VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Selatan, Rabu, usai melakukan sejumlah kegiatan di Sumatera Barat. Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Presiden beserta rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Rabu. Tampak menyambut kedatangan Presiden, yaitu Pj.

Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, Danlanud Sri Mulyono Herlambang Kolonel Pnb Sigit Gatot Prasetyo, dan Danlanal Palembang Kolonel Laut Sandy Kurniawan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di sejumlah kota di Sumatera Barat, Rabu. Di Sumbar, Presiden meresmikan Bandara Mentawai, meninjau pasar, dan kegiatan belajar di sekolah menengah kejuruan hingga meninjau Gudang Bulog Baru Rawang di Padang, Sumatera Barat.

Antara

VOInews.id- Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Dalam debat terbuka DK PBB untuk membahas situasi di Gaza, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari Dewan Keamanan berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza.

“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Menlu Retno, berdasarkan salinan pernyataan Indonesia yang dia sampaikan dalam pertemuan DK PBB yang berlangsung di New York, AS, pada Selasa (24/10). Mengutuk keras kelanjutan agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza, dia mengatakan bahwa DK PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza disebutnya dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Pada saat yang sama, warga sipil disandera dan nyawanya terancam.

“Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” cecar Retno. Dia kemudian menuturkan bahwa setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.

“Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” ujar Retno. Menlu RI juga menegaskan bahwa Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional. Melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, dan pertemuan ASEAN-GCC, serta Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan.

ANtara

VOInews.id- Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dubes Arrmanatha Natsir mengatakan Indonesia terus mendorong Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus guna membahas konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. "Dari awal, kita sudah mencoba berbicara dengan Palestina, dengan Liga Arab untuk mendorong emergency special session di Majelis Umum PBB," kata Dubes Arrmanatha dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI secara daring, Selasa.

Arrmanatha menyampaikan bahwa Indonesia, sejak konflik di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penghentian konflik di Gaza. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan berbicara dengan Palestina dan Liga Arab untuk mendorong sidang khusus darurat di Majelis Umum PBB. Dorongan tersebut mendapat apresiasi.

Namun demikian, Palestina dan Liga Arab mencoba memberikan kesempatan bagi Dewan Keamanan untuk melaksanakan fungsinya membahas dan mengupayakan resolusi yang diharapkan dapat mendorong gencatan senjata. Karena perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara negara-negara anggota, Dewan Keamanan sampai saat ini belum membuahkan upaya konkret untuk menghentikan konflik. Oleh karena itu, Palestina dan Liga Arab bertemu dan memutuskan untuk mencoba melanjutkan pembahasan di tempat lain, yaitu melalui sidang khusus di Majelis Umum PBB.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan dorongan dari Indonesia, juga sepakat untuk membawa masalah yang gagal diputuskan Dewan Keamanan ke Majelis Umum PBB melalui sidang khusus. Untuk itu, OKI dan Liga Arab pada 19 Oktober mengirimkan surat kepada presiden Majelis Umum PBB yang meminta agar sidang khusus darurat dilaksanakan di Majelis Umum PBB guna membahas isu Gaza dan masalah Palestina. Lebih lanjut, Arrmanatha mengatakan Indonesia juga mengambil inisiatif untuk menggalang dukungan dari negara-negara di luar OKI untuk memberikan dukungan posisi dalam isu tersebut. Terkait upaya itu, Indonesia pertama-tama berbicara dengan negara-negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia guna mendorong sidang khusus tersebut.

Dorongan tersebut disambut baik dan Indonesia kembali menggalang dukungan lain dari negara-negara di luar Asia Tenggara, ujar Arrmanatha. Pada 23 Oktober 2023, OKI dan Liga Arab, serta atas dorongan dari Indonesia dan sembilan negara lainnya, akhirnya menyampaikan usulan agar Majelis Umum PBB mengadakan sidang khusus tersebut. Sementara itu, ketua Majelis Umum PBB pada hari yang sama mengindikasikan bahwa dirinya sepakat dengan usulan tersebut untuk melaksanakan sidang khusus pada 26 Oktober 2023.

"Jadi, ini tidak terlepas dari upaya Indonesia sejak awal. Tapi Indonesia juga mendengarkan keinginan dari Palestina dan Liga Arab sehingga harus menunggu setelah gagalnya Dewan Keamanan," ujar Arrmanatha.

Antara

VOinews.id- Tidak ada jaminan keamanan bagi pengiriman bantuan ke sejumlah rumah sakit di Jalur Gaza bagian utara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pada Selasa. Bantuan terbatas sudah mulai dikirimkan ke wilayah Palestina yang diblokade oleh Israel itu sejak akhir pekan lalu, tetapi Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur Rick Brennan memperingatkan adanya "risiko yang tinggi" bagi pengirim bantuan.

"Kami tidak memiliki jaminan keamanan untuk mengirimkan bantuan ke RS Al-Shifa atau rumah sakit lain di utara," katanya, menyebut nama rumah sakit terbesar di Jalur Gaza. Jadi, pengiriman bantuan ke daerah tersebut saat ini tidak memungkinkan, kata Brennan. Pekan lalu, Israel memerintahkan warga untuk mengungsi dari Gaza utara. Namun, memaksa lebih dari satu juta orang untuk pindah ke selatan akan menimbulkan bencana kemanusiaan, kata badan-badan bantuan internasional. Puluhan ribu penduduk di Gaza utara, termasuk orang sakit, lansia, dan warga miskin, tidak mampu meninggalkan daerah itu. Brennan, juru bicara WHO Tarik Jasarevic dan juru bicara UNRWA Tamara Alrifai tidak dapat memastikan apakah konvoi bantuan lain akan diizinkan masuk ke Jalur Gaza pada Selasa. Konvoi ketiga yang terdiri dari 20 truk bantuan memasuki perlintasan Rafah dari Mesir ke Gaza pada Senin, menurut juru bicara Palestina.

PBB mengatakan wilayah yang dikepung Israel itu membutuhkan sekitar 100 truk bantuan per hari untuk memenuhi kebutuhan bantuan yang terus meningkat di sana. Pada 7 Oktober, Israel melancarkan serangan udara tanpa henti ke Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas ke kota-kota perbatasan Israel. Israel juga melakukan pengepungan total terhadap 2,3 juta penduduk di wilayah itu dan menutup akses bagi pasokan makanan, bahan bakar dan pasokan medis. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan segera" untuk meringankan "penderitaan besar umat manusia". Hampir 6.500 orang telah tewas dalam konflik tersebut, termasuk sedikitnya 5.087 warga Palestina dan lebih dari 1.400 warga Israel.

Sumber: Anadolu