkah tersebut bisa mengingatkan masyarakat Indonesia untuk dapat terus menjaga situasi tetap kondusif di Pemilu Serentak 2024.
"Kami ada pemikiran untuk mengusulkan penambahan nama sinyal, jadi seperti COVID-19 itu ada 'Pakai Masker' di nama sinyalnya nah itu nanti kita coba juga untuk sosialisasi Pemilu Damai agar tercipta Pemilu damai tersebut,"katanya.
Ditjen PPI juga akan menyiapkan dukungan penguatan jaringan konektivitas saat Pemilu 2024 berlangsung sehingga nantinya penghitungan suara bisa tetap berlangsung aman dan transparan berkat sinyal yang stabil.
September
Menko Airlangga: RI jadi tujuan investasi properti terbaik di dunia
Written by Akbar
VOinews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menilai bahwa Indonesia telah menjadi salah satu tujuan investasi properti terbaik di dunia. “Indonesia telah menjadi tujuan investasi properti terbaik di dunia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yakni sekitar 273 juta jiwa, dan bonus demografi yang akan terjadi sampai beberapa tahun ke depan, permintaan properti di Indonesia khususnya untuk smart and green city, akan semakin meningkat pula,” kata Menko Airlangga dalam acara The International Real Estate Federation (FIABCI) Trade Mission 2023 melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Menko Airlangga menjelaskan, melalui tema Green Cities for Greener Future, industri properti Indonesia juga menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam konteks kota ramah lingkungan.
Konsep tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan. Ia memberikan contoh penerapan konsep tersebut terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dibangun dengan visi kota hijau. Agar mampu mencapai efisiensi dan konservasi energi, dilakukan penggabungan desain bangunan ramah lingkungan (green building) dengan memanfaatkan sistem pengelolaan air melingkar dan pendingin distrik.
“Dukungan Pemerintah terhadap konsep pembangunan hijau telah ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Struktur Bangunan Gedung yang memuat ketentuan penerbitan sertifikat bangunan ramah lingkungan,” jelasnya.
Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia termasuk di sektor properti. Hal itu karena sektor properti mempunyai peran penting yang memberikan efek ganda atau multiplier effect signifikan terhadap sekitar 174 industri pendukung properti seperti konstruksi, tenaga kerja, dan bahan bangunan. Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan bahwa kontribusi industri properti sebagai salah satu sektor unggulan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan kedua 2023 tercatat sebesar 9,43 persen untuk sektor konstruksi dan 2,40 persen untuk sektor perumahan atau real estate.
Meskipun sektor perumahan atau real estate pada kuartal II-2023 masih menunjukkan penurunan sebesar 12,30 persen secara tahunan (yoy), namun penjualan rumah berukuran besar mengalami peningkatan sebesar 15,11 persen yoy. Dari sisi permintaan, Indeks Permintaan Properti Komersial kategori sewa tumbuh sebesar 5,87 persen yoy dan Indeks Permintaan Properti Komersial kategori penjualan meningkat 0,36 persen yoy pada kuartal II-2023.
Menko Airlangga menilai peningkatan indeks permintaan itu dapat menimbulkan momentum positif dalam industri properti komersial, termasuk berpotensi meningkatkan aktivitas dan penjualan properti di Indonesia secara keseluruhan. “Guna mendorong peningkatan permintaan dan investasi di sektor properti, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value 100 persen dan Financing to Value untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023,” pungkasnya.
Antara