VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan Indonesia terus melakukan langkah konkret untuk mengatasi krisis iklim melalui berbagai upaya strategis, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Hal itu disampaikan Wapres dalam keterangannya kepada media, di Paviliun Indonesia, Sharm El Sheikh Convention Centre (SHICC), Sharm El Sheikh, Mesir, Selasa (8/11), usai menghadiri KTT Perubahan Iklim (COP27), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta Rabu dini hari.

"Indonesia terus berupaya untuk lead by example (memimpin dengan contoh) melalui berbagai upaya positif, seperti peningkatan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional," ujar Ma'ruf Amin. Menurut Wapres, Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 2022 serta Ketua ASEAN pada 2023, memiliki posisi strategis dalam berkolaborasi untuk penanganan perubahan iklim.

Dia mencontohkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi krisis yakni saat tak satupun negara yang mampu menghadapi pandemi COVID-19 secara mandiri. "Kolaborasi dan kerja sama itu harus kita jadikan pengalaman, pandemi itu tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri," tuturnya.

Lebih jauh, Wapres menyampaikan bahwa peningkatan target penurunan emisi Indonesia selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan Indonesia, seperti perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodisel B40. Kemudian, sambung Wapres, untuk memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism.

Namun, menurutnya semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan, investasi untuk transisi energi, dan pendanaan untuk aksi iklim. "Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif," tegasnya.

Pada kesempatan itu Wapres juga menegaskan bahwa seluruh negara peserta KTT Perubahan Iklim (COP27) harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi perubahan iklim. Dia juga menekankan pentingnya menjaga negara-negara kepulauan, agar tidak tenggelam. Oleh sebab itu, ia pun mengajak dunia internasional untuk memberikan dukungan dan perhatian yang lebih kepada negara kepulauan. "Kita ingin mengajak dunia internasional untuk memperhatikan masalah negara kepulauan," jelasnya.

antara

(voinews.id)- Inggris berencana menawarkan pinjaman baru untuk mendukung negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk opsi untuk menunda pembayaran utang jika terjadi bencana, demikian menurut kementerian keuangan negara itu.

Badan Kredit Ekspor Inggris, UK Export Finance (UKEF), akan memberikan pinjaman semacam itu kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan negara-negara berkembang pulau kecil, menurut Departemen Keuangan Inggris. Rincian mengenai rencana penawaran pinjaman itu akan disampaikan Pemerintah Inggris pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Iklim COP27 yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT COP27 akan berisi diskusi antara para pemimpin dunia yang sejauh ini berfokus pada pentingnya negara-negara kaya untuk berbuat lebih banyak untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi dampak terburuk dari pemanasan global.

"Saya bangga bahwa Pembiayaan Ekspor Inggris adalah lembaga kredit ekspor pertama di dunia yang menawarkan pinjaman yang menangguhkan pembayaran layanan utang untuk negara-negara yang terkena bencana iklim dan bencana alam," kata Menteri Muda Keuangan Inggris James Cartlidge dalam sebuah pernyataan.

Proposal penawaran dari Inggris tersebut akan memungkinkan negara-negara yang rentan untuk menunda pembayaran utang guna membebaskan sumber daya agar dapat dipakai untuk mendanai bantuan bencana, kata Kementerian Keuangan Inggris.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Bank Dunia akan menyediakan fasilitas baru untuk membantu negara-negara yang menderita kerugian ekonomi besar akibat bencana yang didorong oleh perubahan iklim, kata Presiden Bank Dunia David Malpass pada Selasa (8/11/2022). Malpass mengumumkan instrumen baru, yang disebut Global Shield Financing Facility (Fasilitas Pembiayaan Perisai Global) pada pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang telah mempelopori upaya di antara anggota G7 untuk membuat program guna memberi negara-negara rentan akses ke pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Scholz mengumumkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Mesir pada Senin (7/11/2022) bahwa mereka akan menawarkan 170 juta euro untuk program Global Shield.

(voinews.id)-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap terus ada peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) saat menerima kunjungan Duta Besar Korsel untuk Indonesia Park Tae-Sung di Jakarta pada 7 November 2022.

Peningkatan kerja sama yang diharapkan terutama di sektor transisi energi, kesehatan, dan ekonomi digital. Hubungan bilateral Indonesia dan Korsel semakin erat dan menunjukkan banyak peningkatan. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Menko Airlangga mengungkapkan saat ini Korsel menduduki peringkat ke-7 realisasi investasi di Indonesia pada periode Januari-September 2022 dengan nilai investasi 1,66 miliar dolar AS dan total 4.016 proyek.

“Tentunya investasi ini berkontribusi besar dalam pembangunan industri dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia,” tutur Airlangga Hartarto. Kunjungan Dubes Park Tae-Sung guna mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan Korsel, di antaranya melalui pelaksanaan Indonesia-Korea Business Roundtable dan penandatanganan nota kesepahaman (Mou) kerja sama ekonomi digital.

MoU akan dilakukan antara Menko Airlangga dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan, yang akan dilaksanakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Menko Airlangga mendorong penandatanganan MoU tersebut karena dapat menjadi payung kerja sama di sektor ekonomi digital yang lebih luas dan menjadi landasan pengembangan kerja sama digital ekonomi sektor swasta dua negara.

Selain itu ia menyambut baik pelaksanaan Indonesia-Korea Business Roundtable dan mengharapkan Pertemuan ini dapat mendorong penguatan kerja sama sektor swasta dua negara dan memberikan wadah pengusaha Indonesia dan Korea Selatan dapat berdiskusi dan mengembangkan jaringan usahanya di pasar domestik masing-masing. Menko Airlangga juga mengapresiasi selesainya proses perundingan Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia Korea (IKCEPA) dan mendorong perjanjian tersebut untuk segera diimplementasikan pada Januari 2023.

antara