Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terkait penataan administrasi kependudukan Menurut Presiden, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esapada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, merupakan keputusan yang mengikat, sehingga pemerintah harus mengambil langkah cepat sebagai implementasinya Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet Terbatas tentang penataan administrasi kependudukan pascaputusan Mahkamah Konstitusi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4) Presiden menyampaikan, penataan sistem administrasi kependudukan tersebut harus dilakukan dengan berkoordinasi sekaligus mendengarkan masukan dari berbagai pihak
“Terkait dengan Mahkamah Konstitusi tentang pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada KTP dan KK (Kartu Keluarga), saya menegaskan bahwa putusan mahkamah itu adalah bersifat final dan mengikat. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjalankan putusan itu. Untuk melaksanakan teknisnya, saya minta kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dari organisasi-organisasi keagamaan yang ada.”
Lebih lanjut Presiden meminta agar jajarannya melakukan percepatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk –KTP Elektronik Hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dapat mendorong percepatan pelayanan tersebut Presiden juga meminta agar sistem identitas tunggal dan terintegrasi dapat segera diwujudkan, dengan ditopang data dan informasi administrasi kependudukan yang ada Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, Rapat Kabinet Terbatas menyepakati bahwa Kementerian Dalam Negeri akan segera mempersiapkan KTP bagi masyarakat penghayat kepercayaan Menurutnya, penyediaan KTP bagi penghayat kepercayaan tidak akan memengaruhi KTP yang sudah beredar di tengah masyarakat Kementerian Dalam Negeri akan menyediakan KTP tersendiri bagi penghayat kepercayaan selambat-lambatnya usai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 (Ndy)
Kelapa sawit adalah komoditas yang strategis bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain sumbangsih nilai ekspor yang tinggi, perannya pun sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat karena jaringan dengan usaha kecil-menengah (UKM) dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 8 juta orang.
Salah satu tujuan ekspor utama kelapa sawit Indonesia adalah kawasan Eropa. Namun perdagangan kelapa sawit Indonesia di Eropa mengalami berbagai hambatan, terutama banyaknya negative campaign di Eropa yang disangkutkan pada isu lingkungan hidup dan kesehatan. Oleh karenanya para pejabat bidang perdagangan dan pertanian di kawasan Eropa harus menempuh langkah dan upaya yang sinergis untuk menangani hambatan-hambatan perdagangan kelapa sawit Indonesia.
Hal ini yang mendasari terlaksananya pertemuan pembahasan kelapa sawit di KBRI Paris pada tanggal 28 Maret 2018. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 peserta, termasuk 16 orang pejabat Atase Perdagangan, Atase Pertanian, serta ITPC yang bertugas di kawasan Eropa, yaitu dari Berlin, Den Haag, Jenewa, London, Madrid, Roma, Brussels, Barcelona, Budapest, Hamburg, Lyon, Milan, dan Paris sendiri.
Duta Besar Hotmangaradja Pandjaitan dan para narasumber, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Ketua Dewan Pengawas BPDPKS, Secretary General European Palm Oil Allianz (EPOA), Secretary General Alliance France for Sustainable Palm Oil, serta Secretary Scientific Council CIRAD menekankan pentingnya langkah proaktif, terutama melalui koordinasi dengan para pelaku usaha, NGO atau pihak-pihak setempat di negara akreditasi masing-masing. Upaya proaktif ini untuk melengkapi langkah protes dan upaya counter lainnya yang selalu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani kampanye negatif khususnya di Eropa.
Terhadap kampanye negatif yang berulang dilancarkan tersebut, Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan pokok-pokok bahwa minyak sawit adalah sumber minyak nabati paling produktif, serta langkah nyata Pemerintah RI dalam hal penanggulangan perubahan iklim, baik tingkat nasional maupun global.
Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan produsen minyak sawit pun telah memperoleh tanggapan positif. Produk minyak sawit Indonesia telah menerapkan standar ISPO yang berlaku nasional dan standar RSPO yang berlaku global. Tidak sampai disitu, Pemerintah RI terus berupaya melakukan peningkatan untuk mendukung elemen sustainability dan inclusion, antara lain melalui kerja sama riset dengan CIRAD, yaitu lembaga penelitian pertanian Prancis. (Kemlu)
Tokoh seni rupa Indonesia, Nyoman Nuarta, menerima penghargaan Padma Award 2018 Kategori Padma Shri dari Presiden India, Shri Ram Nath Kovind, atas karya-karyanya yang bernilai seni tinggi, fenomenal, dan diakui oleh para pakar dan pelaku seni mancanegara. Upacara penyerahan penghargaan di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan di New Delhi. Perdana Menteri India Narendra Modi dan Wakil Presiden India M. Venkaiah Naidu turut hadir dalam acara tersebut.(2/4)
Nyoman Nuarta adalah salah satu pelopor Gerakan Seni Rupa Baru (New Art) yang dikenal lewat mahakaryanya, seperti Patung Garuda Wisnu Kencana (Badung, Bali), Monumen Jalesveva Jayamahe (Surabaya), dan Monumen Proklamasi Indonesia (Jakarta). Berbalut setelan jas hitam, songket Bali, dan udeng (hiasan kepala khas Bali), Nyoman Nuarta hadir di Istana Kepresidenan India dengan didampingi oleh istri dan putrinya.
Pasca upacara penyerahan penghargaan, Nuarta berkesempatan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan dan sambutan yang sangat baik dari Pemerintah India. PM Narendra Modi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Nyoman Nuarta atas penghargaan Padma Award yang telah diterimanya dan sekaligus mengapresiasi hubungan kedua negara yang terjalin dengan baik.
Padma Award merupakan salah satu penghargaan sipil tertinggi India yang diumumkan setiap tahun pada perayaan Republic Day. Penghargaan diberikan dalam tiga kategori: Padma Vibhushan (exceptional and distinguished service), Padma Bhushan (distinguished service of higher order), dan Padma Shri (distinguished service). Penghargaan ini dimaksudkan untuk mengakui pencapaian individu di semua bidang kegiatan dan disiplin ilmu/pengetahuan yang melibatkan layanan publik. Tahun ini, Padma Award diberikan kepada 85 tokoh, terdiri dari Padma Vibhushan (3 orang), Padma Bhushan (9 orang), dan Padma Shri (73 orang).
Selain Nyoman Nuarta, warga negara asing yang juga memperoleh penghargaan Padma Shri adalah Jose Ma Joey Concepcion III (Filipina), Ramli Bin Ibrahim (Malaysia), Bounlap Keokangna (Laos), Tommy Koh (Singapura), Hun Many (Kamboja), Nouf Marwaai (Saudi Arabia), Tomio Mizokami (Jepang), Somdet Phra Maha Muniwong (Thailand), Thant Myint – U (Myanmar), Malai Haji Abdullah Bin Malai Haji Othman (Brunei Darussalam), Habibullo Rajabov (Tajikistan), Sanduk Ruit (Nepal), dan Nguyen Tien Thien (Vietnam).( Kemlu)
Kementerian Perindustrian menyambut positif rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang terkait dengan fasilitas pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan atau biasa disebut tax holiday. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto di Jakarta pada Selasa, 3 April 2018 bahwa fasilitas tax holiday merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan kepada investor yang menanam modalnya di Indonesia. Selain itu adanya PMK tax holiday juga memberikan kejelasan siapa investor yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut.
“ PMK tax holiday kan memang sudah diusulkan, nah tentu kami tinggal menunggu kapan ini akan dikeluarkan. Bila ini dikeluarkan kan ini masih ada proses lima hari. Tentu kementerian mengharapkan ini menjadi salah satu insentif bagi para investor. Karena sebelumnya kan prosesnya lama sekali. Sekarang kan prosesnya sudah jelas industri apa yang dapat dan investasi berapa. Jadi sudah jelas terhadap skalanya, siapa yang dapat dan investasi berapa “.
Airlangga Hartarto menambahkan, Kementerian Perindustrian sangat mengharapkan PMK tax holiday dapat segera diberlakukan dalam waktu dekat sehingga investor yang dari 17 sektor industri dapat menikmatinya. 17 sektor industri tersebut antara lain logam dasar hulu, pemurnian minyak dan gas bumi, petrokimia berbasis gas alam, kimia dasar organik, dan infrastruktur ekonomi. (Rezha)