Pemeluk agama Islam merupakan kelompok keagamaan terbesar di dunia. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2015, Islam memiliki 1,8 miliar penganut, yang membentuk sekitar 24% populasi dunia. Ramadhan yang merupakan bulan suci bagi kaum Muslim, tahun ini dimulai pada tanggal 24 April dan seperti biasa menjadi momentum penting bagi negara2 Islam. Khususnya Arab Saudi tempat beradanya dua masjid utama bagi umat muslim yaitu Masijidil Haram di kota Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Setelah pandemi Covid 19 menyerang berbagai negara termasuk Arab Saudi, ke dua masjid tadi terpaksa ditutup untuk menghindari sebaran virus mematikan itu. Ramadhan tahun ini pun menjadi sangat berbeda karena umat tidak bisa melaksanakanberbagai ibadah sebagaimana biasanya. Umroh, suatu bentuk ibadah massal yang banyak dilaksanakan di bulan Ramadhan otomatis terhenti. Pelaksanaan ibadah Haji tahun ini yang seharusnya berlangsung akhir Juli dikhawatirkan juga tidak bisa dilaksanakan jika sebaran virus corona masih terus melanda dunia.
Di sisi lain, menurut Media Arab Saudi, Raja Salman meski sudah menetapkan penutupan kota Makkah dan Madinah, memutuskan akan tetap membuka dua masjid itu untuk ibadah khas bulan Ramadhan seperti sholat taraweh dan qiyamul laill setiap malam. Namun ini hanya untuk kalangan terbatas seperti keluarga kerajaan dan karyawannya. Setelah pelaksanaan ibadah ke dua masjid tadi akan kembali ditutup.
Sejarah mencatat penutupan musim ibadah haji yang diikuti umat Islam dari seluruh dunia pernah dilakukan sebanyak 40 kali. Pemerintah Arab Saudi tampaknya akan menutup musim haji 2020 jika pandemi virus Covid 19 terus memburuk.
Dengan ditutupnya Makkah Dan Madinah untuk pelaksanaan ibadah Ramadhan dan bahkan kemungkinan ibadah haji tahun ini, maka jelas terlihat betapa dampak pandemi Covid 19 bagi dunia khususnya umat Muslim. Bukan hanya di bidang kesehatan, atau ekonomi semata, ternyata di bidang keagamaan pun terasa.
Semoga pandemic Covid 19 cepat berlalu dan semua kembali seperti semula. Khusunya umat Islam, dapat melaksanakan semua ritual peribadahan tanpa halangan suatu apa.
Perkembangan pandemi COVID 19 di berbagai belahan bumi, menjadi penentu kebijakan pemerintah negara negara yang terkena pandemi virus berbahaya itu. Di Eropa beberapa negara berencana menghentikan kebijakan Lockdown. Dari Wina diperoleh berita bahwa pemerintah Austria akan segera melonggarkan lockdown minggu depan. Jika itu dilaksanakan maka di kawasan benua Eropa, Austria adalah negara pertama yang akan membuka pusat perbelanjaan dan rumah makan, walau tetap memberlakukan menjaga jarak antar pengunjung. Selain Austria, negara lain yang akan segera melonggarkan aturan penutupan wilayah atau lockdown adalah Denmark. Pemerintah Italia, setelah dua bulan melarang warganya keluar rumah, juga mulai mengendorkan lockdown. Perdana Menteri Giuseppe Conte menyatakan akan melonggarkan aturan pembatasan di beberapa bagian negara itu, akhir pekan ini. Italia yang memulai lockdown sejak 9 Maret adalah negara yang paling terdampak oleh pandemi COVID 19. Di Eropa Timur, Pemerintah Republik Ceko akan mencabut aturan larangan bepergian dan mengizinkan warga asing memasuki negara itu.
Kebijakan mengakhiri lockdown juga akan dilakukan pemerintah Iran. Bahkan dikabarkan lockdown di Teheran juga sudah dicabut. Beberapa provinsi di Iran telah mulai melonggarkan pembatasan ketat pekan lalu dengan mengizinkan warganya bepergian. Walaupun demikian, sekolah dan kegiatan olahraga masih tidak diizinkan beraktivitas. Badan Kesehatan dunia, memperingatkan pemerintah Iran bahwa COVID 19 masih berkecamuk di negara itu. Iran adalah negara Asia setelah China, yang menderita serangan virus Corona dengan korban terbanyak. Sejumlah anggota Parlemen dan pejabat pemerintah bahkan telah terinfeksi oleh virus yang menyebar dengan mudah itu.
Di Amerika Serikat, Pemerintah Pusat mendorong pelonggaran aturan di beberapa negara bagian. Melalui kicauan di twitter Presiden Donald Trump memberi isyarat bagi dilonggarkannya lockdown di Michigan, Minessota dan Virginia.
New York adalah salah satu jantung ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat yang digugat warganya untuk mengakhiri lockdown. Warga New York mendesak pemerintah untuk segera mencabut aturan yang dianggap sangat membatasi aktivitas sosial.
Pelonggaran lock down tentunya dilakukan dengan pertimbangan menurunnya persebaran corona dan jumlah yang terinfeksi CONVID 19 di masing-masing negara. Eropa Barat merasakan betul dampak ekonomis dari serangan Corona. Amerika Serikat juga demikian. Tentunya dengan skala yang berbeda. Karenanya perubahan kebijakan terkait perkembangan virus Covid 19 berbeda antara satu negara dengan lainnya. Iran dan Amerika Serikat misalnya, mempertimbangkan diakhirinya lockdown karena merasakan dampak buruk corona terhadap ekonomi negara.
Masih belum dapat diperkirakan kapan pandemi Convid 19 benar benar akan berakhir. Karena itu tidak dapat juga dipastikan, kapan ekonomi global dan perkenomian setiap negara akan berangsur pulih. Bisa jadi pasca corona, akan terjadi perubahan tata ekonomi dan politik serta hubungan hubungan antar negara.
Perkembangan pandemi COVID 19 di berbagai belahan bumi, menjadi penentu kebijakan pemerintah negara negara yang terkena pandemi virus berbahaya itu. Di Eropa beberapa negara berencana menghentikan kebijakan Lockdown. Dari Wina diperoleh berita bahwa pemerintah Austria akan segera melonggarkan lockdown minggu depan. Jika itu dilaksanakan maka di kawasan benua Eropa, Austria adalah negara pertama yang akan membuka pusat perbelanjaan dan rumah makan, walau tetap memberlakukan menjaga jarak antar pengunjung. Selain Austria, negara lain yang akan segera melonggarkan aturan penutupan wilayah atau lockdown adalah Denmark. Pemerintah Italia, setelah dua bulan melarang warganya keluar rumah, juga mulai mengendorkan lockdown. Perdana Menteri Giuseppe Conte menyatakan akan melonggarkan aturan pembatasan di beberapa bagian negara itu, akhir pekan ini. Italia yang memulai lockdown sejak 9 Maret adalah negara yang paling terdampak oleh pandemi COVID 19. Di Eropa Timur, Pemerintah Republik Ceko akan mencabut aturan larangan bepergian dan mengizinkan warga asing memasuki negara itu.
Kebijakan mengakhiri lockdown juga akan dilakukan pemerintah Iran. Bahkan dikabarkan lockdown di Teheran juga sudah dicabut. Beberapa provinsi di Iran telah mulai melonggarkan pembatasan ketat pekan lalu dengan mengizinkan warganya bepergian. Walaupun demikian, sekolah dan kegiatan olahraga masih tidak diizinkan beraktivitas. Badan Kesehatan dunia, memperingatkan pemerintah Iran bahwa COVID 19 masih berkecamuk di negara itu. Iran adalah negara Asia setelah China, yang menderita serangan virus Corona dengan korban terbanyak. Sejumlah anggota Parlemen dan pejabat pemerintah bahkan telah terinfeksi oleh virus yang menyebar dengan mudah itu.
Di Amerika Serikat, Pemerintah Pusat mendorong pelonggaran aturan di beberapa negara bagian. Melalui kicauan di twitter Presiden Donald Trump memberi isyarat bagi dilonggarkannya lockdown di Michigan, Minessota dan Virginia.
New York adalah salah satu jantung ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat yang digugat warganya untuk mengakhiri lockdown. Warga New York mendesak pemerintah untuk segera mencabut aturan yang dianggap sangat membatasi aktivitas sosial.
Pelonggaran lock down tentunya dilakukan dengan pertimbangan menurunnya persebaran corona dan jumlah yang terinfeksi CONVID 19 di masing-masing negara. Eropa Barat merasakan betul dampak ekonomis dari serangan Corona. Amerika Serikat juga demikian. Tentunya dengan skala yang berbeda. Karenanya perubahan kebijakan terkait perkembangan virus Covid 19 berbeda antara satu negara dengan lainnya. Iran dan Amerika Serikat misalnya, mempertimbangkan diakhirinya lockdown karena merasakan dampak buruk corona terhadap ekonomi negara.
Masih belum dapat diperkirakan kapan pandemi Convid 19 benar benar akan berakhir. Karena itu tidak dapat juga dipastikan, kapan ekonomi global dan perkenomian setiap negara akan berangsur pulih. Bisa jadi pasca corona, akan terjadi perubahan tata ekonomi dan politik serta hubungan hubungan antar negara.
Hari ini, 21 April diperingati oleh Bangsa Indonesia sebagai Hari Kartini yang merupakan suatu hari peringatan untuk menandai perjuangan emansipasi perempuan dan untuk memiliki kesamaan hak dalam berbagai kesempatan. Peringatan ini ditetapkan dengan mengambil hari lahir Raden Ajeng Kartini, perempuan priyayi Jawa yang lahir pada 21 April 1879. Pada masanya, Raden Ajeng Kartini dan perempuan-perempuan di wilayahnya, dan sebagian besar aerah di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk menuntut ilmu dan berkegiatan di luar rumah. Lewat korespondensi dengan beberapa temannya di Belanda, Kartini mengungkapkan keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Kumpulan surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda dibukukan oleh J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda pada saat itu dengan judul Door Duisternis Tot Licht , arti harfiahnya "Dari Kegelapan Menuju Cahaya" yang diterbitkan pada tahun 1911. Raden Ajeng Kartini menjadi simbol emansipasi perempuan Indonesia.
Perjuangan Raden Ajeng Kartini sudah terlihat hasilnya. Perempuan Indonesia kini memiliki kesempatan yang sama dengan pria, bukan hanya dalam pendidikan, tetapi dalam bidang-bidang lain. Bahkan, Indonesia sudah pernah memiliki perempuan presiden. Setiap tahun, Hari Kartini diperingati dengan bebagai kegiatan yang menonjolkan emansipasi perempuan.
Tetapi, tahun ini menjadi lain, di tengah pandemi Covid-19, sebagian perempuan-perempuan pekerja melakukan segala kegiatannya di rumah. Perempuan dituntut untuk memainkan multi perannya. Pada saat tetap melakukan tugas-tugas pekerjaannya di rumah, secara bersamaan mereka melakukan tugas-tugas rumah tangga, sekaligus mendampingi anak-anaknya yang juga menjalankan kegiatan belajar di rumah.
Peran strategis perempuan menjadi semakin signifikan di tengah berbagai kebijakan untuk tetap di rumah. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dalam pertemuan virtual “Women Foreign Ministers’ Meeting 2020” yang membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap kaum perempuanpekan lalu. Dia mengatakan, perempuan adalah aktor yang dapat mendidik komunitas untuk mengambil langkah preventif guna menekan penyebaran virus. Itulah yang sudah dimainkan oleh perempuan Indonesia saat ini. Tak hanya bagi keluarganya, juga untuk masyarakat banyak.
Pada masa pandemi Covid-19, banyak perempuan Indonesia yang menangkap peluang untuk menghidupkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh tenaga medis.
Sekitar 60 persen usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia yang memproduksi masker, baju pelindung, dan hand sanitizer juga dimiliki oleh perempuan.Peluang lain yang ditangkap oleh perempuan adalah menggunakan media sosial, melakukan seminar daring mengenai kontribusi perempuan dalam memerangi pandemi Covid-19. Dalam bidang lain, banyak perempuan yang mempelopori kegiatan sosial menyediakan makanan untuk mereka yang terdampak Covid-19. Secara bergotong royong dan secara sporadic, mereka menyediakan kebutuhan pokok masyarakat yang membutuhkan di sekitar mereka. Secara nyata, perempuan Indonesia sudah memberdayakan dirinya untuk menjadi bagian dari solusi melawan pandemi.
Meski perempuan menjadi bagian dari kelompok yang rentan terpapar virus corona baru, dengan multi perannya, perempuan menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi sekelilingnya. Sekaligus memainkan fungsinya sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Karena dengan sifat keibuannya, perempuan Indonesia memiliki keyakinan ada hikmah baik setelah masa pandemi Covid-19. Seperti yang diungkapkan oleh Raden Ajeng Kartini, “Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam “
Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi penyebaran virus Corona atau Covid-19 akan menjadi peristiwa resesi terparah sejak The Great Depression era 1930-an, atau hampir 1 abad silam. Hal ini sangat beralasan karena akibat pandemi COVID-19, hampir seluruh sektor ekonomi di dunia lumpuh total. Mulai dari maskapai penerbangan hingga industri manufaktur mengurangi bahkan menghentikan operasionalnya dan harus merumahkan karyawannya. Penyebabnya karena banyak negara di dunia yang memberlakukan pembatasan pergerakan warga untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini.
Pandemi COVID-19 tentu saja tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi negatif. Indonesiapun tak luput dari dampak buruk tersebut. Tahun ini IMF memprediksi perekonomian Indonesia kemungkinan hanya akan tumbuh 0.5% dari sebelumnya 5,0% di 2019.
Di balik ancaman resesi ekonomi sebagai akibat lumpuhnya beberapa sektor ekonomi, ada sektor yang memiliki peluang besar menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19. Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov dalam seminar daring (on-line) di Jakarta, Jumat malam (17/4) menyatakan hal ini. Menurutnya, sektor tersebut adalah sektor kesehatan dan industri teknologi komunikasi informasi (ICT) seperti e-commerce atau perdagangan secara daring (on-line).
Seperti diketahui, di masa pandemi ini masyarakat banyak yang membutuhkan alat-alat kesehatan seperti masker dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas medis, yang semakin hari semakin langka dan mahal. Keadaan ini mendorong beberapa sektor usaha beralih menjadi produsen alat kesehatan. Peralihan ini selain memudahkan masyarakat dan petugas medis mendapatkan alat kesehatan dengan harga yang terjangkau, juga membantu mengurangi angka pengangguran.
Selain alat kesehatan, bisnis e-commerce juga menjadi kebutuhan utama publik dalam bertransaksi di masa pandemi COVID-19. Karena masyarakat takut berbelanja secara langsung sehingga untuk pembelian beberapa kebutuhan dilakukan secara daring melalui platform e-commerce. Tak heran banyak muncul platform e-commerce lokal terutama untuk memenuhi kebutuhan sembako. Hal ini membantu masyarakat dalam proses pembelian barang dari konsumen ke pasar dan membantu petani dan pedagang memasarkan dagangannya.
Pandemi COVID-19 memang melumpuhkan perekonomian, namun bukan berarti membuat masyarakat menerima keadaan dengan pasrah. Banyak yang bisa dimanfaatkan dan menjadi sumber pendapatan baru bagi orang yang kreatif dan dapat melihat peluang. Diharapkan, secara tidak langsung, kesempatan itu masih dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.
Pada Februari lalu, Wuhan sudah kembali dibuka dan dinyatakan nol persen sebaran virus baru. Namun pada kenyataannya per tanggal 12 April di Tiongkok, terdapat 108 kasus baru. Bahkan 3 orang meninggal di Kota Jia, Hinan, Tiongkok. Kenyataan yang mirip juga harus dihadapi oleh Korea Selatan. Setelah sempat mengendalikan angka infeksi dengan pengetesan secara massif, pada 13 April, 116 orang yang sudah sembuh kembali merasakan gejala serangan Covid-19, termasuk 25 kasus baru. Singapura yang tadinya bisa menekan angka infeksi terkecil dari negara-negara ASEAN lainnya, kini justru menghadapi penambahan potensi terinfeksi yang cukup tinggi.
Ada beberapa faktor yang bisa dicermati dari kasus Tiongkok, Korea Selatan dan Singapura. Tiongkok mendapat sejumlah kasus infeksi virus corona baru setelah Wuhan dinyatakan menjadi Kota terbuka dan banyak pendatang dari luar Tiongkok yang datang ternyata sudah terinfeksi tanpa gejala. Sehingga ketika suatu negara sudah mencapai puncak serangan corona pertama, Setelah jeda sekian lama, maka muncullah serangan gelombang kedua.
Menurut Dicky Budiawan seorang Epidemiology Indonesia, kandidat Doktor dr Griffith University Australia, gelombang kedua virus corona adalah ketika suatu wilayah sudah mencapai puncak tekanan virus corona, kemudian terjadi penurunan, setelah fase penurunan jumlah sebaran infeksi, terjadi lonjakan kasus lagi. Untuk lonjakan kedua dengan rate di angka 3-10 persen penduduk. 90 persen adalah penduduk yang belum terpapar sebelumnya.
Jika merujuk hal tersebut, kita dapat menelaah kondisi masing-masing negara. Banyak negara belum selesai menghadapi masa pumcak serangan Covid-19. Setelah itu, negara tersebut harus bersiap menghadapi serangan kedua, mengingat perjalanan penanganan virus ini nampaknya masih cukup panjang, karena potensi serangan Covid-19 gelombang kedua sangat memungkin jika tidak diwaspadai. Selayaknya, dunia internasional, khusunya Organisasi Kesehatan Dunia -WHO mendukung upaya-upaya penemuan vaksin yang terus dilakukan oleh beberapa negara. Dengan demikian, vaksin ditemukan untuk membasmi eksistensi Covid-19 yang telah menelan korban ribuan jiwa.
Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat berisiko. Banyak penjara di berbagai negara, termasuk Indonesia dinilai tak layak huni karena kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas ini membuat tahanan dan para staf rentan terhadap Covid-19. Apalagi, para tahanan kerap ditempatkan dalam kondisi lingkungan kotor dan fasilitas kesehatan tak memadai.
Kebijakan jaga jarak alias ‘Social Distancing’ mustahil diterapkan dalam kondisi penjara dengan kelebihan kapasitas. Perserikatan Bangsa-Bangsa –PBB telah mendesak pemerintah untuk membebaskan narapidana berisiko rendah.
Sesuai peringatan PBB, banyak negara telah melepaskan para narapidana. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan dan membebaskan 36.554 narapidana dewasa dan anak di seluruh Indonesia melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan Covid-19. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan, integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan.
Keputusan tersebut menjadi polemik di masyarakat setelah informasi hoax ramai beredar di masyarakat. Kabar menyebut banyaknya mantan narapidana yang kembali melakukan tindak kriminal, setelah dibebaskan di lingkungan masyarakat.
Masyarakat diminta untuk tidak percaya informasi palsu atau hoak. Karena berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, sampai saat ini, tercatat 12 narapidana yang kembali melakukan tindak kriminal dari sekitar 36.554 yang sudah dibebaskan.
Masyarakat tidak perlu kawatir berlebihan jika ada segelintir residivis yang kembali melakukan tindak kriminal. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menginstruksikan bahwa narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas akan diberi sanksi berat.
Menurut Kriminolog Leopold Sudaryono, fenomena orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan serupa merupakan hal umum yang sering terjadi di beberapa negara. Dia juga menjelaskan bahwa berdasarkan data selama 2020, angka kejahatan residivis adalah 0.05%. Angka ini turun jika dibadingkan tahun sebelumnya.
Masyarakat perlu mendukung pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan Covid-19 dengan cara menerima mereka kembali di tengah masyarakat.
Masyarakat perlu memahami bahwa pembebasan narapidana menjadi pilihan terakhir untuk meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19 di dalam penjara.
Pandemi COVID 19 menjadi topik bahasan para pemimpin Perhimpunan Negara Negara Asia Tenggara ( ASEAN ) pada KTT yang berlangsung kemarin Selasa (14/4). Dampak meluas di berbagai kehidupan bangsa, menjadi keprihatinan mendalam para pemimpin Asean.
Berbeda dengan yang berlangsung sebelumnya, Konferensi para pemimpin ASEAN ini tidak dilaksanakan secara tatap muka melainkan dilaksanakan online melalui video conference. Ini dilakukan sehubungan merebaknya COVID 19 di seluruh negara anggota Asean.
Ketika membuka KTT melalui Video Conference, dari Hanoi, Selasa 14 April, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc memuji komitmen para pemimpin ASEAN dalam memerangi pandemi yang disebabkan virus Convid 19. Vietnam yang sedang menjabat sebagai ketua ASEAN mengungkapkan keprihatinan atas dampak yang ditimbulkan terhadap sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Untuk mengatasi itu Perdana Menteri Vietnam mengemukakan pentingnya upaya mengalokasikan dana khusus untuk mengatasi krisis akibat pandemi yang disebabkan virus Corona. Dalam pidatonya Perdana Menteri Vietnam menyerukan dibukanya kembali jalur perdagangan guna menjaga ketersediaan bahan pangan dan mencegah terjadinya peningkatan pengangguran.
Negara negara ASEAN khususnya yang mengandalkan kunjungan wisatawan asing sebagai pemasukannya sangat terpukul akibat pandemik Covid 19. Secara ekonomis, Thailand yang merupakan anggota ASEAN, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Padahal Thailand sebelumnya menempati urutan kedua dalam pertumbuhan ekonomi di antara anggota ASEAN. Dari sisi perkembangan pandemi Convid 19, Vietnam dikabarkan memiliki jumlah yang terinfeksi cukup rendah. Vietnam mencatat keberhasilan dalam menahan laju infeksi Corona berkat diberlakukannya karantina secara intensif dan social distancing yang ketat.
Seruan Perdana Menteri Vietnam dalam pembukaan KTT online itu mendapat sambutan positif para pemimpin ASEAN. Walaupun tingkat penambahan orang yang terinfeksi di masing masing negara berbeda, semua anggota ASEAN memiliki keprihatinan yang sama. Pemerintah setiap negara berusaha sekuat tenaga memerangi Convid 19. Keprihatinan bersama para pemimpin ASEAN ini pun membangkitkan komitmen bersama dalam melindungi rakyat dari bahaya Convid 19.
Presiden Joko Widodo telah melakukan pengurangan anggaran terhadap sejumlah kementerian dan lembaga demi penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 -Covid-19. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran -APBN 2020 pasal 1 ayat 1 menyebutkan: "Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020."
Pada Perpres Nomor 54/2020 yang dapat diakses dari laman Kementerian Keuangan pada Minggu (12/4), terlihat hampir semua Kementerian/Lembaga termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung mengalami pemotongan anggaran.
Sebaliknya, ada Kementerian/Lembaga yang mengalami kenaikan anggarannya, yaitu kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa anggaran belanja Pemerintah Pusat diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Anggaran berfokus pada belanja bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian.
Tidak dalam hitungan bulan, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah besar dan cepat dalam menangani pandemi Covid-19. Selain menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar -PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, pemerintah telah menyerdiakan anggaran senilai Rp405,1 triliun untuk dialokasikan pada penanggulangan penyebaran Covid-19. Semua ini dilakukan untuk menyelamatkan anak bangsa baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi.
Pada bidang pendidikan, pemerintah telah berupaya membantu anak-anak sekolah yang terpaksa harus belajar di rumah. Ada program belajar dari Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Program ini sangat membantu, mengingat jutaan anak di seluruh Indonesia masih merasakan sulitnya mendapatkan akses ke internet. Semoga hal ini mendapat perhatian penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapatkan kenaikan anggaran tahun ini.
Akhir minggu lalu, Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran program Kartu Prakerja melalui situs resmi www.prakerja.go.id. Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19.
Penyebaran virus corona (COVID-19) yang masih berlanjut dan semakin meluas membuat pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak keluar rumah jika tidak penting benar. Di ibu kota Jakarta, pemerintah provinsi bahkan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus 2019 (COVID-19).
Peraturan Gubernur yang berlaku mulai Jumat lalu (10/4/2020) mengatur berbagai kegiatan di kota Jakarta, baik terkait perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan. Hal ini tentu sangat berimbas pada kegiatan ekonomi atau daya beli masyarakat. Penurunan daya beli telah mengakibatkan penutupan beberapa usaha dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah saat ini setidaknya terdapat 1,5 juta orang pekerja yang terimbas pandemi virus corona (covid-19). Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 persen atau sekitar 150.000 orang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara 90 persen lainnya dirumahkan.
Untuk membantu mereka, pemerintah pun meluncurkan program Kartu Prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Kartu Prakerja mampu meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja, serta dapat meringankan biaya hidup di tengah pandemi Covid-19. Total anggaran yang disediakan pemerintah untuk tahun ini adalah sebesar Rp 20 triliun. Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat total senilai Rp 3.550.000.
Dana tersebut, diberikan dalam bentuk bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta. Lalu ada insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan dengan total nilai Rp. 2,4 juta. Ada juga insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei dengan total nilai Rp 150.000. Bantuan dari pemerintah itu dapat digunakan untuk membeli aneka pelatihan pada platform digital mitra yang ditentukan.