VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Presiden Vladimir Putin mengakui bahwa sanksi negara-negara Barat terhadap Rusia mengganggu rantai pasokan, tetapi menegaskan mereka tidak akan berhasil memutus Rusia dari teknologi.

Berbicara melalui tautan video kepada para pemimpin negara-negara bekas Soviet, Kamis, Putin mengatakan Rusia akan terus bekerja untuk menemukan pengganti impor asing yang tidak lagi tersedia untuknya, meskipun ini bukan "obat mujarab untuk semua penyakit".

Rusia menjadi semakin terisolasi dari Barat sejak menginvasi Ukraina tiga bulan lalu dalam apa yang disebutnya "operasi militer khusus".

Puluhan perusahaan telah meninggalkan negara itu dan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menargetkan ekonomi dan bisnis Rusia.

"Perwakilan bisnis kami tentu saja menghadapi masalah, terutama di bidang rantai pasokan dan transportasi. Namun demikian, semuanya dapat disesuaikan, semuanya dapat dibangun dengan cara baru," kata Putin dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

"Bukan tanpa kerugian pada tahap tertentu, tetapi itu membantu kami menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, kami pasti memperoleh kompetensi baru, kami mulai memusatkan sumber daya ekonomi, keuangan, dan administrasi kami pada bidang-bidang terobosan."

Putin mengatakan hengkangnya beberapa perusahaan asing dari pasar Rusia mungkin yang terbaik. Namun, dia mengakui kebutuhan Rusia akan akses ke teknologi asing.

"Kami tidak akan memutus diri kami sendiri dari teknologi---Barat ingin sedikit menekan kami, tetapi di dunia modern ini tidak realistis, tidak mungkin," ujar Putin.

Dia tidak merinci bagaimana Rusia akan menemukan cara untuk mempertahankan akses ke komponen dan perangkat lunak barat.

Seperti mengacu pada Amerika Serikat, dia mengatakan tidak ada "gendarme dunia" yang akan berhasil menggunakan sanksi untuk melemahkan negara-negara seperti Rusia, China, dan banyak negara lain yang mengejar apa yang disebutnya sebagai kebijakan independen.

Mengutip kamus Merriam-Webster, gendarme adalah seorang anggota badan tentara terutama di Prancis yang bertugas sebagai angkatan polisi bersenjata untuk pemeliharaan ketertiban umum.


Sumber: Reuters

(Voinews.id)Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amina J. Mohammed berharap Indonesia selaku ketua G20 tahun ini dapat mendorong negara-negara anggota berinvestasi lebih banyak di sektor manajemen risiko bencana.

Alasannya, berbagai program dan aksi mengurangi risiko bencana di tingkat nasional, kawasan, dan dunia membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan.

“Kami menyadari Indonesia sebagai ketua G20 dapat meneruskan pesan mengenai pentingnya meningkatkan investasi di program dan aksi yang bertujuan mengurangi risiko bencana,” kata Amina menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui usai menghadiri pembukaan Sesi Ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di BNDCC Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu.

Menurut dia, pesan itu penting untuk digaungkan oleh Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang bakal digelar di Bali pada Oktober—November 2022.

“Investasi di bidang itu dapat memperkuat upaya membangun resiliensi (ketahanan) masyarakat yaitu untuk bangkit setelah menghadapi bencana,” kata dia.

Ia lanjut menyampaikan tujuan lain meningkatkan investasi di program dan aksi pengurangan risiko bencana juga dapat membantu pencapaian SDGs (Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan) sebagai agenda pembangunan dunia yang ditargetkan selesai pada 2030.

Oleh karena itu, ia berharap hasil pertemuan pada GPDRR Ke-7 pada 25–28 Mei 2022 dapat menjadi bekal bagi Indonesia saat memimpin KTT G20, terutama terkait misi mengajak negara-negara anggota terlibat dalam upaya bersama mengurangi risiko bencana di tingkat nasional, regional, dan dunia.

Amina, pada kesempatan yang sama, menilai Indonesia memiliki pengalaman yang cukup lengkap dalam aksi kesiapsiagaan bencana.

“Kami menyadari Indonesia telah memiliki pusat komando kebencanaan, yang salah satunya ada di 91 Command Center ITDC Bali. Ada banyak data (kebencanaan) yang dihimpun di sana, dan berbagai kebijakan yang melibatkan masyarakat, sekolah, juga telah dilakukan,” kata Wakil Sekjen PBB itu.

Ia pun memuji berbagai program dan aksi kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan oleh Indonesia.

“Meskipun ada 3.000 bencana yang terjadi di Indonesia tahun lalu, tetapi jumlah korban jiwa relatif rendah. Indonesia terbukti mampu memimpin dalam isu-isu kebencanaan,” kata Amina kepada media usai acara pembukaan GPDRR.

antara

(voinews.id)Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Rabu menolak mentah-mentah usulan agar Kiev menyerahkan wilayah dan membuat konsesi untuk mengakhiri perang dengan Rusia.

Zelenskyy mengatakan usulan itu merupakan upaya untuk berdamai dengan Nazi Jerman seperti yang terjadi pada 1938.

Komentar-komentar murka Zelenskiy dan seorang pejabat seniornya muncul saat pasukan Ukraina menghadapi serangan baru di dua wilayah timur yang sebagian dikuasai oleh separatis berbahasa Rusia pada 2014.

Dewan redaksi New York Times mengatakan pada 19 Mei bahwa perdamaian yang dirundingkan mungkin mengharuskan Kiev untuk membuat beberapa keputusan sulit, mengingat bahwa kemenangan militer yang menentukan tidak realistis.

Dan mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger minggu ini menyarankan di Forum Ekonomi Dunia di Davos bahwa Ukraina harus membiarkan Rusia mempertahankan Krimea, yang dicaplok pada 2014.

"Apa pun yang dilakukan negara Rusia, Anda akan selalu menemukan seseorang yang mengatakan 'Mari kita pertimbangkan kepentingannya'," kata Zelenskiy dalam pidato video larut malam.

"Anda mendapat kesan bahwa Kissinger tidak memiliki tahun 2022 di kalendernya, tetapi tahun 1938, dan bahwa dia pikir dia sedang berbicara dengan audiens bukan di Davos tapi di Munich saat itu."

Pada 1938, Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman menandatangani perjanjian di Munich yang memberi diktator Nazi Adolf Hitler tanah di Cekoslowakia saat itu sebagai bagian dari upaya yang gagal untuk membujuknya meninggalkan ekspansi teritorial lebih lanjut.

"Mungkin New York Times juga menulis hal serupa pada 1938. Tapi saya ingatkan, sekarang sudah 2022," kata Zelenskyy.

"Mereka yang menyarankan Ukraina untuk memberikan sesuatu kepada Rusia, 'tokoh-tokoh geopolitik hebat' ini, tidak pernah melihat rakyat kecil, rakyat kecil Ukraina, jutaan orang yang tinggal di wilayah yang mereka usulkan untuk ditukar dengan perdamaian khayali."

Italia dan Hongaria telah mendesak Uni Eropa untuk menyerukan secara eksplisit gencatan senjata di Ukraina dan pembicaraan damai dengan Rusia, yang menempatkan dua negara itu bertentangan dengan negara-negara anggota EU lain yang bertekad untuk mengambil garis keras melawan Moskow.

Sebelumnya, dalam kritik penuh amarah, penasihat Zelenskiy Oleksiy Arestovych mengatakan beberapa negara Eropa jelas ingin Ukraina membuat konsesi kepada Putin.

"Tidak ada yang akan memperdagangkan satu gram kedaulatan kami atau satu milimeter wilayah kami," katanya dalam pernyataan video yang diunggah secara daring.

"Anak-anak kami sekarat, tentara hancur oleh mortir, dan mereka menyuruh kami mengorbankan wilayah. Sesat. Itu tidak akan pernah terjadi."

Juru bicara kementerian luar negeri Rusia sebelumnya mengatakan rencana perdamaian Italia untuk Ukraina adalah "fantasi".

"Anda tidak dapat memasok Ukraina dengan senjata dengan satu tangan dan membuat rencana untuk penyelesaian situasi secara damai dengan tangan yang lain," kata Maria Zakharova pada pengarahan mingguannya, mengacu pada inisiatif Italia.

Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio memberikan garis besar rencana tersebut pekan lalu. Kremlin mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya belum melihat inisiatif tersebut tapi berharap untuk menerimanya melalui saluran diplomatik.

Zakharova mengatakan tentang proposal yang dilaporkan itu: "Jika mereka berharap bahwa Federasi Rusia akan memanfaatkan rencana apa pun dari Barat, maka mereka belum banyak mengerti."

Sumber:Reuters

(voinews.id)Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Indrawan berpendapat bahwa kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan peserta pilkada serentak tahun 2024 di media sosial rawan konflik.

"Konflik terjadi lantaran perbedaan kepentingan politik sehingga menimbulkan persoalan-persoalan lain, seperti ketersinggungan hingga gesekan antarkelompok pendukung," kata Indrawan di Tanjungpinang, Kamis.

Penggunaan kalimat yang tidak baik, saling mengejek atau menghina pribadi peserta pemilu maupun pendukungnya, menyinggung SARA, dan hal-hal negatif lainnya potensial mengubah konflik di dunia maya menuju dunia nyata. Padahal kondisi seperti itu tidak perlu terjadi jika seluruh peserta pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat menahan diri dan saling menghormati.

Perdebatan di grup media sosial seperti whatsApp dan Facebook, menurut dia, cenderung memanas lantaran salah satu pihak atau masing-masing pihak mempertahankan argumen atau persepsi. Belum lagi persoalan yang muncul akibat akun bodong, yang ikut dalam perdebatan itu, dan cenderung provokatif.

"Itu pengalaman hasil pengawasan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020," ujarnya.

Indrawan mengemukakan media sosial dan media siber potensial menjadi sarana utama yang dimanfaatkan peserta Pemilu 2024 untuk kampanye karena pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilu 2024 diperkirakan lebih singkat dibanding pemilu sebelumnya.

Masa kampanye Pemilu 2024 diperkirakan hanya 75 hari, sementara pada Pemilu 2019 mencapai 90 hari. Tahapan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sehingga tahapan kampanye berakhir pada 10 Februari 2024 atau sebelum memasuki masa tenang.

"Artinya, tahapan kampanye mulai diselenggarakan pada Desember 2023," ucapnya.

Masa kampanye yang relatif singkat itu, katanya, kemungkinan dimanfaatkan peserta kampanye dengan menyosialisasikan diri dan program melalui media sosial dan media siber.

"Karena media sosial dan media siber dianggap memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih efisien," ucapnya.

Menurut dia, persoalan potensial muncul bila sistem pengawasan tidak dibangun dengan baik. Peraturan dalam kampanye melalui media sosial dan media siber, termasuk sistem pengawasannya, kata mengingatkan, perlu dibangun agar peserta pemilu mematuhinya.

"Upaya pencegahan perlu dilakukan jajaran Bawaslu dan seluruh pihak yang berwenang," katanya.

antara