VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu Presiden China Xi Jinping di Indonesia untuk membahas berbagai isu global dan regional, termasuk persaingan yang bertanggung jawab, demikian menurut keterangan Gedung Putih, Kamis (10/11). Pertemuan pada Senin akan berlangsung di sela-sela KTT G20 di Bali.

"Kedua pemimpin akan membicarakan upaya mempertahankan sekaligus memperdalam jalur komunikasi antara Amerika Serikat dan China selaku pengelola persaingan, dan melakukan kerja sama di mana kepentingan sejalan, terutama pada tantangan lintas negara yang berdampak terhadap komunitas internasional," kata juru bicara Karine Jean-Pierre lewat sebuah pernyataan.

Biden akan mengangkat isu Taiwan dan "pelanggaran HAM dan lebih banyak lagi, kekhawatiran kami dan sekutu serta mitra kami tentang praktek ekonomi China yang membahayakan," menurut pejabat senior Biden. Kedua pemimpin itu juga diperkirakan akan membicarakan perang Rusia di Ukraina.

Pertemuan mereka akan menjadi yang pertama sejak Biden menjabat sebagai presiden. "Presiden percaya bahwa sangat penting untuk membangun pondasi hubungan dan memastikan bahwa ini adalah aturan jalan yang mengikat persaingan kami," kata pejabat tersebut.

antara

(voinews.id)- ASEAN terus mencari cara agar Konsensus Lima Poin terkait Myanmar diterapkan secara efektif dan penuh, ujar juru bicara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN Kung Phoak. “Isu Myanmar sangat kompleks dan itu menyelesaikan krisis Myanmar membutuhkan waktu dan upaya yang lebih,” ujar Kung Phoak dalam acara jumpa pers di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Kamis malam. Konsensus Lima Poin yang dimaksud merupakan seruan kepada Myanmar soal penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, serta menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog. Selain itu, pemerintah Myanmar diminta untuk mengizinkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga di negara itu, serta membuka akses bagi utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Kung mengatakan harus ada komitmen dari pihak militer Myanmar untuk melaksanakan Konsensus Lima Poin. “ASEAN berusaha terbaik agar Konsensus Lima Poin dapat diwujudkan,” kata Kung, yang juga menjabat sekretaris negara pada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo mengirim surat kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen --sebagai Ketua ASEAN-- soal Myanmar. Dalam surat tersebut, Jokowi menekankan pentingnya para pemimpin ASEAN membahas implementasi Konsensus Lima Poin untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar. Surat tersebut, kata Menlu Retno, telah dibalas oleh Hun Sen yang menugaskan para menlu negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bertemu dan menyusun rekomendasi terkait implementasi konsensus itu. Indonesia dan negara ASEAN lainnya telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran dan kekecewaan atas kemacetan implementasi Konsensus Lima Poin untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar. Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN melalui suatu pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan segera dengan semua pemangku kepentingan sesuai mandat konsensus.

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan audiensi dengan Raja Kamboja Norodom Sihamoni menyatakan kesiapan Indonesia untuk meneruskan keketuaan ASEAN tahun depan di tengah situasi dunia dan kawasan yang tidak mudah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di sela-sela rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Phnom Penh, Jumat. Menurut Menlu Retno, Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga menyampaikan pandangan Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023 serta menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun ini.

Jokowi pun mengharapkan dukungan dari Kamboja dan juga semua negara anggota ASEAN lainnya selama keketuaan Indonesia, ujar Retno.

Dalam pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan ASEAN Inter-Parliament Assembly (AIPA), Presiden Jokowi menyoroti berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh ASEAN, baik internal maupun eksternal. Presiden Jokowi mengatakan selain mencoba membantu penyelesaian krisis di Myanmar, ASEAN juga harus mampu menavigasi peningkatan rivalitas di antara kekuatan besar di kawasan dan mencari cara untuk menghadapi tantangan itu.

“Presiden Jokowi menyerukan pentingnya ASEAN menjadi bagian dari solusi,” ucap Menlu Retno. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dengan parlemen dari negara-negara anggota untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN.

Terkait posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi membangun ASEAN yang lebih kuat agar mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. "Presiden (Jokowi) juga mengharapkan dukungan parlemen dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan," kata Menlu Retno.

antara

(voinews.id)- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu memanfaatkan potensi sistem penyiaran digital secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut dia, diperlukan peraturan untuk menjalankan sistem penyiaran digital yang harus dipersiapkan dengan baik.

"Proses migrasi sistem siaran televisi analog ke sistem siaran digital diharapkan membuka banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin kepentingan masyarakat," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Hal itu dikatakan Lestari dalam keterangan tertulisnya untuk diskusi bertema "Peluang Industri TV Digital dan Tantangan Keamanan Nasional" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

Lestari menilai potensi yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat harus disampaikan ke publik agar kebijakan penyiaran digital segera memberi dampak positif bagi masyarakat luas. "Saya mendorong para pengelola lembaga penyiaran ikut aktif dalam menyajikan konten-konten yang lebih beragam dan bermanfaat," ujarnya.

Dia berharap siaran televisi digital yang semakin beragam diisi dengan konten sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Menurut dia, para pemangku kepentingan melalui kebijakannya harus mampu berkolaborasi dengan masyarakat secara baik untuk menghasilkan produk siaran yang bermanfaat.

"Langkah itu dalam upaya mewujudkan anak bangsa yang berkarakter dan tangguh menjawab tantangan zaman," katanya. Dalam diskusi tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Usman Kansong mengungkapkan peluang Industri penyiaran digital bisa menciptakan peluang di tiga sektor, yaitu sektor politik, teknologi, dan ekonomi.

Dia menjelaskan di sektor politik, migrasi dari siaran analog ke digital merupakan bentuk demokratisasi dalam industri penyiaran karena akan terjadi keberagaman kepemilikan lembaga penyiaran dan konten. "Dengan siaran digital akan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk menikmati siaran. Apalagi dengan siaran digital dimungkinkan adanya interaksi antara penonton dan penyedia siaran untuk memberi pendapat tentang konten siaran," ujarnya.

Usman mengatakan peluang di sektor ekonomi dengan potensi lebih banyak konten bisa disiarkan akan membuka lapangan kerja di berbagai bidang yang diperkirakan sekitar 200 ribu lapangan kerja. Dari sisi teknologi, menurut dia, digitalisasi akan menghadirkan teknologi yang lebih baik, namun memiliki tantangan, antara lain, keamanan terkait konten. Dia berharap revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022 tentang Penyiaran segera selesai agar bisa menjawab tantangan yang muncul dari proses migrasi ke siaran digital (ASO).