August
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapati tekanan eksternal telah mempengaruhi kinerja pasar keuangan domestik hingga akhir kuartal II 2018. Meski begitu, tekanan yang dimaksud masih dalam taraf yang dapat ditoleransi dan risiko yang dihadapi lembaga jasa keuangan masih dalam tahap yang bisa ditangani. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam konferensi persnya usai rapat terbatas Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa malam, 1 Agustus 2018. Dikatakannya, rasio kredit bermasalah yang ditampilkan melalui indikator Non Performing Loan ( NPL) per Juni 2018 tercatat turun jadi 2,67 persen dari posisi Mei 2018 sebesar 2,79 persen. Hal tersebut menandakan bahwa restrukturisasi telah berjalan dengan baik.
‘’IHSG sampai dengan akhir triwulan 2 secara umum mengalami pelemahan yang diiringi dengan aksi jual non residen. Sementara itu kinerja intermediasi jasa keuangan secara umum mengalami sedikit perubahan namun dalam kondisi yang masih terjaga. Dari sisi resiko OJK menilai resiko yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan masih berada di level yang manageable. Rasio Non Performing Loan ( NPL) gross perbankan posisi Juli 2018 tercatat sebesar 2,67 persen. NPL ini turun dari posisi sebelumnya bulan Mei sebesar 2,79 persen. Hal ini menunjukkan berbagai restructuring sudah berjalan dengan baik’’.
Sementara dari indikator Non Performing Finance ( NPF), menurut Wimboh perusahaan pembiayaan per Juni sebesar 3,15 persen atau lebih tinggi dari posisi Mei sebesar 3,12 persen. Sedangkan dalam hal permodalan lembaga jasa keuangan yang nampak dari CAR (Capital Adequacy Ratio) hingga akhir Juni sebesar 21,9 persen atau menurun dibandingkan posisi akhir Mei sebesar 22,2 persen. Namun, menurut Wimboh presentase penurunan CAR itu masih jauh di atas threshold (ambang batas). Ia juga menyampaikan bahwa angka pertumbuhan kredit pada Juni 2018 tumbuh 10,75 persen secara year on year (yoy) atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,75 persen. Emiten baru yang tercatat sebanyak 31 perusahaan dan total dana kelolaan investasi sampai Juni 2018 mencapai 706,2 triliun rupiah. VOI/Rezha
August
Menanggapi maraton politik sejumlah Pimpinan Partai Politik untuk menentukan koalisi jelang pendaftaran Capres dan Cawapres di Pilpres 2019, Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (31/7/2018) menyatakan, maraton politik tersebut sudah wajar untuk membentuk koalisi agar memenuhi syarat pencapresan diusung minimal 20 persen suara di DPR dari Parpol. Jusuf Kalla yang juga mantan Ketum Partai Golkar ini menyebut tidak ada satupun partai yang mencapai 20 persen di DPR, maka koalisi pun tidak dapat dihindari.
‘’Syarat Pilpres itu harus didukung minimum 20 persen suara di DPR, karena itu, tidak ada satu pun partai yg mencapai 20, maka harus berkoalisi, dan dari koalisi yang ada, itu dapat diperkirakan kemungkin itu hanya dua calon.
Lebih lanjut Jusuf Kalla mengungkapkan, ia menilai pencapresan sudah mengkubu pada 2 tokoh, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, namun yang belum ditentukan hanya tinggal menunggu Cawapresnya. Maraton sejumlah Pimpinan Parpol selain untuk berkoalisi juga merundingkan Cawapresnya karena pendaftaran Capres dan Cawapres tinggal beberapa hari lagi.
August
Direktur Bina Haji Khoirizi H Dasir mengimbau jamaah haji mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi agar saat tiba di Bandara Jeddah tidak harus mengantre untuk berihram dan perjalanan menuju ke pemondokan di Mekkah tidak sampai terlambat. Hal itu dikatakan Khoirizi kepada Media Center Haji di Mekkah, Selasa. Di Bandara Jeddah, jamaah biasanya antre untuk mandi dan mempersiapkan ihram. Kadang panjangnya antrean berihram di bandara itu membuat jamaah terlambat sampai di pemondokan, menambah kelelahan setelah penerbangan panjang. Kementerian Agama menyampaikan imbauan kepada jamaah untuk mempersiapkan ihram sejak di Tanah Air berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang sudah berjalan sejak 17 Juli. Dia menambahkan upaya mempercepat pergerakan jamaah di bandara sejatinya sudah dimulai dengan proses perekaman biometrik dan sidik jari di embarkasi. Antara
July
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas untuk membantu para penyandang disabilitas. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin. Menurut Niken, hasil pembangunan yang nyata adalah ketika seluruh elemen warga bisa merasakan dampak dari pembangunan tersebut, tak terkecuali kelompok disabilitas. Niken merujuk data dari Bappenas, diperkirakan terdapat 15 persen jumlah penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Niken melanjutkan, pemerintah daerah diminta untuk membangun akses jalan yang ramah untuk penyadang disabilitas dengan cara membuat trotoar jalan yang terdapat lantai pemandu, jembatan penyeberangan orang (JPO), untuk itu perlu dibuat rambu-rambu yang dapat menjadi panduan bagi kaum disabilitas. Khusus untuk "zebracross" menjadi akses yang paling mudah dan nyaman bagi penyandang disabilitas agar dapat menyeberangi jalan. Aspek lain yang harus diperhatikan menurut Niken adalah transportasi umum. Antara