VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Pejabat Meksiko dan Ukraina secara terpisah mendesak Israel untuk membuka koridor kemanusiaan ke Gaza untuk membiarkan orang-orang keluar ketika kedua negara berupaya memulangkan warganya dari wilayah tersebut. Dalam menanggapi permohonan dari keluarga Barbara Lango, seorang warga Meksiko yang bekerja untuk kelompok bantuan Medecins Sans Frontieres (Dokter Tanpa Batas), Menteri Luar Negeri Meksiko Alicia Barcena mengatakan dia telah menghubungi badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) untuk meminta bantuan.

“Kami mencoba mengeluarkannya melalui Mesir, tetapi Israel tidak mengizinkan koridor kemanusiaan, juga tidak mengizinkan siapa pun untuk keluar,” katanya dalam sebuah postingan di platform media sosial X. “Ini merupakan seruan mendesak bagi Israel karena perang pun ada aturannya,” lanjut Barcena.

Ombudsman hak asasi manusia Ukraina Dmytro Lubinets mengatakan Kementerian Luar Negeri Ukraina mengirimkan surat protes ke Israel setelah warga Ukraina tidak diizinkan mengungsi dari Gaza pada Sabtu. “Kami tidak mengerti mengapa warga negara Ukraina tidak diperbolehkan mengungsi, begitu pula warga negara asing lainnya. Terutama – seperti yang ditekankan semua orang – perempuan dan anak-anak adalah orang pertama yang meminta evakuasi," kata Lubinets Secara terpisah, Kedutaan Besar Ukraina di Israel mengatakan di media sosial bahwa 207 warga Ukraina, termasuk 63 anak-anak, dievakuasi dari Tel Aviv ke Rumania pada Sabtu dan penerbangan lain untuk membawa 155 orang keluar dari Israel direncanakan.

. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengutuk serangan Hamas terhadap Israel dan menyerukan solidaritas dunia dengan Israel. Kementerian Luar Negeri Meksiko juga mengutuk serangan Hamas, dan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan dia ingin menjaga negaranya tetap netral dalam konflik tersebut. Pada Kamis (12/10), Pemerintah Meksiko mengatakan ratusan warga negaranya masih menunggu untuk keluar dari Israel.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Inggris mendesak Israel untuk menahan diri dalam tindakan militer apa pun terhadap kelompok militan Palestina Hamas untuk menekan kerugian terhadap warga sipil, kata Menteri Luar Negeri James Cleverly. Meski demikian, Cleverly menyatakan Inggris tetap mendukung hak Israel untuk membela diri. Cleverly mengatakan ke media pada Minggu bahwa saat pembicaraan dengan pemerintah Israel, dia telah mengemukakan perlunya meminimalisasi korban sipil.

"Pengendalian diri, disiplin – ini adalah ciri-ciri kekuatan pertahanan Israel yang ingin saya lihat," kata Cleverly kepada Sky News. "Tentu saja, kami menghormati hak Israel untuk membela diri… Kami telah menyampaikan bahwa lakukan apa pun yang Anda bisa untuk meminimalisasi korban sipil. Lakukan apa pun yang Anda bisa untuk mencegah Hamas mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu meningkatkan konflik regional yang lebih luas," lanjutnya.

Pernyataan itu, sejalan dengan seruan internasional untuk menahan diri, diberikan ketika Israel bersiap melancarkan serangan darat di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Israel pun telah meminta warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza untuk pindah ke selatan menuju perbatasan tertutup dengan Mesir.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hilirisasi menjadi strategi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi negara di tengah tensi geopolitik. Pasalnya, Indonesia kaya atas sumber daya alam, termasuk mineral yang banyak dibutuhkan di era pesatnya industri baterai dan kendaraan listrik.

“Oleh karenanya, dalam konteks perdagangan global, pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Bendahara Negara itu menjelaskan peningkatan tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan menimbulkan situasi ketidakpastian dan mempengaruhi proyeksi ekonomi ke depan. Namun demikian, di tengah situasi global yang dinamis, Sri Mulyani menyebut Indonesia justru punya posisi sangat strategis berkat sumber daya alamnya.

“Saat ini kita fokus memperbaiki dan memperkuat struktur ekonomi, salah satunya melalui kebijakan hilirisasi, dengan membangun lebih banyak smelter yang akan meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal kita,” ujar dia. Upaya memperkuat fundamental ekonomi, sambung Menkeu, juga dilakukan pemerintah melalui penerapan berbagai kebijakan omnibus law, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan sebagainya. Penguatan juga termasuk perbaikan di sektor bank, lembaga keuangan non-bank, dana pensiun, pasar saham, termasuk inovasi pembukaan bursa karbon.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat inisiatif hilirisasi pemerintah bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga kinerja investasi pada tahun politik. Hal itu ia sampaikan saat Media Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Puncak, Bogor, Selasa (26/9). Selain hilirisasi nikel yang telah dijalankan, Asmo menilai pemerintah juga bisa mengoptimalkan hilirisasi pada industri lain. Terlebih, bila menimbang potensi investasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang sangat besar.

Antara

VOinews.id- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memaparkan berbagai strategi yang telah dan akan dilakukan PLN dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kelistrikan. Selama 3,5 tahun terakhir, Darmawan melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis malam, menuturkan PLN telah menghapus rencana pembangunan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya masuk ke dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

PLN mengganti PLTU batu bara sebesar 800 MW dengan pembangkit gas hingga membatalkan perjanjian pembelian tenaga listrik atau power purchase agreement (PPA) PLTU batu bara sebesar 1,3 GW. Hal itu disampaikannnya saat menjadi panelis dalam HSBC Summit 2023 bertajuk Navigating Indonesia's Path: Insight For Today, Visions For Tomorrow di Jakarta, Rabu (11/10). "Apakah itu cukup? Tidak cukup, 1,1 GW batu bara lainnya tidak hanya dihilangkan tetapi juga digantikan oleh energi terbarukan yang dapat menghilangkan sekitar 200 juta CO2 dalam waktu 25 tahun," ujar Darmawan. Selain itu, PLN juga tengah menggencarkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dengan membangun rancangan kelistrikan paling hijau dalam sejarah yakni penambahan 52 persen pembangkit dari EBT.

Selain itu, PLN juga akan mengakselerasi penambahan pembangkit energi terbarukan secara agresif hingga 75 persen berbasis air, angin, matahari, panas bumi, dan ombak. Upaya itu, lanjut Darmawan, juga ditambah dengan inovasi PLN membangun green transmission line, yaitu jalur transmisi besar dalam mengatasi missmatch antara lokasi episentrum EBT yang jauh dari pusat ekonomi dan industri yang berada di Pulau Jawa. "Kami perlu membangun jalur transmisi ramah lingkungan dalam skala besar.

Jika kami membangunnya, maka kami dapat menambah 32 GW energi terbarukan berbasis tenaga air dan panas bumi hingga 15 tahun ke depan," katanya. Di samping itu, untuk memastikan pasokan EBT tetap stabil di tengah cuaca Indonesia yang berubah, PLN juga akan membangun smart grid untuk mengantisipasi tantangan intermiten sistem sebelumnya yang tidak mampu mengakomodasi pembangkit surya dan angin dalam skala besar.

Darmawan juga mengungkapkan perseroan menjadikan tantangan transisi energi sebagai peluang untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang berwawasan dinamis dan berprospek masa depan. Dengan demikian, ucap dia, setiap proses bisnis, cara kerja dan cara pengambilan keputusan lebih akuntabel, kredibel, ringkas, terkonsolidasi,.dan terintegrasi.

"Transisi energi ini peluang Indonesia mempercepat pertumbuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, membangun kapasitas nasional yang baru. Bagi PLN, ini kesempatan kami bertransformasi dari perusahaan statis menjadi perusahaan dinamis dan berwawasan ke depan.

Kami akan mengubah tantangan-tantangan ini menjadi peluang besar," ujarnya. Kendati demikian, ia juga menekankan transisi energi bukan hanya agenda PLN atau Indonesia semata, melainkan tantangan global sehingga perlu kolaborasi dan upaya global dalam mencari solusi bersama. "Jadi, ini bukan masalah lokal, ini yang kami sebut dengan perubahan iklim global. Penyelesaiannya harus berbasis pada kolaborasi, kolaborasi kebijakan, teknologi, inovasi, investasi. Selain itu, kolaborasi di segala aspek baik lokal, regional, hingga internasional juga selalu terbuka," katanya.

Antara