VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilam Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengatakan subsidi tepat sasaran akan mengurangi beban subsidi di APBN tahun ini sebesar Rp502 triliun, yang cenderung banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Dengan demikian, sudah saatnya mendukung pengurangan subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas Kesehatan dan pendidikan.

"Langkah ini agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat, artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar benar membutuhkan. Kebijakan ini juga bisa meredam tekanan inflasi yang sangat rentan terhadap rumah tangga miskin," kata Said dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengungkapkan dana sebesar subsidi energi 2022 idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi, dan lain-lain. Bahkan, dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan perkiraan investasi Rp142,8 miliar per kilometer (km).

Anggaran subsidi energi bisa digunakan pula untuk anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 227.886 unit, diperkirakan butuh investasi Rp2,19 miliar tiap SD, 3.333 unit Rumah Sakit (RS) skala menengah dengan besaran investasi Rp150 miliar per RS, serta 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp12 miliar per puskesmas.

Untuk mendorong barang-barang produksi, khususnya oleh UMKM yang menopang barang konsumsi sehari hari rakyat, lanjut Said, pengalihan dana subsidi dan kompensasi BBM salah satunya dapat difokuskan kepada subsidi BBM untuk para pelaku UMKM yang secara teknis bisa diintegrasikan dengan keseluruhan program perlindungan sosial.

Selain itu, realokasi anggaran subsidi energi bisa diarahkan untuk memperkuat program ketahanan pangan lantaran Indonesia masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan yang tinggi. Apalagi, Indonesia masih hanya melakukan swasembada beras, sementara komoditas pangan lainnya seperti daging, sayuran, gula, kedelai, dan lainnya masih impor.

"Urusan kemandirian pangan sangat penting, sebab dengan ketergantungan pangan global rawan untuk menghadapi berbagai resiko ekonomi, baik yang diterima oleh rakyat maupun fiskal kita," tuturnya.

Di sisi lain, Anggota DPR itu mengatakan relokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat difokuskan untuk penguatan program konversi energi yang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada suplai impor minyak bumi.

Konversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang.

"Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, padahal kita tahu lokasi lubang tersebut," ucap Said.

antara

(voinews.id)Media pemerintah Korea Utara pada Kamis melansir bahwa wabah demam yang tak diketahui asal usulnya muncul di sebuah wilayah perbatasan dengan China, namun bukan virus COVID-19.

Empat kasus demam "yang diduga infeksi epidemi ganas" dilaporkan pada Selasa (23/8) dari Provinsi Ryanggang dekat perbatasan dengan China.

Temuan itu lantas memicu otoritas untuk segera menerapkan penguncian di daerah tersebut dan mengerahkan tim medis, demikian dilaporkan kantor berita KCNA, yang mengutip Markas Pencegahan Epidemi Darurat Negara.

Akan tetapi, perincian analisis tentang situasi epidemi nasional menunjukkan bahwa tidak ada kasus COVID19 sejak Korut menyatakan menang atas wabah tersebut awal Agustus ini, kata KCNA.

Selain itu, otoritas telah menerjunkan ahli epidemiologi, virologi, dan alat tes ke daerah tersebut untuk menyelidiki penyebab kasus demam itu, seraya menerapkan langah pencegahan penularan.

Otoritas "mengambil sejumlah langkah untuk melacak semua orang, yang melakukan kontak dengan kasus suspek tersebut, dan orang-orang yang keluar masuk daerah terkait serta menempatkan mereka dalam pengawasan medis yang ketat," kata KCNA.

Setelah Korut menyatakan menang atas COVID-19, mereka menyalahkan Korea Selatan sebagai penyebab wabah dan menjanjikan "balasan mematikan" terhadap mereka.

Korsel membantah tudingan tersebut, menyebutnya tak berdasar.

Sejak Korut menyatakan menang atas COVID, pejabat membatalkan kewajiban penggunaan masker dan sejumlah pembatasan lainnya menyangkut penggunaan sarana publik, kecuali di wilayah perbatasan.

Korut tidak pernah mengonfirmasi jumlah orang yang tertular COVID-19, kiranya karena keterbatasan sarana untuk melakukan tes secara luas.

Sebaliknya, Korut setiap hari melaporkan kasus-kasus pasien yang mengalami demam, yang jumlahnya naik menjadi sekitar 4,7 juta orang.

Otoritas negara itu menyatakan tidak lagi menemukan kasus baru seperti itu sejak 29 Juli.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Presiden RI Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut kelahiran cucu kelima yang lahir di RS Pondok Indah, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan siaran pers yang diterima, Presiden Jokowi dan Ibu Negara hadir di RS Pondok Indah sejak pukul 05.50 WIB untuk menantikan kelahiran sang cucu laki-laki dari pasangan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang lahir pukul 06.39 WIB.

Adik dari Sedah Mirah dan Panembahan Al Nahyan tersebut terlahir sehat dengan berat badan 3,49 kilogram dan panjang badan 48 sentimeter melalui operasi caesar.

Sekitar 07.15 WIB, Presiden Jokowi meninggalkan rumah sakit untuk melaksanakan aktivitasnya di Istana Merdeka.

Untuk diketahui, tim dokter yang menangani jalannya persalinan kali ini, di antaranya adalah dr. Azen Salim, Sp.O.G-KMF, dr. Agustinus Giri Respati, Sp.OG(K)FM, dr. Christopher Kapuangan, Sp.An-KAP, dan Prof. Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo, Sp. A(K) dengan tetap dalam pengawasan Tim Dokter Kepresidenan.

(voinews.id)Pemerintah menargetkan 2 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal akan masuk e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2023, naik dua kali lipat dibanding 2022, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

"Sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta," kata Suharso Monoarfa di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis. Dengan pencapaian target tersebut, Suharso mengatakan LKPP akan menjadi semacam e-dagang atau lokapasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu pemerintah juga tengah menggencarkan agar UMKM meluncur pada pemasaran digital, salah satunya melalui e-katalog LKPP.

Dengan transformasi digital, selain bermanfaat bagi UMKM, lanjutnya, pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas belanja karena mekanisme pengadaan barang dan jasa akan lebih transparan dan meminimalisir risiko pelanggaran.

"Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja, dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD," ujar Suharso Monoarfa.

Ia menyatakan dorongan bagi UMKM masuk ke e-katalog LKPP juga merupakan bentuk keberpihakan kepada produk dalam negeri.

"Dalam hal ini produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar TKDN-nya itu tinggi, bukan barang impor hanya diganti bungkusnya, misalnya dengan 1-2 persen, kemudian dibilang produk dalam negeri.

Kita ingin itu, dan nanti akan ada sertifikasi produk-produk dalam negeri," jelasnya. Suharso Monoarfa juga mengatakan dalam e-katalog LKPP akan terdapat skema diferensiasi harga untuk melindungi UMKM, agar tidak kalah berkompetisi dengan pengusaha besar dalam negeri.

"Jangan sampai dalam rangka konteks pengadaan ini, kemudian pengusaha UMKM dan koperasi tertinggal, kemudian yang menang hanya karena harganya itu, kemudian perusahaan yang besar.

Ini akan dibuat satu diferensiasi sedemikian rupa agar terjadi distribusi dengan baik," ujarnya