Akbar

Akbar

07
November

 

(voinews.id)- Guru besar dari IPB University Iswandi Anas menyarankan kepada petani untuk menggunakan pupuk organik menjadi pupuk utama dalam pertaniannya karena memiliki manfaat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pupuk kimia. "Seharusnya kita menggunakan pupuk organik itu sebagai pupuk utama, bukan pupuk NPK. Kenapa? Karena pupuk organik memiliki 16 unsur hara yang diperlukan tanaman," kata Iswandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dia menjabarkan pupuk organik lebih kaya manfaat bagi tanaman dan tanah. Pupuk organik memiliki 16 unsur hara di dalamnya, jauh lebih banyak dibanding pupuk anorganik NPK yang hanya terdapat tiga unsur hara, yaitu nitrogen (N), phospor (P), dan kalium (K). Secara rinci, unsur hara dalam pupuk organik adalah C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Bo, Mo, Cl, Fe, dan Mn. Menurut Iswandi, pupuk organik memiliki kemampuan memperbaiki sifat tanah. "Kemudian pupuk organik memperbaiki hampir semua sifat tanah, sifat fisik, kimia, dan sifat biologis.

Sedangkan pupuk kimia tidak, hanya memperbaiki ketersediaan N, P, K," kata Iswandi. Selain itu, pupuk organik membawa dampak positif bagi organisme renik penunjang kesuburan tanah, seperti cacing, bakteri, maupun jamur yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

"Sedangkan NPK tidak bisa meningkatkan jumlah cacing tanah dan sebagainya," kata dia. Dari sisi ekonomi, lanjut Iswandi, petani bisa memproduksi sendiri pupuk organik sehingga tidak perlu bergantung pada keberadaan pupuk sintetis yang harganya terus merangkak naik.

"Jadi, sekali lagi istilah pupuk utama itu harusnya pupuk organik, bukan pupuk NPK. Semoga diketahui oleh semua petani, pejabat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan bisa menyokong bahwa pupuk organik adalah pupuk utama. bukan NPK," kata Iswandi. Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak petani dan generasi muda untuk memproduksi pupuk organik buatan dalam negeri. Salah seorang penggagas pupuk organik, Ansar, mengatakan bahwa pupuk organik dapat bersirkulasi dengan biaya pertanian yang murah dan mudah. "Mudah-mudahan jadi profesi harapan anak-anak muda Indonesia di masa depan," kata Ansar.

 

antara

04
November

 

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan 700 ribu hektare ladang tebu untuk mendukung target swasembada gula hingga 5 tahun ke depan. "Tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700 ribu hektare, kita kan mandiri, kita kan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan, dan akan saya siapkan yang 700 ribu itu," kata Presiden Jokowi di Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai meninjau Kebun Tebu Temu Giring, Kabupaten Mojokerto, dan berdialog dengan sejumlah petani tebu.

"Sekarang baru dapat 180 ribu hektare. Kita butuhnya 700 ribu hektare, akan saya siapkan," tambah Presiden Jokowi. Kebun tebu seluas 700 ribu hektare itu rencananya akan tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. "Iya tersebar, memang budaya menanam tebu yang baik memang di Jawa Timur bagus, Jawa Tengah bagus, di Jawa Barat juga bagus.

Nanti kita akan lari ke luar (pulau) Jawa karena kalau lahan 700 ribu hektare juga bukan lahan yang kecil tapi ini akan dengan sekuat tenaga akan saya siapkan ya," ungkap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyebut sudah ada varietas unggulan baru tebu yang dapat mendorong produksi.

04
November

 

(voinews.id)- Rusia dan Ukraina  kembali bertukar tahanan, dan kali ini ada 214 personel yang dibebaskan melalui langkah itu. Banyak di antara personel yang dipertukarkan itu adalah tentara-tentara Ukraina yang terluka saat berupaya mempertahankan Kota Mariupol pada April dan Mei. Kementerian pertahanan Rusia mengatakan dalam satu pernyataan bahwa Ukraina sudah membebaskan 107 personel Rusia. Para personel Rusia itu akan dibawa ke Moskow untuk mendapatkan "bantuan medis dan psikologis yang diperlukan".

Andriy Yermak, kepala staf presiden Ukraina, mengatakan Rusia sudah membebaskan 107 petempur Ukraina, termasuk 74 orang yang dulu mempertahankan pabrik baja Azovstal. Pabrik tersebut menjadi pijakan terakhir Ukraina di Mariupol. "Kami berhasil mempertukarkan (para petempur) yang luka berat dan terbaring di tempat tidur, dari Mariupol dari Azovstal," kata Yermak. "Mereka yang terkena pecahan peluru di tangan dan kaki, mengalami luka akibat tembakan di berbagai bagian tubuh," katanya menambahkan.

04
November

 

(voinews.id)- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong tumbuhnya industri halal dan mengoptimalkan peluangnya, seiring semakin tumbuhnya ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu Kemenperin mengajak para stakeholder terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi guna mewujudkan ekosistem industri halal.

"Koordinasi dan kolaborasi ini mendukung pengembangan dan pemberdayaan industri halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat.

Dalam Executive Class Halal Awareness di Jakarta, 2 November 2022, Dody memaparkan bahwa untuk memperkuat regulasi di bidang halal, Kemenperin memasukkan pemberdayaan industri halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN). Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020-2024, pemberdayaan industri halal dilakukan melalui penyusunan kebijakan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Kemudian, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal industri halal, kerja sama internasional untuk akses bahan baku halal, serta perluasan akses pasar. "Juga termasuk pengakuan sertifikasi halal nasional melalui Multi Recognition Agreement (MRA) dengan negara lain, literasi, edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi peningkatan pemasyarakatan industri halal melalui penghargaan dan festival industri halal nasional," jelas Dody.

Selain itu Kemenperin bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan pemangku kepentingan halal lainnya tengah menyusun Masterplan Pengembangan Industri Halal Indonesia (MPIHI) yang diharapkan dapat menjadi panduan pengembangan dan pemberdayaan industri halal nasional demi mencapai Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.

 

antara