VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi risiko perubahan iklim dan dampaknya secara menyeluruh.

“Mengidentifikasi, adaptasi apa saja yang bisa kita lakukan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan untuk permodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional BMKG 2022 secara daring dipantau di Jakarta, Senin.

Jokowi juga meminta BMKG memperkuat layanan informasi dan literasi, terutama di wilayah pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem. BMKG juga diminta memperluas cakupan forum sekolah lapang iklim dan sekolah lapang cuaca nelayan agar dampaknya lebih signifikan.

“Dampak dari perubahan iklim ini sangat serius. Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi,” ujarnya.

BMKG, menurut Jokowi, memiliki peran sangat strategis untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional.

BMKG harus berfungsi untuk mengawasi, memprediksi dan mengeluarkan peringatan dini tentang kondisi cuaca dan iklim ekstrem.

“Ini sangat membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan,” katanya. Saat ini, kata Jokowi, dunia menghadapi tantangan perubahan iklim yang kritis. Organisasi Meteolorogi Dunia menyatakan indikator perubahan iklim dan dampak perubahan itu pada 2021 makin memburuk, yang terindikasi dari kondisi tujuh tahun terakhir telah menjadi tujuh tahun dengan suhu terpanas.

“Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kita. Penanggulangan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah meredanya COVID-19,” katanya. Dampak perubahan iklim, menurut Jokowi, sangat luas dan multi-sektoral. Salah satu dampak itu adalah terjadinya bencana alam dan timbulnya ancaman ketahanan pangan.

“FAO (Badan Pangan Dunia) menyebutkan lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” ucap Kepala Negara.

ebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat turun di sejumlah kota besar pada Senin. Pada siang hari hujan ringan berpeluang turun di Kota Gorontalo dan Kendari serta hujan yang disertai petir berpotensi terjadi di Kota Manado dan Palembang.

Kota Ambon diprakirakan menghadapi hujan dengan intensitas sedang dan Kota Mamuju berpeluang menghadapi hujan lebat pada siang hari. Cuaca kota besar lainnya cerah, cerah berawan, atau berawan pada siang hari.

Kota besar yang cuacanya diprakirakan cerah pada siang hari hanya Banda Aceh. Cuaca Kota Denpasar, Serang, Bengkulu, Yogyakarta, Jakarta Pusat, Jambi, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Tarakan, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Mataram, Kupang, Jayapura, Pekanbaru, Padang, dan Medan diprakirakan cerah berawan pada siang hari.

Sedangkan Kota Bandung, Semarang, Banjarmasin, Palangka Raya, Tanjung Pinang, Ternate, Manokwari, dan Makassar menurut prakiraan berawan.

Malam harinya, cuaca Kota Banda Aceh dan Jakarta Pusat cerah serta Kota Denpasar, Bengkulu, Jambi, Surabaya, Pontianak, Pangkal Pinang, Mataram, Kupang, Pekanbaru, Padang, dan Palembang cerah berawan.

Kota Serang, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Banjarmasin, Palangka Raya, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Ternate, Manokwari, Kendari, dan Manado diprakirakan berawan pada malam hari. Sedangkan Kota Gorontalo, Samarinda, Tarakan, Ambon, Jayapura, Makassar, dan Medan berpeluang mengalami hujan dengan intensitas ringan dan Kota Mamuju menghadapi potensi hujan lebat pada malam hari.

(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19, dan saat ini 90 persen penduduk telah divaksin.

"Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam penanganan COVID-19," kata Airlangga, di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu malam, saat menghadiri Khaul Almarhumin Sesepuh dan Warga Pondok Buntet Pesantren Cirebon.

Kehadirannya, kata Airlangga, untuk menunjukkan bahwa saat ini keadaan sudah membaik, meskipun kasus COVID-19 baru di angka 5.000 orang per hari.

Jika dibandingkan dengan negara lainnya Indonesia masih terkendali, dan protokol kesehatan masih diterapkan dengan baik.

Airlangga mengatakan saat ini capaian vaksinasi COVID-19 juga sangat baik,  sudah 420 juta dosis yang disuntikkan.

Vakksinasi dosis pertama sudah mencakup 90 persen, dosis kedua 80 persen, dan vaksinasi dosis penguat atau ketiga 30 persen lebih.

antara

(voinews.id) Presiden Joko Widodo meminta pengembangan lahan sorgum hingga 154 ribu hektare di Kabupaten Waingapu. Nusa Tenggara Timur. sebagai komoditas pangan substitusi pengganti gandum. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat internal terkait peningkatan produksi sorgum dan kebijakan gandum di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis.

Airlangga menjelaskan saat ini luas tanam sorgum hingga Juni 2022 baru mencapai 4.355 hektare yang tersebar di 6 provinsi dengan produktivitas 3,63 ton per hektare. Sementara itu masih ada sembilan negara yang melakukan pelarangan ekspor gandum untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri antara lain Kazakhstan, Kirgizstan, India Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia dan Ukraina. Oleh karena itu Presiden meminta adanya substitusi dan diversifikasi dari gandum sebagai bahan pangan dan campuran pakan ternak melalui sorgum. (antara)

(voinews.id)Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah fokus berusaha menurunkan angka kasus stunting di 12 provinsi prioritas, yang mencakup provinsi dengan prevalensi kasus stunting tinggi dan provinsi dengan banyak balita stunting.

"Fokus percepatan penurunan stunting pada tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak," katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Wakil Presiden mengatakan, provinsi yang angka kasus stuntingnya tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Wakil Presiden mengatakan, pemerintah menjalankan intervensi dengan sasaran lebih dari 60 persen anak balita di 12 provinsi prioritas tersebut.

Guna mempercepat penurunan angka kasus stunting, Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2021 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan itu mencakup strategi nasional percepatan penurunan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes, lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya.

Menurut SSGI 2021 prevalensi angka kasus stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen dan pemerintah berusaha menurunkannya menjadi 14 persen pada 2024.

"Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, tentu menjadi tantangan kita bersama," kata Wakil Presiden.

Pemerintah menjalankan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting. Intervensi spesifik mencakup penanganan penyebab langsung stunting sedangkan intervensi sensitif berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting.

Intervensi yang dijalankan untuk menurunkan angka kasus stunting di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, pendampingan keluarga, promosi kesehatan lingkungan, peningkatan akses terhadap air bersih, serta edukasi dan penyuluhan bagi remaja putri dan calon pengantin.

Rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan perwakilan kepala daerah provinsi prioritas.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi kasus stunting NTT mencapai 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, NTB 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.

"Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara," kata Wakil Presiden.

Menurut data pemerintah jumlah balita dengan stunting di Jawa Barat sebanyak 971.792 anak, Jawa Tengah sebanyak 651.708 anak, Jawa Timur sebanyak 508.618 anak, Sumatera Utara sebanyak 347.437 anak, dan Banten sebanyak 268.158 anak.

antara