VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan dirinya diperintahkan Presiden Joko Widodo agar mengamankan pasokan gas untuk pabrik pupuk. "(Arahan Presiden) agar diamankan pasokan gas dan kita sudah siapkan skenarionya," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Arifin menyebut suplai gas utamanya dikhususkan untuk industri-industri di Sumatera. "Untuk industri-industri terutama di Sumut (Sumatera Utara), yang kritis itu kan daerah di Aceh," tambah Arifin. Menurut Arifin hingga saat ini pasokan pupuk subsidi di dalam negeri sesungguhnya masih aman.

"Ya pupuk yang subsidi kalau untuk pangan itu pupuk harga subsidi, jadi 'nggak' mahal dan pupuknya juga cukup. Alokasinya kan 7 juta ton sekian ya, untuk alokasi pupuk subsidi. Insya Allah aman kalau untuk mendukung kebutuhan pupuk, untuk pertanian bahan pangan ya," ungkap Arifin.

Sebelumnya saat meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) pada Jumat (10/2) di Aceh Utara, Provinsi Aceh, Presiden Jokowi meminta agar ada produksi pupuk nasional agar dapat mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.

"Saya ingin kapasitas yang ada di sini 570 ribu ton, dikalikan dua, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi pada Jumat (10/2/2023) Di Indonesia, menurut Presiden, kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,5 juta ton, namun baru terpenuhi 3,5 juta ton.

Presiden Jokowi juga menyebut di Aceh, ada dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM. Kendala operasi dua perusahaan itu dikarenakan tersendatnya pasokan gas. Presiden kemudian memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kembali operasi dua pabrik pupuk tersebut di Aceh.

Untuk pengoperasian kembali PT PIM, biaya investasi mencapai Rp1,7 triliun untuk pembangunan industri NPK, hingga sarana pelabuhan untuk logistik. Presiden juga meminta komitmen Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia maupun manajemen PT PIM untuk betul-betul mencari solusi terkait urusan gas.

antara

(voinews.id)- Presiden Iran Ebrahim Raisi menemui Presiden China Xi Jinping dalam kunjungan kenegaraan selama tiga hari di Beijing mulai Selasa (14/2). Xi menegaskan bahwa China dan Iran menjaga persahabatan yang terjalin sejak lama dan hubungan bilateral yang tak lekang oleh perubahan situasi global.

Pemimpin tertinggi Partai Komunis China (CPC) itu menekankan dukungannya terhadap Iran dalam menjaga kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial, dan martabat nasionalnya. China juga mendukung Iran dalam melawan unilateralisme dan intimidasi serta menentang kekuatan eksternal yang mencampuri urusan dalam negeri Iran dan merusak keamanan dan stabilitas negara para mullah tersebut. China dan Iran akan saling mendukung dalam mengatasi isu-isu yang menyangkut kepentingan kedua negara.

Presiden Xi menyatakan kesiapan bekerja sama dengan Iran untuk mengimplementasikan rencana kerja sama komprehensif bilateral, memperdalam kerja sama praktis di bidang perdagangan, pertanian, industri dan infrastruktur, dan mengimpor lebih banyak produk pertanian berkualitas dari Iran.

"China bersedia melanjutkan kerja sama dengan Iran di bawah Inisiatif Sabuk Jalan untuk mempromosikan konektivitas dan memperluas pertukaran antar-masyarakat," kata Xi menambahkan. Sementara itu, Raisi mengatakan bahwa persahabatan Iran dan China semakin erat seiring berjalannya waktu. Ia pun berkomitmen untuk memperdalam dan meningkatkan kemitraan strategis komprehensif Iran-China yang tidak tergoyahkan dan tidak akan terpengaruh oleh perubahan situasi internasional dan regional.

Raisi berharap kedua negara dapat mengimplementasikan rencana kerja sama komprehensif antara kedua negara, terutama di bidang perdagangan dan infrastruktur. Iran juga menyambut baik perusahaan China yang ingin berinvestasi di Iran dan menerima lebih banyak wisatawan dari China. Usai pembicaraan, Xi dan Raisi bersama-sama menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama bilateral di bidang pertanian, perdagangan, pariwisata, pelestarian lingkungan, kesehatan, bantuan bencana, budaya, olahraga, dan lain-lain, sebagaimana dilaporkan media resmi China, Rabu.

antara

(voinews.id)- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peran pemerintah daerah (pemda) cukup penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi, baik transportasi nasional, wilayah, maupun komoditas. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait, khususnya pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.

"Kerja sama dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya," kata Menhub dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Menhub mengatakan dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan dari pemerintah daerah, menjadi kunci kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi tersebut.

Kolaborasi itu diperlukan untuk mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. "Kami tidak mungkin melaksanakan ini tanpa kolaborasi, oleh karenanya nanti bersama Kementerian Dalam Negeri secara sektoral kita lakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah di Indonesia," kata Budi. Lebih lanjut, kata dia, pembangunan infrastruktur transportasi juga berperan penting untuk mendukung terciptanya konektivitas dan mendatangkan investasi di daerah.

Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun harus bermanfaat untuk angkutan ke kawasan sentra industri, kawasan pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur khusus angkutan komoditas pertambangan dan perkebunan bisa mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sementara, Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta pemerintah untuk segera membangun jalan khusus yang dapat dilalui oleh angkutan batu bara di Provinsi Bengkulu atau Jambi. Menurut dia, saat ini provinsi-provinsi di Sumatera belum semuanya mempunyai jalur khusus angkutan komoditas tersebut.

"Maka sebaiknya yang di Provinsi Jambi juga memiliki jalan khusus," ujarnya. Tujuan dari pembangunan tersebut ialah untuk menjaga iklim investasi di daerah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat di daerah. Selain itu, pembangunan jalan khusus tersebut untuk menjaga kenyamanan pengguna jalan di jalan umum yang terbebas dari lalu lalang angkutan barang komoditas.

"Mengacu pada UU lalu lintas, angkutan batu bara dilarang melintas di jalan umum itu adalah bentuk pelanggaran," kata Sudewo. Namun, ucap dia, di sisi lain pemerintah juga wajib membangun infrastruktur angkutan komoditas tersebut. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk segera membangun jalan khusus angkutan batu bara.

antara

(voinews.id)- Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan perintah penetapan darurat sipil di Papua. "Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di daerah Papua," kata Jaleswari di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya tersebut, memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jaleswari pun mengatakan penetapan darurat sipil hanya bisa dilakukan atas perintah presiden. "Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menyebut Papua saat ini telah berstatus darurat sipil akibat serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Lodewijk menyebut dengan status darurat sipil, maka pertanggungjawaban penguasa darurat sipil di Papua adalah polisi. DPR pun mendukung penuh operasi yang dilakukan polisi di sana, termasuk upaya prioritas mencari pilot Susi Air yang masih dalam penguasaan KKB.

Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY hilang kontak pada Selasa (7/2) pukul 6.35 WIT di Lapangan Terbang Distrik Paro saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika. Susi Air mendapati pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter (ELT) pesawat dalam posisi aktif pukul 9.12 WIB.

Maskapai itu kemudian merespons dengan kondisi darurat lewat pengiriman pesawat lain guna mengecek posisi pesawat yang belakangan ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro. Lima penumpang pesawat itu telah dievakuasi dari Paro ke Timika.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut prioritas pihaknya saat ini mencari keberadaan Pilot Susi Air Kapten Philip Max Marthin. Menurut Yudo, sang pilot tidak disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, tetapi melarikan diri setelah diancam saat pesawat yang diawakinya diduga dibakar kelompok tersebut.

antara