VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Meksiko akan mengajukan protes kepada PBB atas kegagalan mereka mengirimkan vaksin COVID-19 yang pemerintah beli melalui program yang didukung WHO, demikian ditegaskan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador pada Senin.

Lopez Obrador mengatakan bahwa Meksiko berutang 75 juta dolar AS untuk dapat membeli vaksin COVID-19 yang dimaksudkan untuk dipasok melalui COVAX, sebuah badan inisiatif global yang didirikan WHO selama pandemi untuk membantu mendistribusikan vaksin secara adil di seluruh dunia.

"Kami akan mengajukan komplain karena mereka belum mengirim vaksin dari badan yang didirikan PBB," kata Presiden Obrador dalam sebuah konferensi pers, mengatakan bahwa Meksiko telah membayar vaksin tersebut di awal sekitar setahun lalu.

"Kami telah mencoba mencapai kesepakatan, kami sudah toleran karena kami berurusan dengan badan internasional," kata dia menambahkan.

Meksiko memesan lebih dari 51,5 juta dosis melalui COVAX. Namun, menurut situs Web PBB yang melacak pengiriman vaksin, negara itu sejauh ini baru menerima 24,6 juta dosis. Negara-negara kaya mengambil sebagian besar distribusi awal untuk memvaksin warga mereka sendiri terlebih dahulu sehingga memicu banyak komplain dari banyak negara, termasuk Meksiko, karena distribusi yang tidak adil.

Lopez Obrador pada awal tahun ini mengatakan bahwa kegagalan pengiriman vaksin tersebut telah menghambat kemampuan Meksiko untuk memvaksin anak-anak di sana untuk melindungi mereka dari COVID-19. Sejumlah pakar mengatakan distribusi yang lebih lambat dapat memungkinkan virus corona bermutasi lagi dan berpotensi menciptakan varian baru.

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajarannya untuk bertindak tegas dan keras terhadap mafia tanah yang menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat. "Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga, gebuk.

Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?" kata Jokowi dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah di Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Senin, Jokowi memerintahkan seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberantas mafia tanah.

Saat ini, khususnya di Jawa Timur, Jokowi menyebutkan masih ada sekitar tujuh juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.

"Saya sudah perintahkan ke Menteri ATR/BPN (Hadi Tjahjanto) agar ini terus dipercepat, supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat," tegasnya.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan atas bidang tanah. Konflik maupun sengketa tanah di daerah, menurutnya, masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.

"Ini penting, (sertifikat) ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim 'ini tanah saya,' (tunjukkan) 'oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada'; (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan reformasi yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengurusan sertifikat tanah. Di 2016, Jokowi mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN mengeluarkan lima juta sertifikat dalam setahun.

"Saat itu, 2016, saya minta buat lima juta setahun. Saya tunggu, coba bisa enggak lima juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi tujuh juta, ternyata juga selesai. (Saya) naikkan lagi sembilan juta, ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau, itu sebetulnya bisa," ujar Jokowi.

(voinews.id)Hampir 9.000 personel militer Ukraina gugur dalam perang dengan Rusia, kata Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valeriy Zaluzhnyi, Senin.

Pada konferensi yang diadakan untuk menghormati veteran militer dan keluarga mereka yang gugur, Zaluzhnyi mengatakan bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan di beberapa bagian negara itu, termasuk di Ibu Kota Kiev.

"Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan pasti membutuhkan perlindungan ... karena ayah mereka telah pergi ke garis depan dan mungkin termasuk di antara hampir 9.000 pahlawan yang gugur," kata dia, Senin.

Zaluzhnyi tidak memerinci dan tidak mengatakan apakah angka yang dia sebutkan termasuk semua personel yang tewas dalam pertempuran, seperti penjaga perbatasan.

Presiden Volodymr Zelenkskyy mengatakan pada konferensi itu bahwa sekitar 1 juta orang membela Ukraina sebagai bagian dari angkatan bersenjata Ukraina atau layanan lainnya. Zaluzhnyi tidak mengatakan berapa banyak warga sipil yang tewas atau berapa banyak personel Rusia yang diperkirakan Kiev tewas selama perang tersebut, tetapi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyebutkan jumlah personel militer Rusia yang tewas mencapai 45.400 jiwa.

Sementara itu, Rusia belum mengatakan berapa banyak tentaranya yang gugur. Reuters tidak dapat memverifikasi kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak selama perang Rusia-Ukraina. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk melakukan demiliterisasi Ukraina dan melindungi komunitas penutur bahasa Rusia.

Di lain pihak, Ukraina dan negara-negara Barat yang mendukungnya menuduh Moskow melancarkan perang penaklukan bergaya kekaisaran.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Jutaan siswa Filipina kembali ke sekolah untuk pertama kalinya dalam dua tahun, setelah negara itu mencabut sebagian besar pembatasan COVID-19. Para siswa, yang semuanya memakai masker, berbaris memasuki ruang kelas dan menghadiri upacara pengibaran bendera di halaman sekolah di seluruh Filipina pada Senin, ketika negara itu menghentikan sistem pembelajaran jarak jauh.

"Selama dua tahun, kami mendambakan kelas tatap muka sehingga meskipun banjir, kami akan melanjutkan pelajaran kami," kata guru sekolah Mylene Ambrocio (37) sambil berdiri di genangan air setinggi mata kaki di sebuah ruang kelas di Provinsi Pampanga. "Saya senang melihat anak-anak secara langsung.

" Tindakan pencegahan seperti pemeriksaan suhu, kewajiban memakai masker, dan batasan jumlah siswa per kelas tetap diberlakukan.

Penutupan sekolah di Filipina karena pandemi termasuk yang terlama di dunia. Pembukaan kembali pembelajaran tatap muka sempat tertunda oleh lambatnya vaksinasi dan pelaksanaan pemilu awal tahun ini.

Pada November, Kementerian Pendidikan Filipina menyelenggarakan percontohan kelas tatap muka yang melibatkan hampir 300 sekolah. Proyek tersebut baru diperluas minggu ini untuk mencakup semua sekolah saat tahun ajaran baru dimulai.

Kementerian pendidikan saat ini mengamanatkan siswa belajar secara langsung setidaknya tiga hari seminggu. Mulai 2 November 2022, semua sekolah harus beralih ke kelas tatap muka selama lima hari.

Pergeseran ke kelas daring, modul belajar mandiri, serta program televisi dan radio pendidikan terbukti sangat sulit diterapkan di negara berpenduduk lebih dari 110 juta jiwa itu, di mana kurang dari seperlima rumah tangga memiliki akses internet dan banyak yang tidak memiliki perangkat seluler.

Para pejabat telah menggarisbawahi betapa pentingnya pembelajaran langsung bagi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang.

"Kami berkomitmen untuk mengejar pembukaan kembali negara secara penuh, termasuk kembalinya sekolah tatap muka untuk mengatasi hilangnya pembelajaran dan meningkatkan kegiatan domestik," kata Sekretaris Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional Filipina Arsenio Balisacan awal bulan ini.

Sumber: Reuters