VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id-Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2022, pertanian merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yakni 29,96 persen dari 135,3 juta penduduk atau sekitar 40,64 juta orang. Namun sayangnya, sektor pertanian nasional sedang menghadapi masalah pelik. Selain dipicu lahan pertanian yang makin berkurang akibat masifnya alih fungsi lahan, juga didera kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang pertanian. Rendahnya regenerasi profesi petani menjadi penyebab pertanian Indonesia dalam krisis. Meski kini 40,64 juta orang berkecimpung dalam pertanian, angka tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan yang lebih membuat khawatir, angka tersebut didominasi oleh petani senior dengan rentang usia 45-64 tahun.

Adapun pemuda usia 16-30 tahun yang bekerja di sektor pertanian, berdasar data BPS 2021, hanya ada 3,95 juta atau 21,9 persen dari total petani di Indonesia. Sementara di Provinsi Jawa Barat, petani yang paling banyak berada pada rentang usia 45-49 tahun, yaitu sebanyak 36,30 persen, dan petani berusia 30-44 hanya 24,06 persen, sementara petani yang masuk kategori generasi muda dengan usia antara 19-29 tahun hanya sekitar 9 persen atau 2,7 juta petani.

Ada beberapa faktor penyebab kurangnya minat generasi muda (milenial dan Gen Z) menjadi petani baru, termasuk akses permodalan, musim yang tidak pasti, sampai pendapatan minim. Namun, yang paling utama adalah citra kurang keren atas profesi petani--yang sebenarnya tercipta dari persepsi tidak presisi atas profesi yang sesungguhnya mulia itu. Hal tersebut diamini oleh Ade Rukmana, Ketua Kelompok Tani sekaligus Koperasi Produsen Agronative Pratama Indonesia yang berlokasi di Desa Cipanjalu, Kabupaten Bandung. Ia menyebut stigma tersebut memang melekat, bahkan sampai kini. "Saya saja dulu malu mengaku anak petani.

Setelah saya pelajari, memang stigma itu masih melekat di pundak petani bahwa bodoh, jorok, kampungan, kotor, gaptek, dan miskin. Akhirnya, siapa yang mau jadi petani dengan stigma itu," kata Ade. Dengan fenomena tersebut, dibutuhkan langkah-langkah yang bisa mengubah pola pikir yang membalikkan citra petani sebagai profesi mulia seperti halnya di Jepang, misalnya. Salah satu caranya yakni dengan mengubah kultur si penyandang stigma itu menjadi manusia maju dan modern.

Antara

VOInews.id- Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi sepakat membolehkan 20 truk bantuan kemanusiaan memasuki Jalur Gaza yang terkepung, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu (18/10). Berbicara kepada wartawan dalam pesawat Air Force One sepulang dari Israel, Biden mengatakan Sisi layak mendapatkan pujian atas perjanjian tersebut dan mengatakan Presiden Mesir itu serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memfasilitasi pengiriman bantuan yang tertunda.

"Israel sudah banyak dikorbankan, tetapi kenyataannya mereka memiliki kesempatan meringankan penderitaan orang-orang yang tidak punya tempat tujuan. Itu lah yang harus mereka lakukan," kata Biden. "Jika Hamas menyita bantuan atau tidak membiarkan bantuan itu masuk, maka semuanya akan berakhir," tutur Biden. Biden mengaku sudah sangat blak-blakan ketika berbicara mengenai perlunya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, saat bertemu dengan Netanyahu kemarin pagi.

Gaza sudah mengalami krisis kemanusiaan yang parah akibat tiadanya listrik, sementara air, makanan, bahan bakar dan pasokan medis hampir habis. Krisis itu dipicu perang terbaru antara Israel dan Hamas yang dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas menembakkan roket dan menyusup ke Israel melalui darat, laut, dan udara. Hamas menyebut serangannya itu sebagai balasan atas penyerbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur dan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina yang terus meningkat.

Militer Israel kemudian membalas dengan meluncurkan "Operasi Pedang Besi" di Jalur Gaza dan memblokade penuh kawasan itu sehingga penduduk Gaza tidak mendapatkan akses listrik dan air, sementara air, makanan, bahan bakar, dan pasokan medis hampir habis. Lebih dari 1.400 warga Israel terbunuh sejak operasi Hamas, sementara sedikitnya 3.478 warga Palestina tewas akibat serangan balasan Israel di Gaza.

Antara

VOInews.id- Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, usai melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari di Beijing, China. Berdasarkan informasi yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu malam, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara bertolak menuju Riyadh, Arab Saudi, dari Beijing pada Rabu petang sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

Tampak melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Negara di Beijing Capital International Airport adalah Menteri Perumahan dan Pembangunan Pedesaan China Ni Hong, Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun, dan Atase Pertahanan RI di Beijing Brigadir Jenderal Mar. Benny P. Nadeak. Sebelumnya selama di Beijing, Presiden Jokowi antara lain melakukan kunjungan bilateral ke Presiden China Xi Jinping dan menghadiri Belt and Road International Cooperation ke-3. Sementara di Riyadh, Presiden Widodo sebagaimana keterangannya sebelum bertolak ke Beijing, menyampaikan akan melakukan pertemuan dengan putera mahkota Arab Saudi dan memimpin KTT pertama ASEAN-Gulf Cooperation Organization (GCC).

Antara

VOInews.id- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan aturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota memihak nelayan dan pelaku usaha, karenanya nelayan dan pelaku usaha diminta menyiapkan persyaratan serta menyesuaikan dengan peraturan terbaru ini. "Kuota penangkapan saya pastikan utamanya untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam negeri. Maka dari itu saya minta teman-teman juga siap dengan mekanisme penangkapan yang baru ini.

Perizinannya, kewajiban PNBP-nya, peralatannya seperti Vehicle Monitoring System (VMS), saya harap dilengkapi semuanya," ujar Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Trenggono juga menuturkan kebijakan ini diterapkan demi kemajuan sektor perikanan tangkap dan ekologi. "PIT kita terapkan untuk kemajuan sektor perikanan tangkap dan juga menjaga keberlanjutan ekologi," ungkap Menteri Trenggono pada pertemuan tersebut.

Adapun KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2023 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. KKP juga mengeluarkan Serat Edaran Menteri KP Nomor 1569 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada 2 Oktober lalu. Terkait kuota penangkapan selama setahun, sambung Trenggono, mekanismenya pelaku usaha yang akan mengajukan jumlahnya.

Proses pengajuan dilakukan secara daring sehingga efektif dan efisien. Sedangkan PNBP yang harus dibayar pelaku usaha nantinya berdasarkan hasil tangkapan bukan berdasarkan kuota. "Kalau kuota setahunnya 100 ribu ton misalnya, terus yang didapat 80 ribu ton, ya berarti PNBP yang dibayar ya 80 ribu ton itu," ujarnya. Sementara itu Ketua Umum Front Nelayan Bersatu Kajidin menyambut baik rencana pelaksanaan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di awal tahun depan. Dia berharap pelaksanaannya dilakukan sebaik mungkin sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, menghidupkan industri perikanan, serta menjaga keberlanjutan ekologi dapat tercapai. Kajidin turut mengapresiasi Menteri Trenggono yang mau turun langsung menyampaikan substansi PIT kepada nelayan dan pelaku usaha.

Diakuinya nelayan maupun pelaku usaha belum sepenuhnya mengetahui mekanisme pelaksanaan PIT. “Program PIT sangat bagus sekali apabila diterapkan secara benar. Semua peraturan pasti dibuat untuk kebaikan. Harapannya KKP terbuka sesuai dengan komitmennya bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan adalah Menteri Nelayan untuk memajukan nelayan. FNB akan selalu bersuara apabila dirasa ada hal yang perlu disuarakan,” pungkasnya.

Antara