VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)-Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., Melaksanakan pengecekan kendaraan listrik baik sepeda motor ataupun mobil dalam rangka pengamanan event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang berlokasi di, Lotte Grosir Bali JL. Bypass Ngurah Rai no. 999, Kamis (3/11/2022)

Kegiatan pengecekan kendaraan listrik dalam rangka pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tersebut juga dihadiri oleh Pejabat utama Mabes Polri, Kabidhumas Polda Bali, Serta personil Polri yang terlibat Operasi Puri Agung 2022 dalam rangka pengamanan KTT G20.

Pada kesempatannya Kadiv Humas Polri mengatakan, penggunaan Sepeda Motor dan Mobil listrik saat pelaksanaan (KTT) G20, lebih hemat dan ramah lingkungan, mengurangi kebisingan dan polusi udara saat pelaksanaan (KTT) G20 berlangsung.

“Penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon dan menjadi solusi yang ramah lingkungan dalam penggunaan energi di,” ujar Kadiv Humas Polri.

“Jumlah kendaraan yang digunakan nanti adalah roda 4 berjumlah 88 tapi yang digunakan pengawalan semuanya 82, untuk kendaraan roda 2 ada 92 ini semuanya digunakan untuk pengawalan Delegasi yang
mengikuti (KTT) G20,” sambungnya.

Terkait pengopersiannya Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan Korlantas Polri sudah melaksanakan latihan teori pengenalan baik mobil maupun motor kemudian di hari ke dua melaksanakan pengenalan di lapangan terkait kendaraannya baik mobil dan motor sehingga meraka sudah paham betul dengan apa yang mereka gunakan saat pelaksanaan (KTT) G20.

voinews.id

Jakarta (voinews.id) : Sebanyak 12 orang anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) belum ditemukan pasca tenggelamnya Kapal Kargo Shinsung pada 31 Oktober 2022 lalu di perairan sebelah barat Taiwan.

"Segera setelah mendapatkan informasi ini Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei berkoordinasi dengan otoritas setempat di Taiwan antara lain Ministry of Transportation and Communication, National Rescue Command Center dan juga Coast Guard," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, saat memberikan keterangan secara virtual, Kamis (3/11) yang diikuti dari Jakarta.

Judha Nugraha mengatakan berdasarkan informasi yang didapatkan, kapal berbendera Panama tersebut diawaki oleh 20 orang ABK WNI.

"Pada tanggal 30 Oktober 2022, 3 awak kapal mengalami kecelakaan karena cuaca buruk dan kemudian berhasil dievakuasi menggunakan helikopter," katanya.

Sehari setelah musibah yang dialami oleh 3 orang ABK tersebut, Kapal Shinsung mengalami kerusakan mesin.

"Tenggelam akibat ombak besar dengan jarak sekitar 14 mil laut dari garis pantai Changhua Taiwan," kata Judha.

Menurutnya, pada saat kapal bermuatan semen tersebut tenggelam, ada 17 ABK WNI yang berada diatas kapal.

"5 ABK berhasil diselamatkan oleh kapal kargo Evergreen yang sedang melintas sedangkan 12 ABK lainnya sedang dalam tahap proses pencarian dan penyelamatan," kata Judha.

Judha menambahkan, berdasarkan koordinasi dengan otoritas Taiwan, tim SAR telah mengerahkan 3 kapal besar, 8 kapal kecil, dan drone militer.

"Untuk helikopter sudah disiapkan namun belum dapat digunakan karena cuaca yang tidak memungkinkan," tambahnya.

Judha menjelaskan, hingga saat ini proses pencarian ke-12 ABK WNI tersebut masih dilakukan dengan pencarian kearah timur dari lokasi tenggelam.

Kementerian Luar Negeri RI, menurutnya, juga sudah menghubungi pihak keluarga dari ABK WNI tersebut bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Ia menegaskan Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan KBRI Taipei akan terus memantau proses pencarian yang dilakukan oleh otoritas Taiwan. (Ndy)

Jakarta (voinews.id) : Indonesia akan menyampaikan laporan pencapaian kemajuan dan perlindungan HAM dalam Universal Periodic Review (UPR) ke-4 di Dewan HAM PBB pada 9-11 November mendatang.

Laporan tersebut berisikan pencapaian yang dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterima pada UPR ke-3 tahun 2017 lalu.

"Pada tahun 2017 pada saat kita melakukan review yang ke-3 kita menerima 225 rekomendasi dari sekitar 100-an negara dan kita pada akhirnya dapat menerima dan mendukung 167 rekomendasi," kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu Achsanul Habib dalam keterangan yang disampaikan secara virtual, Kamis (3/11) dan diikuti dari Jakarta.

Ia mengatakan 167 rekomendasi tersebut telah menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam melakukan perbaikan dan pemajuan kebijakan di bidang HAM.

"Alhamdulillah di UPR yang ke-4 ini kita dapat banyak melaporkan kemajuan dan perkembangan sebagai tindak lanjut rekomendasi pada UPR sebelumnya," katanya.

Naskah Laporan Nasional Indonesia sebelumnya telah disampaikan kepada Kantor KT HAM PBB sesuai tenggat yang ditentukan yaitu 8 Agustus 2022.

Menurut Achsanul Habib, didalam laporan tersebut Indonesia menyampaikan sejumlah pencapaian menyangkut berbagai isu.

"Isunya beragam mulai dari pemajuan hak perempuan dan anak, perlindungan kebebasan beragama, kebebasan ekspresi, hak kesehatan, hak pendidikan dan sebagainya," katanya.

Selain itu, menurut Achsanul Habib, Laporan Nasional Indonesia juga mengangkat isu spesifik terkait upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan HAM pada masa pandemi Covid-19.

a

Menurut Achsanul Habib, upaya pemenuhan HAM di masa pandemi sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia "Recover Together Recover Stronger". (Ndy)

(voinews.id)- Konvoi pasukan penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo timur pada Selasa (1/10) sore diserang warga sipil sehingga dua orang terluka, menurut misi PBB itu, Rabu. Serangan itu terjadi ketika konvoi itu berhenti di pos pemeriksaan militer dekat tempat pengungsi internal di Kanyarutshinya, yang berjarak 8 km dari Kota Goma. Massa berkumpul dan melempari konvoi dengan batu serta membakar sedikitnya satu truk, ungkap misi PBB, MONUSCO, di Twitter.

Pasukan penjaga perdamaian PBB melepaskan tembakan peringatan ke udara dan akhirnya meninggalkan zona tersebut, katanya. Frustrasi telah meningkat sepanjang tahun ini terhadap misi PBB di wilayah tersebut, ketika misi itu dituding gagal melindungi warga sipil dari kekerasan milisi yang kian parah.

Puluhan orang tewas dalam protes anti PBB pada Juli. Pertempuran antara kelompok pemberontak M23 dan militer Kongo kembali terjadi pada 20 Oktober, menyebabkan sedikitnya 90.000 mengungsi. PBB dan Uni Afrika telah mendesak deeskalasi dan meminta agar permusuhan di antara kedua pihak segera dihentikan.

"Harapan kami adalah MONUSCO meninggalkan negara kami. Karena kami tidak melihat (alasan) mengapa mereka ada di sini," kata pengungsi asal Kanyarutshinya, Jackson Fiki Kalimunda. Pada Selasa pagi, PBB mengumumkan penarikan "taktis dan strategis" atas 450 penjaga perdamaian dari Rumangabo, yang berada di ujung utara, dekat Taman Nasional Virunga. Sumber: Reuters