VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan (Forum-Asia) mengatakan para pemimpin ASEAN harus mengembangkan rencana aksi konkret dalam menyelesaikan krisis Myanmar. “Kami mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan sanksi ekonomi dan diplomatik yang lebih ketat terhadap militer Myanmar, termasuk memberlakukan larangan penjualan bahan bakar penerbangan kepada junta untuk mengurangi kemampuannya melakukan serangan udara terhadap warga sipil,” kata FORUM-ASIA dalam keterangannya yang diterima di Phnom Penh, Kamboja, Kamis. Embargo senjata yang komprehensif dengan mekanisme penegakan yang efektif sangat dibutuhkan untuk memutus akses junta ke senjata yang digunakannya tanpa pandang bulu, kata kelompok tersebut.

“Krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan di Myanmar merupakan ancaman bagi stabilitas regional; itu bukan hanya "urusan internal". ASEAN harus menahan diri dari melegitimasi junta militer, berhenti memberikan kursi kepada mereka di KTT dan pertemuannya. Melainkan harus terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional dan mendukung kelompok masyarakat sipil,” kata Forum-Asia. Junta militer Myanmar baru-baru ini ditunjuk sebagai ketua Konferensi Kepala Udara ASEAN (ASEAN Air Chiefs Conference/AACC).

Jenderal Tun Aung memimpin delegasi junta di mana mereka menjadi Ketua AACC untuk tahun mendatang, menurut temuan Justice For Myanmar. ASEAN harus mengambil tindakan nyata untuk mengecualikan semua perwakilan politik dan non-politik junta militer Myanmar menghadiri KTT, pertemuan, dan kegiatan ASEAN. Ketua Dewan Penasehat “Progressive Voice,” Khin Ohmar mengatakan dengan mengizinkan junta militer Myanmar untuk memimpin Konferensi Kepala Udara ASEAN, berarti ASEAN melanggar Konsensus Lima Poin untuk menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung.

“Progressive Voice,” suatu organisasi riset dan advokasi yang memiliki jaringan masyarakat madani di Myanmar dan seluruh kawasan ASEAN.

Khin Omar mengatakan Jenderal Tun Aung adalah individu yang terkena sanksi, dan kejahatan yang dilakukan oleh militer di bawah komandonya sudah dikenal luas. Alih-alih meminta pertanggungjawaban Jenderal Tun Aung atas kejahatan perang, ASEAN malah dianggap menggelar “karpet” baginya untuk bertanggung jawab atas badan regional yang bertujuan untuk kemitraan yang lebih besar antara angkatan udara.

Para pemimpin ASEAN harus mengambil tindakan tegas di KTT untuk mengecualikan semua perwakilan junta politik dan non-politik dari pertemuan dan kegiatannya. Ini harus mencakup Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) dan Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR). Dalam serangan terbarunya, militer Myanmar melakukan serangan udara yang menargetkan orang-orang Kachin yang berkumpul di sebuah festival musik pada 23 Oktober.

Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 80 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Pada September, militer juga melancarkan serangan udara di sebuah sekolah di silayah Sagaing, menewaskan sedikitnya 11 anak. Lebih dari 2.400 orang telah dibunuh oleh junta sejak percobaan kudeta pada Februari 2021 dan jumlah ini terus meningkat.

Junta juga terus memimpin the ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus Experts’ Working Group (ADMM-Plus EWG) on Counter Terrorism bersama dengan Rusia. Pada Juli, 448 organisasi masyarakat sipil mengirim surat terbuka yang mendesak anggota ADMM-Plus EWG tentang Kontra Terorisme untuk memboikot pertemuan tersebut.

Australia, Selandia Baru, AS, Jepang, dan Korea Selatan tidak hadir. Meskipun mitra dialog ASEAN menjauhkan diri dari pertemuan tersebut, AS secara khusus mendesak mitra untuk menggunakan mekanisme kerja sama pertahanan dan 'tidak menyampaikan propaganda', ASEAN telah mengizinkan junta untuk mengendalikan situs web kelompok tersebut dan menggunakannya sebagai platform untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda, demikian menurut Justice For Myanmar.

antara

(voinews.id)-Presiden Joko Widodo mengawali agenda kerja di Phnom Penh, Kamboja, dengan mengunjungi Istana Kerajaan Kamboja untuk melakukan audiensi secara tertutup dengan Raja Kamboja, Yang Mulia Norodom Sihamoni. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, setelah bertemu dengan Norodom Sihamoni, Presiden Jokowi akan menuju Sokha Phnom Penh Hotel untuk menghadiri pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan ASEAN Inter-Parliament Assembly (AIPA). Di lokasi tersebut, Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden Asian Development Bank (ADB).

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan mengikuti pertemuan dengan para pemimpin ASEAN dan perwakilan pemuda ASEAN. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan dari ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC). Pada petang harinya, Presiden Jokowi diagendakan untuk mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi Para Pemimpin Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam KTT Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Selepas itu, Presiden Jokowi menuju Hotel Sofitel untuk kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, dalam keterangannya di Phnom Penh, mengatakan bahwa rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya akan dilakukan pada 10-13 November 2022.

"Total pertemuan dan kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden lebih dari 20, ditambah empat pertemuan bilateral, yaitu dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Dewan Eropa, Sekjen PBB, dan Presiden Asian Development Bank," kata Menlu Retno. Menurut Menlu, KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 akan dilakukan dalam bentuk plenary dan retreat. Pada sesi pleno, KTT akan membahas mengenai penguatan kapasitas institusi dan efektivitas ASEAN. "Sementara untuk retreat, terdapat dua isu besar yang akan dibahas, yaitu hubungan ASEAN dengan pihak luar tentunya termasuk tantangan eksternal yang dihadapi oleh ASEAN dan masalah Myanmar," ungkap Menlu.

antara

(voinews.id)- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin Upacara Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Kamis. Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada para pahlawan yang dipimpin oleh komandan upacara dan dilanjutkan dengan mengenang Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Selanjutnya, Wapres Ma'ruf Amin memimpin prosesi mengheningkan cipta yang dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga. Adapun pembacaan doa untuk arwah para pahlawan dipimpin oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid.

Ikut hadir dalam upacara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Usai memimpin upacara, Wapres Ma'ruf beserta Ibu Wury didampingi oleh Menteri Sosial Tri Rsimaharini dan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta Rano Maxim Adolf Tilaar meninggalkan tempat upacara menuju lokasi tabur bunga di pusara para tokoh nasional. Rangkaian upacara ditutup dengan penaburan bunga di beberapa pusara tokoh nasional seperti Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Ibu Ainun Habibie, Ibu Ani Yudhoyono,

Wakil Presiden Ke-3 RI Adam Malik, Wakil Presiden Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Ke-5 RI Soedarmono, para pahlawan revolusi, serta para pahlawan pangkat terendah dan pahlawan tidak dikenal.

antara

(voinews.id)- Sebagian besar jadwal penerbangan di China dibatalkan seiring dengan jumlah kasus positif lokal COVID-19 harian yang melebihi angka 8.000. Pembatalan jadwal penerbangan dalam skala besar dilakukan saat beberapa kota dilanda epidemi, demikian laman berita lokal.

Dalam laporannya, laman berita itu menyertakan data aplikasi penerbangan Flight Master per 8 November 2022. Manajemen Bandar Udara Internasional Baiyun, Guangzhou, membatalkan 1.099 jadwal penerbangan atau sekitar 84 persen. Provinsi Guangdong yang beribu kota di Guangzhou adalah yang paling parah terkena serangan gelombang COVID-19 terkini dengan 2.611 kasus positif lokal. Bandara Internasional Ibu Kota membatalkan 737 jadwal penerbangan (78 persen) dan Bandara Internasional Daxing, keduanya di Beijing, membatalkan 739 penerbangan (83 persen). Sebanyak 628 penerbangan (97 persen) di Bandara Internasional Xinzheng, Zhengzhou, juga dibatalkan.

Sementara di Bandara Internasional Jiangbei, Chongqing, terdapat 662 penerbangan (68 persen) yang batal. Lalu di Bandara Internasional Diwopu, Urumqi, Flight Master mencatat 482 penerbangan (98 persen) yang dibatalkan dan di Bandara Internasional Baita, Hohhot, ada 267 penerbangan (96 persen) batal.

Sejak terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di berbagai daerah di China, otoritas Kota Beijing memperketat upaya pencegahan dan pengendalian pandemi, termasuk terhadap kedatangan dari luar provinsi. "Karena situasi epidemi parah baru-baru ini, maka tes PCR dianjurkan dilakukan setiap hari mulai tanggal 7 hingga 11 November," demikian pesan singkat dari otoritas kesehatan Beijing.

antara